DokumenPeraturan Bupati (Perbup)Berlaku

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Sikka Nomor 13 Tahun 2025

Nomor: 13
Tahun: 2025
Ditetapkan: 7 Juli 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 19

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan tersebut mengatur mengenai: Bab 1. Ketentuan Umum; Bab 2. Kedudukan; Bab 3. Susunan Organisasi; Bab 4. Tugas dan Fungsi; Bab 5. Jabatan; Bab 6. Tata Kerja; Bab 7. Ketentuan Penutup.

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Bupati tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik. Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4.Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik … Republik Indonesia Nomor 5887), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
5.Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perangkat Daerah Yang Melaksanakan Urusan Pemerintahan di Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 196);
6.Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 100-441 Tahun 2019 tentang Nomenklatur Perangkat Daerah yang Melaksanakan Urusan Pemerintahan di Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik;
7.Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2024 tentang Penetapan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Lembaran Daerah Kabupaten Sikka Tahun 2024 Nomor 6 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sikka Nomor 145); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan:

1.Jabatan Struktural adalah kedudukan yang menunjukan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seorang Pegawai Negeri Sipil dalam rangka memimpin suatu organisasi pemerintah daerah.
2.Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.
3.Jabatan Pelaksana adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas pelaksanaan kegiatan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan.
4.Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.
5.Daerah adalah Kabupaten Sikka.
6.Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Sikka.
7.Bupati …
7.Bupati adalah Bupati Sikka.
8.Badan Kesatuan Bangsa dan Politik yang selanjutnya disingkat Badan Kesbangpol adalah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Sikka.
9.Kepala Badan adalah Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Sikka.

BAB II

KEDUDUKAN

Pasal 2

Badan Kesbangpol dipimpin oleh Kepala Badan, berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

BAB III

SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 3

(1)Susunan organisasi Badan Kesbangpol dengan intensitas besar, terdiri atas:
1. a.kepala badan;
2. b.sekretariat;
3. c.bidang ideologi, wawasan kebangsaan dan karakter bangsa;
4. d.bidang politik dalam negeri;
5. e.bidang ketahanan ekonomi, sosial, budaya, agama dan organisasi Kemasyarakatan; dan
6. f.bidang kewaspadaan nasional dan penanganan konflik;
(2)Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, membawahi kelompok Jabatan Fungsional dan Jabatan Pelaksana.
(3)Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c sampai dengan huruf f, membawahi kelompok Jabatan Fungsional dan Jabatan Pelaksana.
(4)Bagan susunan organisasi Badan Kesbangpol, sebagaimana tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV

TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 4

(1)Badan Kesbangpol bertugas membantu Bupati dalam melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik di Daerah.
(2)Dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Badan Kesbangpol menyelenggarakan fungsi :
1. a.perumusan kebijakan teknis di bidang kesatuan bangsa dan politik di Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
2. b.pelaksanaan …
3. b.pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan ideologi Pancasila dan wawasan kebangsaan, penyelenggaraan politik dalam negeri dan kehidupan demokrasi, pemeliharaan ketahanan ekonomi, sosial dan budaya, pembinaan kerukunan antar suku dan intra suku, umat beragama, ras, dan golongan lainnya, pembinaan dan pemberdayaan organisasi kemasyarakatan, serta pelaksanaan kewaspadaan nasional dan penanganan konflik sosial di Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
4. c.pelaksanaan koordinasi di bidang pembinaan ideologi Pancasila dan wawasan kebangsaan, penyelenggaraan politik dalam negeri dan kehidupan demokrasi, pemeliharaan ketahanan ekonomi, sosial dan budaya, pembinaan kerukunan antar suku dan intra suku, umat beragama, ras, dan golongan lainnya, fasilitasi organisasi kemasyarakatan, serta pelaksanaan kewaspadaan nasional dan penanganan konflik sosial di Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
5. d.pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pembinaan ideologi Pancasila dan wawasan kebangsaan, penyelenggaraan politik dalam negeri dan kehidupan demokrasi, pemeliharaan ketahanan ekonomi, sosial dan budaya, pembinaan kerukunan antar suku dan intra suku, umat beragama, ras, dan golongan lainnya, fasilitasi organisasi kemasyarakatan, serta pelaksanaan kewaspadaan nasional dan penanganan konflik sosial di Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
6. e.pelaksanaan fasilitasi forum koordinasi pimpinan Daerah kabupaten;
7. f.pelaksanaan administrasi kesekretariatan; dan
8. g.pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati.

Pasal 5

(1)Sekretariat Badan Kesbangpol sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b, bertugas memberikan pelayanan administratif dan ketatausahaan di lingkungan Badan Kesbangpol meliputi, urusan perencanaan, evaluasi dan pelaporan, urusan umum dan kepegawaian serta urusan keuangan.
(2)Dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) sekretariat Badan Kesbangpol menyelenggarakan fungsi:
1. a.koordinasi dan penyusunan program dan anggaran di lingkungan Badan Kesbangpol;
2. b.pelaksanaan hubungan masyarakat dan keprotokolan di lingkungan Badan Kesbangpol;
3. c.pelaksanaan pengelolaan keuangan dan barang milik Daerah di lingkungan Badan Kesbangpol;
4. d.pengelolaan perlengkapan, urusan tata usaha, rumah tangga dan aset di lingkungan Badan Kesbangpol;
5. e.pengelolaan urusan ASN di lingkungan Badan Kesbangpol;
6. f.koordinasi …
7. f.koordinasi penyusunan laporan pelaksanaan reformasi birokrasi, laporan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, laporan kinerja, laporan penyelenggaraan pemerintahan Daerah dan laporan lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di lingkungan Badan Kesbangpol;
8. g.koordinasi penyusunan analisis jabatan, analisis beban kerja, evaluasi jabatan dan penilaian kinerja pegawai di lingkungan Badan Kesbangpol; dan
9. h.melaksanakan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan.

Pasal 6

(1)Bidang ideologi, wawasan kebangsaan dan karakter bangsa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c, bertugas melaksanakan sebagian tugas Badan Kesbangpol di bidang ideologi, wawasan kebangsaan, bela negara, karakter bangsa, pembauran kebangsaan, bhineka tunggal ika dan sejarah kebangsaan.
(2)Dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bidang ideologi, wawasan kebangsaan dan karakter bangsa menyelenggarakan fungsi:
1. a.penyusunan program kerja di bidang ideologi, wawasan kebangsaan, bela negara, karakter bangsa, pembauran kebangsaan, bhineka tunggal ika dan sejarah kebangsaan di Daerah;
2. b.perumusan kebijakan teknis di bidang ideologi, wawasan kebangsaan, bela negara, karakter bangsa, pembauran kebangsaan, bhineka tunggal ika dan sejarah kebangsaan di Daerah;
3. c.pelaksanaan kebijakan di bidang ideologi, wawasan kebangsaan, bela negara, karakter bangsa, pembauran kebangsaan, bhineka tunggal ika dan sejarah kebangsaan di Daerah;
4. d.pelaksanaan koordinasi di bidang ideologi, wawasan kebangsaan, bela negara, karakter bangsa, pembauran kebangsaan, bhineka tunggal ika dan sejarah kebangsaan di Daerah;
5. e.pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan di bidang ideologi, wawasan kebangsaan, bela negara, karakter bangsa, pembauran kebangsaan, bhineka tunggal ika dan sejarah kebangsaan di Daerah; dan
6. f.pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan.

Pasal 7

(1)Bidang politik dalam negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf d, bertugas melaksanakan sebagian tugas Badan Kesbangpol di bidang pendidikan politik, etika budaya politik, peningkatan demokrasi, fasilitasi kelembagaan pemerintahan, perwakilan dan partai politik, pemilihan umum/pemilihan umum Kepala Daerah serta pemantauan situasi politik.
(2)Dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bidang politik dalam negeri menyelenggarakan fungsi:
1. a.penyusunan …
2. a.penyusunan program kerja di bidang pendidikan politik, etika budaya politik, peningkatan demokrasi, fasilitasi kelembagaan pemerintahan, perwakilan dan partai politik, pemilihan umum/pemilihan umum Kepala Daerah serta pemantauan situasi politik di Daerah;
3. b.penyusunan bahan perumusan kebijakan di bidang pendidikan politik, etika budaya politik, peningkatan demokrasi, fasilitasi kelembagaan pemerintahan, perwakilan dan partai politik, pemilihan umum/ pemilihan umum Kepala Daerah serta pemantauan situasi politik di Daerah;
4. c.pelaksanaan kebijakan di bidang pendidikan politik, etika budaya politik, peningkatan demokrasi, fasilitasi kelembagaan pemerintahan, perwakilan dan partai politik, pemilihan umum/pemilihan umum Kepala Daerah serta pemantauan situasi politik di Daerah;
5. d.pelaksanaan koordinasi di bidang pendidikan politik, etika budaya politik, peningkatan demokrasi, fasilitasi kelembagaan pemerintahan, perwakilan dan partai politik, pemilihan umum/pemilihan umum Kepala Daerah serta pemantauan situasi politik di Daerah;
6. e.pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan di bidang pendidikan politik, etika budaya politik, peningkatan demokrasi, fasilitasi kelembagaan pemerintahan, perwakilan dan partai politik, pemilihan umum/pemilihan umum Kepala Daerah serta pemantauan situasi politik di Daerah; dan
7. f.pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan.

Pasal 8

(1)Bidang ketahanan ekonomi, sosial, budaya, agama dan organisasi kemasyarakatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf e, bertugas melaksanakan sebagian tugas Badan Kesbangpol di bidang ketahanan ekonomi, sosial, budaya, fasilitasi pencegahan penyalahgunaan narkotika, fasilitasi kerukunan umat beragama dan penghayat kepercayaan serta pendaftaran organisasi kemasyarakatan, pemberdayaan organisasi kemasyarakatan, evaluasi dan mediasi sengketa organisasi kemasyarakatan, pengawasan organisasi kemasyarakatan dan organisasi kemasyarakatan asing.
(2)Dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bidang ketahanan ekonomi, sosial, budaya, agama dan organisasi kemasyarakatan menyelenggarakan fungsi:
1. a.penyusunan program kerja di bidang ketahanan ekonomi, sosial, budaya, fasilitasi pencegahan penyalahgunaan narkotika, fasilitasi kerukunan umat beragama dan penghayat kepercayaan serta pendaftaran organisasi kemasyarakatan, pemberdayaan organisasi kemasyarakatan, evaluasi dan mediasi sengketa organisasi kemasyarakatan, pengawasan organisasi kemasyarakatan dan organisasi kemasyarakatan asing di Daerah;
2. b.penyusunan bahan perumusan kebijakan di bidang ketahanan ekonomi, sosial,budaya, fasilitasi pencegahan penyalahgunaan narkotika, fasilitasi kerukunan umat beragama dan penghayat kepercayaan serta pendaftaran organisasi kemasyarakatan, pemberdayaan organisasi kemasyrakatan … kemasyarakatan, evaluasi dan mediasi sengketa organisasi kemasyarakatan, pengawasan organisasi kemasyarakatan dan organisasi kemasyarakatan asing di Daerah;
3. c.pelaksanaan kebijakan di bidang ketahanan ekonomi, sosial, budaya, fasilitasi pencegahan penyalahgunaan narkotika, fasilitasi kerukunan umat beragama dan penghayat kepercayaan serta pendaftaran organisasi kemasyarakatan, pemberdayaan organisasi kemasyarakatan, evaluasi dan mediasi sengketa organisasi kemasyarakatan, pengawasan organisasi kemasyarakatan dan organisasi kemasyarakatan asing di Daerah;
4. d.pelaksanaan koordinasi di bidang ketahanan ekonomi, sosial, budaya, fasilitasi pencegahan penyalahgunaan narkotika, fasilitasi kerukunan umat beragama dan penghayat kepercayaan serta pendaftaran organisasi kemasyarakatan, pemberdayaan organisasi kemasyarakatan, evaluasi dan mediasi sengketa organisasi kemasyarakatan, pengawasan organisasi kemasyarakatan dan organisasi kemasyarakatan asing di Daerah;
5. e.pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan di bidang ketahanan ekonomi, sosial, budaya, fasilitasi pencegahan penyalahgunaan narkotika, fasilitasi kerukunan umat beragama dan penghayat kepercayaan serta pendaftaran organisasi kemasyarakatan, pemberdayaan organisasi kemasyarakatan, evaluasi dan mediasi sengketa organisasi kemasyarakatan, pengawasan organisasi kemasyarakatan dan organisasi kemasyarakatan asing di Daerah; dan
6. f.pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan.

Pasal 9

(1)Bidang kewaspadaan nasional dan penanganan konflik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf f, bertugas melaksanakan sebagian tugas Badan Kesbangpol di bidang kewaspadaan dini, kerjasama intelijen, pemantauan orang asing, tenaga kerja asing dan lembaga asing, kewaspadaan perbatasan antar negara, fasilitasi kelembagaan bidang kewaspadaan, serta penanganan konflik di Daerah.
(2)Dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bidang kewaspadaan nasional dan penanganan konflik menyelenggarakan fungsi:
1. a.penyusunan program kerja di bidang kewaspadaan dini, kerjasama intelijen, pemantauan orang asing, tenaga kerja asing dan lembaga asing, kewaspadaan perbatasan antar negara, fasilitasi kelembagaan bidang kewaspadaan, serta penanganan konflik di Daerah;
2. b.penyusunan bahan perumusan kebijakan di bidang kewaspadaan dini, kerjasama intelijen, pemantauan orang asing, tenaga kerja asing dan lembaga asing, kewaspadaan perbatasan antar negara, fasilitasi kelembagaan bidang kewaspadaan,serta penanganan konflik di Daerah;
3. c.pelaksanaan kebijakan dibidang kewaspadaan dini, kerjasama intelijen, pemantauan orang asing, tenaga kerja asing dan lembaga asing, kewaspadaan perbatasan antar negara, fasilitasi kelembagaan bidang kewaspadaan, serta penanganan konflik di Daerah;
4. d.pelaksanaan …
5. d.pelaksanaan koordinasi di bidang kewaspadaan dini, kerjasama intelijen, pemantauan orang asing, tenaga kerja asing dan lembaga asing, kewaspadaan perbatasan antar negara, fasilitasi kelembagaan bidang kewaspadaan, serta penanganan konflik di Daerah;
6. e.pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan di bidang kewaspadaan dini, kerjasama intelijen, pemantauan orang asing, tenaga kerja asing dan lembaga asing, kewaspadaan perbatasan antar negara, fasilitasi kelembagaan bidang kewaspadaan, serta penanganan konflik di Daerah; dan
7. f.pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan.

Pasal 10

(1)Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat
(2)dan ayat (3) mempunyai tugas memberikan pelayanan fungsional berdasarkan keahlian dan keterampilan tertentu dengan memperhatikan ruang lingkup kegiatan.
(2)Jabatan Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) dan ayat
(3)mempunyai tugas melaksanakan kegiatan pelayanan publik serta kegiatan administrasi pemerintahan dan pembangunan.
(3)Dalam melaksakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), kelompok Jabatan Fungsional dan Jabatan Pelaksana melaksanakan fungsi yang diberikan oleh administrator yang membawahinya, guna pencapaian target kinerja yang ditetapkan berdasarkan prinsip pengelolaan kinerja pegawai ASN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V

JABATAN

Pasal 11

(1)Kepala Badan merupakan jabatan pimpinan tinggi pratama atau Jabatan Struktural eselon IIb
(2)Sekretaris Badan Kesbangpol merupakan jabatan administrator atau Jabatan Struktural eselon IIIa dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan.
(3)Kepala bidang pada Badan Kesbangpol merupakan jabatan administrator atau Jabatan Struktural eselon IIIb dan bertanggung-jawab kepada Kepala Badan
(4)Kepala Sub Bagian pada Badan Kesbangpol merupakan jabatan pengawas atau Jabatan Struktural eselon IVa dan bertanggungjawab kepada Sekretaris Badan.

Isi peraturan

Teks19PDFHirarki

Memuat teks peraturan…