DokumenPeraturan Bupati (Perbup)Berlaku

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Sigi Nomor 01 Tahun 2025

Nomor: 01
Tahun: 2025
Ditetapkan: 3 Maret 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 23

Lembaga terkait

Ringkasan

Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang: a. pengalokasian Bagian dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah kepada Desa; b. penetapan Bagian dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah kepada Desa; c. penggunaan penerimaan dari Bagian dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah kepada Desa; d. penyaluran Bagian dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah kepada Desa; e. pelaporan Bagian dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah kepada Desa; dan f. pembinaan dan pengawasan Bagian dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah kepada Desa.

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pengalokasian dan Penyaluran Bagian dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kepada Desa; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Sigi di Provinsi Sulawesi Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4873);
3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4.Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan SALINAN Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PENGALOKASIAN DAN PENYALURAN BAGIAN DARI HASIL PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH KEPADA DESA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1.Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2.Pajak Daerah adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar- besarnya kemakmuran rakyat.
3.Retribusi Daerah adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
4.Bagian Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah adalah bagian dari penerimaan Pajak Daerah dan retribusi daerah yang diberikan kepada desa paling sedikit 10% (sepuluh perseratus) dari yang diterima oleh Pemerintah Daerah.
5.Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang selanjutnya disingkat PBB-P2 adalah Pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan.
6.Pajak Barang dan Jasa Tertentu yang selanjutnya disingkat PBJT adalah Pajak yang dibayarkan oleh konsumen akhir atas konsumsi barang dan/ atau jasa tertentu.
7.Makanan dan/atau Minuman adalah makanan dan/atau minuman yang disediakan, dijual dan/atau diserahkan, baik secara langsung maupun tidak langsung, atau melalui pesanan oleh restoran.
8.Tenaga Listrik adalah tenaga atau energi yang dihasilkan oleh suatu pembangkit tenaga listrik yang didistribusikan untuk bermacam peralatan listrik.
9.Jasa Perhotelan adalah jasa penyediaan akomodasi yang dapat dilengkapi dengan jasa pelayanan makan dan minum, kegiatan hiburan, dan/atau fasilitas lainnya.
10.Jasa Parkir adalah jasa penyediaan atau penyelenggaraan tempat parkir di luar badan jalan dan/atau pelayanan memarkirkan kendaraan untuk ditempatkan di area parkir, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan Kendaraan Bermotor.
11.Jasa Kesenian dan Hiburan adalah jasa penyediaan atau penyelenggaraan semua jenis tontonan, pertunjukan, permainan, ketangkasan, rekreasi, dan/ atau keramaian untuk dinikmati.
12.Pajak Reklame adalah Pajak atas penyelenggaraan reklame.
13.Pajak Air Tanah adalah Pajak atas pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah.
14.Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan yang selanjutnya disebut Pajak MBLB adalah Pajak atas kegiatan pengambilan mineral bukan logam dan batuan dari sumber alam di dalam dan/atau di permukaan bumi untuk dimanfaatkan.
15.Mineral Bukan Logam dan Batuan yang selanjutnya disingkat MBLB adalah mineral bukan logam dan batuan sebagaimana dimaksud di dalam peraturan perundang-undangan di bidang mineral dan batu bara.
16.Pajak Sarang Burung Walet adalah Pajak atas kegiatan pengambilan dan/atau pengusahaan sarang burung walet.
17.Opsen Pajak Kendaraan Bermotor yang selanjutnya adalah Opsen yang dikenakan oleh kabupaten/kota atas pokok PKB sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
18.Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor adalah Opsen yang dikenakan oleh kabupaten/kota atas pokok Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.
19.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Perda.
20.Rekening Kas Umum Desa adalah rekening yang digunakan untuk menyimpan uang Pemerintahan Desa yang menampung seluruh pendapatan Desa dan digunakan untuk membayar seluruh belanja Desa pada bank yang ditetapkan.
21.Daerah adalah Daerah Kabupaten Sigi.
22.Pemerintah Daerah adalah Bupati Sigi sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
23.Bupati adalah Bupati Sigi.
24.Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.

Pasal 2

Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Bupati ini meliputi:

a.pengalokasian Bagian dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah kepada Desa;
b.penetapan Bagian dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah kepada Desa;
c.penggunaan penerimaan dari Bagian dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah kepada Desa;
d.penyaluran Bagian dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah kepada Desa;
e.pelaporan Bagian dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah kepada Desa; dan
f.pembinaan dan pengawasan Bagian dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah kepada Desa.

BAB II

PENGALOKASIAN BAGIAN DARI HASIL PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

Pasal 3

(1)Pemerintah Daerah mengalokasikan Bagian dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah paling sedikit sebesar 10% (sepuluh perseratus) dari besarnya Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang diterima Pemerintah Daerah.
(2)Pengalokasian Bagian dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan ketentuan:
1. a.60% (enam puluh perseratus) dibagi secara merata kepada seluruh Desa; dan
2. b.40% (empat puluh perseratus) dibagi secara proporsional realisasi penerimaan hasil pajak dan retribusi dari Desa masing-masing.

Pasal 4

(1)Pengalokasian Bagian dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dilakukan setelah kerangka umum anggaran dan penetapan pagu anggaran sementara APBD disepakati bersama antara Bupati dan dewan perwakilan rakyat Daerah.
(2)Pengalokasian Bagian dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah kepada Desa merupakan jumlah Bagian dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang diterima Desa untuk waktu 1 (satu) tahun anggaran.

BAB III

PENETAPAN BAGIAN DARI HASIL PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH KEPADA DESA

Pasal 5

(1)Penetapan Bagian dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah kepada Desa diatur sesuai dengan realisasi penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah masing-masing Desa.
(2)Ketentuan mengenai Besaran Bagian dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah untuk masing-masing Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB IV

PENGGUNAN PENERIMAAN DARI BAGIAN HASIL PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

Pasal 6

(1)Bagian dari Hasil PBB-P2 yang disalurkan kepada Desa dipergunakan untuk membiayai belanja Desa meliputi:
1. a.honorarium petugas pemungut PBB-P2;
2. b.pemutakhiran PBB-P2;
3. c.cetak brosur, pamflet dan spanduk; dan
4. d.pengganti transportasi.
(2)Rincian kegiatan dan sub kegiatan pembiayaan belanja Bagian dari Hasil Pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 7

(1)Bagian dari Hasil Bea Perolehan Hak atas tanah dan bangunan yang disalurkan kepada Desa dipergunakan untuk membiayai belanja Desa meliputi:
1. a.honorarium petugas pemungut PBB-P2;
2. b.pendataan PBB-P2 dari objek pajak program pemerintah pendaftaran tanah sistematis lengkap; dan
3. c.pengganti transportasi.
(2)Rincian kegiatan dan sub kegiatan pembiayaan belanja Bagian dari Hasil Pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 8

(1)Bagian dari Hasil PBJT-Makanan dan/atau Minuman yang disalurkan kepada Desa dipergunakan untuk membiayai belanja Desa meliputi:
1. a.pendataan dan pengawasan PBJT-Makanan dan/atau Minuman; dan
2. b.penggantian transportasi.
(2)Rincian kegiatan dan sub kegiatan pembiayaan belanja Bagian dari Hasil Pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 9

(1)Bagian dari hasil PBJT-Tenaga Listrik yang disalurkan kepada Desa dipergunakan untuk membiayai belanja Desa meliputi:
1. a.pendataan dan pengawasan lampu jalan mercury; dan
2. b.pengadaan penerangan jalan umum tingkat jalan Desa.
(2)Rincian kegiatan dan sub kegiatan pembiayaan belanja Bagian dari Hasil Pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 10

(1)Bagian dari Hasil PBJT-Jasa Perhotelan yang disalurkan kepada Desa dipergunakan untuk membiayai belanja Desa meliputi:
1. a.pendataan dan pengawasan PBJT-Jasa Perhotelan; dan
2. b.pengganti transportasi.
(2)Rincian kegiatan dan sub kegiatan pembiayaan belanja Bagian dari Hasil Pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 11

(1)Bagian dari Hasil PBJT-Jasa Parkir yang disalurkan kepada desa dipergunakan untuk membiayai belanja Desa meliputi:
1. a.pendataan dan pengawasan PBJT-Jasa Parkir; dan
2. b.pengganti transportasi.
(2)Rincian kegiatan dan sub kegiatan pembiayaan belanja Bagian dari Hasil Pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Isi peraturan

Teks23PDFHirarki

Memuat teks peraturan…