DokumenPeraturan Bupati (Perbup)Berlaku

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Sikka Nomor 20 Tahun 2025

Nomor: 20
Tahun: 2025
Ditetapkan: 10 Oktober 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 8

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan tersebut mengatur mengenai: Bab 1. Ketentuan Umum; Bab 2. Sistematikan dan Uraian Renstra; Bab 3. Pengendalian dan Evaluasi; Bab 4. Ketentuan Penutup.

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat, dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang ... Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN BUPATI SIKKA TENTANG RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025-2029.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1.Perencanaan adalah suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia.
2.Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
3.Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renstra PD adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) Tahun.
4.Isu strategis daerah adalah kondisi atau hal yang akan diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan daerah.
5.Tujuan adalah sesuatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 (lima) tahunan.
6.Sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan, berupa hasil pembangunan daerah/perangkat daerah yang diperoleh dari pencapaian hasil (outcomes) program perangkat daerah.
7.Strategi adalah langkah berisikan program-program sebagai prioritas pembangunan daerah/perangkat daerah untuk mencapai sasaran.
8.Arah kebijakan adalah rumusan kerangka pikir atau kerangka kerja untuk menyelesaikan permasalahan pembangunan dan mengantisipasi isu strategis daerah ... daerah/perangkat daerah yang dilaksanakan secara bertahap sebagai penjabaran strategi.
9.Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
10.Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
11.Permasalahan pembangunan adalah kesenjangan antara kinerja pembangunan yang dicapai saat ini dengan yang direncanakan, antara apa yang ingin dicapai dimasa yang akan datang dengan kondisi riil saat penyusunan perencanaan.
12.Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat KUA adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja dan Pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun.
13.Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disingkat PPAS adalah program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada perangkat daerah untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran satuan kerja perangkat daerah.
14.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan daerah kabupaten yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
15.Pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah adalah proses pemantauan dan supervisi dalam penyusunan dan pelaksanaan kebijakan pembangunan serta menilai hasil realisasi kinerja untuk kepastian capaian target secara ekonomis, efisien dan efektif.
16.Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
17.Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
18.Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah Perangkat Daerah lingkup Pemerintah Kabupaten Sikka.
19.Daerah adalah Kabupaten Sikka.
20.Bupati adalah Bupati Sikka.

Pasal 2

(1)Maksud penyusunan Renstra PD ini untuk menyajikan informasi mengenai indikator kinerja PD, rencana program, kegiatan, kelompok Sasaran dan pendanaan indikatif sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
(2)Tujuan dari Renstra PD ini sebagai:
1. a.pedoman penyusunan Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 sampai dengan Tahun 2030;
2. b.pedoman ...
3. b.pedoman penyusunan Rencana Kerja Anggaran PD Tahun 2025 sampai dengan Tahun 2030; dan
4. c.pedoman pelaksanaan kegiatan pembangunan selama kurun waktu Tahun 2025 sampai dengan Tahun 2030.

BAB II

SISTEMATIKAN DAN URAIAN RENSTRA

Pasal 3

(1)Sistematika Renstra PD terdiri dari:
1. a.Bab I Pendahuluan;
2. b.Bab II Gambaran Umum Daerah;
3. c.Bab III Visi, Misi, Program Prioritas Pembangunan Daerah;
4. d.Bab IV Program PD dan Kinerja penyelenggaraan Pemerintahan Daerah; dan
5. e.Bab V Penutup.
(2)Ketentuan mengenai isi dan uraian sistematika Renstra PD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
1. a.Sekretariat Daerah tercantum dalam lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
2. b.Sekretariat DPRD tercantum dalam lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
3. c.Inspektorat Daerah tercantum dalam lampiran III yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
4. d.Dinas Pendidikan, dan Kepemudaan dan Olahraga tercantum dalam lampiran IV yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
5. e.Dinas Kesehatan tercantum dalam lampiran V yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
6. f.Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang tercantum dalam lampiran VI yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
7. g.Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman, dan Pertanahan tercantum dalam lampiran VII yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
8. h.Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran tercantum dalam lampiran VIII yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
9. i.Dinas Sosial tercantum dalam lampiran IX yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
10. j.Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi tercantum dalam lampiran X yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
11. k.Dinas ...
12. k.Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, dan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak tercantum dalam lampiran XI yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
13. l.Dinas Lingkungan Hidup tercantum dalam lampiran XII yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
14. m.Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil tercantum dalam lampiran XIII yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
15. n.Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa tercantum dalam lampiran XIV yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
16. o.Dinas Perhubungan tercantum dalam lampiran XV yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
17. p.Dinas Komunikasi dan Informatika tercantum dalam lampiran XVI yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
18. q.Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu tercantum dalam lampiran XVII yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
19. r.Dinas Pariwisata dan Kebudayaan tercantum dalam lampiran XVIII yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
20. s.Dinas Kearsipan dan Perpustakaan tercantum dalam lampiran XIX yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
21. t.Dinas Ketahanan Pangan tercantum dalam lampiran XX yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
22. u.Dinas Perikanan tercantum dalam lampiran XXI yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
23. v.Dinas Pertanian tercantum dalam lampiran XXII yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
24. w.Dinas Perdagangan, Perindustrian dan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah tercantum dalam lampiran XXIII yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
25. x.Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah tercantum dalam lampiran XXIV yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
26. y.Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah tercantum dalam lampiran XXV yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
27. z.Badan Pendapatan Daerah tercantum dalam lampiran XXVI yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini; aa. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah tercantum dalam lampiran XXVII yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini; bb. Badan ... bb. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik tercantum dalam lampiran XXVIII yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini cc. Badan Penanggulangan Bencana Daerah tercantum dalam lampiran XXIX yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini dd. Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah dr. T.C Hillers Maumere tercantum dalam lampiran XXX yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini ee. Kecamatan Alok tercantum dalam lampiran XXXI yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini; ff. Kecamatan Alok Barat tercantum dalam lampiran XXXII yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini; gg. Kecamatan Alok Timur tercantum dalam lampiran XXXIII yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini hh. Kecamatan Bola tercantum dalam lampiran XXXIV yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini; ii. Kecamatan Doreng tercantum dalam lampiran XXXV yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini; jj. Kecamatan Hewokloang tercantum dalam lampiran XXXVI yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini; kk. Kecamatan Kangae tercantum dalam lampiran XXXVII yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini; ll. Kecamatan Kewapante tercantum dalam lampiran XXXVIII yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini; mm. Kecamatan Koting tercantum dalam lampiran XXXIX yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini; nn. Kecamatan Lela tercantum dalam lampiran XL yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini; oo. Kecamatan Magepanda tercantum dalam lampiran XLI yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini; pp. Kecamatan Mapitara tercantum dalam lampiran XLII yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini; qq. Kecamatan Mego tercantum dalam lampiran XLIII yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini; rr. Kecamatan Nelle tercantum dalam lampiran XLIV yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini; ss. Kecamatan Nita tercantum dalam lampiran XLV yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini; tt. Kecamatan Paga tercantum dalam lampiran XLVI yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini; uu. Kecamatan Palue tercantum dalam lampiran XLVII yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini; vv. Kecamatan Talibura tercantum dalam lampiran XLVIII yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini; ww. Kecamatan ... ww. Kecamatan Tanawawo tercantum dalam lampiran XLIX yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini; xx. Kecamatan Waiblama tercantum dalam lampiran L yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini; yy. Kecamatan Waigete tercantum dalam lampiran LI yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III

PENGENDALIAN DAN EVALUASI

Pasal 4

(1)Pengendalian dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), untuk menilai kesesuaian antara capaian pembangunan Daerah dengan indikator kinerja yang telah ditetapkan serta rencana program, kegiatan, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif, serta tujuan dan sasaran Renstra PD.
(2)Pengendalian pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui pemantauan dan supervisi terhadap pelaksanaan Renstra.
(3)Hasil pemantauan dan supervisi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan untuk mengevaluasi dan memastikan bahwa indikator kinerja PD, rencana program, kegiatan, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dalam upaya mencapai visi, misi, tujuan dan sasaran Renstra PD, telah dilaksanakan melalui Renja Perangkat Daerah.

Pasal 5

(1)Evaluasi terhadap hasil Renstra untuk mengidentifikasi adanya ketidaksesuaian indikator kinerja PD, rencana program, kegiatan, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dalam upaya mencapai visi, misi, tujuan dan sasaran Renstra PD untuk dilakukan perbaikan/penyempurnaan.
(2)Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan untuk memastikan bahwa visi, misi, tujuan dan sasaran Renstra PD dapat dicapai untuk mewujudkan Visi pembangunan jangka menengah daerah.

Pasal 6

Ketentuan mengenai pengendalian dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan Pasal 5 dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang- undangan.

BAB IV

...

Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sikka. Ditetapkan di Maumere pada tanggal 10 Oktober 2025 BUPATI SIKKA, CAP,TTD. JUVENTUS PRIMA YORIS KAGO Diundangkan di Maumere pada tanggal 10 Oktober 2025 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SIKKA, CAP,TTD. ADRIANUS FIRMINUS PARERA BERITA DAERAH KABUPATEN SIKKA TAHUN 2025 NOMOR 20 Salinan sesuai dengan Aslinya KEPALA BAGIAN HUKUM SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN SIKKA, FRANSISKUS HERPIANUS NONG LALANG LAMPIRAN….

Isi peraturan

Teks8PDFHirarki

Memuat teks peraturan…