DokumenPeraturan Bupati (Perbup)Berlaku

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Sikka Nomor 16 Tahun 2025

Nomor: 16
Tahun: 2025
Ditetapkan: 10 Oktober 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 23

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan tersebut mengatur mengenai: Bab 1. Ketentuan Umum; Bab 2. Kriteria BTT; Bab 3. Penganggaran; Bab 4. Pelaksanaan dan Penatausahaan; Bab 5. Pertanggungjawaban dan Pelaporan; Bab 6. Monitoring dan Evaluasi; Bab 7. Ketentuan Penutup.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa dalam rangka menjamin belanja tidak terduga digunakan untuk kepentingan darurat yang nyata, tidak disalahgunakan, dan dapat dipertanggungjawabkan secara transparan maka diperlukan tata kelola pemerintahan yang responsif, terbuka, dan berorientasi pada kepentingan publik;
c.bahwa secara filosofis, pengaturan mengenai belanja tidak terduga merupakan perwujudan dari prinsip kehati-hatian dan tenggung jawab pemerintah daerah dalam mengelola keuangan publik untuk melindungi kepentingan masyarakat dari risiko dan keadaan darurat;
d.bahwa secara sosiologis, pengaturan ini diperlukan untuk menjamin respons cepat, tepat, dan terkoordinasi dalam menghadapi situasi darurat seperti bencana alam, keadaan luar biasa, atau peristiwa tak terdunga lainnya yang berdampak langsung terhadap kehidupan Masyarakat;
e.bahwa secara yuridis, pengaturan tentang tata cara penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan, pertanggungjawaban dan pelaporan serta monitoring dan evaluasi belanja tidak terduga perlu disesuaikan dengan ketentuan ... ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, antara lain Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
f.bahwa untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah pada Lampiran BAB II huruf D angka 4 huruf m, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Bupati tentang tata cara penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan, pertanggungjawaban dan pelaporan serta monitoring dan evaluasi belanja tidak terduga;

g.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, dan huruf f perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan serta Monitoring dan Evaluasi Belanja Tidak Terduga. Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
1. 2.Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
2. 3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. 4.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781); MEMUTUSKAN ... MEMUTUSKAN: Menetapkan : TATA CARA PENGANGGARAN, PELAKSANAAN DAN PENATAUSAHAAN, PERTANGGUNGJAWABAN DAN PELAPORAN SERTA MONITORING DAN EVALUASI BELANJA TIDAK TERDUGA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati, yang dimaksud dengan:

1.belanja tidak terduga yang selanjutnya disingkat BTT adalah pengeluaran anggaran atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah untuk keperluan darurat termasuk keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya serta pengembalian atas kelebihan pendapatan daerah.
2.Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan menganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan baik oleh faktor alam dan/atau faktor non alam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda dan dampak psikologis.
3.Bencana Alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam antara lain berupa gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, kebakaran hutan, angin topan, dan tanah longsor.
4.Bencana Sosial adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang diakibatkan oleh manusia yang meliputi konflik sosial antar kelompok atau antar komunitas masyarakat dan teror.
5.Kejadian Luar Biasa yang selanjutnya disingkat KLB adalah timbulnya atau meningkatnya kejadian, kesakitan, kematian, dan/atau kedisabilitasan pada suatu wilayah dalam kurun waktu tertentu akibat penyakit dan masalah tertentu antara lain inflasi, wabah, dan terganggu pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat secara sistemik yang menjurus pada terjadinya kerentanan bagi masyarakat dan Pemerintah Daerah.
6.Keadaan Darurat adalah suatu keadaan yang mengancam dan menggangu kehidupan dan penghidupan sekelompok orang/masyarakat yang memerlukan tindakan penanganan segera dan memadai.
7.Status Keadaan Darurat Bencana adalah suatu keadaan darurat bencana yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah untuk jangka waktu tertentu atas dasar rekomendasi badan yang menyelenggarakan urusan dibidang penanggulangan bencana dan dapat dimulai sejak status siaga darurat, tanggap darurat, dan transisi darurat ke pemulihan.
8.Tanggap Darurat Bencana adalah serangkaian tindakan dan upaya yang dilakukan secara segera pada saat terjadi suatu peristiwa atau kejadian yang tidak ... tidak diinginkan, berbahaya, atau mengancam, seperti bencana atau kecelakaan, untuk menangani dan mengurangi dampak buruk yang timbul.
9.Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah unsur perangkat daerah pada Pemerintah Daerah yang melaksanakan Urusan Pemerintahan Daerah.
10.Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat SKPKD adalah perangkat daerah unsur penunjang Urusan Pemerintahan pada Pemerintah Daerah yang melaksanakan Pengelolaan Keuangan Daerah.
11.Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah Kepala SKPKD yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah.
12.Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BUD adalah PPKD yang bertindak dalam kapasitasnya sebagai BUD.
13.Bendahara Pengeluaran adalah pejabat fungsional yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan belanja daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada SKPD.
14.Tim Anggaran Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat TAPD adalah tim yang dibentuk dengan keputusan Bupati dan dipimpin oleh Sekretaris Daerah yang mempunyai tugas menyiapkan serta melaksanakan kebijakan Bupati dalam rangka penyusunan APBD yang anggotanya terdiri dari pejabat perencana daerah, PPKD dan pejabat lainnya sesuai dengan kebutuhan.
15.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
16.Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disingkat RKA SKPD adalah dokumen yang memuat rencana pendapatan, belanja dan pembiayaan SKPD yang digunakan sebagai dasar penyusunan rancangan APBD.
17.Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat DPA SKPD adalah dokumen yang memuat anggaran pendapatan, belanja dan pembiayaan SKPD yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh pengguna anggaran.
18.Rencana Kebutuhan Belanja yang selanjutnya disingkat RKB adalah rencana kebutuhan belanja untuk kebutuhan tanggap darurat yang diajukan oleh perangkat daerah sesuai dengan tugas dan fungsi.
19.Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak yang selanjutnya disingkat SPTJM adalah surat pernyataan dari pejabat/pegawai yang menyatakan kesanggupan bertanggungjawab atas tugas dan kewenangan yang diemban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
20.Pembayaran Langsung yang selanjutnya disingkat LS adalah Pembayaran Langsung kepada bendahara pengeluaran/penerima hak lainnya atas dasar perjanjian kerja, surat tugas, dan/atau surat perintah kerja lainnya melalui penerbitan surat perintah membayar langsung.
21.Surat ...
21.Surat Perintah Pencairan Dana yang selanjutnya disingkat SP2D adalah dokumen yang digunakan sebagai dasar pencairan dana atas Beban APBD.
22.Bupati adalah Bupati Sikka.
23.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sikka.
24.Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Sikka.

Pasal 2

Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini sebagai pedoman dalam pengelolaan BTT yang bersumber dari APBD.

Pasal 3

Tujuan ditetapkannya Peraturan Bupati ini agar pengelolaan BTT yang bersumber dari APBD dapat dilaksanakan dengan tertib, transparan, dan akuntabel sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB II

KRITERIA BTT

Pasal 4

BTT digunakan untuk menganggarkan pengeluaran dengan kriteria:

a.keadaan darurat;
b.keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya;
c.pengembalian atas kelebihan penerimaan daerah; dan
d.bantuan sosial yang tidak direncanakan sebelumnya.

Pasal 5

(1)Keadaan darurat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a meliputi:
1. a.bencana alam, bencana non-alam, bencana sosial dan/atau kejadian luar biasa;
2. b.pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan;
3. c.kerusakan sarana/prasarana yang dapat mengganggu kegiatan pelayanan publik; dan/atau
4. d.kebutuhan tanggap darurat bencana meliputi:
  1. 1.pencarian dan penyelamatan korban bencana;
  2. 2.pertolongan darurat;
  3. 3.evakuasi korban bencana;
  4. 4.kebutuhan air bersih dan sanitasi;
  5. 5.pangan;
  6. 6.sandang;
  7. 7.pelayanan kesehatan; dan
  8. 8.penampungan serta tempat hunian sementara.
(2)Keperluan ...
(2)Keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b meliputi:
1. a.kebutuhan daerah dalam rangka pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan;
2. b.belanja daerah yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib terdiri dari:
  1. 1.belanja daerah yang bersifat mengikat merupakan belanja yang dibutuhkan secara terus menerus dan harus dialokasikan oleh Pemerintah Daerah dengan jumlah yang cukup untuk keperluan setiap bulan dalam tahun anggaran berkenaan, seperti: a) belanja pegawai antara lain untuk pembayaran kekurangan gaji, tunjangan; dan b) belanja barang dan jasa antara lain untuk pembayaran telepon, air, listrik dan internet.
  2. 2.Belanja daerah yang bersifat wajib merupakan belanja untuk terjaminnya kelangsungan pemenuhan pendanaan pelayanan dasar masyarakat antara lain pendidikan, kesehatan, melaksanakan kewajiban kepada pihak ketiga, kewajiban pembayaran pokok pinjaman, bunga pinjaman yang telah jatuh tempo, dan kewajiban lainnya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
3. c.pengeluaran daerah yang berada diluar kendali Pemerintah Daerah dan tidak dapat diprediksi sebelumnya, serta amanat peraturan perundang- undangan; dan/ atau
4. d.pengeluaran daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Daerah dan/ atau masyarakat.
(3)Pengembalian atas penerimaan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c merupakan pengembalian atas kelebihan pembayaran atau penerimaan yang bukan menjadi hak pemerintah daerah.
(4)Bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d dilaksanakan berdasarkan kriteria sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III

PENGANGGARAN

Pasal 6

(1)Penganggaran BTT dalam APBD diuraikan menurut jenis, objek, rincian objek dan sub rincian objek dengan nama BTT.
(2)Penganggaran BTT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dialokasikan pada dokumen pelaksanaan anggaran PPKD.
(3)Penganggaran BTT dapat dibebankan secara langsung atau dilakukan melalui proses pergeseran anggaran dari BTT ke belanja program, kegiatan dan sub kegiatan.

Pasal 7

(1)Proses pergeseran anggaran dari BTT ke belanja program, kegiatan dan sub kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) harus melampirkan rencana anggaran biaya yang telah dihitung oleh SKPD teknis.
(2)Pergeseran anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan oleh SKPD teknis kepada Bupati untuk kemudian diteliti oleh TAPD dan dibuatkan nota pertimbangan.
(3)Pengajuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam bentuk telaahan staf dilengkapi dengan RKB.
(4)Hasil penelitian yang telah telah disetujui TAPD dan nota pertimbangan yang disetujui Bupati, ditindaklanjuti dengan pergeseran anggaran melalui perubahan Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD.

Pasal 8

Pengeluaran Daerah untuk mendanai keadaan darurat dan keperluan mendesak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a dan huruf b yang belum tersedia anggarannya dan/atau tidak cukup tersedia anggarannya diformulasikan terlebih dahulu dalam perubahan rencana kerja anggaran SKPD dan/atau perubahan dokumen pelaksanaan anggaran SKPD, kecuali untuk kebutuhan Tanggap Darurat Bencana, konflik sosial dan/atau kejadian luar biasa digunakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV

PELAKSANAAN DAN PENATAUSAHAAN

Pasal 9

Pelaksanaan penggunaan BTT melalui:

a.pembebanan langsung ke BTT; dan
b.pergeseran anggaran dari BTT ke belanja program, kegiatan dan sub kegiatan SKPD.

Pasal 10

Pembebanan langsung ke BTT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a untuk:

a.penanganan tanggap darurat bencana, konflik sosial dan/atau kejadian luar biasa;
b.pengembalian atas kelebihan penerimaan daerah; dan
c.bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya.

Isi peraturan

Teks23PDFHirarki

Memuat teks peraturan…