DokumenPeraturan Bupati (Perbup)Berlaku

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Situbondo Nomor 3 Tahun 2025

Nomor: 3
Tahun: 2025
Ditetapkan: 6 Januari 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 11

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan ini mengatur tentang pemberian insentif kepada ketua tim penggerak PKK mencakup ketentuan tentang sasaran; mekanisme penyaluran insentif; monitoring dan evaluasi; dan pembiayaan.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa sebagai upaya meningkatkan pelaksanaan tugas, fungsi, dan kewajiban Ketua Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat secara optimal, Pemerintah Daerah memandang perlu untuk memberikan Insentif Kepada Ketua Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga di Kabupaten Situbondo;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, dipandang perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Teknis Pemberian Insentif kepada Ketua Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten di Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Dati II Surabaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730); BUPATI SITUBONDO PROVINSI JAWA TIMUR SALINAN 2
3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang- Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4.Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2017 tentang Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 226);
5.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2017 tentang Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 580); MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK TEKNIS PEMBERIAN INSENTIF KEPADA KETUA TIM PENGGERAK PEMBERDAYAAN DAN KESEJAHTERAAN KELUARGA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1.Daerah adalah Kabupaten Situbondo.
2.Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Situbondo.
3.Bupati adalah Bupati Situbondo.
4.Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Situbondo.
5.Kecamatan atau yang disebut dengan nama lain adalah bagian wilayah dari daerah kabupaten/kota yang dipimpin oleh camat.
6.Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem Kemasyarakatan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7.Kelurahan adalah bagian wilayah dari Kecamatan sebagai perangkat Kecamatan.
8.Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga yang selanjutnya disingkat PKK adalah salah satu lembaga kemasyarakatan Desa/Kelurahan yang mewadahi 3 partisipasi masyarakat dalam bidang pemberdayaan kesejahteraan keluarga yang berada di tingkat rukun warga dan rukun tetangga atau sebutan lain yang mengoordinasikan kelompok dasawisma.
9.Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga yang selanjutnya disingkat TP PKK adalah mitra kerja pemerintah dan organisasi/lembaga kemasyarakatan lainnya, yang berfungsi sebagai fasilitator, perencana, pelaksana, pengendali dan penggerak pada masing-masing jenjang untuk terlaksananya program PKK.
10.Ketua TP PKK Kabupaten adalah Ketua TP PKK Kabupaten Situbondo.
11.Ketua TP PKK Kecamatan adalah Ketua TP PKK tingkat Kecamatan di Kabupaten Situbondo.
12.Ketua TP PKK Desa/Kelurahan adalah Ketua TP PKK tingkat Desa/Kelurahan di Kabupaten Situbondo.
13.Insentif adalah stimulus dalam bentuk uang yang diberikan oleh Pemerintah Daerah kepada Ketua TP PKK sebagai bentuk penghargaan atas pengabdian dan tanggung jawab dalam penyelenggaraan pelayanan kepada masyarakat.

Pasal 2

(1)Maksud pemberian insentif kepada Ketua TP PKK adalah sebagai bentuk dukungan kegiatan serta penghargaan atas pengabdian dan tanggung jawab Ketua TP PKK.
(2)Tujuan pemberian insentif kepada Ketua TP PKK adalah :
1. a.terselenggaranya program dan kegiatan PKK secara tertib, lancar, berdaya guna dan berhasil guna; dan
2. b.terciptanya semangat pengabdian dan tanggung jawab dalam pelaksanaan tugas TP PKK.

BAB II

SASARAN

Pasal 3

(1)Sasaran penerima insentif adalah Ketua TP PKK Kecamatan dan Ketua TP PKK Desa/Kelurahan.
(2)Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan sekali dalam 1 (satu) tahun.
(3)Nama penerima dan besaran insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati. 4

BAB III

MEKANISME PENYALURAN INSENTIF

Pasal 4

(1)Camat mengusulkan daftar penerima insentif secara kolektif kepada Kepala Dinas dengan ketentuan :
1. a.melampirkan foto kopi Surat Keputusan pengangkatan sebagai Ketua TP PKK yang masih berlaku pada tahun berjalan;
2. b.melampirkan matrikulasi laporan kegiatan PKK untuk 1 (satu) tahun sebelumnya; dan
3. c.menjalani tugas paling singkat 6 (enam) bulan terhitung sejak ditetapkannya keputusan pengangkatan sebagai Ketua TP PKK.
(2)Dalam hal masa bakti Ketua TP PKK kurang dari 6 (enam) bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, pemberian Insentif diberikan kepada Ketua TP PKK sebelumnya berdasarkan keputusan pengangkatan Ketua TP PKK sebelumnya.

Pasal 5

(1)Berdasarkan usulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1), Dinas melaksanakan verifikasi usulan daftar penerima.
(2)Dalam melakukan verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas dapat membentuk Tim Verifikasi dan Validasi.
(3)Tim Verifikasi dan Validasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertugas:
1. a.menerima, menghimpun dan memeriksa kelengkapan persyaratan pengajuan pemberian Insentif;
2. b.melakukan pengkajian terhadap matrikulasi laporan kegiatan;
3. c.membuat berita acara hasil pemeriksaan dan pengkajian sebagai bahan pertimbangan pemberian Insentif;
4. d.menyiapkan berita acara serah terima Insentif; dan
5. e.melaporkan hasil pelaksanaan tugas dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
(4)Tim Verifikasi dan Validasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas. 5

Pasal 6

(1)Dinas bertugas melaksanakan penyaluran insentif secara non tunai kepada penerima berdasarkan daftar penerima.
(2)Penyaluran insentif secara non tunai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disalurkan ke rekening masing- masing penerima melalui bank penyalur yang ditunjuk oleh Pemerintah Daerah.

BAB IV

MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 7

(1)Dalam rangka efektivitas penyaluran insentif, Bupati melakukan monitoring dan evaluasi.
(2)Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui supervisi administrasi dan/atau pemantauan penyaluran insentif.
(3)Bupati menugaskan Dinas untuk melakukan monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
(4)Hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menjadi dasar pelaporan kepada Bupati.
(5)Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) meliputi tahap pendataan, verifikasi dan validasi, penetapan penerima, dan penyaluran Insentif serta dilengkapi dengan dokumen pendukung yang diperlukan.

BAB V

PEMBIAYAAN

Pasal 8

(1)Insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dengan memperhatikan kemampuan keuangan Daerah.
(2)Insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) dianggarkan dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran pada Dinas.

Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 6 Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Situbondo. Ditetapkan di Situbondo pada tanggal 06 Januari 2025 BUPATI SITUBONDO, ttd. KARNA SUSWANDI Diundangkan di Situbondo pada tanggal 06 Januari 2025 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SITUBONDO, ttd. WAWAN SETIAWAN BERITA DAERAH KABUPATEN SITUBONDO TAHUN 2025 NOMOR 3

Isi peraturan

Teks11PDFHirarki

Memuat teks peraturan…