DokumenPeraturan Bupati (Perbup)Berlaku

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Sikka Nomor 12 Tahun 2025

Nomor: 12
Tahun: 2025
Ditetapkan: 7 Juli 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 29

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan tersebut mengatur mengenai: Bab 1. Ketentuan Umum; Bab 2. Pembentukan; Bab 3. Kedudukan; Bab 4. Kategori dan Susunan Organisasi; Bab 5. Tugas, Fungsi dan Wewenang; Bab 6. Jabatan; Bab 7. Tata Kerja; Bab 8. Hubungan Kerja; Bab 9. Pengelolaan Keuangan; Bab 10. Ketentuan Peralihan; Bab 11. Ketentuan Penutup.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa Peraturan Bupati Sikka Nomor 23 Tahun 2018 tentang Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat pada Dinas Kesehatan, sudah tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Bupati tentang Pusat Kesehatan Masyarakat pada Dinas Kesehatan Kabupaten Sikka. Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun ... Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4.Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 19 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Pusat Kesehatan Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1039); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT PADA DINAS KESEHATAN KABUPATEN SIKKA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

1.Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:
2.Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disingkat Puskesmas adalah adalah fasilitas pelayanan kesehatan tingkat pertama yang menyelenggarakan dan mengoordinasikan pelayanan kesehatan promotif, preventif, kuratif, rehabilitatif, dan/atau paliatif di wilayah kerjanya.
3.Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.
4.Tenaga Kesehatan adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan serta memiliki sikap profesional, pengetahuan, dan keterampilan melalui pendidikan tinggi yang untuk jenis tertentu memerlukan kewenangan untuk melakukan Upaya Kesehatan.
5.Upaya Kesehatan adalah segala bentuk kegiatan dan/atau serangkaian kegiatan yang dilakukan secara terpadu dan berkesinambungan untuk memelihara dan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat dalam bentuk promotif, preventif, kuratif, rehabilitatif, dan/atau paliatif oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan/atau masyarakat.
6.Pelayanan Kesehatan adalah segala bentuk kegiatan dan/atau serangkaian kegiatan pelayanan yang diberikan secara langsung kepada perseorangan atau masyarakat untuk memelihara dan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat dalam bentuk promotif, preventif, kuratif, rehabilitatif, dan/atau paliatif.
7.Daerah adalah Kabupaten Sikka.
8.Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Sikka.
9.Bupati adalah Bupati Sikka.
10.Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Sikka.
11.Dinas adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Sikka.
12.Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Sikka.

BAB II

PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk Puskesmas sebagai unit organisasi bersifat fungsional pada Dinas, yang terdiri dari:

a.Puskesmas Beru;
b.Puskesmas Kopeta;
c.Puskesmas Waipare;
d.Puskesmas Wolomarang;
e.Puskesmas Hewokloang;
f.Puskesmas Kewapante;
g.Puskesmas Koting;
h.Puskesmas Magepanda;
i.Puskesmas Nanga;
j.Puskesmas Nelle;
k.Puskesmas Nita;
l.Puskesmas Boganatar;
m.Puskesmas Bola;
n.Puskesmas Lekebai;
o.Puskesmas Paga;
p.Puskesmas Waigete;
q.Puskesmas Watubaing;
r.Puskesmas Feondari;
s.Puskesmas Habibola;
t.Puskesmas Mapitara;
u.Puskesmas Palue;
v.Puskesmas Tanarawa;
w.Puskesmas Teluk Maumere;
x.Puskesmas Tuanggeo;
y.Puskesmas Wolofeo;
z.Puskesmas Wualadu; dan aa. Puskesmas Kojagete

BAB III

KEDUDUKAN

Pasal 3

(1)Puskesmas dipimpin oleh seorang kepala Puskesmas, berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2)Puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan unit organisasi bersifat fungsional dan unit layanan yang bekerja secara profesional.

BAB IV

KATEGORI DAN SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 4

Puskesmas dikategorikan berdasarkan:

a.karakteristik wilayah kerja; dan
b.kemampuan pelayanan.

Pasal 5

(1)Berdasarkan karakteristik wilayah kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a, Puskesmas dikategorikan menjadi:
1. a.Puskesmas kawasan tidak terpencil;
2. b.Puskesmas kawasan terpencil; dan
3. c.Puskesmas kawasan sangat terpencil.
(2)Puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a terdiri atas:
1. a.Puskesmas kawasan perkotaan; dan
2. b.Puskesmas kawasan perdesaan.
(3)Kategori puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati

Pasal 6

(1)Berdasarkan kemampuan pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b, Puskesmas dikategorikan menjadi:
1. a.Puskesmas nonrawat inap; dan
2. b.Puskesmas rawat inap.
(2)Puskesmas nonrawat inap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, merupakan Puskesmas yang menyelenggarakan pelayanan rawat jalan, perawatan di rumah, pelayanan persalinan normal, dan pelayanan gawat darurat.
(3)Puskesmas rawat inap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, merupakan Puskesmas yang diberi tambahan sumber daya kesehatan untuk menyelenggarakan rawat inap pada pelayanan persalinan normal termasuk pelayanan obstetrik neonatal emergeny dasar, dan pelayanan rawat inap lainnya.
(4)Pelayanan ...
(4)Pelayanan rawat inap lainnya sebagimana dimaksud pada ayat (3) dikecualikan bagi Puskesmas kawasan perkotaan.
(5)Dalam hal diperlukan untuk meningkatkan akses Pelayanan Kesehatan kepada masyarakat, Puskesmas kawasan perkotaan dapat menyelenggarakan pelayanan rawat inap lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) atas persetujuan pimpinan tinggi madya yang mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengelolaan kesehatan primer dan komunitas.

Pasal 7

(1)Selain menyelenggarakan persalinan normal, Puskesmas nonrawat inap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) dapat memberikan pelayanan obstetrik neonatal emergency dasar.
(2)Puskesmas yang memiliki kemampuan pelayanan obstetrik neonatal emergency dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) ditetapkan oleh Kepala Dinas.

Pasal 8

(1)Susunan organisasi Puskesmas terdiri atas :
1. a.kepala Puskesmas; dan
2. b.klaster.
(2)Klaster sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri atas:
1. a.klaster manajemen;
2. b.klaster kesehatan ibu dan anak;
3. c.klaster kesehatan dewasa dan lanjut usia;
4. d.klaster penanggulangan penyakit menular dan kesehatan lingkungan; dan
5. e.lintas klaster.
(3)Bagan susunan organisasi Puskesmas tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB V

TUGAS, FUNGSI DAN WEWENANG

Pasal 9

(1)Puskesmas mempunyai tugas menyelenggarakan dan mengoordinasikan Pelayanan Kesehatan promotif, preventif, kuratif, rehabilitatif, dan/atau paliatif dengan mengutamakan promotif dan preventif di wilayah kerjanya.
(2)Dalam ...
(2)Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Puskemas memiliki fungsi penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan primer di wilayah kerjanya.
(3)Pelayanan Kesehatan primer sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan Pelayanan Kesehatan yang terdekat dengan masyarakat sebagai kontak pertama Pelayanan Kesehatan.
(4)Pelayanan Kesehatan primer sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diselenggarakan secara terintegrasi dengan tujuan:
1. a.pemenuhan kebutuhan kesehatan dalam setiap fase kehidupan;
2. b.perbaikan determinan kesehatan atau faktor yang mempengaruhi kesehatan yang terdiri atas determinan sosial, ekonomi, komersial, dan lingkungan; dan
3. c.penguatan kesehatan perseorangan, keluarga, dan masyarakat.
(5)Pemenuhan kebutuhan kesehatan dalam setiap fase kehidupan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a meliputi pemenuhan kebutuhan pada ibu, bayi dan anak, remaja, dewasa, dan lanjut usia.
(6)Perbaikan determinan kesehatan atau faktor yang mempengaruhi kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b melibatkan pihak terkait melalui penyusunan kebijakan dan tindakan lintas sektor untuk mengurangi risiko dari faktor yang berpengaruh terhadap kesehatan.
(7)Perbaikan determinan kesehatan atau faktor yang mempengaruhi kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b dilakukan dengan dukungan dan komitmen pemerintah pusat, Pemerintah Daerah, dan masyarakat.
(8)Penguatan kesehatan perseorangan, keluarga, dan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf c dilaksanakan untuk mengoptimalkan status kesehatan dengan membangun kemandirian hidup sehat serta menguatkan peran sebagai mitra pembangunan kesehatan dan pemberi asuhan untuk diri sendiri dan untuk orang lain.
(9)Penguatan kesehatan perseorangan, keluarga, dan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (8) dilakukan untuk memberikan layanan yang berpusat pada perseorangan, berfokus pada keluarga, dan berorientasi pada masyarakat yang sesuai dengan latar belakang sosial budaya.

Pasal 10

Selain melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud pada Pasal 9 ayat (2), Puskesmas dapat dimanfaatkan sebagai tempat atau wahana pendidikan bagi tenaga medis dan Tenaga Kesehatan, wahana program internsip, serta tempat penelitian dan pengembangan di bidang kesehatan yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Isi peraturan

Teks29PDFHirarki

Memuat teks peraturan…