DokumenPeraturan Bupati (Perbup)Berlaku

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Situbondo Nomor 2 Tahun 2026

Nomor: 2
Tahun: 2026
Ditetapkan: 8 Januari 2026
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 10

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan ini mengatur tentang pengelompokan kemampuan keuangan daerah yang dibagi menjadi kelompok tinggi, sedang dan rendah. Penentuan kelompok Kemampuan Keuangan Daerah dihitung berdasarkan besaran pendapatan umum daerah dikurangi dengan belanja pegawai aparatur sipil negara.

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Bupati Situbondo tentang Penghitungan Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2026; Mengingat : 1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Dati II Surabaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856); SALINAN 2
4.Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
5.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah Serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);
6.Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 8 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota DPRD (Lembaran Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2017 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 8); MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENGHITUNGAN PENGELOMPOKAN KEMAMPUAN KEUANGAN DAERAH KABUPATEN SITUBONDO TAHUN 2026.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1.Daerah adalah Kabupaten Situbondo.
2.Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Situbondo.
3.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Situbondo.
4.Pimpinan DPRD adalah pejabat daerah yang memegang jabatan ketua dan wakil ketua DPRD Kabupaten Situbondo.
5.Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat Pegawai ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada Pemerintah Daerah.
6.Kemampuan Keuangan Daerah adalah klasifikasi Kelompok Kemampuan Keuangan Daerah yang ditetapkan dengan formula sebagai dasar penghitungan besaran Tunjangan Komunikasi Intensif, Tunjangan Reses dan Dana Operasional Pimpinan DPRD.
7.Tunjangan Komunikasi Intensif adalah uang yang diberikan setiap bulan untuk peningkatan kinerja kepada Pimpinan DPRD dan Anggota DPRD Kabupaten Situbondo.
8.Tunjangan Reses adalah uang yang diberikan setiap melaksanakan reses kepada Pimpinan DPRD dan Anggota DPRD Kabupaten Situbondo. 3
9.Dana Operasional Pimpinan DPRD adalah dana yang diberikan setiap bulan kepada Pimpinan DPRD Kabupaten Situbondo untuk menunjang kegiatan operasional yang berkaitan dengan representasi, pelayanan, dan kebutuhan lain guna melancarkan pelaksanaan tugas Ketua DPRD dan Wakil DPRD Kabupaten Situbondo.
10.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disebut APBD Kabupaten Situbondo adalah rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang ditetapkan dengan peraturan daerah.
11.Tim Anggaran Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat TAPD adalah Tim yang dibentuk dengan Keputusan Kepala Daerah dan dipimpin oleh Sekretaris Daerah yang mempunyai tugas menyiapkan serta melaksanakan kebijakan Kepala Daerah dalam rangka penyusunan APBD yang anggotanya terdiri dari pejabat perencana daerah PPKD dan pejabat lainnya sesuai dengan kebutuhan.

BAB II

PENGELOMPOKAN KEMAMPUAN KEUANGAN DAERAH

Pasal 2

Kemampuan Keuangan Daerah terdiri atas 3 (tiga) kelompok yaitu :

a.Tinggi;
b.Sedang; dan
c.Rendah.

Pasal 3

(1)Penentuan kelompok Kemampuan Keuangan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dihitung berdasarkan besaran pendapatan umum daerah dikurangi dengan belanja pegawai aparatur sipil negara.
(2)Pendapatan umum daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas pendapatan asli daerah, dana bagi hasil, dan dana alokasi umum.
(3)Belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas belanja gaji dan tunjangan serta tambahan penghasilan pegawai aparatur sipil negara.

Pasal 4

(1)Pendapatan asli daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) terdiri atas pendapatan pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan asli daerah.
(2)Dana bagi hasil sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (2) adalah dana bagi hasil yang bersumber dari transfer pemerintah pusat. 4
(3)Belanja gaji dan tunjangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (3) terdiri atas gaji pokok pns, tunjangan keluarga, tunjangan jabatan, tunjangan fungsional, tunjangan fungsional umum, tunjangan beras, tunjangan PPh/tunjangan khusus, pembulatan gaji, iuran asuransi kesehatan, iuran jaminan kecelakaan kerja dan iuran jaminan kematian.
(4)Tambahan Penghasilan Pegawai ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) terdiri atas Belanja Tambahan Penghasilan ASN yaitu Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN, dan Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN yang meliputi Belanja Tunjangan Profesi Guru (TPG) PNSD, dan Belanja Tambahan Penghasilan (Tamsil) Guru PNSD.

Pasal 5

(1)Data yang digunakan sebagai dasar penghitungan Kemampuan Keuangan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 merupakan data realisasi APBD Tahun Anggaran 2024.
(2)Penghitungan Kemampuan Keuangan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh TAPD.

Pasal 6

Kemampuan Keuangan Daerah dikelompokkan sebagai berikut :

a.Di atas Rp 550.000.000.000,00 (lima ratus lima puluh miliar rupiah) dikelompokkan pada Kemampuan Keuangan Daerah tinggi;
b.Rp 300.000.000.000,00 (tiga ratus miliar rupiah) sampai dengan Rp 550.000.000.000,00 (lima ratus lima puluh miliar rupiah) dikelompokkan pada Kemampuan Keuangan Daerah sedang; dan
c.Di bawah Rp 300.000.000.000,00 (tiga ratus miliar rupiah) dikelompokkan pada Kemampuan Keuangan Daerah rendah.

BAB III

PENGHITUNGAN PENGELOMPOKAN KEMAMPUAN KEUANGAN DAERAH

Pasal 7

Penghitungan Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah Tahun Anggaran 2026 sebagaimana dimaksud Pasal 3 ayat

(1), sebagai berikut : Realisasi APBD Tahun Anggaran 2024 No Uraian Realisasi I Pendapatan Umum Daerah Pendapatan Asli Daerah 271.677.383.608,09 Dana Bagi Hasil (DBH) 137.314.026.000,00 5 SALINAN sesuai dengan Aslinya, KEPALA BAGIAN HUKUM BHIMA SUNARTO PUTRA, S.H. Penata Tingkat I (III/d) 19850725 201503 1 001 Dana Alokasi Umum (DAU) 797.064.848.000,00 Jumlah 1.206.056.257.608,09 II Belanja Pegawai Aparatur Sipil Negara Belanja Gaji dan Tunjangan 465.673.663.874,00 Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara 197.280.616.977,00 Jumlah 662.954.280.851,00 Selisih Pendapatan Umum Daerah dengan Belanja Pegawai Aparatur Sipil Negara adalah Rp1.206.056.257.608,09 – Rp662.954.280.851,00 = Rp543.101.976.757,09

Pasal 8

(1)Berdasarkan hasil penghitungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 maka Kemampuan Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten Situbondo Tahun 2026 di kelompok Kemampuan Keuangan Daerah sedang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b.
(2)Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi dasar penghitungan Tunjangan Komunikasi Intensif, Tunjangan Reses Pimpinan dan Anggota DPRD serta Dana Operasional Pimpinan DPRD.

Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Situbondo. Ditetapkan di Situbondo pada tanggal 8 Januari 2026 BUPATI SITUBONDO, ttd. YUSUF RIO WAHYU PRAYOGO Diundangkan di Situbondo pada tanggal 8 Januari 2026 Plh. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SITUBONDO, ttd. PRIO ANDOKO BERITA DAERAH KABUPATEN SITUBONDO TAHUN 2026 NOMOR 2

Isi peraturan

Teks10PDFHirarki

Memuat teks peraturan…