DokumenPeraturan Bupati (Perbup)Berlaku

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Sikka Nomor 21 Tahun 2025

Nomor: 21
Tahun: 2025
Ditetapkan: 24 Oktober 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 9

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan tersebut mengatur mengenai: Bab 1. Ketentuan Umum; Bab 2. Penjabaran Perubahan APBD; Bab 3. Uraian Penjabaran Perubahan APBD; Bab 4. Penutup.

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah–daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor1655);
3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4.Peraturan Daerah Kabupaten Sikka Nomor 5 Tahun 2025 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025. MEMUTUSKAN ... MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan peraturan daerah.
2.Pendapatan Daerah adalah semua hak Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.
3.Pendapatan Asli Daerah selanjutnya disebut PAD adalah pendapatan yang diperoleh Daerah yang dipungut berdasarkan Peraturan Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
4.Belanja Daerah adalah semua kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.
5.Surplus adalah selisih lebih antara anggaran Pendapatan Daerah dengan Belanja Daerah.
6.Defisit adalah selisih kurang antara anggaran Pendapatan Daerah dengan Belanja Daerah.
7.Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.
8.Pembiayaan Netto adalah selisih antara penerimaan Pembiayaan dengan pengeluaran Pembiayaan.
9.Daerah adalah Kabupaten Sikka.
10.Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Sikka.
11.Bupati adalah Bupati Sikka.

BAB II

PENJABARAN PERUBAHAN APBD

Pasal 2

Penjabaran perubahan APBD tahun anggaran 2024 meliputi:

a.Pendapatan Daerah;
b.Belanja Daerah; dan
c.Pembiayaan Daerah.

Pasal 3

Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a terdiri dari:

a.semula sebesar Rp1.350.612.500.000 (satu triliun tiga ratus lima puluh miliar enam ratus dua belas juta lima ratus ribu rupiah); dan
b.berkurang sebesar Rp19.737.500.000 (sembilan belas miliar tujuh ratus tiga puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah), sehingga jumlah pendapatan Daerah setelah perubahan sebesar Rp1.330.875.000.000 (satu triliun tiga ratus tiga puluh miliar delapan ratus tujuh puluh lima juta rupiah).

Pasal 4

Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b terdiri dari:

a.semula sebesar Rp1.435.500.000.000 (satu triliun empat ratus tiga puluh lima miliar lima ratus juta rupiah); dan
b.berkurang sebesar Rp90.275.829.018,34 (sembilan puluh miliar dua ratus tujuh puluh lima juta delapan ratus dua puluh sembilan ribu delapan belas rupiah tiga puluh empat sen), sehingga jumlah Belanja Daerah setelah perubahan sebesar Rp1.345.224.170.981,66 (satu triliun tiga ratus empat puluh lima miliar dua ratus dua puluh empat juta seratus tujuh puluh ribu sembilan ratus delapan puluh satu rupiah enam puluh enam sen).

Pasal 5

(1)Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf d terdiri dari:
1. a.semula sebesar Rp84.887.500.000 (delapan puluh empat miliar delapan ratus delapan puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah); dan
2. b.berkurang sebesar Rp70.538.329.018,34 (tujuh puluh miliar lima ratus tiga puluh delapan juta tiga ratus dua puluh sembilan ribu delapan belas rupiah koma tiga puluh empat sen), sehingga jumlah pembiayaan Daerah setelah perubahan sebesar Rp14.349.170.981,66 (empat belas miliar tiga ratus empat puluh sembilan juta seratus tujuh puluh ribu sembilan ratus delapan puluh satu rupiah koma enam puluh enam sen).
(2)Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
1. a.penerimaan pembiayaan; dan
2. b.pengeluaran pembiayaan.

Pasal 6

(1)Penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf a terdiri dari:
1. a.semula ...
2. a.semula sebesar Rp114.287.919.664 (seratus empat belas miliar dua ratus delapan puluh tujuh juta sembilan ratus sembilan belas ribu enam ratus enam puluh empat rupiah); dan
3. b.berkurang sebesar Rp70.538.329.018,34 (tujuh puluh miliar lima ratus tiga puluh delapan juta tiga ratus dua puluh sembilan ribu delapan belas rupiah koma tiga puluh empat sen), sehingga jumlah penerimaan pembiayaan setelah perubahan sebesar Rp43.749.590.645,66 (empat puluh tiga miliar tujuh ratus empat puluh sembilan juta lima ratus sembilan puluh ribu enam ratus empat puluh lima rupiah enam puluh enam sen).
(2)Pengeluaran pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat
(2)huruf b terdiri dari:
1. a.semula sebesar Rp29.400.419.664 (dua puluh Sembilan miliar empat ratus juta empat ratus Sembilan belas ribu enam ratus enam puluh empat rupiah); dan
2. b.tidak ada perubahan, sehingga jumlah penerimaan pembiayaan setelah perubahan sebesar Rp29.400.419.664 (dua puluh sembilan miliar empat ratus juta empat ratus Sembilan belas ribu enam ratus enam puluh empat rupiah).

BAB III

URAIAN PENJABARAN PERUBAHAN APBD

Pasal 7

Uraian mengenai penjabaran perubahan APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sampai dengan Pasal 6 terdiri dari:

a.ringkasan penjabaran perubahan APBD yang diklasifikasi menurut kelompok, jenis, obyek, rincian objek, sub rincian objek pendapatan, belanja, dan Pembiayaan tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
b.penjabaran perubahan APBD menurut urusan pemerintahan Daerah, organisasi, program, kegiatan, sub kegiatan, kelompok, jenis, obyek, rincian obyek, sub rincian objek pendapatan, belanja dan Pembiayaan tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
c.daftar nama penerima, alamat dan besaran alokasi hibah berupa uang yang diterima serta satuan kerja perangkat Daerah pemberi hibah tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
d.daftar nama penerima, alamat dan besaran alokasi bantuan sosial berupa uang yang diterima serta satuan kerja perangkat Daerah pemberi bantuan sosial tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
e.daftar nama penerima, alamat dan besaran alokasi bantuan keuangan bersifat khusus yang diterima serta satuan kerja perangkat Daerah pemberi bantuan keuangan tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini; dan
f.daftar ...
f.daftar nama penerima, alamat dan besaran perubahan alokasi belanja bagi hasil pajak Daerah kepada pemerintah desa tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV

PENUTUP

Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sikka. Ditetapkan di Maumere, pada tanggal 24 Oktober 2025 BUPATI SIKKA, CAP,TTD. JUVENTUS PRIMA YORIS KAGO Diundangkan di Maumere, pada tanggal 24 Oktober 2025 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SIKKA, CAP,TTD. ADRIANUS FIRMINUS PARERA BERITA DAERAH KABUPATEN SIKKA TAHUN 2025 NOMOR 21 Salinan sesuai dengan Aslinya KEPALA BAGIAN HUKUM SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN SIKKA, FRANSISKUS HERPIANUS NONG LALANG LAMPIRAN ...

Isi peraturan

Teks9PDFHirarki

Memuat teks peraturan…