DokumenPeraturan Bupati (Perbup)Berlaku

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Situbondo Nomor 12 Tahun 2026

Nomor: 12
Tahun: 2026
Ditetapkan: 2 Februari 2026
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 37

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan ini mengatur tentang pedoman penyelenggaraan pembiayaan pelayanan kesehatan dalam program berobat gratis tanpa batas plus meliputi a. sasaran program; b. ketentuan pelayanan kesehatan; c. tarif pelayanan; d. tata cara pengajuan klaim; e. tata cara pelayanan dan penerbitan rekomendasi pembiayaan pelayanan kesehatan; f. pelaporan; g. pembiayaan; dan h. pembinaan dan pengawasan.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa untuk menjamin kesinambungan dan keterjangkauan pelayanan kesehatan yang belum terlayani oleh Jaminan Kesehatan Nasional sehingga dapat terlayani secara optimal, terpadu, tepat sasaran dan tepat manfaat tanpa batas, perlu disusun pedoman sebagai dasar pelaksanaan pelayanan kesehatan dalam program berobat gratis tanpa batas plus;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dan huruf b, dipandang perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Penyelenggaraan Pembiayaan Pelayanan Kesehatan Dalam Program Berobat Gratis Tanpa Batas Plus; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Dati II Surabaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
3.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara SALINAN 2 Republik Indonesia Nomor 6887);
4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856); MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PENYELENGGARAAN PEMBIAYAAN PELAYANAN KESEHATAN DALAM PROGRAM BEROBAT GRATIS TANPA BATAS PLUS.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Situbondo.
2.Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Situbondo.
3.Bupati adalah Bupati Situbondo.
4.Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Situbondo.
5.Inspektorat adalah Inspektorat Kabupaten Situbondo.
6.Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Situbondo.
7.Dinas Sosial adalah Dinas Sosial Kabupaten Situbondo.
8.Kepala Dinas Kesehatan adalah Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Situbondo.
9.Kepala Dinas Sosial adalah Kepala Dinas Sosial Kabupaten Situbondo.
10.Rumah Sakit Umum Daerah yang selanjutnya disingkat RSUD adalah RSUD dr. Abdoer Rahem, RSUD Besuki dan RSUD Asembagus.
11.Kepala desa adalah pejabat pemerintah desa yang mempunyai wewenang, tugas, dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga desanya dan melaksanakan tugas dari pemerintahan dan pemerintahan daerah.
12.Lurah adalah pemimpin kelurahan selaku perangkat kecamatan dan bertanggung jawab kepada camat.
13.Kepala Puskesmas adalah Kepala Puskesmas di Kabupaten Situbondo.
14.Jaminan Kesehatan adalah jaminan berupa perlindungan kesehatan agar peserta memperoleh manfaat pemeliharaan kesehatan dan perlindungan dalam memenuhi kebutuhan dasar kesehatan yang diberikan kepada setiap orang yang telah membayar 3 iuran atau iurannya dibayar oleh Pemerintah.
15.Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan yang selanjutnya disingkat BPJS Kesehatan adalah badan hukum yang dibentuk untuk menyelenggarakan program Jaminan Kesehatan.
16.Penyelenggaraan Pembiayaan Pelayanan Kesehatan Dalam Program Berobat Gratis Tanpa Batas di Kabupaten Situbondo yang selanjutnya disingkat Program BERANTAS PLUS adalah Program Pemerintah Kabupaten Situbondo dalam hal pembiayaan pelayanan kesehatan yang diperuntukkan bagi penduduk Kabupaten Situbondo yang pembiayaan kesehatannya tidak ditanggung oleh Jaminan Kesehatan Nasional.
17.Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama yang selanjutnya disingkat FKTP adalah fasilitas kesehatan yang melakukan pelayanan kesehatan perorangan yang bersifat non spesialistik untuk keperluan observasi, promotif, preventif, diagnosis, perawatan, pengobatan dan/atau pelayanan kesehatan lainnya.
18.Fasilitas Kesehatan Rujukan Tingkat Lanjutan yang selanjutnya disingkat FKRTL adalah fasilitas kesehatan yang melakukan kesehatan perorangan yang bersifat spesialistik atau sub spesialistik yang meliputi rawat jalan tingkat lanjutan, rawat inap tingkat lanjutan dan rawat inap di ruang perawatan khusus.
19.Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disebut Puskesmas adalah fasilitas pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan upaya kesehatan masyarakat dan upaya kesehatan perseorangan tingkat pertama, dengan lebih mengutamakan upaya promotif dan preventif.
20.Gawat Darurat adalah keadaan klinis pasien yang membutuhkan tindakan medis segera untuk penyelamatan nyawa dan pencegahan kecacatan.
21.Tarif Biakes Maskin Provinsi Jawa Timur adalah tarif pelayanan kesehatan yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Timur dalam Program Pembiayaan pelayanan kesehatan bagi masyarakat miskin Provinsi Jawa Timur yang mengacu pada Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia.
22.Neonatus adalah bayi baru lahir umur 0-28 hari.
23.Kartu Keluarga yang selanjutnya disingkat KK adalah kartu identitas keluarga yang memuat data tentang nama, susunan dan hubungan dalam keluarga, serta identitas anggota keluarga.
24.Kartu Tanda Penduduk Elektronik yang selanjutnya disingkat KTP-el adalah Kartu Tanda Penduduk yang dilengkapi cip yang merupakan identitas resmi penduduk sebagai bukti diri yang diterbitkan oleh perangkat daerah yang menangani urusan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil.
25.Surat kuasa adalah persetujuan di mana seseorang memberikan kekuasaan kepada orang lain yang menerimanya untuk melaksanakan suatu urusan atas nama pemberi kuasa. 4
26.Kargo jenazah adalah layanan pengangkutan jenazah manusia menggunakan transportasi udara, laut, atau darat.
27.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disebut APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Situbondo.
28.Penyandang masalah Kesejahteraan Sosial yang selanjutnya disebut PMKS adalah seseorang, keluarga atau kelompok masyarakat yang karena suatu hambatan, kesulitan atau gangguan, tidak dapat melaksanakan fungsi sosialnya, sehingga tidak dapat terpenuhi kebutuhan hidupnya baik jasmani, rohani, dan sosial secara memadai dan wajar.

Pasal 2

Program BERANTAS PLUS bertujuan untuk:

a.menjamin terpenuhinya pembiayaan kesehatan bagi penduduk yang pelayanan kesehatannya tidak dijamin oleh Jaminan Kesehatan Nasional;
b.memberikan pelayanan kesehatan sesuai standar dengan kendali mutu dan kendali biaya;
c.pengelolaan alokasi anggaran pelayanan kesehatan bagi penduduk yang transparan dan akuntabel.

BAB II

RUANG LINGKUP

Pasal 3

Ruang lingkup dalam Peraturan Bupati ini meliputi :

a.sasaran program;
b.ketentuan pelayanan kesehatan;
c.tarif pelayanan;
d.tata cara pengajuan klaim;
e.tata cara pelayanan dan penerbitan rekomendasi pembiayaan pelayanan kesehatan;
f.pelaporan;
g.pembiayaan; dan
h.pembinaan dan pengawasan.

BAB III

SASARAN PROGRAM

Pasal 4

Sasaran Program BERANTAS PLUS adalah:

a.Penduduk yang memiliki KTP-el Situbondo yang pelayanan kesehatannya tidak dijamin oleh Jaminan Kesehatan Nasional;
b.PMKS yang tidak memiliki identitas kependudukan; atau
c.Pasien dengan kondisi gawat darurat yang belum memiliki data administrasi kependudukan; 5

BAB IV

KETENTUAN PELAYANAN KESEHATAN

Pasal 5

(1)Pelayanan kesehatan dalam Program BERANTAS PLUS di fasilitas kesehatan milik Pemerintah Daerah dibuktikan dengan:
1. a.KTP-el/KK
2. b.Surat keterangan lahir bagi Neonatus;
3. c.Surat pernyataan dari BPJS Kesehatan bahwa pelayanan tidak ditanggung oleh BPJS Kesehatan;
4. d.Surat keterangan PMKS dari Dinas Sosial (untuk pasien PMKS yang tidak memiliki identitas Kependudukan).
(2)Pelayanan kesehatan dalam Program BERANTAS PLUS dilaksanakan secara berjenjang sesuai indikasi medis, kecuali untuk kasus kegawatdaruratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(3)Pelaksanaan pelayanan kesehatan dalam Program BERANTAS PLUS meliputi:
1. a.pelayanan rawat jalan dan rawat inap tingkat pertama di Puskesmas;
2. b.pelayanan tingkat lanjutan di RSUD dan Rumah Sakit luar daerah yang bekerja sama;
3. c.pelayanan rujukan;
4. d.pelayanan kegawatdaruratan di UGD Puskesmas, IGD RSUD atau rumah sakit luar daerah yang bekerja sama;
5. e.pelayanan ambulance;
6. f.pelayanan obat dan bahan habis pakai;
7. g.pelayanan penunjang diagnostic;
8. h.pelayanan transfusi darah;
9. i.pelayanan kedokteran forensik klinik;
10. j.pelayanan jenazah;
11. k.perawatan inap non-intensif dan perawatan inap intensif; dan/atau
12. l.Pelayanan kargo jenazah.
(4)Pelayanan rawat inap dalam program BERANTAS PLUS di ruang perawatan adalah kelas III.

Pasal 6

Pelayanan kesehatan rawat jalan dan rawat inap tingkat pertama di Puskesmas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) huruf a meliputi:

a.pelayanan yang meliputi biaya pemeriksaan pasien, penyediaan dan pemberian surat rujukan ke fasilitas kesehatan lanjutan untuk penyakit yang tidak dapat 6 ditangani di FKTP;
b.penanganan efek samping dari pelayanan keluarga berencana dan imunisasi;
c.pemeriksaan, pengobatan, dan konsultasi medis;
d.pemeriksaan ibu hamil, nifas, ibu menyusui, dan bayi;
e.tindakan medis non spesialistik, baik operatif maupun non operatif;
f.pelayanan obat dan bahan medis habis pakai;
g.pemeriksaan penunjang diagnostik laboratorium tingkat pertama berupa pemeriksaan darah sederhana, urine sederhana, feses sederhana, gula darah sewaktu;
h.pemeriksaan dan pengobatan gigi, termasuk cabut dan tambal; atau
i.pemeriksaan penunjang sederhana lain yang dapat dilakukan di FKTP.

Pasal 7

Pelayanan Kesehatan tingkat lanjutan di RSUD dan Rumah Sakit Luar Daerah yang Bekerja Sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) huruf b meliputi:

a.penyakit yang disebabkan oleh kesengajaan, seperti percobaan bunuh diri atau tindakan kriminal;
b.penyakit yang berhubungan dengan kecantikan dan estetika;
c.penyakit akibat penyalahgunaan narkoba dan alkohol;
d.penyakit akibat bencana atau epidemic nasional dan Kejadian Luar biasa;
e.penyakit akibat kecelakaan atau kecelakaan kerja; atau
f.gangguan Kesehatan akibat sengaja menyakiti diri sendiri atau akibat melakukan hobi yang membahayakan diri sendiri.

Pasal 8

(1)Pelayanan rujukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) huruf c meliputi:
1. a.pelayanan rujukan dari rumah pasien ke fasilitas pelayanan kesehatan;
2. b.pelayanan rujukan dari rumah Pasien ke RSUD atau Rumah Sakit Luar Daerah yang bekerjasama untuk layanan Rawat jalan dan/atau rawat inap;
3. c.pelayanan rujukan tingkat pertama dari Puskesmas ke RSUD;
4. d.pelayanan rujukan tingkat lanjutan dari RSUD ke Rumah Sakit luar Daerah.
(2)Rujukan tingkat lanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dapat dilakukan apabila RSUD dan Rumah Sakit Luar Daerah yang bekerjasama tidak 7 memiliki kompetensi pelayanan sesuai indikasi medis.
(3)Rujukan Tingkat lanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditujukan ke Rumah Sakit yang memiliki kompetensi pelayanan sesuai indikasi medis.

Pasal 9

Pelayanan kegawatdaruratan di UGD Puskesmas atau IGD RSUD/Rumah Sakit Luar Daerah yang bekerjasama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) huruf d meliputi:

a.pemeriksaan fisik dan pengobatan;
b.tindakan medis sesuai dengan indikasi;
c.pelayanan penunjang diagnostik lanjutan sesuai dengan indikasi medis;
d.pemberian obat sesuai dengan formularium nasional; atau
e.layanan One Day Care.

Pasal 10

Pelayanan ambulance sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) huruf e, meliputi:

a.pelayanan transportasi dari rumah pasien ke fasilitas pelayanan kesehatan dan/atau sebaliknya sesuai indikasi medis;
b.pelayanan transportasi dari tempat kejadian ke fasilitas pelayanan kesehatan;
c.pelayanan transportasi rujukan dari puskemas ke RSUD dan/atau ke Rumah Sakit luar daerah yang memiliki kompetensi pelayanan sesuai indikasi medis;
d.pengantaran atau penjemputan pasien dari luar daerah ke dalam Daerah;
e.pengantaran atau penjemputan jenazah dari luar daerah ke dalam Daerah.

Isi peraturan

Teks37PDFHirarki

Memuat teks peraturan…