DokumenPeraturan Bupati (Perbup)Berlaku

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Siak Nomor 97 Tahun 2025

Nomor: 97
Tahun: 2025
Ditetapkan: 15 September 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 7

Lembaga terkait

Ringkasan

Dalam Peraturan ini berisi 3 (tiga) bab dan 9 (sembilan) pasal diantaranya membahas tentang; Ketentuan Umum; Pelaksanaan; Ketentuan Penutup;

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 102 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, menyatakan Ketentuan lebih lanjut mengenai administrasi dan tata cara keringanan, pengurangan, pembebasan, dan penundaan pembayaran atas Pokok Pajak, Pokok Retribusi, dan/atau sanksinya diatur dengan Perkada;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pembebasan Sanksi Administrasi Berupa Denda Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan; Mengingat ‘1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3902} sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Undang- Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten. Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4880); vile 10. 11. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 _ tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang- Undangan (Lembaran Negara Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6801); 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679}; 4, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6757); Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6322); 6. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6881); 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Tahun 2019 Nomor 157); 8. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 1 Tahun 2021 tentang Kriteria Masyarakat Berpenghasilan Rendah dan Persyaratan Kemudahan Pembangunan dan Perolehan Rumah (Berita Negara Tahun 2021 Nomor 44); 9. Peraturan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Nomor 5 Tahun 2025 tentang Besaran Penghasilan dan Kriteria. Masyarakat Berpenghasilan Rendah serta Persyaratan Kemudahan Pembangunan dan Perolehan Rumah (Berita Negara Tahun 2025 Nomor 273); Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Siak Tahun 2024 Nomor 1); MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PEMBEBASAN SANKSI ADMINISTRASI BERUPA DENDA PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

Pasal 2

Maksud dan Tujuan ditetapkannya Peraturan Bupati ini untuk;

a.mendorong partisipasi wajib pajak untuk melakukan pembayaran PBB-P2;
b.mengoptimalkan upaya penerimaan daerah dari PBB-P2; dan
c.mengoptimalkan upaya penyelesaian tunggakan PBB-P2.

Pasal 3

(1)Pembebasan sanksi administrasi berupa denda PBB-P2 diberikan kepada wajib pajak yang belum melakukan pembayaran atas pajak terutang mulai tahun 2003 sampai dengan tahun 2024.
(2)Dengan diberikan Pembebasan sanksi administratif sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) maka wajib pajak hanya melunasi pokok ketetapan PBB-P2.

BAB II

PELAKSANAAN

Pasal 4

Jangka waktu pelaksanaan pembebasan sanksi administrasi PBB-P2 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 5

(1)Wajib pajak sebelum melakukan pembayaran pokok ketetapan PBB-P2 sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (2), harus terlebih dahulu mengkonfirmasikan Tunggakan dan Denda PBB-P2 ke Badan Keuangan Daerah atau Unit Pengelolaan Pendapatan Badan Keuangan Daerah.
(2)Setelah melakukan konfirmasi, wajib pajak dapat membayar secara langsung pokok ketetapan PBB-P2 yang terutang ke tempat pembayaran yang telah ditunjuk.
(3)Tempat pembayaran pokok ketetapan PBB-P2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Bank atau tempat pembayaran lain yang ditunjuk oleh Bupati untuk menerima pembayaran atau penyetoran PBB-P2 dari Wajib Pajak dan memindah bukukan saldo penerimaan ke Kas Daerah.

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Siak Ditetapkan di Siak Sri Indrapura pada tanggal ~September 2025 ATI SIAK, io Diundang ri Indrapura f pada tanggal tember 2025 Pj EKRE S DAERAH KABUPATEN SIAK, FAU A DAERAH KABUPATEN SIAK TAHUN 2025 NOMOR 4g 7

Isi peraturan

Teks7PDFHirarki

Memuat teks peraturan…