DokumenPeraturan Bupati (Perbup)Berlaku

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Sikka Nomor 27 Tahun 2025

Nomor: 27
Tahun: 2025
Ditetapkan: 29 Desember 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 19

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan tersebut mengatur mengenai: Bab 1. Ketentuan Umum; Bab 2. Tugas dan Tanggung Jawab Pemerintah Daerah; Bab 3. Penerapan Srikandi; Bab 4. Monitoring dan Evaluasi; Bab 5. Pengawasan; Bab 6. Pendanaan; Bab 7. Ketentuan Lain-Lain; Bab 8. Ketentuan Penutup.

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa untuk meningkatkan tata kelola pemerintahan yang bersih dan efektif, efisien, transparan, akuntabel serta mendukung pelaksanaan sistem pemerintahan berbasis elektronik diperlukan pengelolaan Arsip Dinamis secara elektronik;
b.bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 Peraturan Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman Penerapan Sistem Informasi Kearsipan Dinamis Terintegrasi Pemerintah Daerah harus menerapkan Sistem Kearsipan Dinamis Terintegrasi sehingga perlu Menyusun pedoman pen era pan Sis tern Kearsipan Dinamis Terintegrasi di Lingkungan Pemerintah Daerah.
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Penerapan Sistem Informasi Kearsipan Dinamis Terintegrasi di Lingkungan Pemerintah Daerah.

1.Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;
2.Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang Undang Nomor 6 Tahun 20.23 tentang Penetapan Peraturan f Pemerintah ... BUPATI SIKKA, DENGAN RAHMATTUHAN YANG MAHA ESA Mengingat Menimbang PERATURAN BUPATI SIKKA NOMOR 27 TAHUN 2025 TENTANG PEDOMAN PENERAPAN SISTEM INFORMASI KEARSIPAN DINAMIS TERINTEGRASI DI LINGKUNGANPEMERINTAH DAERAH BUPATI SIKKA PROVINS! NUSA TENGGARA TIMUR
10.Naskah ... Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:
1.Pedoman Penerapan Sistem Informasi Kearsipan Dinamis Terintegrasi yang selanjutnya disebut Pedoman Penerapan SRIKANDI adalah serangkaian petunjuk penerapan sistem informasi Kearsipan dinamis berbasis elektronik dalam sistem pemerintahan yang terintegrasi, digunakan secara bagi pakai oleh Pemerintah Daerah.
2.Aplikasi Umum adalah aplikasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik yang sama, standar, dan digunakan secara bagi pakai oleh Instansi Pusat dan/ atau Pemerintah Daerah.
3.Arsip adalah rekaman kegiatan atau peristiwa dalam berbagai bentuk dan media sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang dibuat dan diterima oleh lembaga negara, pemerintahan Daerah, lembaga pendidikan, perusahaan, organisasi politik, organisasi kemasyarakatan dan perseorangan dalam pelaksanaan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.
4.Kearsipan adalah hal-hal yang berkenaan dengan Arsip.
5.Unit Kearsipan adalah satuan kerja pada Pencipta Arsip yang mempunyai tugas dan tanggung jawab dalam penyelenggaraan Kearsipan.
6.Arsip Dinamis adalah Arsip yang digunakan secara langsung dalam kegiatan Pencipta Arsip dan disimpan selama jangka waktu tertentu.
7.Pencipta Arsip adalah pihak yang mempunyai kemandirian dan otoritas dalam pelaksanaan fungsi, tugas dan tanggungjawab di bidang pengelolaan Arsip dinamis.
8.Arsip Elektronik adalah Arsip yang diciptakan (dibuat dan diterima) dalam format elektronik atau Arsip hasil Alih Media dari Arsip kertas.
9.Naskah Dinas adalah informasi tertulis sebagai alat komunikasi keDinasan yang dibuat dan/atau diterima oleh pejabat yang berwenang di lingkungan instansi Pemerintah Daerah dalam rangka penyelenggaraan tugas pemerintahan dan pembangunan. /

Pasal 1

Menetapkan MEMUTUSKAN: Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4.Peraturan Arsip Nasional Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman Penerapan Sistem Informasi Kearsipan Dinamis Terintegrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 757); Pasal ...

(1)Pemerintah Daerah dalam pengeloaan Arsip Dinamis menggunakan SRIKANDI.
(2)Perangkat Daerah harus menerapkan SRIKANDIdalam pengelolaan Arsip Dinamis.
(3)Penerapan aplikasi SRIKANDI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah dan dikoordinasikan oleh Dinas. I

BAB I

INDIKATORPENDUKUNG PENERAPAN SISTEM INFORMASI KEARSIPAN DINAMISTERINTEGRASI A. Dimensi Teknologi B. Dimensi Organisasi C. Dimensi Sumber Daya Manusia

Pasal 3

BABII TUGASDANTANGGUNGJAWABPEMERINTAHDAERAH

(1)Pedoman Penerapan SRIKANDIdimaksudkan untuk memberi kemudahan, ketertiban, kepastian, dan efektifitas atas penyelenggaraan SRIKANDI.
(2)Pedoman Penerapan SRIKANDI bertujuan untuk mendukung terselenggaranya Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik dan Aplikasi Umum bidang Kearsipan dinamis secara baik sehingga terwujud tata kelola pemerintahan yang bersih dan efektif.

Pasal 2

10.Naskah Dinas Elektronik adalah informasi yang dibuat dan/atau diterima oleh pejabat/pimpinan berwenang yang terekam dalam media elektronik sebagai alat komunikasi keDinasan.
11.Unit Pengolah adalah satuan kerja pada Pencipta Arsip yang mempunyai tugas dan tanggung jawab mengolah semua Arsip yang berkaitan dengan kegiatan penciptaan Arsip di lingkungan kerjanya.
12.Pemberkasan adalah penempatan naskah ke dalam suatu himpunan yang tersusun secara sistematis dan logis sesuai dengan konteks kegiatannya sehingga menjadi satu Berkas karena memiliki hubungan informasi, kesamaan jenis atau kesamaan masalah dari suatu unit kerja.
13.Alih Media adalah kegiatan pengalihan media Arsip dari satu media ke media lainnya dalam rangka memudahkan akses Arsip.
14.Sentral Arsip Aktif (Central File) adalah tempat penyimpanan Arsip aktif yang dirancang untuk penyimpanan Arsip secara efisien, efektif, dan aman.
15.Sentral Arsip Inaktif (Records Centery adalah tempat penyimpanan Arsip Inaktif pada bangunan yang dirancang untuk penyimpanan Arsip.
16.Berkas adalah himpunan Arsip yang disatukan karena memiliki keterkaitan dalam suatu konteks pelaksanaan kegiatan dan memiliki kesamaan jenis kegiatan/peristiwa dan/ atau kesamaan masalah.
17.Infrastruktur adalah kelengkapan sistem pengelolaan Arsip Dinamis elektronik mencakup perangkat lunak (software) dan perangkat keras (hardware) seperti komputer serta jaringan telekomunikasi dan/atau sistem komunikasi elektronik.
18.Daerah adalah Kabupaten Sikka.
19.Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Sikka.
20.Bupati adalah Bupati Sikka.
21.Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah Kabupaten Sikka.
22.Dinas adalah Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang Kearsipan. Pasal ... Sumber daya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf a terdiri atas:

a.Infrastruktur; dan
b.suprastruktur. {

Pasal 8

(1)Penerapan SRIKANDIterdiri atas:
1. a.sumber daya; dan
2. b.pelaksanaan penerapan SRIKANDI.
(2)Indikator penerapan SRIKANDIterdiri atas:
1. a.dimensi teknologi;
2. b.dimensi organisasi; dan
3. c.dimensi sumber daya manusia.

Pasal 7

Umum BABIII PENERAPANSRIKANDI Dalam penerapan SRIKANDIsebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2), Kepala Perangkat Daerah bertanggung jawab:

a.menunjuk admin SRIKANDIdi Perangkat Daerah;
b.menyediakan sarana dan prasarana dalam penerapan SRIKANDI;
c.memantau penggunaan SRIKANDI;dan
d.melaporkan pelaksanaan SRIKANDIdi lingkungan Perangkat Daerah kepada Bupati melalui sekretaris Daerah.

Pasal 6

Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika, bertanggung jawab untuk melaksanakan:

a.pendaftaran tandatangan elektronik seluruh pegawai Pemerintah Daerah; dan
b.penyediaan email Dinas seluruh pegawai Pemerintah Daerah.

Pasal 5

Dinas sebagai koordinator penerapan SRIKANDIsebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) mempunyai tugas sebagai berikut:

a.mengoordinasikan penerapan SRIKANDIkepada Perangkat Daerah;
b.melakukan pembinaan terhadap penerapan SRIKANDIdi Perangkat Daerah; dan
c.melakukan koordinasi dengan Pemerintah Pusat dalam penerapan SRIKANDIdi Daerah.

Pasal 4

(1)Administrator Instansi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (4) huruf a bertugas:
1. a.membuat akun pengguna Administrator Satker;
2. b.membuat struktur organisasi/unit kerja pada aplikasi SRIKANDImulai dari pimpinan Daerah sampai dengan level unit kerja Perangkat Daerah. /
(2)Administrator ...

Pasal 11

(1)Suprastruktur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b meliputi:
1. a.kelembagaan;
2. b.ketatalaksanaan; dan
3. c.pelaksana.
(2)Kelembagaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan organisasi Kearsipan yang secara fungsi dapat melaksanakan penyelenggaraan Kearsipan di masing-masing Pencipta Arsip.
(3)Ketatalaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hurufb merupakan penerapan ketatalaksanaan Arsip di Daerah dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
(4)Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri atas:
1. a.administrator instansi;
2. b.administrator satuan kerja;
3. c.tata usaha/ pencatat surat;
4. d.Unit Kearsipan/ Arsiparis;
5. e.pimpinan; dan
6. f.user.
(5)Administrator Instansi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a berkedudukan di Dinas dan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika.
(6)Administrator satuan kerja, tata usaha/pencatat surat dan Unit Kearsipan/ Arsiparis sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b, huruf c dan huruf d berkedudukan di Perangkat Daerah.
(7)Pimpinan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf e merupakan pimpinan Pencipta Arsip terdiri atas:
1. a.Bupati;
2. b.Wakil Bupati;
3. c.Sekretaris Daerah;
4. d.Asisten Daerah;
5. e.Kepala Perangkat Daerah; dan
6. f.Kepala unit pelaksana teknis Daerah.
(8)User sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf f merupakan pengguna SRIKANDIyang terdiri dari seluruh pegawai Pemerintah Daerah.

Pasal 10

Infrastruktur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a meliputi:

a.tersedianyajaringan telekomunikasi dan/atau sistem komunikasi elektronik berbasis Local Area Network atau jejaring nirkabel yang terkoneksi internet dan dapat mengakses SRIKANDIpada Pusat Data Nasional;
b.komputer /laptop; dan
c.mesin pemindai.

Isi peraturan

Teks19PDFHirarki

Memuat teks peraturan…