DokumenPeraturan Bupati (Perbup)Berlaku

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Sikka Nomor 23 Tahun 2025

Nomor: 23
Tahun: 2025
Ditetapkan: 5 Desember 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 36

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan tersebut mengatur mengenai: Bab 1. Ketentuan Umum; Bab 2. Tata Cara Permohonan Tugas Belajar Berkelanjutan; Bab 3. Tata Cara Penyusunan Perjanjian Tugas Belajar dan Perjanjian Bantuan Belajar; Bab 4. Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif; Bab 5. Ketentuan Penutup.

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Bupati tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2025 Tentang Tugas Belajar, Izin Belajar dan Bantuan Belajar; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah… Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4.Peraturan Daerah Kabupaten Sikka Nomor 4 Tahun 2025 Tentang Tugas Belajar, Izin Belajar Dan Bantuan Belajar (Lembaran Daerah Kabupaten Sikka Tahun 2025 Nomor 4 Tambahan Lembaran Daerah Nomor 150); MEMUTUSKAN MENETAPKAN : PERATURAN BUPATI TENTANG PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH NOMOR 4 TAHUN 2025 TENTANG TUGAS BELAJAR, IZIN BELAJAR DAN BANTUAN BELAJAR.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1.Tugas Belajar adalah penugasan yang diberikan oleh pejabat pembina kepegawaian atau pejabat yang menerima delegasi kewenangan kepada Pegawai Negeri Sipil untuk meningkatkan kompetensi, mengurangi kesenjangan kompetensi, dan/atau pengembangan karier pegawai aparatur sipil negara melalui pendidikan formal.
2.Izin Belajar adalah izin yang diberikan oleh pejabat pembina kepegawaian atau pejabat yang menerima delegasi kewenangan kepada Pegawai Negeri Sipil untuk meningkatkan kompetensi, mengurangi kesenjangan kompetensi, dan/atau pengembangan karier Pegawai Negeri Sipil melalui pendidikan formal.
3.Bantuan Belajar adalah pendanaan biaya pendidikan oleh pemerintah Daerah bagi mahasiswa asal Daerah yang melaksanakan pendidikan.
4.Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia… Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai PNS secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
5.Peserta Izin Belajar adalah PNS yang diberikan Izin Belajar oleh pejabat pembina kepegawaian atau pejabat yang menerima delegasi kewenangan, untuk meningkatkan kompetensi, mengurangi kesenjangan kompetensi, dan/atau pengembangan karier melalui pendidikan formal.
6.Peserta Bantuan Belajar adalah siswa dan mahasiswa asal Daerah yang mendapatkan pendanaan biaya pendidikan oleh Pemerintah Daerah untuk melaksanakan pendidikan di tiap satuan pendidikan.
7.Jabatan adalah kedudukan yang menunjukkan fungsi, tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak seorang Pegawai ASN dalam suatu satuan organisasi.
8.Pejabat Pembina Kepegawaian yang selanjutnya disingkat PPK adalah pejabat yang mempunyai kewenangan menetapkan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian PNS dan pembinaan manajemen aparatur sipil negara di instansi pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
9.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
10.Badan adalah Perangkat Daerah yang menyelenggarakan fungsi penunjang penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang kepegawaian serta pendidikan dan pelatihan.
11.Perguruan Tinggi adalah satuan pendidikan yang menyelenggarakan Pendidikan Tinggi.
12.Program Studi adalah kesatuan kegiatan Pendidikan dan pembelajaran yang memiliki kurikulum dan metode pembelajaran tertentu dalam satu jenis pendidikan akademik, pendidikan profesi, dan/atau pendidikan vokasi.
13.Akreditasi adalah kegiatan penilaian untuk menentukan kelayakan Program Studi dan Perguruan Tinggi.
14.Bupati adalah Bupati Sikka.
15.Daerah adalah Kabupaten Sikka.
16.Sekretaris… …
16.Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Sikka.

Pasal 2

Ruang lingkup dalam Peraturan Bupati ini meliputi:

a.tata cara permohonan Tugas Belajar berkelanjutan;
b.tata cara penyusunan perjanjian Tugas Belajar dan perjanjian Bantuan Belajar; dan
c.tata cara pengenaan sanksi administratif.

BAB II

TATA CARA PERMOHONAN TUGAS BELAJAR BERKELANJUTAN

Pasal 3

(1)Tugas Belajar diselenggarakan untuk jangka waktu tertentu, sesuai dengan batas waktu normatif Program Studi yang berlaku.
(2)Batas waktu normatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
1. a.program pendidikan diploma III selama 3 (tiga) tahun;
2. b.program pendidikan diploma IV/S-1 selama 4 (empat) tahun;
3. c.program pendidikan S-2 selama 2 (dua) tahun;
4. d.program pendidikan S-3 selama 3 (tiga) tahun; dan
5. e.program pendidikan Dokter Spesialis selama 5 (lima) tahun.
(3)Batas waktu normatif Program Studi diploma III ke diploma IV/S-1 selama 2 (dua) tahun.
(4)Batas waktu normatif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dikecualikan bagi program pendidikan profesi dan rekognisi pembelajaran lampau yang telah memiliki izin Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi.
(5)Jangka waktu Tugas Belajar diperhitungkan sebagai masa kerja PNS. Pasal 4…

Pasal 4

(1)Jangka waktu Tugas Belajar dapat diperpanjang paling banyak 2 (dua) semester atau 1 (satu) tahun.
(2)Perpanjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan berdasarkan kriteria :
1. a.perubahan kondisi sistem studi/perkuliahan;
2. b.keterlambatan penerimaan dana biaya Tugas Belajar; dan/atau;
3. c.penyelesaian tugas akhir membutuhkan tambahan waktu karena terdapat situasi dan kondisis di luar kemampuan PNS yang sedang menjalani Tugas Belajar.
(3)Perpanjangan jangka waktu Tugas Belajar dapat dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dalam hal terjadi keadaan kahar yang dinyatakan oleh pejabat/instansi yang berwenang.
(4)Perpanjangan jangka waktu Tugas Belajar ditetapkan oleh PPK dan diperhitungkan sebagai keseluruhan jangka waktu Tugas Belajar.
(5)Dalam hal PNS tidak dapat menyelesaikan Tugas Belajar setelah diberikan perpanjangan, maka PPK mencabut status Tugas Belajar PNS yang bersangkutan.

Pasal 5

(1)PNS dapat melaksanakan Tugas Belajar berkelanjutan secara berturut- turut untuk paling banyak 1 (satu) kali jenjang pendidikan di atasnya, setelah memenuhi persyaratan sebagai berikut:
1. a.mendapat persetujuan PPK;
2. b.prestasi pendidikan berpredikat paling rendah cumlaude atau setara pada pendidikan terakhir;
3. c.tidak pernah menjalani perpanjangan jangka waktu Tugas Belajar; dan
4. d.mempertimbangkan sisa masa kerja setelah menyelesaikan Tugas Belajar.
(2)Persetujuan…
(2)Persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
1. a.PNS mengajukan permohonan mengikuti seleksi program Tugas Belajar kepada kepala Perangkat Daerah tempat bertugas;
2. b.kepala Perangkat Daerah meneruskan permohonan kepada Bupati melalui Badan dengan melampirkan:
  1. 1.pengantar dari kepala Perangkat Daerah;
  2. 2.rekomendasi dari kepala Perangkat Daerah;
  3. 3.permohonan dari yang bersangkutan;
  4. 4.fotokopi surat keputusan PNS yang telah dilegalisir;
  5. 5.fotokopi surat keputusan pangkat terakhir yang telah dilegalisir;
  6. 6.fotokopi ijazah yang telah tercantum di dalam surat keterangan pengangkatan PNS/kenaikan pangkat terakhir serta transkrip nilai yang telah dilegalisir;
  7. 7.fotokopi surat keputusan Jabatan terakhir yang telah dilegalisir;
  8. 8.fotokopi penilaian prestasi kerja 2 (dua) tahun terakhir yang telah dilegalisir;
  9. 9.surat penawaran dari Perguruan Tinggi, jika pendidikan yang diikuti atas keinginan PNS yang bersangkutan;
  10. 10.pernyataan bersedia menanggung semua biaya pendidikan bagi Tugas Belajar atas keinginan sendiri/biaya pihak ketiga;
  11. 11.fotokopi surat keputusan akreditasi Perguruan Tinggi dan Program Studi;
  12. 12.fotokopi surat izin Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi terkait metode pembelajaran jika dilakukan secara online; dan
  13. 13.fotokopi surat izin dari Perguruan Tinggi untuk menerima PNS Tugas Belajar.
3. c.Badan melakukan seleksi administrasi terhadap permohonan yang diajukan sesuai dengan rencana kebutuhan Tugas Belajar, persyaratan, dan anggaran yang tersedia.
4. d.apabila permohonan yang diajukan:
  1. 1.memenuhi persyaratan, Badan meneruskan permohonan kepada Bupati; atau
  2. 2.tidak…
  3. 2.tidak memenuhi persyaratan, Badan mengembalikan permohonan yang diajukan kepada kepala Perangkat Daerah disertai dengan penjelasan/keterangan.
5. e.apabila Bupati menyetujui permohonan seleksi, Bupati menerbitkan surat rekomendasi dan apabila Bupati tidak menyetujui, Bupati menyampaikan penjelasan atau alasan penolakan.
(3)Persetujuan PPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, didasarkan pada rencana kebutuhan Tugas Belajar Pemerintah Daerah.

BAB III

TATA CARA PENYUSUNAN PERJANJIAN TUGAS BELAJAR DAN PERJANJIAN BANTUAN BELAJAR

Pasal 6

(1)Tata cara penyusunan perjanjian Tugas Belajar terdiri dari:
1. a.persiapan dokumen administratif;
2. b.penyusunan perjanjian;
3. c.verifikasi; dan
4. d.penandatanganan perjanjian.
(2)Persiapan dokumen administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, antara lain:
1. a.surat keputusan penetapan sebagai peserta Tugas Belajar;
2. b.surat keputusan pangkat terakhir, daftar riwayat hidup dan identitas; dan
3. c.dokumen penerimaan dari Perguruan Tinggi.
(3)Format perjanjian Tugas Belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
(4)Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, meliputi verifikasi dokumen administratif dan verifikasi perjanjian sebelum penandatanganan
(5)Penandatanganan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dilakukan setelah… setelah diterbitkan surat keputusan Tugas Belajar dan sebelum keberangkatan/pembelajaran dimulai.
(6)Khusus pelaksanaan Tugas Belajar untuk dokter spesialis wajib menandatangani akta notaris terkait pelaksanaan Tugas Belajar.

Pasal 7

(1)Peserta Bantuan Belajar harus menandatangani perjanjian Bantuan Belajar.
(2)Badan bertanggung jawab dalam menyusun perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
(3)Perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh:
1. a.Bupati;
2. b.Peserta Bantuan Belajar; dan
3. c.keluarga Peserta Bantuan Belajar.
(4)Perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling rendah memuat:
1. a.subjek perjanjian;
2. b.objek perjanjian;
3. c.ruang lingkup perjanjian;
4. d.hak dan kewajiban para pihak;
5. e.jangka waktu perjanjian;
6. f.berakhirnya perjanjian;
7. g.sanksi;
8. h.keadaan kahar (force majeure);
9. i.penyelesaian perselisihan; dan
10. j.diikutsertakannya keluarga Peserta Bantuan Belajar untuk menanggung ganti rugi.
(5)Perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV

TATA CARA PENGENAAN SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 8

Peserta Izin Belajar yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikenakan sanksi administratif berupa:

a.teguran lisan;
b.teguran tertulis; atau
c.pencabutan Izin Belajar.

Pasal 9

(1)Teguran lisan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a, diberikan kepada:
1. a.Peserta Izin Belajar yang tidak melaporkan kemajuan belajar minimal 2 (dua) semester berturut-turut;
2. b.Peserta Izin Belajar yang tidak mengajukan permohonan perpanjangan masa Izin Belajar kepada Bupati, dalam hal dimungkinkan untuk program Izin Belajar yang bersangkutan sebelum masa Izin Belajar yang ditentukan berakhir; dan
3. c.Peserta Izin Belajar yang tidak melaporkan secara tertulis kepada Bupati melalui Kepala Badan paling lambat 1 (satu) bulan setelah yang bersangkutan menyelesaikan Izin Belajar atau berakhir masa melaksanakan Izin Belajar.
(2)Teguran tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b, diberikan kepada:
1. a.Peserta Izin Belajar yang tidak melaporkan kemajuan belajar minimal 2 (dua) semester berturut-turut serta telah diberikan teguran lisan dan tidak menindaklanjuti dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari sejak teguran tersebut disampaikan;
2. b.Peserta…
3. b.Peserta Izin Belajar yang tidak mengajukan permohonan perpanjangan masa Izin Belajar kepada Bupati, dalam hal dimungkinkan untuk program Izin Belajar yang bersangkutan sebelum masa Izin Belajar yang ditentukan berakhir serta telah diberikan teguran lisan dan tidak menindaklanjuti dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari sejak teguran tersebut disampaikan; dan
4. c.Peserta Izin Belajar yang tidak melaporkan secara tertulis kepada Bupati melalui Kepala Badan paling lambat 1 (satu) bulan setelah yang bersangkutan menyelesaikan Izin Belajar atau berakhir masa melaksanakan Izin Belajar serta telah diberikan teguran lisan dan tidak menindaklanjuti dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari sejak teguran tersebut disampaikan.
(3)Pencabutan Izin Belajar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf c, diberikan kepada:
1. a.Peserta Izin Belajar yang tidak melaporkan kemajuan belajar minimal 2 (dua) semester berturut-turut yang telah diberikan teguran lisan serta tertulis dan tidak menindaklanjuti dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari sejak teguran tertulis disampaikan;
2. b.Peserta Izin Belajar yang tidak mengajukan permohonan perpanjangan masa Izin Belajar kepada Bupati, dalam hal dimungkinkan untuk program Izin Belajar yang bersangkutan sebelum masa Izin Belajar yang ditentukan berakhir yang telah diberikan teguran lisan serta tertulis dan tidak menindaklanjuti dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari sejak teguran tertulis disampaikan;
3. c.Peserta Izin Belajar yang tidak melaporkan secara tertulis kepada Bupati melalui Kepala Badan paling lambat 1 (satu) bulan setelah yang bersangkutan menyelesaikan Izin Belajar atau berakhir masa melaksanakan Izin Belajar yang telah diberikan teguran lisan serta tertulis dan tidak menindaklanjuti dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari sejak teguran tertulis disampaikan; dan
4. d.Peserta Izin Belajar sedang dalam penjatuhan hukuman disiplin PNS paling kurang tingkat sedang. Bagian…

Pasal 10

Siswa dan mahasiswa Bantuan Belajar yang berasal dari keluarga miskin berkewajiban:

a.melaporkan alamat lembaga pendidikan dan tempat tinggal kepada Bupati melalui kepala unit kerja sekretariat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesejahteraan rakyat;
b.menaati kode etik di satuan pendidikan tempat melaksanakan Bantuan Belajar;
c.melaporkan perubahan alamat tempat tinggal kepada Bupati melalui kepala unit kerja sekretariat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesejahteraan rakyat;
d.melaporkan kemajuan belajar setiap semester kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah;
e.menyelesaikan pendidikan dengan baik dan tepat waktu; dan
f.melaporkan secara tertulis kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah paling lama 30 (tiga puluh) hari setelah yang bersangkutan menyelesaikan Bantuan Belajar atau berakhir masa melaksanakan Bantuan Belajar.

Pasal 11

(1)Pelanggaran terhadap kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dikenakan sanksi administratif berupa teguran lisan.
(2)Pelanggaran terhadap kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 yang telah diberikan teguran lisan dan tidak menindaklanjuti dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari, dikenakan sanksi administratif berupa teguran tertulis.
(3)Pelanggaran…
(3)Pelanggaran terhadap kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 yang telah diberikan teguran lisan serta teguran tertulis dan tidak menindaklanjuti dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari, dikenakan sanksi administratif berupa penghentian pembiayaan bagi Bantuan Belajar.

Isi peraturan

Teks36PDFHirarki

Memuat teks peraturan…