DokumenPeraturan Bupati (Perbup)Berlaku

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Sikka Nomor 26 Tahun 2025

Nomor: 26
Tahun: 2025
Ditetapkan: 30 Desember 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 19

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan tersebut mengatur mengenai: Bab 1. Ketentuan Umum; Bab 2. Urusan Pemerintahan Wajib yang Berkaitan dengan Pelayanan Dasar; Bab 3. Penerapan SPM; Bab 4. Tim Penerapan Standar Pelayanan Minimal; Bab 5. Pendataan, Pemutakhiran dan Sinkronisasi Data; Bab 6. Integrasi SPM; Bab 7. Rencana Aksi Penerapan Standar Pelayanan Minimal; Bab 8. Pembinaan dan Pengawasan; Bab 9. Pendanaan; Bab 10. Pemantauan dan Evaluasi; Bab 11. Penutup.

Isi peraturan

Menetapkan

MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA AKSI PENERAPAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL TAHUN 2025-2029.

BAB I

PENDAHULUAN 1.1. Latar Belakang Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah merupakan pemberian otonomi yang seluas-luasnya kepada daerah antara lain dimaksudkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan urusan wajib pelayanan dasar dengan prinsip otonomi yang dilaksanakan secara nyata dan bertanggungjawab.

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1.Rencana Aksi Penerapan Standar Pelayanan Minimal yang selanjutnya disebut Renaksi Penerapan SPM adalah dokumen perencanaan sebagai pedoman dan langkah-langkah operasional dalam pencapaian target pemenuhan SPM.
2.Pelayanan Dasar adalah pelayanan publik untuk memenuhi kebutuhan dasar Warga Negara.
3.Standar Pelayanan Minimal yang selanjutnya disingkat SPM adalah ketentuan mengenai jenis dan mutu Pelayanan Dasar yang merupakan Urusan Pemerintahan Wajib yang berhak diperoleh setiap Warga Negara secara minimal.
4.Penerapan SPM adalah pelaksanaan SPM yang dimulai dari tahapan pengumpulan data, penghitungan kebutuhan pemenuhan Pelayanan Dasar, penyusunan rencana pemenuhan Pelayanan Dasar dan pelaksanaan pemenuhan Pelayanan Dasar.
5.Jenis Pelayanan Dasar adalah jenis pelayanan dalam rangka penyediaan barang dan/atau jasa kebutuhan dasar yang berhak diperoleh oleh setiap Warga Negara secara minimal.
6.Mutu...
6.Mutu Pelayanan Dasar adalah ukuran kuantitas dan kualitas barang dan/atau jasa kebutuhan dasar serta pemenuhannya secara minimal dalam Pelayanan Dasar sesuai dengan Standar Teknis agar hidup secara layak.
7.Program adalah penjabaran kebijakan D dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih Kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan tugas dan fungsi.
8.Kegiatan adalah serangkaian aktivitas pembangunan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah untuk menghasilkan keluaran dalam rangka mencapai hasil suatu Program.
9.Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen Perencanaan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
10.Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renstra PD adalah dokumen perencanaan perangkat daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
11.Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
12.Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renja PD adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
13.Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang selanjutnya disingkat APBN adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan negara yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat.
14.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
15.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
16.Daerah adalah Kabupaten Sikka.
17.Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Sikka.
18.Bupati adalah Bupati Sikka.

Pasal 2

Ruang Lingkup Peraturan Bupati ini adalah:

a.urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar;
b.Penerapan SPM;
c.tim Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
d.pendataan, pemutakhiran dan sinkronisasi data;
e.integrasi SPM;
f.Rencana Aksi Penerapan SPM;
g.pembinaan dan pengawasan;
h.pendanaan; dan
i.pemantauan dan evaluasi.

BAB II

KONDISI DAN PERMASALAHAN PEMENUHAN PENERAPAN SPM 2.1. Kondisi Pemenuhan Penerapan SPM Program Prioritas Pemenuhan SPM sesuai dengan telaah terhadap Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Sikka 2025 - 2029 terdapat beberapa fokus dalam urusan pemerintahan wajib pelayanan dasar, yaitu sebagai berikut:

Pasal 3

(1)Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar terdiri atas:
1. a.pendidikan;
2. b.kesehatan;
3. c.pekerjaan umum dan penataan ruang;
4. d.perumahan rakyat dan kawasan permukiman;
5. e.ketenteraman, ketertiban umum, dan pelindungan masyarakat; dan
6. f.sosial.
(2)Sebagian substansi Pelayanan Dasar pada urusan pemerintahan wajib sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan jenis pelayanan SPM.

BAB III

STRATEGI DAN PEMENUHAN PENERAPAN SPM Dalam memenuhi ketentutan SPM sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal, Pemerintah Kabupaten Sikka memiliki lingkungan strategis yang dapat mendukung dan juga dapat menjadi hambatan. Namun demikian dalam pelaksanaannya dituntut dapat mencari alternatif terbaik dalam menghadapi dan mencari olusi setiap permasalahan yang timbul secara dinamis sesuai dengan situasi dan kondisi yang berkembang. Untuk mencapai pemenuhan SPM, pilihan strategi dan kebijakan yang diambil dalam menyelesaikan persoalan pemenuhan enam SPM berturut-turut digambarkan sebagai berikut:

Pasal 3

SPM untuk Pelayanan Dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) meliputi jenis pelayanan:

a.SPM pendidikan:
1. 1.pendidikan anak usia dini;
2. 2.pendidikan...
3. 2.pendidikan dasar; dan
4. 3.pendidikan kesetaraan.
b.SPM kesehatan:
1. 1.pelayanan kesehatan ibu hamil;
2. 2.pelayanan kesehatan ibu bersalin;
3. 3.pelayanan kesehatan bayi baru lahir;
4. 4.pelayanan kesehatan balita;
5. 5.pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar;
6. 6.pelayanan kesehatan pada usia produktif;
7. 7.pelayanan kesehatan pada usia lanjut;
8. 8.pelayanan kesehatan penderita hipertensi;
9. 9.pelayanan kesehatan penderita diabetes melitus;
10. 10.pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat;
11. 11.pelayanan kesehatan orang terduga tuberkulosis; dan
12. 12.pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (Human Immunodeficiency Virus).
c.SPM pekerjaan umum dan penataan ruang:
1. 1.pemenuhan kebutuhan pokok air minum sehari-hari; dan
2. 2.penyediaan pelayanan pengolahan air limbah domeslik.
d.SPM perumahan rakyat dan kawasan permukiman:
1. 1.penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana Daerah; dan
2. 2.fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi Program Pemerintah Daerah.
e.SPM ketenteraman, ketertiban umum, dan pelindungan masyarakat:
1. 1.pelayanan ketenteraman dan ketertiban umum;
2. 2.pelayanan informasi rawan bencana;
3. 3.pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana;
4. 4.pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana; dan
5. 5.pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran.
f.SPM sosial:
1. 1.rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar di luar panti;
2. 2.rehabilitasi sosial dasar anak terlantar di luar panti;
3. 3.rehabilitasi sosial dasar lanjut usia terlantar di luar panti;
4. 4.rehabilitasi...
5. 4.rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis di luar panti; dan
6. 5.perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana Daerah.

BAB IV

PEMANTAUAN, EVALUASI DAN PELAPORAN PELAKSANAAN SPM 4.1. Pemantauan dan Evaluasi SPM Standar Pelayanan Minimal merupakan ketentuan mengenai Jenis Pelayanan Dasar dan Mutu Pelayanan Dasar yang berhak diperoleh setiap Warga Negara secara minimal sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal.

Pasal 4

(1)Bupati membentuk Tim Penerapan SPM.
(2)Tim Penerapan SPM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
1. a.penanggung jawab: Bupati;
2. b.ketua: sekretaris Daerah;
3. c.wakil Ketua: kepala Perangkat Daerah yang membidangi urusan perencanaan;
4. d.sekretaris: kepala unit kerja pada sekretariat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan;
5. e.anggota:
  1. 1.unit kerja pada sekretariat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan;
  2. 2.Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan wajib yang berkaitain dengan Pelayanan Dasar;
  3. 3.Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika;
  4. 4.Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang statistik;
  5. 5.Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;
  6. 6.Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang perencanaan;
  7. 7.Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang keuangan; dan
  8. 8.inspektorat Daerah.
(3)Tim Penerapan SPM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:
1. a.mengoordinasikan Renaksi Penerapan SPM;
2. b.melakukan...
3. b.melakukan koordinasi dengan Tim Penerapan SPM Daerah provinsi dalam pelaksanaan Penerapan SPM;
4. c.melakukan koordinasi Penerapan SPM dengan unit kerja pada sekretariat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar;
5. d.mengoordinasikan pendataan, pemutakhiran, dan sinkronisasi terhadap data terkait kondisi Penerapan SPM secara periodik;
6. e.mengoordinasikan integrasi SPM ke dalam dokumen perencanaan serta mengawal dan memastikan Penerapan SPM terintegrasi ke dalam RKPD dan Renja PD termasuk pembinaan umum dan teknisnya;
7. f.mengoordinasikan integrasi SPM ke dalam dokumen penganggaran serta mengawas dan memastikan Penerapan SPM terintegrasi ke dalam APBD;
8. g.mengoordinasikan dan melakukan konsolidasi sumber pendanaan dalam pemenuhan penganggaran untuk Penerapan SPM;
9. h.mengoordinasikan perumusan strategi pembinaan teknis Penerapan SPM;
10. i.mengoordinasikan pemantauan dan evaluasi Penerapan SPM;
11. j.melakukan sosialisasi Penerapan SPM kepada perwakilan masyarakat sebagai penerima manfaat;
12. k.menerima dan menindaklanjuti pengaduan masyarakat terkait Penerapan SPM dan melakukan konsolidasi laporan Penerapan SPM, termasuk laporan yang disampaikan masyarakat melalui sistem informasi pemerintahan Daerah yang terintegrasi;
13. l.mengoordinasikan pencapaian berdasarkan laporan penyelenggaraan pemerintahan Daerah dan melakukan analisis sebagai rekomendasi untuk perencanaan tahun berikutnya;
14. m.melakukan rapat secara berkala; dan
15. n.melaporkan Penerapan SPM kepada sekretariat bersama melalui sistem pelaporan SPM berbasis aplikasi secara triwulan.
(4)Tim Penerapan SPM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan Bupati.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN 5.1. Kesimpulan Hasil Evaluasi bermanfaat bagi rencana pelaksanaan program yang sama diwaktu dan tempat lainnya. Evaluasi bertujuan untuk mengetahui apakah program itu mencapai sasaran yang diharapkan atau tidak. Evaluasi lebih menekankan pada aspek hasil yang dicapai terhadap output. Evaluasi bisa dilakukan jika program itu telah berjalan setidaknya dalam suatu periode sesuai dengan tahapan Penerapan SPM.

Pasal 5

(1)Tim Penerapan SPM melakukan koordinasi pendataan, pemutakhiran dan sinkronisasi data terkait kondisi Penerapan SPM secara periodik.
(2)Pendataan, pemutakhiran dan sinkronisasi data dikoordinasikan oleh unit kerja pada sekretariat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan selaku sekretaris tim Penerapan SPM yang membidangi urusan pemerintahan wajib terkait Pelayanan Dasar.
(3)Pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), bersumber dari Perangkat Daerah yang membidangi urusan pemerintahan wajib terkait Pelayanan Dasar, yang terdiri dari:
1. a.jumlah dan identitas lengkap warga negara yang berhak memperoleh barang dan/atau jasa kebutuhan dasar warga negara secara minimal sesuai dengan Jenis Pelayanan Dasar dan Mutu Pelayanan Dasarnya;
2. b.jumlah dan kualitas barang dan/atau jasa yang tersedia dan jumlah sarana dan prasarana yang tersedia; dan
3. c.jumlah dan kualitas sumber daya manusia yang tersedia.
(4)Pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dituangkan dalam bentuk format pengumpulan data terhadap urusan pemerintahan wajib terkait Pelayanan Dasar, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam proses penyusunan Renaksi Penerapan SPM.
(5)Pemutakhiran dan sinkronisasi data sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui verifikasi data dari Perangkat Daerah yang membidangi urusan kependudukan dan catatan sipil selaku anggota Tim Penerapan SPM bersama dengan Perangkat Daerah yang membidangi urusan pemerintahan wajib terkait layanan dasar.

BAB VI

INTEGRASI SPM

Pasal 6

(1)Tim Penerapan SPM melakukan koordinasi dan mengintegrasikan SPM ke dalam dokumen perencanaan pembangunan Daerah.
(2)Perangkat...
(2)Perangkat Daerah yang membidangi urusan pemerintahan wajib terkait layanan dasar memprioritaskan Program, Kegiatan dan sub Kegiatan pemenuhan Pelayanan Dasar ke dalam dokumen RPJMD, Renstra PD, RKPD dan Renja PD.
(3)Wakil ketua Tim Penerapan SPM memastikan Program, Kegiatan dan sub Kegiatan pemenuhan Pelayanan Dasar terintegrasi ke dalam dokumen RKPD dan Renja PD.

Pasal 7

(1)Tim Penerapan SPM melakukan koordinasi dan mengintegrasikan SPM ke dalam dokumen APBD.
(2)Wakil ketua Tim Penerapan SPM dan Kepala Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang keuangan selaku anggota Tim Penerapan SPM memastikan Program, Kegiatan dan sub Kegiatan pemenuhan Pelayanan Dasar dalam dokumen RKPD dan Renja PD terintegrasi ke dalam APBD dan memastikan tercatat sampai kedalam dokumen pelaksanaan anggaran Perangkat Daerah yang membidangi urusan pemerintahan wajib terkait layanan dasar.

BAB VII

RENCANA AKSI PENERAPAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL

Pasal 8

(1)Tim Penerapan SPM menyusun Renaksi SPM Penerapan.
(2)Renaksi Penerapan SPM sebagaimana dimaksud pada ayat (l) disusun untuk periode 5 (lima) tahun dan dapat ditinjau kembali paling sedikit setiap 1 (satu) tahun atau sesuai dengan kebutuhan.
(3)Renaksi Penerapan SPM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat:
1. a.Bab I Pendahuluan;
2. b.Bab II Kondisi dan Permasalahan Pemenuhan Penerapan SPM;
3. c.Bab Ill Strategi dan Pemenuhan Penerapan SPM;
4. d.Bab IV Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan SPM; dan
5. e.Bab V Kesimpulan dan Saran.
(4)Renaksi Penerapan SPM sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 9

(1)Tim Penerapan SPM mengoordinasikan perumusan strategi Penerapan SPM dengan Perangkat Daerah yang membidangi urusan pemerintahan wajib terkait layanan dasar.
(2)Strategi dan Penerapan SPM pada ayat (1) dituangkan dalam matriks Renaksi Penerapan SPM yang berupa:
1. a.Program, Kegiatan dan sub Kegiatan;
2. b.indikator kinerja Jenis Pelayanan Dasar terhadap penerima layanan dasar dan mutu layanan dasar yang tidak terpenuhi;
3. c.tahun dasar pelaksanaan;
4. d.pencapaian SPM;
5. e.inisiasi;
6. f.sumber pendanaan; dan
7. g.instansi pelaksana.

Pasal 10

(1)Tim Penerapan SPM melakukan sosialisasi Penerapan SPM kepada masyarakat sebagai penerima manfaat.
(2)Sosialisasi Penerapan SPM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk menyampaikan strategi dan rencana Program Kegiatan pemenuhan SPM pada tahun anggaran berjalan dan tahun berikutnya.
(3)Sosialisasi Penerapan SPM sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh bagian pemerintahan selaku sekretaris tim Penerapan SPM dan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika melalui pemanfaatan media lokal yang mudah diakses masyarakat dan forum-forum kemasyarakatan.

Isi peraturan

Teks19PDFHirarki

Memuat teks peraturan…