DokumenPeraturan Bupati (Perbup)Berlaku

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Siak Nomor 8 Tahun 2025

Nomor: 8
Tahun: 2025
Ditetapkan: 6 Januari 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 20

Lembaga terkait

Ringkasan

Dalam Peraturan ini berisi 5 (lima) bab dan 19 (sembilan belas) pasal diantaranya membahas tentang, Ketentuan Umum; Standar Harga Satuan Honorarium; Standar Harga Satuan Biaya Lainnya; Pendanaan; dan Ketentuan Penutup;

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Bupati tentang Standar Harga Satuan Honorarium dan Biaya Lainnya di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Siak;

1.Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; . Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang2. Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3902) sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang _Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4880); Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355); 3. . Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang4. Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6801); Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679); 5.
6.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6757);
7.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6041);
8.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6322);
9.Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Tahun 2021 Nomor 63);
10.Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Tahun 2020 Nomor 57);
11.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Tahun 2019 Nomor 157);
12.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Tahun 2020 Nomor 1781);
13.Peraturan Bupati Siak Nomor 68 Tahun 2022 tentang Tambahan Penghasilan Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Siak (Berita Daerah Kabupaten Siak Tahun 2022 Nomor 68); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG STANDAR HARGA SATUAN HONORARIUM DAN BIAYA LAINNYA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SIAK.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan: Daerah adalah Kabupaten Siak. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Siak. Bupati adalah Bupati Siak. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah yang berkedudukan sebgai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.

5.Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah.
6.Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang bekerja pada Instansi Pemerintah Daerah. 2. 3. 4, 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19,

(2)Tenaga Non Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut Tenaga Non ASN adalah tenaga perseorangan yang ditugaskan pada Perangkat Daerah dengan berdasarkan surat perjanjian kerja. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban Daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan Daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban Pemerintah Daerah. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah Pejabat yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai bendahara umum Daerah. Unit Kerja adalah bagian dari Perangkat Daerah yang melaksanakan satu atau beberapa program. Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat PA adalah pejabat pemegang kewenangan PA untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah yang dipimpinnya. Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat KPA adalah Pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian kewenangan PA dalam melaksanakan sebagian tugas dan fungsi Perangkat Daerah. Pejabat Penatausahaan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PPK-SKPD adalah Pejabat yang melaksanakan fungsi tata usaha keuangan pada Perangkat Daerah. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan yang selanjutnya disingkat PPTK adalah pejabat pada Unit Kerja Perangkat Daerah yang melaksanakan satu atau beberapa kegiatan dari suatu program sesuai dengan bidang tugasnya. Bendahara Penerimaan adalah pejabat yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan uang pendapatan Daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada Perangkat Daerah. Bendahara Pengeluaran adalah pejabat yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan belanja Daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada Perangkat Daerah. Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat RKA-SKPD adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan, rencana belanja program dan kegiatan Perangkat Daerah serta rencana pembiayaan sebagai dasar penyusunan APBD. Standar Harga Satuan Biaya Honorarium dan Biaya Lainnya adalah satuan biaya berupa harga satuan, tarif, dan indeks yang ditetapkan untuk menghasilkan biaya komponen keluaran dalam penyusunan RKA-SKPD. 7. 8. 9.

Pasal 2

Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini yaitu:

a.untuk memberikan standarisasi bagi perencanaan dan pelaksanaan APBD;dan
b.menentukan kewajaran biaya dalam penyusunan RKA-SKPD. Tujuan ditetapkan Peraturan Bupati ini yaitu:
a.memberikan acuan dan pedoman serta untuk mempermudah pelaksanaan proses penelaahan; dan
b.penentuan besaran alokasi setiap kegiatan menjadi objektif. (1

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini, meliputi:

a.standar Tambahan Penghasilan Pegawai,
b.standar Harga Satuan Biaya Honorarium; dan
c.standar Harga Satuan Biaya Lainnya.

Pasal 4

(1)Dalam perencanaan anggaran, standar harga satuan honorarium dan biaya lainnya berfungsi sebagai:
1. a.batas tertinggi yang besarannya tidak dapat dilampaui dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran satuan kerja perangkat daerah;
2. b.referensi penyusunan proyeksi prakiraan maju; dan
3. c.bahan penghitungan pagu indikatif anggaran pendapatan dan belanja daerah.
(2)Dalam pelaksanaan anggaran, standar harga satuan honorarium dan biaya lainnya berfungsi sebagai:
1. a.batas tertinggi yang besarannya tidak dapat dilampaui dalam pelaksanaan anggaran kegiatan; dan
2. b.estimasi merupakan prakiraan besaran biaya tertinggi yang dapat dilampaui karena kondisi tertentu, termasuk karena adanya kenaikan harga pasar.

BAB II

STANDAR HARGA SATUAN HONORARIUM

Pasal 5

Standarisasi Honorarium dan Biaya Lainnya dikecualikan terhadap Dana Alokasi Khusus yang Standarisasinya diatur oleh masing-masing Kementerian dan Lembaga Pemerintah Pusat Lainnya.

Pasal 6

(1)Standar Harga Satuan Honorarium merupakan pedoman bagi Perangkat Daerah untuk menyusun pembiayaan kegiatan dalam RKA-SKPD.
(2)Standar Harga Satuan Honorarium sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
1. a.honorarium ASN; dan
2. b.honorarium Tenaga Non ASN.
(3)Penyusunan anggaran untuk membiayai kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan berdasarkan Standar Harga Satuan Biaya sebagaimana tercantum dalam Lampiran I, Lampiran II, Lampiran III, Lampiran IV, Lampiran V, Lampiran VI, Lampiran VII, Lampiran VIII dan Lampiran IX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 7

Standar Harga Satuan Honorarium sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat

(1)dan ayat (2), meliputi:
1. a.honorarium Penanggung Jawab Pengelola Keuangan;
2. b.honorarium Narasumber/Pembahas/ Moderator /Pembawa Acara /Panitia;
3. c.honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan;
4. d.honorarium Pemberi Keterangan Ahli, Saksi Ahli, dan Beracara;
5. e.honorarium Penyuluhan dan Pendampingan;
6. f.honorarium Rohaniawan;
7. g.honorarium Penyelenggara Ujian;
8. h.honorarium Penulisan Butir Soal tingkat Kabupaten;
9. i.honorarium Penyelenggara Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan; dan
10. j.honorarium Lain-lain sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang- undangan.
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(1)
(2)
(3)

Pasal 8

Honorarium penanggung jawab pengelola keuangan, meliputi:

a.PPKD/KPA;
b.PPTK;
c.PPK-SKPD;
d.Bendahara Pengeluaran atau Bendahara Penerimaan,; dan
e.Bendahara Pengeluaran Pembantu atau Bendahara Penerimaan Pembantu. Honorarium penanggung jawab pengelola keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, dianggarkan pada Perangkat Daerah, dan diberikan berdasarkan besaran pagu yang dikelola penanggung jawab pengelola keuangan untuk setiap DPA-SKPD. Besaran honorarium Bendahara Pengeluaran Pembantu atau Bendahara Penerimaan Pembantu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e diberikan dengan mengacu pada honorarium PPK-SKPD sesuai dengan pagu belanja pegawai yang dikelolanya. Jumlah keseluruhan alokasi dana untuk honorarium penanggung jawab pengelola keuangan dalam 1 (satu) tahun anggaran paling banyak 10% (sepuluh persen) dari pagu yang dikelola. Dalam hal Bendahara Pengeluaran telah diberikan tunjangan fungsional bendahara, yang bersangkutan tidak diberikan honorarium dimaksud.

Pasal 9

Honorarium narasumber/pembahas diberikan kepada pejabat negara, pejabat daerah, ASN dan pihak lain yang memberikan informasi atau pengetahuan dalam kegiatan seminar, rapat, sosialisasi, diseminasi, bimbingan teknis, workshop, sarasehan, simposium, lokakarya, focus group discussion, dan kegiatan sejenis serta tidak termasuk untuk kegiatan pendidikan dan pelatihan. Honorarium narasumber/pembahas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan dengan ketentuan sebagai berikut:

a.satuan jam yang digunakan dalam =pemberian honorarium narasumber/pembahas yaitu 60 (enam puluh) menit, baik dilakukan secara panel maupun individual;
b.narasumber atau pembahas berasal dari:
1. 1.luar Perangkat Daerah penyelenggara atau masyarakat; atau
2. 2.dalam Perangkat Daerah penyelenggara sepanjang peserta yang menjadi sasaran utama kegiatan berasal dari luar Perangkat Daerah penyelenggara dan/atau masyarakat.
c.dalam hal narasumber/pembahas tersebut berasal dari Perangkat Daerah penyelenggara, maka diberikan honorarium sebesar 50% (lima puluh persen) dari honorarium narasumber/pembahas. Honorarium moderator diberikan kepada pejabat daerah, ASN dan pihak lain yang ditunjuk oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan tugas sebagai moderator pada kegiatan seminar, rapat, sosialisasi, diseminasi, bimbingan teknis, workshop, sarasehan, simposium, lokakarya, focus group discussion dan kegiatan sejenis serta tidak termasuk untuk kegiatan pendidikan dan pelatihan.

(4)
(6)
(8)
(1)
(2)
(3)
(4)Honorarium moderator sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat diberikan dengan ketentuan:
1. a.moderator berasal dari luar Perangkat Daerah penyelenggara; atau
2. b.moderator berasal dari dalam Perangkat Daerah penyelenggara sepanjang peserta yang menjadi sasaran utama kegiatan berasal dari luar Perangkat Daerah penyelenggara dan/atau masyarakat. Honorarium pembawa acara yang diberikan kepada ASN dan pihak lain yang ditunjuk oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan tugas memandu acara dalam kegiatan seminar, rapat kerja, sosialisasi, diseminasi, workshop, sarasehan, simposium, lokakarya, dan kegiatan sejenis yang mengundang minimal menteri, kepala daerah/wakii kepala daerah, dan/atau pimpinan/anggota DPRD dan dihadiri lintas Perangkat Daerah dan /atau masyarakat. Honorarium panitia diberikan kepada ASN yang diberi tugas oleh pejabat yang berwenang sebagai panitia atas pelaksanaan kegiatan seminar, rapat kerja, sosialisasi, diseminasi, workshop, sarasehan, simposium, lokakarya, dan kegiatan sejenis sepanjang peserta yang menjadi sasaran utama kegiatan berasal dari luar Perangkat Daerah penyelenggara dan/atau masyarakat. Dalam hal pelaksanaan kegiatan seminar, rapat kerja, sosialisasi, diseminasi, workshop, sarasehan, simposium, lokakarya, dan kegiatan sejenis memerlukan tambahan panitia yang berasal dari Tenaga Non ASN harus dilakukan secara selektif dengan mempertimbangkan urgensi, dengan besaran honorarium mengacu pada besaran honorarium untuk anggota panitia. Untuk jumlah peserta 40 (empat puluh) orang atau lebih, jumlah panitia yang dapat diberikan honorarium maksimal 10% (sepuluh persen) dari jumlah peserta dengan mempertimbangkan efisiensi dan efektivitas. Sedangkan untuk jumlah peserta kurang dari 40 (empat puluh) orang, jumiah panitia yang dapat diberikan honorarium paling banyak 4 (empat) orang.
(5)
(7)

Pasal 10

Tim pelaksana kegiatan dan sekretariat tim pelaksana kegiatan keanggotaannya berasal dari lintas Perangkat Daerah, dan dapat diberikan bagi pejabat eselon II, pejabat eselon III, pejabat eselon IV, pelaksana, dan pejabat fungsional. Jumlah keanggotaan tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan honorarium dengan ketentuan pejabat eselon II sebanyak 2 (dua), pejabat eselon III sebanyak 3 (tiga) dan pejabat eselon IV, pelaksana dan pejabat fungsional sebanyak5 (lima). Honorarium tim pelaksana kegiatan diberikan kepada seseorang yang diangkat dalam suatu tim pelaksana kegiatan untuk melaksanakan suatu tugas tertentu berdasarkan Keputusan Bupati atau Sekretaris Daerah. Ketentuan pembentukan tim sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat diberikan honorarium sebagai berikut:

a.mempunyai keluaran (output) jelas dan terukur;
b.bersifat koordinatif untuk tim pemerintah daerah:
1. 1.dengan mengikutsertakan instansi pemerintah di luar pemerintah daerah yang bersangkutan untuk tim yang ditandatangani oleh Bupati; atau
2. 2.antar Perangkat Daerah untuk tim yang ditandatangani oleh Sekretaris Daerah.
c.bersifat temporer dan pelaksanaan kegiatannya perlu diprioritaskan;
d.merupakan tugas tambahan atau perangkapan fungsi bagi yang bersangkutan di luar tugas dan fungsi sehari-hari; dan
e.dilakukan secara selektif, efektif, dan efisien.

(5)Honorarium sekretariat tim pelaksana kegiatan yang diberikan kepada seseorang yang diberi tugas melaksanakan kegiatan administratif untuk menunjang kegiatan tim pelaksana kegiatan.
(6)Sekretariat tim sebagaimana dimaksud pada ayat (5) merupakan bagian tidak terpisahkan dari tim pelaksana kegiatan.
(7)Sekretariat tim pelaksana kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) hanya dapat dibentuk untuk menunjang tim pelaksana kegiatan yang ditetapkan oleh Sekretaris Daerah.
(8)Jumlah sekretariat tim pelaksana kegiatan diatur sebagai berikut:
1. a.paling banyak 10 (sepuluh) orang untuk tim pelaksana kegiatan yang ditetapkan oleh Bupati; atau
2. b.paling banyak 7 (tujuh) orang untuk tim pelaksana kegiatan yang ditetapkan oleh Sekretaris Daerah.
(9)Dalam hal tim pelaksana kegiatan telah terbentuk selama 3 (tiga) tahun berturut-turut, dilakukan evaluasi terhadap urgensi dan efektifitas keberadaan tim dimaksud untuk dipertimbangkan menjadi tugas dan fungsi suatu Perangkat Daerah.

Pasal 11

(1} Honorarium pemberi keterangan ahli dan saksi ahli diberikan kepada pejabat negara, pejabat Daerah, ASN, dan pihak lain yang diberi tugas menghadiri dan memberikan informasi atau keterangan sesuai dengan keahlian di bidang tugasnya yang diperlukan dalam tingkat penyidikan dan/atau persidangan di pengadilan.

(2)Honorarium pemberi keterangan ahli dan saksi ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan dalam hal instansi pengirim tidak memberikan honorarium.
(3)Honorarium beracara diberikan kepada pejabat negara, pejabat Daerah, ASN, Tenaga Non ASN dan pihak lain yang diberikan tugas untuk beracara mewakili Pemerintah Daerah dalam persidangan pengadilan sepanjang merupakan tugas tambahan dan tidak duplikasi dengan pemberian gaji dan tunjangan kinerja atau tunjangan tambahan.

Isi peraturan

Teks20PDFHirarki

Memuat teks peraturan…