DokumenPeraturan Bupati (Perbup)Berlaku

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Situbondo Nomor 3 Tahun 2026

Nomor: 3
Tahun: 2026
Ditetapkan: 8 Januari 2026
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 8

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan ini mengatur tentang rencana aksi tahunan penanggulangan kemiskinan. RAT penanggulangan kemiskinan adalah dokumen penanggulangan kemiskinan untuk periode selama 1 (satu) tahun yang dimulai pada tanggal 2 Januari 2026 dan berakhir pada tanggal 31 Desember 2026 yang dimaksud untuk memberi arah dan pedoman bagi Perangkat Daerah dalam upaya pengentasan kemiskinan dan penghapusan kemiskinan ekstrem pada Tahun 2026. Aturan ini mencakup ketentuan umum; sistematika; pemantauan dan evaluasi; dan ketentuan penutup.

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa Penanggulangan Kemiskinan merupakan tanggung jawab bersama yang dilaksanakan secara terencana, terpadu dan berkelanjutan;
b.bahwa dalam Peraturan Bupati Situbondo Nomor 66 Tahun 2024 tentang Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2025-2029 telah

Menetapkan

menetapkan arah kebijakan, strategi, mekanisme pelaksanaan serta sistem evaluasi dalam upaya percepatan penurunan angka kemiskinan di Kabupaten Situbondo;

c.bahwa sebagai pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Aksi Tahunan Penanggulangan Kemiskinan Pemerintah Kabupaten Situbondo Tahun 2026.
1. 1.Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. 2.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Dati II Surabaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730); SALINAN PROVINSI JAWA TIMUR PERATURAN BUPATI SITUBONDO NOMOR 3 TAHUN 2026 TENTANG 2
3. 3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. 4.Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penanggulangan Kemiskinan (Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2021 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 6);
5. 5.Peraturan Bupati Situbondo Nomor 66 Tahun 2024 tentang Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2025-2029 (Berita Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2024 Nomor 66). MEMUTUSKAN Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA AKSI TAHUNAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN PEMERINTAH KABUPATEN SITUBONDO TAHUN 2026.

BAB I

PENDAHULUAN Pengentasan kemiskinan merupakan salah satu end goals dari 17 tujuan di dalam Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/Sustainable Development Goals (TPB/ SDGs). Dengan pertimbangan bahwa kemiskinan masih menjadi masalah utama di berbagai negara, maka “penghapusan kemiskinan dan kelaparan” pada 2030 menjadi “tulang punggung” dari tujuan agenda pembangunan berkelanjutan. Pada tahun 2030, Tujuan 1 TPB/SDGs menargetkan tidak ada lagi penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan ekstrem (pengeluaran per kapita kurang dari US$1.25/hari PPP). Selain itu, tujuan tersebut juga menargetkan untuk mengurangi setidaknya setengah proporsi laki-laki, perempuan dan anak- anak dari semua usia, yang hidup dalam kemiskinan di semua dimensi, sesuai dengan definisi nasional.

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1.Daerah adalah Kabupaten Situbondo.
2.Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Situbondo.
3.Bupati adalah Bupati Situbondo.
4.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala Daerah dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5.Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah yang selanjutnya disingkat TKPKD adalah wadah koordinasi lintas sektor dan lintas pemangku kepentingan untuk percepatan penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Situbondo.
6.Rencana Aksi Tahunan Penanggulangan Kemiskinan yang selanjutnya disingkat RAT Penanggulangan Kemiskinan adalah dokumen penanggulangan kemiskinan untuk periode selama 1 (satu) tahun. 3
7.Laporan Penanggulangan Kemiskinan Daerah yang selanjutnya disebut LP2KD adalah laporan yang disusun TKPKD setiap tahunnya sebagai sarana monitoring dan evaluasi penanggulangan kemiskinan daerah.
8.Kemiskinan adalah kondisi seseorang atau keluarga atau masyarakat dalam memenuhi kebutuhan hak-hak dasarnya untuk mempertahankan dan mengembangkan kehidupan secara bermartabat berdasarkan indikator kemiskinan Daerah yang telah disesuaikan dengan standar kriteria penilaian dari Pemerintah.
9.Kemiskinan Ekstrem adalah kondisi ketidakmampuan dalam memenuhi kebutuhan dasar yaitu kebutuhan makanan, air minum bersih, sanitasi layak, kesehatan, tempat tinggal, pendidikan, dan akses informasi yang tidak hanya terbatas pada pendapatan, tetapi juga akses pada layanan sosial.
10.Penanggulangan Kemiskinan adalah kebijakan dan program pemerintah dan pemerintah daerah yang dilakukan secara sistematis, terencana, dan bersinergi dengan dunia usaha dan masyarakat untuk mengurangi jumlah warga miskin dalam rangka meningkatkan derajat kesejahteraan rakyat.

Pasal 2

RAT Penanggulangan Kemiskinan Tahun 2026 merupakan dokumen penanggulangan kemiskinan untuk periode 1 (satu) tahun yang dimulai pada tanggal 2 Januari 2026 dan berakhir pada tanggal 31 Desember 2026

Pasal 3

RAT Penanggulangan Kemiskinan tahun 2026 sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 dimaksudkan untuk memberi arah dan pedoman bagi Perangkat Daerah dalam upaya pengentasan kemiskinan dan penghapusan kemiskinan ekstrem pada Tahun 2026.

BAB II

GAMBARAN UMUM DAERAH 2.1 HASIL CAPAIAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN Penanggulangan kemiskinan adalah salah satu tujuan yang masuk kedalam Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/Sustainable Development Goals (TPB/SDG’s) yang memiliki sejumlah 17 tujuan. Masalah kemiskinan masih menjadi masalah utama di berbagai negara hingga tahun 2030 yang menjadi target akhir agenda tujuan pembangunan berkelanjutan. Tujuan mengakhiri kemiskinan menjadi tujuan utama dari dalam SDG’s, dan berada di tujuan nomor 1 yaitu “Mengakhiri Kemiskinan dalam Segala Bentuk di Manapun”. Upaya untuk mengakselerasi pencapaian target pada Tujuan 1 TPB/SDG’s dilihat dari capaian masing-masing indikator yang kemudian disandingkan dengan target sesuai Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017. Sesuai dengan hasil capaian tujuan 1 pada Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) di Kabupaten Situbondo, diperoleh hasil beberapa indikator ditahun 2023 dan 2024 yang kemudian disandingkan dengan target, sehingga dihasilkan gap indikator. Adapun hasil capaian Tujuan 1 di Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) Kabupaten Situbondo adalah sebagai berikut:

Pasal 4

(1)RAT Penanggulangan Kemiskinan Tahun 2026 disusun dengan sistematika penyusunan sebagai berikut :
(2)Uraian RAT Penanggulangan Kemiskinan Tahun 2026 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tersebut dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III

STRATEGI & KEBIJAKAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN 3.1 STRATEGI & KEBIJAKAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN NASIONAL 3.1.1 Arah Kebijakan RPJMN Tahun 2025–2029 Visi Presiden periode 2025–2029 yaitu “Bersama Indonesia Maju, Menuju Indonesia Emas 2045”. Visi tersebut mengandung arti pembangunan memerlukan kerja sama seluruh putraputri terbaik bangsa dengan kesamaan tekad berdasarkan fondasi yang telah dibangun oleh pemerintah sebelumnya untuk mewujudkan Indonesia setara negara maju di tahun 2045. Visi ini dicapai melalui delapan Misi Presiden yang dituangkan dalam delapan Asta Cita.

Pasal 5

(1)TKPKD melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan RAT Penanggulangan Kemiskinan Tahun 2025.
(2)Pemantauan dan evaluasi kemiskinan dilakukan dengan menyusun LP2KD tiap 1 (satu) tahun sekali.
(3)Pemantauan dan evaluasi hasil pengentasan kemiskinan dan penghapusan kemiskinan ekstrem dilakukan dengan menyusun Laporan setiap 1 (satu) kali dalam 6 (enam) bulan secara berkala.
(4)Kewajiban pelaporan sebagaimana ayat (2) dan ayat (3) disampaikan kepada Gubernur Jawa Timur.

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Situbondo Ditetapkan di Situbondo pada tanggal 8 Januari 2026 BUPATI SITUBONDO, ttd. YUSUF RIO WAHYU PRAYOGO BERITA DAERAH KABUPATEN SITUBONDO TAHUN 2026 NOMOR 3 Diundangkan di Situbondo Pada tanggal 8 Januari 2026 Plh. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SITUBONDO, ttd. PRIO ANDOKO SALINAN sesuai dengan Aslinya, KEPALA BAGIAN HUKUM BHIMA SUNARTO PUTRA, S.H. Penata Tingkat I (III/d) 19850725 201503 1 001 5 LAMPIRAN Peraturan Bupati Situbondo Tanggal : 8 Januari 2026 Nomor : 3 Tahun 2026 Kemiskinan merupakan masalah yang kompleks dan bersifat multidimensi serta menjadi isu global, nasional bahkan lokal sehingga perlu menjadi prioritas pembangunan. Kemiskinan tidak hanya menggambarkan ketidak berdayaan ekonomi, tetapi juga berkaitan dengan kemampuan dalam memenuhi hak-hak dasar masyarakat sebagaimana yang menjadi urusan wajib pemerintah daerah. Akselerasi program lintas sektor untuk pengentasan kemiskinan mutlak diperlukan, mulai dari reformasi perlindungan sosial, pemenuhan kebutuhan dasar, dan peningkatan kemandirian ekonomi kelompok miskin dan rentan. Masalah kemiskinan harus dilihat dalam kerangka multidimensi, mengingat kemiskinan bukan hanya terkait pendapatan, melainkan karena menyangkut beberapa hal, seperti kerentanan orang atau masyarakat untuk menjadi miskin serta pemenuhan hak dasar masyarakat. Kemiskinan ditempatkan dalam kerangka multidimensi, yaitu melihat kemiskinan dari berbagai dimensi dan memandang penyebab kemiskinan dari berbagai sisi. Kendatipun demikian, untuk memastikan indikator-indikator yang memberikan pengaruh secara langsung terhadap dinamika kemiskinan seperti pemberdayaan masyarakat, pendidikan, kesehatan, infrastruktur dasar, ketenagakerjaan, dan ketahanan pangan telah ditetapkan sebagai prioritas dalam rencana intervensi dan anggaran setiap tahunnya serta memperhatikan dinamika sasaran penerima program untuk peningkatan pendapatan, pengurangan beban pengeluaran dan pemenuhan lingkungan yang layak maka Pemerintah Kabupaten Situbondo melalui TKPKD (Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah), dalam rangka untuk percepatan penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Situbondo sesuai ketentuan dalam Pasal 4 ayat 1 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 6 Tahun 2020 tentang “Tata Kerja dan Penyelarasan Kerja Serta Pembinaan Kelembagaan dan Sumber Daya Manusia Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) Provinsi dan TKPK Kabupaten/Kota”, TKPKD mempunyai tugas melakukan koordinasi perumusan kebijakan, perencanaan dan pemantauan pelaksanaan Penanggulangan Kemiskinan di lingkup Kabupaten Situbondo melalui dokumen rencana aksi tahunan (RAT). Dokumen rencana aksi tahunan (RAT) Bidang Penanggulangan Kemiskinan Tahun 2026 ini disusun sebagai salah satu instrumen untuk menyinergikan peran pemerintah (baik di tingkat pusat maupun daerah) dan nonpemerintah dalam menanggulangi kemiskinan. Penyusunan dokumen dengan berbasis pada data dan informasi yang valid diharapkan dapat meminimalisir deviasi kebijakan dengan kebutuhan di lapangan. 7 Tabel 2. 1 Hasil Capaian Tujuan 1 Pembangunan Berkelanjutan Kabupaten Situbondo No. Indika- tor Indikator Target (Perpres 59/2017) Capaian 2023 Capaian 2024 Gap 1.2.1* Persentase penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan nasional, menurut jenis kelamin dan kelompok umur 7-8% 11,90% 11,51% 10,94% 1.3.1(a) Proporsi peserta jaminan kesehatan melalui SJSN Bidang Kesehatan. 95,00% 86,14% 95,67% 0,67% 1.3.1(b) Proporsi peserta Program Jaminan Sosial Bidang Ketenagakerjaan. Meningkat menjadi 62,4 juta pekerja formal; 3,5 juta pekerja informal (Jml TK 2019 = 129.366.192, sehingga kepesertaan 50,94%) 12,45% 12,73% 38,49% 1.3.1(c) Persentase penyandang 17,12% 0,20% NA 16,92% 8 No. Indika- tor Indikator Target (Perpres 59/2017) Capaian 2023 Capaian 2024 Gap disabilitas yang miskin dan rentan yang terpenuhi hak dasarnya dan inklusivitas. 1.3.1(d) Jumlah rumah tangga yang mendapatkan bantuan tunai bersyarat/ Program Keluarga Harapan. Menurun menjadi 2,8 juta (Rata- rata 5.447 per Kab./ Kota atau penurunan 1,67% per tahun) 34.519 32361 20.072 1.4.1(a) Persentase perempuan pernah kawin umur 15-49 tahun yang proses melahirkan terakhirnya di fasilitas kesehatan. 70% 96,00% 76,8% 6,8% 1.4.1(b) Persentase anak umur 12-23 bulan yang menerima imunisasi dasar lengkap 63% 85,76% 83,6% 20,6% 1.4.1(c) Prevalensi penggunaan metode kontrasepsi (CPR) semua cara pada Pasangan Usia Subur (PUS) usia 15-49 tahun yang berstatus kawin. 65% 75,30% 70,7% 5,7% 1.4.1(d) Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sumber air minum layak dan berkelanjutan. 100,00% 82,55% 83,80% 16,20% 1.4.1(e) Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sanitasi layak dan berkelanjutan. 100,00% 70,50% 79,21% 20,79% 1.4.1(f) Persentase rumah tangga kumuh perkotaan. - 1.4.1(g) Angka Partisipasi 94,78% 85,19% 92,61 % 2,17% 9 No. Indika- tor Indikator Target (Perpres 59/2017) Capaian 2023 Capaian 2024 Gap Murni (APM) SD/MI/sederajat. 1.4.1(h) Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs/sederajat. 82,20% 91,15% 94,78 % 12,58% 1.4.1(j) Persentase penduduk umur 0-17 tahun dengan kepemilikan akta kelahiran. 77,40% 96,00% 96,72% 19,32% 1.4.1(k) Persentase rumah tangga miskin dan rentan yang sumber penerangan utamanya listrik baik dari PLN dan bukan PLN. 100% 100% 100% 0 1.5.1* Jumlah korban meninggal, hilang, dan terkena dampak bencana per 100.000 orang. Menurun 0,438 6112,04 6111 1.5.1(a) Jumlah lokasi penguatan pengurangan risiko bencana daerah. 39 Daerah 5 5 0 1.5.1(b) Pemenuhan kebutuhan dasar korban bencana sosial. 151 Ribu N/A - 1.5.1(c) Pendampingan psikososial korban bencana sosial. 81,5 Ribu N/A - 1.5.1(d) Jumlah daerah bencana alam/bencana sosial yang mendapat pendidikan layanan khusus. (SMAB=Sekolah/ Madrasah Aman Bencana) Meningkat menjadi 450 N/A N/A - 1.5.1(e) Indeks risiko bencana pada pusat-pusat pertumbuhan yang berisiko tinggi. Menurun menjadi 118,6 94,11 151,65 33,05% 1.5.2(a) Jumlah kerugian ekonomi langsung akibat bencana. Menurun Rp2.491 .600.00 0,00 Rp3,197 ,450,00 0.00 Rp705.8 50.000 1.5.3 Dokumen strategi pengurangan risiko Ada 2 1 0 10 No. Indika- tor Indikator Target (Perpres 59/2017) Capaian 2023 Capaian 2024 Gap bencana (PRB) tingkat nasional dan daerah. 1.a.1* Proporsi sumber daya yang dialokasikan oleh pemerintah secara langsung untuk program pemberantasan kemiskinan. Meningkat N/A 223.310 .225.57 7 0 1.a.2* Pengeluaran untuk layanan pokok (pendidikan, kesehatan dan perlindungan sosial) sebagai persentase dari total belanja pemerintah. Meningkat 50,84% 47,19% 3,65% Sumber : Diolah, 2025 Tabel capaian beberapa indikator SDG’s pada tujuan 1 (Penanggulangan Kemiskinan) diatas, capaian tahun 2024 kemudian disandingkan dengan target yang telah ditetapkan di Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017. Sehingga diperoleh gap pada setiap indikator di tujuan 1. Gap antara target dengan hasil capaian 2024 pada indikator diatas, terdapat beberapa yang telah mencapai target maupun yang kurang dari target yang ditetapkan. 2.2 HASIL EVALUASI PROGRAM KEMISKINAN, CAPAIAN 2024 (ANGGARAN DAN KINERJA) Capaian 2024 menilai anggaran dan kinerja. Evaluasi ini bertujuan memastikan efektivitas belanja publik dalam menurunkan kemiskinan dengan membaca dua sisi sekaligus dengan serapan anggaran sebagai input finansial yang menggambarkan kapasitas penyerapan dan disiplin pelaksanaan dan kinerja indikator sebagai keluaran atau hasil yang mengisyaratkan seberapa jauh intervensi benar-benar mencapai sasaran. Karena indikator kinerja berasal dari berbagai program dengan satuan yang beragam, penilaiannya menitikberatkan pada tingkat pencapaian (%) terhadap target tahunan. Sementara itu, efektivitas anggaran dibaca melalui tingkat realisasi dan misalignment jika ada misalnya kinerja tinggi tetapi serapan rendah dengan potensi target terlalu konservatif atau serapan tinggi tetapi kinerja tertinggal dengan risiko inefisiensi. Dengan kerangka ini, evaluasi bukan hanya menilai kepatuhan penyerapan, melainkan juga konsistensi input–output untuk dasar perbaikan dalam RAT tahun berikutnya. 11 Tabel 2. 2 Tabel Kinerja Hasil Evaluasi Program Kemiskinan Capaian Tahun 2024 PROGRAM/KEGIA TAN/ SUB KEGIATAN INDIKATOR SATU AN TARG ET 2024 REALIS ASI 2024 % Dinas Program Pemberdayaan Sosial Persentase PSKS yang tersertifikasi % 150 150 100 Bapperida Program Rehabilitasi Sosial Jumlah PMKS yang menerima layanan pemulihan Disfungsi Sosial % 287 316 110 Program Perlindungan dan Jaminan Sosial Persentase Data yang tervalidasi % 136 136 100 Program Penanganan Bencana Jumlah Penanganan Bencana Alam dan Bencana Sosial % 196 100 51 Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat Persentase KPM yang mendapatkan bantuan % 105 105 100 Program Penanggulangan Bencana Persentase destana % 100 100 100 BPBD Persentase respon cepat darurat bencana kurang dari 24 jam % 100 100 100 Persentase rekomendasi pemulihan pasca bencana % 100 100 100 Program Penempatan Tenaga Kerja Persentase pencari kerja yang mendapat pelatihan berbasis kompetensi sesuai pasar kerja % 100 100 100 Disnaker Persentase pencari kerja masyarakat miskin yang mendapat pelatihan % 100 100 100 12 PROGRAM/KEGIA TAN/ SUB KEGIATAN INDIKATOR SATU AN TARG ET 2024 REALIS ASI 2024 % Dinas berbasis kompetensi sesuai pasar kerja Program Penempatan Tenaga Kerja Persentase penempatan tenaga kerja bagi masyarakat % 100 67,24 67,24 Persentase penempatan tenaga kerja bagi masyarakat miskin % 100 100 100 Persentase tenaga kerja yang berwirausaha % 100 100 100 Persentase tenaga kerja masyarakat miskin yang berwirausaha % 100 41.17 41.17 Program Hubungan Industrial Persentase perselisihan hubungan industrial yang diselesaikan % 100 94,28 94,28 Program Pembangunan Kawasan Transmigrasi Prosentae calon transmigrasi yang memiliki kesiapan dan kesempatan untuk bertransmigrasi % 100 97 97 Program Pemberdayaan Sosial Persentase PSKS yang tersertifikasi % 150 150 100 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Program Rehabilitasi Sosial Jumlah PMKS yang menerima layanan pemulihan disfungsi sosial 287 316 Program Perlindungan dan Jaminan Sosial Persentase data yang tervalidasi % 136 136 Jumlah PMKS yang tercukupi kebutuhan dasarnya 26.62 26.62 Program Penanganan Jumlah penanganan 196 100 13 PROGRAM/KEGIA TAN/ SUB KEGIATAN INDIKATOR SATU AN TARG ET 2024 REALIS ASI 2024 % Dinas Bencana bencana alam dan bencana sosial Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat Persentase KPM yang mendapatkan bantuan % 105 105 100 Program Pengelolaan Pendidikan Jumlah lembaga SD yang mendapatkan bantuan peningkatan mutu dan infrastruktur Lemba ga 15 15 100 Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan Rasio murid terhadap guru SD/MI % 9.65 11.04 114 Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (LLAJ) Indeks keselamatan lalu lintas 60.73 114.08 187.8 4 Dishub Presentase sarana dan prasarana angkutan yang tersedia sesuai standart % 43.14 43.14 100 Presentase wilayah kecamatan yang terlayani dengan angkutan umum sesuai standar % 47.06 82.35 174.9 8 Program Pembinaan Perpustakaan Peningkatan jumlah kunjungan perpustakaan % 4.75 34.60 Dinas Perpusip Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat Persentase KPM yang mendapatkan bantuan % 105 105 100 Dispendukc apil Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Persentase lembaga kemasyarakatan yang mampu % 100 100 100 DPMD 14 PROGRAM/KEGIA TAN/ SUB KEGIATAN INDIKATOR SATU AN TARG ET 2024 REALIS ASI 2024 % Dinas Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat meningkatan kapasitas dalam pemberdayaan masyarakat Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan Jumlah lembaga pemerintahan yang melaksanakan PUG lembag a 44 44 100 DPPPAKB Persentase usaha perempuan mandiri % 54 52 96 Jumlah lembaga pemerintah yang terafiliasi PPRG lembag a 44 44 100 Persentase keterwakilan perempuan di parlemen % 33,2 28,89 87 Persentase sumbangan pendapatan perempuan % 28,2 27,63 98 Jumlah kepala keluarga perempuan miskin yang meningkat kompetensinya kepala keluar ga 35 35 100 Program Peningkatan Kualitas Keluarga Jumlah SDM yang tersedia di UPT PPA orang 8 11 138 Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS) Persentase peningkatan angka usia kawin pertama % 21 18,89 90 Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Persentase kualitas informasi publik Diskominfo Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral Persentase data Statistik yang valid (Data sektoral dan data wilayah) % 100 100 100 Program Pengembangan Kapasitas Daya Persentase pelaksanaan pembinaan/pelat % 67 58 86.57 Disporapar 15 PROGRAM/KEGIA TAN/ SUB KEGIATAN INDIKATOR SATU AN TARG ET 2024 REALIS ASI 2024 % Dinas Saing Kepemudaan ihan kepemudaaan Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Persentase pelaku ekonomi kreatif yang dikembangkan % 83 75 90.36 % Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat Persentase Ketersediaan energi dan protein per kapita % 100 100 100 Dinas Pertanian dan ketahanan Pangan Program Penanganan Kerawanan Pangan Prosentase daerah rawan pangan yang tertangani jumlah jenis penanganan kerawanan pangan kewenangan kabupaten/kota yang ditangani % 100 100 100 Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian Prosentase sarana pertanian yang termanfaatkan % 100 100 100 Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian Prosentase prasarana pertanian yang termanfaatkan % 100 100 100 Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Prosentase bencana pertanian tertangani dan terkendali % 100 100 100 Program Penyuluhan Pertanian Prosentase kelompok tani yang melakukan pola usaha agribisnis % 100 100 100 Program Pengelolaan Perikanan Tangkap Dinas Peternakan dan Perikanan Sumber: Bapperida Kabupaten Situbondo, 2025 Rata-rata capaian berada di sekitar 100,81% dengan median 100%, di mana 31 indikator sudah ≥100% yang berarti tercapai/terlampaui, 5 indikator berada pada 90–<100% (hampir tercapai), dan 5 indikator berada 16 <90%; khususnya terdapat 2 indikator <60% yang perlu menjadi prioritas perbaikan. Hasil ini menggambarkan distribusi capaian yang positif secara agregat, namun keberadaan indikator yang terlampaui hingga ≥120% mengindikasikan target setting yang cenderung konservatif pada sebagian item, sementara beberapa indikator tertinggal menunjukkan bottleneck implementasi atau desain intervensi yang kurang tepat sasaran. Agar pembacaan lebih tajam, indikator yang over-achieve perlu diaudit untuk memastikan kualitas keluaran (bukan sekadar kuantitas atau efek carry- over, sedangkan indikator under-achieve diberi rencana remedial yang spesifik (misalnya penyesuaian mekanisme penyaluran, penguatan job- matching pelatihan, atau dukungan pendampingan intensif bagi sasaran sulit). Implikasi ke RAT 2025, dengan menetapkan target yang menantang namun kredibel (berbasis historical baseline + kapasitas implementasi), grooming indikator yang heterogen satuannya menjadi cluster prioritas (serapan kerja, pendapatan/omzet UMKM rentan, dan graduasi KPM), dan pasangkan setiap indikator dengan intervensi berbiaya dominan yang benar-benar mendorong pencapaiannya agar input (anggaran) dan output (kinerja) berjalan selaras. 17 Tabel 2. 3 Tabel Anggaran Hasil Evaluasi Program Kemiskinan Capaian Tahun 2024 PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN INDIKATOR TARGET ANGGARAN REALISASI ANGGARAN % Dinas Program Rehabilitasi Sosial Jumlah PMKS yang menerima layanan pemulihan Disfungsi Sosial Rp50.000.000 Rp43.621.100 87,24% Dinas Sosial Program Penanggulangan Bencana Persentase destana Rp50.000.000 Rp40.473.100 80,95% BPBD Persentase respon cepat darurat bencana kurang dari 24 jam Rp120.000.000 Rp118.510.000 98,76% Persentase rekomendasi pemulihan pasca bencana Rp200.000.000 Rp178.660.000 89,33% Program Penempatan Tenaga Kerja Persentase Pencari Kerja yang Mendapat Pelatihan Berbasis Kompetensi sesuai Pasar Kerja Rp1.362.500.000 Rp937.362.133 68,80% Disnaker Persentase Pencari Kerja masyarakat miskin yang Mendapat Pelatihan Berbasis Kompetensi sesuai Pasar Kerja Program Penempatan Tenaga Kerja Persentase Penempatan tenaga kerja bagi Masyarakat Rp1.260.000.000 Rp414.067.043 32,86% Persentase Penempatan tenaga Kerja bagi Masyarakat Miskin Persentase Tenaga Kerja yang Berwirausaha 18 PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN INDIKATOR TARGET ANGGARAN REALISASI ANGGARAN % Dinas Persentase Tenaga Kerja masyarakat miskin yang Berwirausaha Program Hubungan Industrial Persentase Perselisihan Hubungan Industrial yang Diselesaikan Rp482.500.000 Rp280.878.703 58,21% Program Pembangunan Kawasan Transmigrasi Prosentae Calon Transmigrasi yang memiliki kesiapan dan kesempatan untuk bertransmigrasi Rp55.000.000 Rp53.137.800 96,61% Program Pengelolaan Pendidikan Jumlah Lembaga SD yang mendapatkan Bantuan Peningkatan Mutu dan Infrastruktur Rp69.403.906.425 Rp67.656.474.524 97,48% Dinas Pendidikan dan KebudayaanProgram Pendidik dan Tenaga Kependidikan Rasio Murid Terhadap Guru SD/MI Rp17.391.200.000 Rp17.391.200.000 100% Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (LLAJ) Indeks Keselamatan Lalu Lintas Rp35.829.114.833 Rp27.253.847.200 76,07% Dinas Perhubungan Presentase sarana dan prasarana angkutan yang tersedia sesuai standart Presentase wilayah kecamatan yang terlayani dengan angkutan umum sesuai standart Program Pembinaan Perpustakaan Peningkatan Jumlah Kunjungan Perpustakaan Rp345.475.600 Rp340.593.125 98% Dinas Perpusip 19 PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN INDIKATOR TARGET ANGGARAN REALISASI ANGGARAN % Dinas Program Pemberdayaan Sosial Persentase PSKS yang tersertifikasi Rp200.000.000 Rp63.018.100 32% Dinas Sosial Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat Persentase KPM yang mendapatkan bantuan Rp1.135.076.424 Rp1.110.899.611 97,87% DPMD Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat Persentase lembaga kemasyarakatan yang mampu meningkatan kapasitas dalam pemberdayaan masyarakat Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan Jumlah lembaga pemerintahan yang melaksanakan PUG Rp656.891.604 Rp608.143.180 92,58% DP3AP2KB Persentase usaha perempuan mandiri Jumlah lembaga pemerintah yang terafiliasi PPRG Persentase keterwakilan perempuan di parlemen Persentase sumbangan pendapatan perempuan Jumlah kepala keluarga perempuan miskin yang meningkat kompetensinya 20 PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN INDIKATOR TARGET ANGGARAN REALISASI ANGGARAN % Dinas Program Peningkatan Kualitas Keluarga Jumlah SDM yang tersedia di UPT PPA Rp2.980.000 Rp2.200.000 73,83% Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS) Persentase peningkatan angka usia kawin pertama Rp1.745.700.000 Rp1.745.700.000 100% Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Persentase Kualitas Informasi Publik Rp1.529.286.100 Rp1.493.811.921 97,68% Diskominfo Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral Persentase Data Statistik yang valid (Data Sektoral dan data Wilayah) Rp223.754.400 Rp191.743.936 85,69% Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan Persentase pelaksanaan pembinaan/pelatihan kepemudaaan Rp485.000.000 Rp470.561.500 97,02% Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Persentase pelaku ekonomi kreatif yang dikembangkan Rp220.000.000 Rp214.090.350 97,31% Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat Persentase Ketersediaan Energi Dan Protein Per Kapita Rp225.842.500 Rp153.009.100 67,75% Dinas Pertanian dan ketahanan PanganProgram Penanganan Kerawanan Pangan Prosentase Daerah Rawan Pangan Yang Tertangani jumlah Jenis Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota Yang Ditangani Rp15.674.000 Rp14.710.700 93,85% 21 PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN INDIKATOR TARGET ANGGARAN REALISASI ANGGARAN % Dinas Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian Prosentase Sarana Pertanian Yang Termanfaatkan Rp55.916.517 Rp45.461.600 81,30% Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian Prosentase Prasarana Pertanian Yang Termanfaatkan Rp20.641.000.000 Rp6.994.041.854 33,88% Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Prosentase Bencana Pertanian Tertangani Dan Terkendali Rp7.234.380.505 Rp6.721.021.542 92,90% Program Penyuluhan Pertanian Prosentase Kelompok Tani Yang Melakukan Pola Usaha Agribisnis Rp210.287.500 Rp144.253.850 68,60% Program Pengelolaan Perikanan Tangkap Rp430.000.000 Rp318.225.420 74,01% Dinas Peternakan dan Perikanan Program Pengembangan UMKM Rp510.000.000 Rp364.786.850 71,53% Diskoperindag Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting Rp425.465.900 Rp272.727.300 64,10% Progran Perencanaan Pengembangan Industri Rp4.677.119.992 Rp3.240.358.437 69,28% TOTAL Rp166.628.596.700 Rp138.473.978.754 83,10% Sumber: Bapperida Kabupaten Situbondo, 2025 22 Total target belanja program kemiskinan tahun 2024 tercatat sekitar Rp166,62 miliar dengan realisasi sebesar Rp138,47 miliar, sehingga tingkat serapan agregat mencapai 83,10%. Nilai ini menandakan pelaksanaan yang relatif baik, namun masih menyisakan ruang perbaikan pada seperlima porsi anggaran yang belum terealisasi. Pada tataran manajerial, serapan 83% perlu ditelusuri penyebabnya apakah karena front-loading yang terlambat, kendala persyaratan administratif pada bantuan langsung/hibah, atau desain kegiatan yang baru mengemuka di paruh akhir tahun sehingga waktu realisasi tidak cukup. Untuk menjaga line of sight ke hasil, perlu dipastikan bahwa porsi anggaran yang terserap betul- betul menggerakkan indikator outcome/output kunci (misalnya graduasi KPM, serapan kerja pascapelatihan, atau naik kelas UMKM) dan bukan hanya biaya proses. Implikasi ke RAT 2025, dengan mempercepat penetapan paket kegiatan dan procurement, gunakan mekanisme pembayaran berbasis kinerja, serta lakukan realokasi intra-tahun dari komponen yang under-spend ke kegiatan yang terbukti berkontribusi langsung pada indikator utama. 2.3 KONDISI UMUM KEMISKINAN KABUPATEN SITUBONDO Kemiskinan adalah kondisi ketidakmampuan seseorang atau rumah tangga dalam memenuhi kebutuhan dasar hidupnya seperti pangan, sandang, papan, pendidikan, kesehatan, dan akses sosial-ekonomi secara layak. Kemiskinan tidak hanya berarti kurangnya pendapatan, tetapi juga keterbatasan dalam akses terhadap peluang, sumber daya, dan layanan publik. Maka perlunya Indikator persentase penduduk miskin yang merupakan alat penting dalam menilai tingkat kemiskinan di suatu wilayah, termasuk Kabupaten Situbondo. Indikator ini mencerminkan proporsi penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan. Selain itu, indikator ini juga berfungsi sebagai tolok ukur untuk mengevaluasi keberhasilan program pengentasan kemiskinan dan menyesuaikan strategi yang ada agar lebih sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Di Kabupaten Situbondo tren penduduk miskin ditahun 2020-2024 dapat antara lain yaitu: Gambar 2. 1 Persentase Penduduk Miskin di Kabupaten Situbondo Tahun 2020-2024 Sumber: BPS Kabupaten Situbondo, 2025 12,22 12,63 11,78 11,9 11,51 2020 2021 2022 2023 2024 23 Sesuai dengan gambar grafik diatas, penduduk miskin di Kabupaten SItubondo dari tahun 2020-2024 mengalami tren fluktuatif, cenderung mengalami penurunan. Meskipun ditahun 2021, penduduk miskin memiliki nilai sebesar 12,63% yang merupakan nilai paling tinggi dalam lima tahun terakhir, namun ditahun 2024 mengalami penurunan menjadi sebesar 11,51%. Penurunan tersebut menunjukkan bahwa terdapat upaya yang terus-menerus dilakukan oleh pemerintah daerah dan berbagai program pengentasan kemiskinan di Kabupaten Situbondo. Serta Program peningkatan akses pendidikan, kesehatan, dan peluang kerja menjadi faktor kunci dalam tren penurunan persentase penduduk miskin ini. Gambar 2. 2 Persentase Penduduk Miskin di Kabupaten Situbondo, Provinsi jawa Timur, dan Nasional Tahun 2024 Sumber: BPS Provinsi Jawa Timur, 2025 Penurunan persentase penduduk miskin di Kabupaten Situbondo tahun 2024 menjadi sebesar 11,51%, bila dibandingkan dengan kabupaten/kota lain di Provinsi Jawa Timur dan nasional masih tergolong pada kategori tinggi. Dibandingkan dengan persentase penduduk miskin di Provinsi Jawa Timur yang memiliki capaian sebesar 9,79% dan Nasional yang memiliki capaian sebesar 8,57%, maka kemiskinan di Kabupaten Situbondo masih memerlukan upaya yang lebih untuk menurunkan persentase penduduk miskin tersebut. Dibutuhkan strategi yang lebih terintegrasi dan inovatif untuk menyelaraskan pertumbuhan ekonomi dengan pemerataan kesejahteraan masyarakat. Peningkatan investasi di sektor-sektor yang dapat menciptakan lapangan kerja baru serta penguatan program-program pemberdayaan masyarakat lokal menjadi langkah penting untuk mempercepat pengurangan angka kemiskinan di masa mendatang. Disisi lain dari adanya persentase penduduk miskin, Jumlah penduduk miskin juga merupakan salah satu tolok ukur dalam menilai tingkat kemiskinan di Kabupaten SItubondo. Jumlah Penduduk Miskin adalah jumlah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran per kapita per bulan di bawah garis kemiskinan, yaitu batas minimum yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan nonmakanan. Maka, Penduduk miskin di Kabupaten Situbondo adalah penduduk yang 3,063,913,964,384,535,576,186,286,326,516,546,758,168,578,68,638,658,989,019,119,329,379,799,9510,1710,3210,510,6311,5111,6912,1612,613,0813,4113,8114,3616,4517,7818,6620,83 Kota Batu Kota Malang Kota Surabaya Kota Madiun Sidoarjo Kota Mojokerto Kota Probolinggo Tulungagung Kota Pasuruan Kota Kediri Banyuwangi Kota Blitar Blitar NasionalJombangPasuruanLumajang MalangJember Ponorogo Magetan Mojokerto Jawa Timur Kediri Nganjuk Gresik Trenggalek Madiun Situbondo Bojonegoro Lamongan Bondowoso Pacitan Pamekasan NgawiTuban Probolinggo Sumenep Bangkalan Sampang 24 tinggal di wilayah administratif Kabupaten Situbondo dan memiliki pengeluaran per kapita per bulan lebih rendah dari garis kemiskinan yang ditetapkan oleh BPS untuk wilayah tersebut. Jumlah penduduk miskin di Kabupaten Situbondo dalam 5 tahun terakhir secara lebih jelas dapat dilihat pada grafik dibawah ini: Gambar 2. 3 Jumlah Penduduk Miskin (Ribu Jiwa) di Kabupaten Situbondo Sumber: BPS Kabupaten Situbondo, 2025 Jumlah penduduk miskin di Kabupaten Situbondo dalam 5 tahun terakhir yaitu tahun 2020-2024, memiliki tren dengan kecenderungan menurun. Tren tersebut paling tinggi ada ditahun 2021 yakni sebesar 86,95 yang kemudian mengalami penurunan hingga ditahun 2020 menjadi 80,17. Penurunan ini mencerminkan adanya progres dalam upaya penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Situbondo, yang didukung oleh program-program pemerintah dan kebijakan lokal yang berfokus pada pengentasan kemiskinan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Meskipun mengalami penurunan, jumlah penduduk miskin di Kabupaten Situbondo masih tergolong besar karena berada di angka 80-an. Sementara itu, bila dibandingkan dengan kota lainnya, jumlah penduduk miskin di Kabupaten Situbondo berada di posisi ke-24 dari 38 Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur. Gambar 2. 4 Jumlah Penduduk Miskin (Ribu Jiwa) di Kabupaten/Kota Jawa Timur Tahun 2024 Sumber: BPS Provinsi Jawa Timur, 2025 83,74 86,95 81,46 82,62 80,17 2020 2021 2022 2023 2024 6,597,437,849,8613,0715,2419,2434,8459,5166,4273,0373,1573,7580,0580,1791,0595,9199,62106,61108,37108,72109,39110,57116,47116,62123,46142,39144,84146,98147,33159,27171,24190,94196,42197,11214,32224,77240,14 Kota Batu Kota Mojokerto Kota Madiun Kota Blitar Kota Pasuruan Kota Probolinggo Kota Kediri Kota Malang Magetan Tulungagung PacitanMadiun Trenggalek PonorogoSitubondoLumajang Blitar BondowosoBanyuwangi Nganjuk Mojokerto SidoarjoJombang Ngawi Kota Surabaya Pamekasan Gresik Pasuruan Lamongan Bojonegoro KediriTuban Bangkalan Sumenep Probolinggo Sampang JemberMalang 25 Meskipun jumlah penduduk miskin di Kabupaten Situbondo mengalami penurunan, hingga mencapai 80.17 ribu jiwa pada tahun 2024, Posisi ini tepat berada di bawah Kabupaten Lumajang dan di atas Kabupaten Ponorogo, menunjukkan bahwa kemiskinan di Situbondo masih menjadi tantangan yang memerlukan fokus kedalam pengentasan kemiskinan di Kabupaten Situbondo. Maka perlu upaya intensif yang dilakukan pemerintah Kabupaten Situbondo agar penurunan jumlah penduduk miskin dapat lebih cepat dan sejalan dengan target-target pembangunan sosial-ekonomi. Selain jumlah penduduk miskin yang berpengaruh terhadap pengentasan kemiskinan, Garis Kemiskinan juga diperhatikan untuk proses pengentasan kemiskinan. Garis kemiskinan menggambarkan batas minimum pendapatan yang diperlukan oleh individu atau rumah tangga untuk memenuhi kebutuhan dasar, seperti makanan, sandang, papan, dan kebutuhan hidup lainnya. Dengan menganalisis garis kemiskinan, pemerintah dapat lebih akurat mengidentifikasi kelompok masyarakat yang berada di bawah atau di sekitar batas ini, sehingga strategi dan intervensi yang tepat dapat disusun. Di Kabupaten Situbondo, garis kemiskinan dalam lima tahun terakhir yaitu sebagai berikut: Gambar 2. 5 Garis Kemiskinan di Kabupaten Situbondo Tahun 2020- 2024 Sumber: BPS Kabupaten Situbondo, 2025 Tren garis kemiskinan di Kabupaten Situbondo tahun 2020-2024 mengalami peningkatan. Di awal tahun 2020 memiliki capaian sebesar 322.527 yang setiap tahun meningkat hingga ditahun 2024 menjadi 413.611. Kenaikan ini mencerminkan peningkatan biaya hidup dan kebutuhan dasar masyarakat, yang mengharuskan penyesuaian secara terus menerus untuk menentukan intervensi kebijakan yang efektif dalam mengurangi kemiskinan di Situbondo. Selain itu, untuk menggambarkan rata-rata kesenjangan antara pengeluaran penduduk miskin dan garis kemiskinan, menggunakan Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1). Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) mengukur rata-rata jarak pengeluaran masing-masing penduduk miskin terhadap garis kemiskinan. Semakin besar nilai indeks ini, semakin dalam tingkat kemiskinan yang dialami, karena pengeluaran penduduk miskin semakin jauh dari garis kemiskinan. Konsep ini dikembangkan agar pengukuran kemiskinan tidak hanya berhenti pada angka proporsi penduduk miskin, 322527 336040 356113 396587 413611 2020 2021 2022 2023 2024 26 tetapi juga memperhatikan kesenjangan ekonomi antar individu miskin. P1 menjadi dasar untuk memahami kebutuhan intervensi kebijakan, misalnya menentukan seberapa besar bantuan tunai yang diperlukan untuk mengangkat rata-rata pengeluaran orang miskin hingga mencapai garis kemiskinan dan tingkat efektivitas program pengentasan kemiskinan dari waktu ke waktu. Adanya pemahaman mengenai kedalaman kemiskinan melalui P1, pemerintah daerah dapat merancang program bantuan yang lebih terarah, seperti pemberdayaan ekonomi, peningkatan akses pendidikan dan kesehatan, serta dukungan finansial langsung yang disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat. Adapun Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) di Kabupaten Situbondo tahun 2020-2024 yaitu adalah sebagai berikut: Gambar 2. 6 Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) di Kabupaten Situbondo Tahun 2020-2024 Sumber: BPS Kabupaten Situbondo, 2025 Dalam kurun waktu 5 tahun terakhir, tren dari Indeks Kedalaman Kemisikinan (P1) memiliki tren fluktuatif. Capaian ditahun 2020 adalah sebesar 1,91 yang kemudian meningkat ditahun 2021 menjadi 2,08, ditahun 2022 mengalami penurunan menjadi sebesar 1,34 yang ditahun 2023 sedikit mengalami kenaikan menjadi 1,59 dan akhirnya ditahun 2024 menjadi 1,19. Tren yang mengalami fluktuasi mencerminkan respons terhadap berbagai kebijakan sosial-ekonomi yang diterapkan, serta tantangan eksternal yang dihadapi selama periode tersebut, namun secara keseluruhan, terdapat progres yang menunjukkan efektivitas strategi pengentasan kemiskinan di Kabupaten Situbondo dalam beberapa tahun terakhir. 1,91 2,08 1,34 1,59 1,19 2020 2021 2022 2023 2024 27 Gambar 2. 7 Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) Kab/Kota Provinsi Jawa Timur dan Nasional Tahun 2024 Sumber: BPS Kabupaten Situbondo, 2025 Pada tahun 2024, Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) Kabupaten Situbondo mencapai hasil sebesar 1,19. Capaian tersebut lebih baik dibandingkan beberapa kabupaten/kota lain di Jawa Timur. Bila dibandingkan dengan capaian Nasional dan Provinsi Jawa Timur, dimana angka capaian Nasional sebesar 1,36 sementara Provinsi Jawa Timur adalah sebesar 1,48, Kabupaten Situbondo lebih rendah yang menunjukkan bahwa capaian di Kabupaten Situbondo menunjukkan keberhasilan dalam upaya pengentasan kemiskinan. Sementara itu posisi Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) di Kabupaten Situbondo yang lebih rendah dibandingkan Kabupaten Sumenep dan Kabupaten Sampang dapat mencerminkan upaya serta kebijakan yang diterapkan di Situbondo dalam mengurangi kedalaman kemiskinan yang telah efektif. Selain terdapat Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1), terdapat Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) yang menggambarkan seberapa parah tingkat kemiskinan di suatu wilayah, dengan memperhitungkan tingkat ketimpangan pengeluaran di antara penduduk miskin. Secara teknis, (P2) menunjukkan rata-rata kesenjangan kuadrat antara garis kemiskinan dan pengeluaran masing-masing penduduk miskin. Indikator ini mengukur distribusi kemiskinan dengan memperhitungkan ketimpangan di antara penduduk miskin, sehingga tidak hanya menunjukkan seberapa jauh mereka berada di bawah garis kemiskinan, tetapi juga seberapa berat ketimpangan. Maka perlunya pemahaman mengenai keparahan kemiskinan sehingga pemerintah daerah dapat mengembangkan program yang tidak hanya mengentaskan kemiskinan, tetapi juga mengurangi ketimpangan di antara penduduk miskin melalui intervensi yang lebih spesifik, seperti peningkatan akses terhadap layanan dasar dan pemberdayaan ekonomi. Oleh karena itu, P2 berfungsi sebagai dasar dalam menyusun kebijakan yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan dan adil. 0,420,440,460,560,60,640,650,70,740,80,90,980,981,011,011,021,021,041,051,061,091,091,191,221,23 1,361,41,431,481,491,511,58 1,881,951,992,03 2,22 2,63 2,86 4,19 Kota MalangBanyuwangi Kota Batu Kota MadiunTulungagung Sidoarjo Kota SurabayaKota PasuruanKota Mojokerto Blitar Jombang Malang Kota Probolinggo Jember MojokertoPonorogo Kota Kediri Nganjuk Pamekasan Kota BlitarPasuruan Magetan Situbondo Kediri LumajangNasional Madiun TrenggalekJawa Timur Pacitan Bondowoso Gresik Lamongan Tuban Bojonegoro Bangkalan Ngawi Probolinggo SampangSumenep 28 Gambar 2. 8 Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) Kabupaten Situbondo Tahun 2020-2024 Sumber: BPS Kabupaten Situbondo, 2025 Dalam lima tahun terakhir yaitu ditahun 2020-2024, Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) di Kabupaten Situbondo mengalami tren fluktuatif dengan kecenderungan menurun. Ditahun 2020, Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) Kabupaten Situbondo memiliki capaian sebesar 0,47 yang kemudian ditahun 2021 mengalami peningkatan menjadi 0,49. Sementara ditahun 2022, Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) mengalami penurunan dalam arti positif, yakni menjadi sebesar 0,27. Meskipun ditahun 2023 sedikit mengalami peningkatan kembali menjadi 0,30. Kemudian ditahun 2024, Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) mengalami penurunan secara signifikan menjadi sebesar 0,18 yang merupakan capaian terendah dan penurunan capaian secara positif. Gambar 2. 9 Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) Kab/Kota di Provinsi Jawa Timur dan Nasional Tahun 2024 Sumber: BPS Kabupaten Situbondo, 2025 0,47 0,49 0,27 0,3 0,18 2020 2021 2022 2023 2024 0,060,080,090,090,10,120,120,130,140,160,160,170,170,180,180,180,180,190,20,210,210,240,240,250,250,250,260,280,280,310,320,33 0,390,39 0,44 0,48 0,570,60,61 1,53 BanyuwangiKota MalangKota Madiun Kota Batu Tulungagung Blitar Kota PasuruanKota Mojokerto Pamekasan Malang Kota Surabaya PonorogoJombang Jember Situbondo SidoarjoNganjuk Mojokerto Magetan Pasuruan Kota Probolinggo Kediri Kota Blitar PacitanMadiun Kota Kediri Lumajang TrenggalekBondowosoJawa Timur Nasional GresikTuban BangkalanLamongan Bojonegoro Sampang Probolinggo Ngawi Sumenep 29 Posisi Indeks Keparahan Kemiskinan di Kabupaten Situbondo ditahun 2024 yang memiliki capaian sebesar 0,18 cukup baik apabila dibandingkan kabupaten/kota di sekitar Kabupaten Situbondo seperti Kabupaten Probolinggo serta Kabupaten Bondowoso yang memiliki angka cukup tinggi. Angka Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) di Kabupaten Situbondo berada di posisi dibawah capaian Provinsi Jawa Timur yang memiliki capaian sebesar 0,31 dan Nasional sebesar 0,32. Hal ini menunjukkan bahwa jarak dan distribusi pengeluaran di antara penduduk miskin membaik yang berarti keparahan kemiskinan juga semakin berkurang. Artinya, program dan kebijakan pengentasan kemiskinan di Situbondo, cukup mempengaruhi dalam mengurangi ketimpangan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. 2.3.1 Evaluasi Bidang Produktivitas Ekonomi Aspek ekonomi sangat penting karena menjadi pondasi utama bagi kemajuan suatu negara, daerah, maupun individu. Karena aspek ekonomi untuk menopang pembangunan dan kesejahteraan, salah satunya melalui pertumbuhan ekonomi yang memungkinkan pemerintah untuk menyediakan layanan publik seperti pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur. Tanpa kekuatan ekonomi, kebijakan sosial sulit dijalankan secara berkelanjutan. Selain itu, ekonomi yang kuat memungkinkan suatu daerah memiliki kapasitas fiskal (kemampuan keuangan) untuk membiayai pembangunan tanpa terlalu bergantung pada bantuan pusat atau pinjaman luar negeri. Kesejahteraan ekonomi masyarakat juga berpengaruh besar terhadap stabilitas sosial dan politik. Ketimpangan ekonomi yang tinggi sering menimbulkan konflik sosial, sedangkan distribusi ekonomi yang adil memperkuat kohesi sosial. Oleh karena itu, peningkatan indikator-indikator perekonomian daerah ini menjadi faktor kunci dalam upaya mengurangi kemiskinan dengan menciptakan kondisi yang lebih stabil dan menguntungkan bagi pertumbuhan ekonomi yang inklusif. Indikator- indikator tersebut antara lain seperti Laju Pertumbuhan Ekonomi, Inflasi dari Tahun ke Tahun, dan PDRB per Kapita. Gambar 2. 10 Laju Pertumbuhan Ekonomi di Kabupaten Situbondo Tahun 2020-2024 Sumber: BPS Kabupaten Situbondo, 2025 -2,33 3,26 4,39 4,9 4,8 2020 2021 2022 2023 2024 30 Laju Pertumbuhan Ekonomi di Kabupaten Situbondo tahun 2020- 2024 mengalami peningkatan. Ditahun 2020, pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Situbondo berada di angka -2,33 yang merupakan capaian terendah di 5 tahun terakhir. Kemudian ditahun 2021 mengalami peningkatan yang cukup signifikan menjadi sebesar 3,26, ditahun 2022 menjadi sebesar 4,39 dan ditahun 2023 menjadi sebesar 4,9 yang merupakan capaian tertinggi dalam jangka waktu 5 tahun terakhir. Meskipun ditahun 2024 mengalami sedikit penurunan menjadi sebesar 4,8. Peningkatan ini menunjukkan bahwa perekonomian di Kabupaten Situbondo sedang bergerak ke arah yang lebih baik, dengan berbagai sektor ekonomi yang mulai bangkit dan berkembang. Konsistensi dalam pertumbuhan ekonomi ini juga dapat menjadi indikator bahwa Kabupaten Situbondo memiliki potensi untuk memperluas basis ekonominya dan menciptakan lebih banyak lapangan kerja di masa depan. Disisi lain selain pada Pertumbuhan Ekonomi, tingkat inflasi perlu untuk dijaga karena dengan menjaga inflasi tetap terkendali menjadi prioritas untuk memastikan harga kebutuhan pokok tetap terjangkau bagi seluruh lapisan masyarakat. Jika inflasi dibiarkan naik tanpa kendali, masyarakat miskin akan lebih terpukul karena mereka menghabiskan sebagian besar pendapatan mereka untuk kebutuhan dasar seperti makanan, transportasi, dan energi. Gambar 2. 11 Inflasi di Kabupaten Situbondo Tahun 2020-2024 Sumber: BPS Kabupaten Situbondo, 2025 Di Kabupaten Situbondo dalam lima tahun terakhir yakni ditahun 2020-2024, tingkat inflasi tertinggi ada di tahun 2023 menjadi sebesar 5,92. Peningkatan tersebut sangat biasa terjadi karena inflasi di tingkat nasional pun cenderung meningkat dari tahun ke tahun. Namun, penyebab inflasi meningkat bisa diakibatkan oleh adanya kenaikan harga komoditas pangan, adanya tekanan biaya produksi dan distribusi, pasokan yang terbatas, maupun ekspektasi harga dan perilaku penjual/masyarakat. Meskipun ditahun 2023 mengalami peningkatan, namun ditahun 2024 kembali mengalami penurunan yang signifikan yaitu menjadi 2,44. Dinamika fluktuasi tingkat inflasi di Kabupaten Situbondo dapat menjadi cerminan bahwa Kabupaten Situbondo sejauh ini berhasil mengendalikan inflasinya dengan baik sehingga tidak mengalami inflasi berlebihan serta juga tidak mengalami deflasi yang berlebihan. 1,78 1,41 1,8 5,92 2,44 2020 2021 2022 2023 2024 31 Jika melihat dari tren pengendalian inflasinya, upaya penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Situbondo perlu fokus pada strategi yang sejalan dengan program nasional untuk mengurangi beban pengeluaran masyarakat, terutama bagi mereka yang berpenghasilan rendah. Salah satu caranya adalah dengan menjaga stabilitas harga melalui kebijakan pengendalian inflasi yang efektif. Selain dari sisi laju pertumbuhan ekonomi dan tingkat inflasi, Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) per kapita yang tinggi mencerminkan tingkat kesejahteraan ekonomi yang lebih baik di suatu daerah karena menunjukkan bahwa pendapatan rata-rata yang diperoleh masyarakat cukup untuk memenuhi kebutuhan dasar dan meningkatkan kualitas hidup mereka. PDRB per kapita yang tinggi menandakan tingkat produktivitas dan pendapatan masyarakat lebih besar, meskipun belum tentu merata (karena tidak mencerminkan ketimpangan). Di Kabupaten Situbondo, indikator PDRB per kapita juga menjadi salah satu fokus utama dalam pertimbangan kebijakan penanggulangan kemiskinan. Dari fokus tersebut kemudian melahirkan suatu upaya yang dapat dilakukan dengan mendorong pertumbuhan sektor-sektor ekonomi unggulan yang berpotensi tinggi, seperti pertanian, pariwisata, dan industri kecil-menengah, yang merupakan tulang punggung perekonomian daerah. Gambar 2. 12 PDRB per Kapita di Kabupaten Situbondo Tahun 2020- 2024 Sumber: BPS Kabupaten Situbondo, 2025 PDRB per Kapita di Kabupaten Situbondo dalam lima tahun terakhir memiliki tren yang meningkat. Ditahun 2020, PDRB per Kapita di Kabupaten Situbondo adalah sebesar Rp 20.041,85 yang kemudian disetiap tahun hingga tahun 2024 mengalami peningkatan menjadi sebesar Rp 27.101,63. Kenaikan ini mencerminkan bahwa ekonomi Kabupaten Situbondo berkembang dan masyarakatnya semakin mampu memenuhi kebutuhan pokok serta menikmati kualitas hidup yang lebih baik. Tren peningkatan ini juga menunjukkan bahwa upaya untuk memperkuat sektor-sektor ekonomi lokal seperti pertanian, pariwisata, dan industri kecil-menengah mungkin telah memberikan hasil yang signifikan, dengan meningkatkan pendapatan masyarakat dan mengurangi kemiskinan. 20.041,85 21.200,90 23.128,60 25.225,00 27.101,63 2 0 2 0 2 0 2 1 2 0 2 2 2 0 2 3 2 0 2 4 32 Gambar 2. 13 PDRB per Kapita di Kab/Kota Provinsi Jawa Timur Tahun 2024 Sumber: BPS Kabupaten Situbondo, 2025 Meskipun PDRB per Kapita Kabupaten Situbondo ditahun 2024 mengalami peningkatan, namun memiliki posisi yang cukup rendah dibandingkan dengan Kabupaten Probolinggo serta Kabupaten Jember yang menjadi kabupaten terdekat dari Kabupaten Situbondo. Perbedaan ini menunjukkan bahwa meskipun ekonomi Kabupaten Situbondo berkembang dan masyarakatnya mulai mampu memenuhi kebutuhan pokok serta menikmati kualitas hidup yang lebih baik, tingkat kesejahteraan ekonomi di daerah ini masih relatif lebih rendah dibandingkan dengan rata-rata provinsi. Hal ini dapat berdampak pada upaya penanggulangan kemiskinan, di mana diperlukan strategi lebih lanjut untuk mendorong peningkatan pendapatan secara lebih merata di seluruh sektor ekonomi lokal. 2.3.2 Evaluasi Bidang Produktivitas Manusia Indeks Pembangunan Manusia (IPM) adalah ringkasan komprehensif kualitas hidup yang merangkum tiga dimensi dasar: kesehatan, pendidikan, dan standar hidup layak. Dimensi kesehatan direpresentasikan oleh Umur Harapan Hidup saat lahir (UHH), dimensi pendidikan oleh Rata-rata Lama Sekolah (RLS) dan Harapan Lama Sekolah (HLS), sedangkan dimensi standar hidup layak oleh pengeluaran riil per kapita yang disesuaikan. Ketiganya dinormalisasi ke skala 0–1 lalu digabung dengan rata-rata geometrik, sehingga kelemahan pada satu dimensi tidak bisa ditutup oleh keunggulan dimensi lain. Secara kebijakan, konsekuensinya jelas: peningkatan IPM yang berkelanjutan hanya akan tercapai jika layanan kesehatan dasar, capaian pendidikan, dan daya beli rumah tangga sama- sama membaik. 8612,339187,711208,1715374,9818653,1920656,5822154,3122492,1824364,7424577,324881,7925548,5625944,8426543,0627047,0827101,6328738,7736270,5643059,4545222,2945675,1547779,1951246,6552076,8853898,9154649,67 87110,99100116,87101794,09102757,71108922,59113129,71 138423,17 168748,92188604,51201665,14 296887,11 772493,61 Kota Mojokerto Kota Blitar Kota Pasuruan Kota Probolinggo Kota Madiun Kabupaten Pacitan Kota Batu Kabupaten PamekasanKabupaten Trenggalek Kabupaten MagetanKabupaten Sampang Kabupaten Madiun Kabupaten Ngawi Kabupaten Bondowoso Kabupaten PonorogoKabupaten SitubondoKabupaten Bangkalan Kabupaten Nganjuk Kabupaten LumajangKabupaten Sumenep Kabupaten Probolinggo Kabupaten Blitar Kabupaten Tulungagung Kabupaten Lamongan Kabupaten Jombang Kabupaten KediriKabupaten Tuban Kota Malang Kabupaten Bojonegoro Kabupaten Jember Kabupaten Banyuwangi Kabupaten Mojokerto Kabupaten Malang Kota Kediri Kabupaten Gresik Kabupaten Pasuruan Kabupaten Sidoarjo Kota Surabaya 33 Gambar 2. 14 Perkembangan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Situbondo Tahun 2020 – 2024 Sumber: BPS Kabupaten Situbondo, 2025 Indeks Pembangunan Manusia (IPM) adalah ringkasan komprehensif kualitas hidup yang merangkum tiga dimensi dasar: kesehatan, pendidikan, dan standar hidup layak. Dimensi kesehatan direpresentasikan oleh Umur Harapan Hidup saat lahir (UHH), dimensi pendidikan oleh Rata-rata Lama Sekolah (RLS) dan Harapan Lama Sekolah (HLS), sedangkan dimensi standar hidup layak oleh pengeluaran riil per kapita yang disesuaikan. Ketiganya dinormalisasi ke skala 0–1 lalu digabung dengan rata-rata geometrik, sehingga kelemahan pada satu dimensi tidak bisa ditutup oleh keunggulan dimensi lain. Secara kebijakan, konsekuensinya dengan peningkatan IPM yang berkelanjutan hanya akan tercapai jika layanan kesehatan dasar, capaian pendidikan, dan daya beli rumah tangga sama- sama membaik. Gambar 2. 15 Perkembangan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Situbondo, Provinsi Jawa Timur dan Nasional Tahun 2020 - 2024 Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Situbondo, Provinsi Jawa Timur dan Pusat, 2025 67,38 67,78 68,25 69,16 71,22 2020 2021 2022 2023 2024 67,38 67,78 68,25 69,16 71,22 71,71 72,14 72,75 73,3 75,35 71,94 72,91 72,91 73,55 75,02 2020 2021 2022 2023 2024 Kabupaten Situbondo Provinsi Jawa Timur Nasional 34 Dibanding rerata Provinsi Jawa Timur dan nasional, Situbondo menunjukkan pola konvergensi yang menggembirakan. Selisih terhadap nasional menyempit dari 4,56 poin tahun 2020 menjadi 3,80 poin 2024, sementara gap terhadap Jawa Timur berkurang dari 4,33 menjadi 4,13 poin pada periode yang sama. Artinya, percepatan 2024 bukan hanya menaikkan level absolut, tetapi juga memperbaiki posisi relatif terutama mendekati rerata nasional. Untuk memperkecil jarak dengan Jawa Timur, kebijakan RAT perlu menaruh bobot lebih besar pada pengungkit yang historisnya paling responsif di kabupaten: peningkatan RLS melalui program kejar paket dan sistem peringatan dini putus sekolah, serta penguatan daya beli lewat penciptaan dan penempatan kerja berkualitas pada sektor-sektor bernilai tambah lokal. Gambar 2. 16 Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Berdasarkan Kabupaten/ Kota di Provinsi Jawa Timur Tahun 2023 Sumber : Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Timur, 2024 Pada peta kabupaten/kota se-Jawa Timur, Situbondo 71,22 berada di kelompok menengah masih di bawah rerata provinsi 75,35, jauh di bawah kota-kota besar seperti Surabaya yang berada di kisaran sangat tinggi, namun lebih baik daripada beberapa kabupaten dengan IPM terendah seperti Sampang sekitar 65,7. Pola ini menegaskan tantangan struktural wilayah non-kota khususnya pada pendidikan dan standar hidup sekaligus peluang pembelajaran sejawat. RAT dapat memanfaatkan benchmarking ke kabupaten yang berhasil menaikkan RLS melalui paket kesetaraan dan pengurangan APS, serta replikasi model “UMKM naik kelas” dari daerah tetangga yang sukses mengintegrasikan pendampingan bisnis, pembiayaan, dan akses pasar digital. sebagai indikator outcome lintas-sektor, tetapkan target 2025 sekitar 71,6–71,8, dan kaitkan secara eksplisit ke indikator antara UHH (+0,20 tahun), RLS (+0,10 tahun), HLS (+0,10 tahun), dan pertumbuhan pengeluaran riil per kapita yang melampaui inflasi. Turunkan ke rencana kerja OPD kesehatan, pendidikan, ketenagakerjaan, koperasi/UMKM, dan sosial, dengan fokus geospasial pada desa kantong 66,7267,3369,7870,3170,8570,8570,9371,22 71,22 71,4972,3172,3672,4772,7573,4473,5373,773,9174,374,8175,1375,1875,24 75,35 75,6775,976,6976,7777,7978,978,9379,6981,4481,7681,8882,6784,5184,6884,69 Kab. Sampang Kab. BangkalanKab. SumenepKab. Lumajang Kab. PamekasanKab. Probolinggo Kab. Jember Kab. Bondowoso Kab. Situbondo Kab. Pacitan Kab. Tuban Kab. Pasuruan Kab. TrenggalekKab. Bojonegoro Kab. Blitar Kab. Malang Kab. Ponorogo Kab. Ngawi Kab. Banyuwangi Kab. Madiun Kab. Tulungagung Kab. Kediri Kab. Nganjuk Prov. Jawa Timur Kab. Jombang Kab. LamonganKab. Mojokerto Kab. Magetan Kota Probolinggo Kota Pasuruan Kab. Gresik Kota BatuKota Blitar Kota Mojokerto Kota Kediri Kab. SidoarjoKota MadiunKota Malang Kota Surabaya Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten/Kota Jawa Timur Tahun 2024 35 kemiskinan dan putus sekolah. Dengan tata kelola berbasis hasil dan pemantauan triwulanan, Situbondo tidak hanya menjaga capaian positif IPM, tetapi juga mempercepat konvergensi menuju rerata provinsi dan nasional. 2.3.3 Evaluasi Bidang Ketenagakerjaan Seberapa efektif pasar kerja Situbondo menyerap penduduk usia kerja serta kualitas pekerjaan yang tersedia. Dua indikator utama yang digunakan adalah Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) proporsi penganggur yang aktif mencari dan siap bekerja terhadap angkatan kerja dan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) proporsi penduduk usia 15 tahun ke atas yang masuk angkatan kerja (bekerja + penganggur) terhadap total penduduk usia kerja. Kedua indikator ini dibaca bersama indikator pendukung mutu kerja seperti tingkat pekerjaan formal dan informal, upah relatif, komposisi sektor pertanian, manufaktur, jasa, serta struktur pengangguran menurut umur khususnya 15–24 tahun yang menentukan transisi sekolah–kerja. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) mengukur proporsi penganggur terbuka yaitu penduduk usia kerja yang tidak bekerja, sedang aktif mencari kerja, dan siap mulai bekerja dibandingkan angkatan kerja (bekerja + penganggur). TPT berbeda dari kemiskinan tidak menilai kemampuan konsumsi/pendapatan rumah tangga, melainkan keterserapan tenaga kerja dan efisiensi pasar kerja. Sebelum itu berikut disajikan sebarang pengangguran menurut kelompok umur di Kabupaten Situbondo: Gambar 2. 17 Persentase Pengangguran Menurut Kelompok Umur di Kabupaten Situbondo Tahun 2024 Sumber : Bapperida Kabupaten Situbondo, 2024 Berangkat dari struktur pengangguran menurut umur, pasar kerja Situbondo 2024 didominasi penganggur muda: kelompok 20–24 tahun menyumbang 37,4% dari total penganggur, disusul 15–19 tahun sebesar 23,07%. Artinya, hampir enam dari sepuluh penganggur 60,5% berada pada rentang usia transisi sekolah–kerja. Porsi berikutnya beralih ke 30–34 23,07 37,4 5,88 9,81 9,57 6,46 5,83 1,98 Persentase Pengangguran Menurut Kelompok Umur Umur 15-19 Tahun Umur 20-24 Tahun Umur 25-29 Tahun Umur 30-34 Tahun Umur 35-39 Tahun Umur 40-44 Tahun Umur 45-49 Tahun Umur 50-54 Tahun 36 tahun 9,81% dan 35–39 tahun 9,57%, sementara usia 25–29 tahun 5,88%, 40–44 tahun 6,46%, 45–49 tahun 5,83%, dan 50–54 tahun 1,98% relatif kecil. Hasil ini mengisyaratkan bahwa hambatan utama terletak pada first- job placement dan mismatch keterampilan awal karier bukan pada pekerja berpengalaman sehingga intervensi yang paling relevan adalah penguatan school-to-work transition (magang terstruktur, apprenticeship, bursa kerja kampus/SMK, layanan konseling karier, dan pelatihan berbasis permintaan industri lokal). Berikut ini merupakan grafik persentase TPT masing-masing Kabupaten/ Kota di Provinsi Jawa Timur: Gambar 2. 18 Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten/ Kota di Provinsi Jawa Timur Tahun 2024 Sumber : Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Timur, 2025 Dari sisi tingkat pengangguran terbuka (TPT) antar daerah di Jawa Timur tahun 2024, Situbondo berada pada kelompok rendah dengan TPT 3,15%, lebih baik daripada rata-rata provinsi 4,19% dan jauh di bawah kabupaten/kota dengan TPT tertinggi berkisar >6%. Rentang provinsi sendiri dari 1,56% di titik terendah hingga 6,49% di tertinggi sehingga posisi Situbondo menegaskan pasar kerja yang relatif terserap dibanding banyak daerah lain. TPT rendah mengartikan tidak otomatis berarti pasar kerja berkualitas bisa juga beriringan dengan serapan sektor informal/pertanian atau TPAK yang belum optimal, karena itu temuan TPT ini perlu dibaca berpasangan dengan indikator TPAK dan mutu pekerjaan. Namun, meskipun Kabupaten Situbondo memiliki tingkat pengangguran terbuka yang lebih rendah dibandingkan dengan rata-rata provinsi, masih terdapat tantangan yang perlu dihadapi. Salah satunya adalah meningkatkan kualitas dan relevansi pendidikan serta pelatihan tenaga kerja agar sesuai dengan kebutuhan pasar kerja. Selain itu, perlu juga dilakukan upaya dalam memperkuat kemitraan antara pemerintah, sektor swasta, dan lembaga pendidikan untuk menciptakan program- program pelatihan dan pengembangan keterampilan yang berkelanjutan. Dengan demikian, diharapkan Kabupaten Situbondo dapat terus 1,561,641,692,42,53 3,15 3,233,283,283,633,633,753,763,873,873,93,914,034,124,19 4,19 4,284,34,344,344,424,444,634,774,915,025,15,115,135,356,16,456,49 Kab. Pacitan Kab. Pamekasan Kab. Sumenep Kab. Ngawi Kab. Sampang Kab. Probolinggo Kab. Situbondo Kab. Jember Kab. LumajangKab. Magetan Kab. Bondowoso Kota Batu Kab. Jombang Kota MojokertoKab. Mojokerto Kab. Nganjuk Kab.Trenggalek Kota Kediri Kab. BanyuwangiKab. Tulungagung Kab. Ponorogo Prov. Jawa Timur Kab. Tuban Kota Madiun Kab. Lamongan Kab. Madiun Kab. BojonegoroKota Probolinggo Kota Pasuruan Kab. Blitar Kota SurabayaKab. Pasuruan Kab. KediriKota Blitar Kab. Malang Kab. Bangkalan Kota Malang Kab. Gresik Kab. Sidoarjo Tingkat Pengangguran Terbuka Kab/Kota di Jawa Timur 37 mengoptimalkan potensi ekonominya dan mengurangi tingkat pengangguran terbuka secara berkelanjutan. Gambar 2. 19 Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Kabupaten Situbondo, Provinsi Jawa Timur dan Nasional Tahun 2020 - 2024 Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Situbondo, Provinsi Jawa Timur dan Pusat, 2025 Secara hasil TPT tahun 2020–2024, TPT Situbondo turun konsisten dari 3,85% ditahun 2020, 3,68% ditahun 2021, 3,38% ditahun 2022, 3,27% ditahun 2023, dan 3,15% ditahun 2024, menunjukkan perbaikan yang stabil bahkan saat provinsi dan nasional juga menurun. Sepanjang periode yang sama, Jawa Timur turun dari 5,84% ke 4,19% dan nasional dari 7,07% ke 4,91%. Dengan demikian, gap Situbondo terhadap provinsi melebar positif lebih baik menjadi 1,04 pada 2024, dan selisih terhadap nasional mencapai 1,76. Pola ini mengindikasikan resilience pasar kerja lokal dan keberhasilan kebijakan penyerapan tenaga kerja, tetapi tetap menyisakan pekerjaan rumah pada kantong pengangguran muda yang mendominasi struktur penganggur. Selain Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT), salah satu indikator yang menggambarkan kondisi ketenagakerjaan adalah Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK). Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) adalah indikator penting yang menggambarkan proporsi penduduk usia kerja yang aktif terlibat dalam pasar tenaga kerja, baik yang sedang bekerja maupun yang sedang mencari pekerjaan. TPAK memberikan gambaran mengenai tingkat keterlibatan penduduk dalam aktivitas ekonomi dalam dinamika pasar tenaga kerja di suatu daerah. Apabila melihat perkembangan tingkat paritisipasi angkatan kerja Kabupaten Situbondo pada 5 tahun terakhir menujukkan hasil yang flkuktuatif namun memiliki kecenderungan meningkat. Berikut ini disajikan data secara lebih jelas untuk mengetahui perkembangan TPAK Kabupaten Situbondo pada tahun 2020 - 2024. 3,85 3,68 3,38 3,27 3,15 5,84 5,74 5,49 4,88 4,19 7,07 6,49 5,86 5,32 4,91 2020 2021 2022 2023 2024 Kab. Situbondo Prov. Jatim Nasional 38 Gambar 2. 20 Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Kabupaten Situbondo Tahun 2020 - 2024 Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Situbondo, 2025 Capaian TPAK Kabupaten Situbondo. Pada 2024, TPAK Situbondo mencapai 76,66 level tertinggi lima tahun terakhir setelah fase melemah di 2021 71,63 dan konsolidasi di 2022 72,15. Lonjakan dua tahun terakhir 2023 dan 2024 kenaikan sebesar 4,51 poin menandakan ekspansi pasokan tenaga kerja yang sehat: semakin banyak penduduk usia 15+ yang masuk angkatan kerja dan sinyal permintaan tenaga kerja lokal yang membaik. Kombinasi tren TPAK yang naik dengan TPT yang turun memberi indikasi bahwa peningkatan partisipasi tidak berakhir pada penumpukan penganggur, melainkan diikuti penyerapan. Namun, karena struktur pekerja masih didominasi pendidikan dasar–menengah, akselerasi partisipasi perlu dikawal dengan upskilling cepat dan kanalisasi ke pekerjaan lebih produktif agar kenaikan TPAK berkonversi pada produktivitas dan standar hidup, bukan sekadar memperbanyak jam kerja informal. 73,17 71,63 72,15 75,28 76,66 2020 2021 2022 2023 2024 Tingkat Partisipaasi Angkatan Kerja 39 Gambar 2. 21 Persentase Penduduk Umur 15 Tahun Keatas yang Bekerja Menurut Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan di Kabupaten Situbondo Tahun 2024 Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Situbondo, 2025 Struktur tenaga kerja yang bekerja masih didominasi pendidikan dasar: hasil penggabungan komposisi laki-laki dan perempuan menunjukkan 32,35% pekerja berpendidikan belum/tidak tamat SD, 26,86% SD/sederajat, 14,09% SMP, 19,64% SMA, dan hanya 7,06% Perguruan Tinggi. Artinya, akselerasi TPAK banyak ditopang oleh kelompok berpendidikan rendah–menengah, yang produktivitasnya sangat bergantung pada ketersediaan pekerjaan layak, pelatihan singkat yang spesifik kebutuhan industri lokal, dan akses mobilitas kerja. Agar lonjakan TPAK bermakna bagi pertumbuhan dan kesejahteraan, RAT perlu mengikat peningkatan partisipasi dengan kualitas penyerapan: perluasan pelatihan berbasis permintaan (micro-credential untuk operator mesin, quality control, logistik, pemasaran digital), job-matching dan job-placement terukur, sertifikasi kompetensi, serta layanan career center yang memudahkan transisi sekolah-kerja dan re-entry pekerja yang sempat di luar angkatan kerja. Perempuan + Laki-Laki Perempuan Laki-Laki 32,35 38,52 26,14 26,86 28,3 25,4 14,09 13,73 14,53 19,64 11,59 27,68 7,06 7,86 6,25 Belum/Tidak Tamat SD SD/Sederajat SMP/Sederajat SMA/Sederajat Perguruan Tinggi 40 Gambar 2. 22 Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Kabupaten/ Kota di Provinsi Jawa Timur Tahun 2024 Sumber : Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Timur, 2024 Perbandingan dengan kabupaten/kota di Jawa Timur. Secara relatif, posisi Situbondo berada di kuartil atas se-Jatim senilai 76,66 lebih tinggi sekitar tiga poin dari rerata provinsi sebesar 73,6. Artinya, Situbondo unggul pada sisi aktivasi angkatan kerja dibanding banyak daerah lain, dan dikombinasikan dengan TPT yang rendah menggambarkan pasar kerja yang relatif sehat. Tantangan ke depan adalah menjaga keunggulan ini tetap berkualitas: dorong pergeseran partisipasi ke sektor bernilai tambah seperti agro-processing, perikanan hilir, pariwisata, jasa modern. Memperluas kemitraan BLK/SMK–industri dengan target penempatan terukur, dan pantau indikator mutu kerja dengan formalitas, setengah penganggur, jam kerja <35 jam, dan median upah. Dengan begitu, kelebihan TPAK Situbondo tidak rapuh oleh dominasi pekerjaan informal, tetapi menjadi keunggulan kompetitif yang berkelanjutan. 67,5267,5568,3769,7970,4470,4870,4970,670,7470,8671,3171,6171,8872,3472,3672,6872,7272,973,18 73,45 73,5373,6273,7673,8673,9474,5574,875,175,3175,3675,5775,73 76,66 77,0478,1678,7579,1380,08 86,62 Kota Malang Kota Probolinggo Kab. SidoarjoKab. Nganjuk Kota Blitar Kab. Bangkalan Kota Surabaya Kota Madiun Kota Kediri Kab. Lumajang Kab. KediriKab. Gresik Kab. Jombang Kab. Madiun Kab. Blitar Kota Mojokerto Kota Pasuruan Kab. Malang Kab. ProbolinggoProv. Jawa Timur Kota Batu Kab. Sampang Kab. Jember Kab. Bojonegoro Kab. Mojokerto Kab. Tuban Kab. Lamongan Kab. Bondowoso Kab. Pasuruan Kab. BanyuwangiKab. Tulungagung Kab. Ngawi Kab. Situbondo Kab. MagetanKab. SumenepKab. Ponorogo Kab. PamekasanKab. Trenggalek Kab. Pacitan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Kab/Kota Provinsi Jawa Timur 41 Gambar 3. 1 Visi dan Misi Presiden Republik Indonesia Periode 2025- 2029 Sumber : RPJMN, 2025 Asta Cita tersebut memuat 17 program prioritas Presiden yang mencakup rencana pembangunan di berbagai sektor serta langkah-langkah berupa Program Hasil Terbaik Cepat/Quick Wins. Keseluruhan upaya tersebut diformulasikan untuk menjawab permasalahan serta tantangan utama secara cepat, tepat, dan terukur guna menciptakan struktur yang kokoh dalam menunjang pelaksanaan berbagai program pembangunan nasional. 42 Gambar 3. 2 Program Prioritas Presiden Republik Indonesia Periode 2025-2029 Sumber: RPJMN, 2025 43 Gambar 3. 3 Kerangka Pikir RPJMN Periode 2025-2029 Sumber: RPJMN, 2025 RPJMN Tahun 2025–2029 dilengkapi dengan sasaran pembangunan yang berfokus pada: • penurunan kemiskinan, • peningkatan kualitas sumber daya manusia • pertumbuhan ekonomi tinggi berkelanjutan, serta • diperkuat dengan sasaran pada aspek politik luar negeri dan lingkungan. Pencapaian sasaran pembangunan nasional tahun 2025–2029 merupakan manifestasi dari penguatan transformasi menuju Indonesia Emas 2045. 3.1.2 Strategi Penurunan Tingkat Kemiskinan Pemerintah berkomitmen untuk memberantas kemiskinan yang mencakup berbagai dimensi, tidak hanya terkait keterbatasan ekonomi tetapi juga kesenjangan sosial, marginalisasi kelompok rentan, maupun keterbatasan akses terhadap layanan dasar. Secara visual kerangka pikir penurunan tingkat kemiskinan ditampilkan sebagai berikut. 44 Gambar 3. 4 Kerangka Pikir Penurunan Tingkat Kemiskinan Sumber: RPJMN, 2025 Untuk mencapai penurunan kemiskinan yang signifikan, pemerintah menetapkan empat strategi sebagai berikut. Gambar 3. 5 Empat Strategi Pemerintah dalam Penurunan Kemiskinan Sumber: RPJMN, 2025 Strategi penurunan kemiskinan tersebut dilakukan dengan pendekatan lintas sektor lintas Prioritas Nasional. Hal ini membutuhkan empat prasyarat sebagai berikut. 45 Gambar 3. 6 Empat Prasyarat Penurunan Kemiskinan Sumber: RPJMN, 2025 3.2 STRATEGI & KEBIJAKAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN PROVINSI Berdasarkan pertimbangan tersebut, ditetapkan Visi dan Misi Pembangunan RPJMD Provinsi Jawa Timur Tahun 2025–2029 yang dirancang untuk memastikan pembangunan yang berkelanjutan demi masyarakat Jawa Timur lebih Sejahtera, yaitu: “BERSAMA JAWA TIMUR MAJU YANG ADIL, MAKMUR, UNGGUL, DAN BERKELANJUTAN MENUJU INDONESIA EMAS 2045” Selanjutnya, Visi ini dicapai melalui Misi Pembangunan RPJMD Provinsi Jawa Timur Tahun 2025-2029 yang dituangkan kedalam 9 (Sembilan) Misi yang disebut Nawa Bhakti Satya, yaitu 1) Jatim Sejahtera, Mempercepat Pengentasan Kemiskinan dan Pengurangan Ketimpangan melalui Perlindungan Sosial yang Adaptif, Pemberdayaan Masyarakat dan Kemandirian Pedesaan dengan Pendekatan Lintas sektoral-Spasial Berbasis Data Terpadu. 2) Jatim Kerja, Memperluas Lapangan Kerja yang Berkualitas melalui Peningkatan Kewirausahaan, Iklim Investasi dan Stabilitas Ekonomi. 3) Jatim Akses, Memperkuat konektivitas antar wilayah dan intra aglomerasi dengan meningkatkan pembangunan infrastruktur transportasi yang berkualitas, modern, terpadu, dan berkeadilan. 4) Jatim Cerdas, Memperkuat kualitas sumber daya manusia melalui peningkatan pelayanan dan akses Pendidikan untuk 46 semua (Education for all) yang berkualitas, merata, dan berkeadilan. 5) Jatim Sehat, Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat melalui pelayanan kesehatan untuk semua (health for all) yang berkualitas, merata, mudah diakses dan berkeadilan, serta sinergis dengan perwujudan Universal Health Coverage (UHC). 6) Jatim Berkah Amanah, Memperkuat Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih, Efektif, Berdaya Guna dan Partisipatif. 7) Jatim Agro, Meningkatkan Kesejahteraan Petani, Peternak dan Nelayan melalui Peningkatan Produktivitas dan Nilai Tambah Ekonomi Pertanian untuk Mendukung Kedaulatan Pangan Nasional. 8) Jatim Harmoni, Menjaga Terwujudnya Masyarakat yang Harmonis dan Inklusif melalui Pengembangan Nilainilai Kesalehan Sosial, Berjiwa Pancasila, Pengarusutamaan Gender, serta Memajukan Seni, Budaya dan Prestasi Olahraga. 9) Jatim Lestari, Menjaga Kelestarian Lingkungan Hidup melalui Peningkatan Kualitas Lingkungan, dan Ketahanan Iklim dalam mewujudkan Pembangunan Berkelanjutan Dalam upaya mewujudkan kesejahteraan masyarakat Jawa Timur, Pemerintah Provinsi Jawa Timur berkomitmen untuk memberantas kemiskinan yang mencakup berbagai dimensi, tidak hanya terkait keterbatasan ekonomi tetapi juga kesenjangan sosial, marginalisasi kelompok rentan, maupun keterbatasan akses terhadap layanan infrastruktur dasar. Pada periode 2025-2029, ditetapkan dua target utama dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat, pertama, menurunkan tingkat kemiskinan di Jawa Timur sebagai langkah strategis untuk memastikan bahwa lebih banyak penduduk dapat memenuhi kebutuhan hidup layak sekaligus memperoleh perlindungan sosial yang adaptif untuk menjamin keberlangsungan hidup masyarakat dalam menghadapi berbagai risiko dan krisis. Kedua, menurunkan kesenjangan antar kelompok pendapatan untuk menuju kesetaraan dalam pembangunan yang inklusif. Fokus diarahkan pada penduduk paling miskin, kelompok rentan yang menghadapi hambatan tertentu termasuk penyandang disabilitas, dan lanjut usia serta penduduk miskin dan rentan, perempuan dan penyandang disabilitas yang terpinggirkan dan tinggal di wilayah-wilayah kantong kemiskinan, tertinggal, terdepan, dan terluar sampai dapat tergraduasi dari kemiskinan. Dalam rangka mengawal keberhasilan Misi Jatim Sejahtera, dirumuskan Tujuan dan sasaran beserta indikator pencapaiannya pada Tahun 2025 - 2029 sebagai berikut. 47 Gambar 3. 7 Tujuan dan Indikator Misi Jatim Sejahtera Sumber: RPJMD Provinsi Jawa Timur, 2025 Dalam upaya mempercepat pengentasan kemiskinan di Jawa Timur, khususnya di pedesaan, diterapkan pendekatan lintas sektoral dan spasial secara terpadu, melalui strategi Pemenuhan Perlindungan Sosial dengan Fokus Pembangunan melalui Pemenuhan sistem perlindungan sosial, pemenuhan rumah layak huni yang terintegrasi dan berbasis satu data serta peningkatan daya saing dan produktivitas ekonomi perdesaan. Strategi ini mencakup penguatan peran perempuan dalam program pemberdayaan serta pemberian prioritas kepada kelompok rentan, seperti penyandang disabilitas dan lanjut usia, melalui skema bantuan dan perlindungan sosial berbasis data terpadu. Kebijakan ini dirancang untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dengan mengurangi tingkat kemiskinan dan ketimpangan secara sistematis dan berkelanjutan. Untuk mewujudkannya, strategi utama yang diterapkan berfokus pada pemenuhan perlindungan sosial melalui penguatan sistem perlindungan yang komprehensif, penyediaan rumah layak huni yang terintegrasi, serta pengembangan ekonomi produktif berbasis potensi lokal yang berorientasi pada keberlanjutan usaha. Dalam mendukung implementasi strategi ini, arah kebijakan yang diambil mencakup penguatan sistem perlindungan sosial berbasis data terpadu, penyediaan hunian layak yang terintegrasi dengan layanan sosial, serta peningkatan akses dan kapasitas eko nomi bagi masyarakat miskin. Selain itu, kebijakan ini diarahkan untuk memperkuat sinergi antar sektor dalam pemberdayaan kelompok rentan, memastikan akses yang lebih luas terhadap sumber daya ekonomi, serta mendorong inovasi dalam pengelolaan program penanggulangan kemiskinan guna mencapai kesejahteraan yang inklusif dan berkelanjutan. Strategi ini ditetapkan dengan mempertimbangkan pula arah kebijakan dan fokus pembangunan pada Transformasi Sosial di tahapan pertama (2025-2029). 48 Gambar 3. 8 Arah Kebijakan dan Fokus Pembangunan pada Transformasi Sosial Sumber: RPJMD Provinsi Jawa Timur, 2025 3.3 STRATEGI & KEBIJAKAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN DAERAH Berdasarkan pada permasalahan pembangunan, serta isu strategis, dengan berpegang pada Visi RPJPD Kabupaten Situbondo tahun 2025- 2045, maka disusun sebuah cita-cita pembangunan masyarakat Situbondo dimasa depan. Cita-cita tersebut merupakan gambaran terwujudnya masyarakat masa depan yang sejahtera, maju, adil, makmur, dalam sebuah tatanan masyarakat yang demokrastis, agamis, dan memiliki tingkat estetika yang tinggi serta berkelanjutan. Visi dan misi yang dirumuskan dalam dokumen ini merupakan dasar dari penetapan strategi, arah kebijakan dan program pembangunan yang akan dilaksanakan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun ke depan. Berdasarkan pada uraian di atas, 49 maka cita-cita pembangunan pasangan Bupati dan Wakil Bupati menjadi rumusan Visi RPJMD Kabupaten Situbondo Tahun 2025-2029 adalah Situbondo Naik Kelas (Kebersamaan, Adil, dan Sejahtera). Berdasarkan pada penjabaran Visi ke dalam pokok-pokok Visi di atas, diketahui bahwa setiap diksi dalam visi memuat semangat dan makna yang kuat dan mendalam. Keterkaitan antara Visi dengan Misi secara substansial meliputi dimensi yang sangat luas, dimana sebuah misi dapat mendukung ke banyak pokok visi, dan antara pokok visi satu dengan pokok visi lain masih memiliki hierarki tertentu dimana tujuan akhirnya adalah kesejahteraan masyarakat Situbondo. Merujuk pada hasil penjabaran pokok-pokok visi di atas, maka dihasilkan lima misi Pembangunan Kabupaten Situbondo selama tahun 2025-2029 sebagai berikut. A. Misi 1 : Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berdayasaing; B. Misi 2 : Mewujudkan Pertumbuhan Ekonomi Inklusif, Penguatan Usaha Mikro, Perluasan Lapangan Kerja dan Meningkatkan Ketahanan Pangan Daerah; C. Misi 3 : Mewujudkan Infrastruktur Berkelanjutan yang Adil sebagai Pendorong Percepatan Pembangunan Potensi Strategis dan Kewilayahan; D. Misi 4 : Mewujudkan Tatakelola Pemerintahan yang Bersih, Kolaboratif dan Inovatif; E. Misi 5 : Mewujudkan Pemerataan Kesejahteraan Sosial, Ketentraman Masyarakat, Perlindungan Perempuan, Anak dan Disabilitas. Pada Misi dua, diarahkan untuk melakukan percepatan dan pemulihan pertumbuhan ekonomi yang berdampak dapat menanggulangi kemiskinan. Upaya ini dilakukan melalui kebijakan simultan penguatan sektor strategis dan pengembangan sektor ekonomi rakyat yaitu Usaha Mikro, Koperasi dan Pertanian serta Perikanan. Sektor strategis meliputi sektor pertanian yang diarahkan untuk pemanfatan teknologi tepat guna dalam meningkatkan produksi sub sektor perikanan, peternakan dan hortikultura serta didorong dapat mendukung ketahanan pangan daerah (food security). Sektor strategis lainnya meliputi sektor industri dan perdagangan serta UMKM yang secara fundamental akan terus tumbuh dan memiliki daya ungkit (Leverage) besar terhadap pertumbuhan ekonomi. Ketahanan pangan juga merupakan salah satu pilar penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi. Karena itu, investasi di sektor pangan menjadi elemen penting dan strategis apalagi saat ini pemerintah menempatkan pangan sebagai salah satu fokus pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto. Pangan menyangkut hajat hidup dan kebutuhan mendasar bagi setiap orang. Aktifitas di sektor pangan berkontribusi penting dalam pertumbuhan ekonomi, investasi di sektor pangan tidak hanya meningkatkan produktivitas pertanian, tetapi juga memperkuat rantai pasok, menciptakan lapangan kerja, dan mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif. Berdasarkan logika tersebut, maka Misi dua dijabarkan dalam 1 (satu) tujuan dan 6 (enam) sasaran sebagaimana disajikan dalam gambar di bawah ini. 50 Strategi pembangunan dirumuskan berdasarkan Tujuan dan Sasaran RPJMD, yaitu cara/pendekatan/kebijakan/tahapan yang dirasa paling tepat untuk dilakukan agar implementasi program dan kegiatan dapat sesuai dan menjamin tercapainya Tujuan dan Sasaran RPJMD. Rumusan Strategi berdasarkan Tujuan dan Sasaran disajikan secara detail :

1.Pemenuhan daya dukung bagi berkembangnya sektor strategis guna mendorong percepatan peningkatan produksi secara berkelanjutan
2.Dukungan Manajemen dan pemasaran produk unggulan (Channelling) Usaha Mikro dengan pihak strategis agar usahanya dapat berkelanjutan
3.Perluasan jangkauan pembinaan wirausaha baru bagi pemuda, kelompok perempuan dan disabilitas
4.Koordinasi dengan pihak user yang difokuskan untuk Matching Skills kompetensi Angakatan Kerja dengan kebutuhan Perusahaan untuk meningkatkan daya tampung lapangan kerja
5.Pola intervensi program sosial (PPKS) berbasis spasial (titik Lokasi) sesuai dengan prioritas daerah selama periode RPJMD
6.Integrasi program (Cross Cutting) lintas Perangkat Daerah yang sitematis dan terencana dalam percepatan penurunan PPKS khususnya kemiskinan
7.Pelibatan pihak strategis (Hexahelic) untuk secara bersama mempercepat penurunan PPKS secara bertahap
8.Penguatan monitoring kebutuhan supply dan demand bahan pangan secara real time guna memastikan sisi penyimpanan (Stock), distribusi dan kualitasnya telah memehuni standar
9.Implementasi kebijakan ekonomi yang memiliki dampak nyata bagi peningkatan pendapatan masyarakat khususnya kelompok menengah ke bawah.
10.Menjamin kelancaran distribusi barangbarang kebutuhan pokok masyarakat untuk menghindari peningkatan harga. 3.3.1 Telaah RPKD Kabupaten Situbondo Tahun 2025–2029 Analisis Akar Masalah (Determinan) Kemiskinan Mencermati sistem sederhana yang telah dibuat, pengembangan selanjutnya dari sistem dinamis ialah menampilkan sistem kompleks. Fungsinya untuk menampilkan unsur-unsur (variabel) yang menyusun sistem sederhana dalam satu kesatuan yang kompleks. Sistem kompleks ini kemudian menjelaskan secara detail relasi dan kebertautan masing-masing unsur penyusun. Penjelasan ini biasanya terkait dengan mekanisme dan derajat relasi yang ditentukan pada saat pembuatan sistem tersebut. Untuk lebih ringkasnya, relasi yang menghubungkan setiap unsur menunjukkan kekuatan sistem itu sendiri. Berikut sistem kompleks yang telah dibuat dan siap untuk di simulasikan. 51 Gambar 3. 9 Causal Loop Diagram Kemiskinan Kabupaten Situbondo Sumber: Data Diolah Tim Perumus, 2024 Merujuk pada gambaran umum dan profil kemiskinan yang ada pada BAB II dan Bab III, dapat dipetakan beberapa sub sistem pertama menguraikan sub sistem mengurangi beban yang terdiri dari penduduk rentan meningkat maka peningkatan bantuan jaminan sosial, bantuan sosial, air bersih dam rumah tidak layak huni. Ketika meningkatkan bantuan jaminan sosial, bantuan sosial, air bersih dam rumah tidak layak huni, beban pengeluaran semakin menurun tetapi meningkatkan demotivasi. Demotivasi artinya yaitu perilaku masyarakat untuk memiskinkan dirinya sendiri untuk menerima bantuan termasuk kemiskinan juga menjadi semakin meningkat. Sub sistem kedua yaitu ketenagakerjaan, pada dasarnya penyebab salah satu kemiskinan yaitu pengangguran. Sub sistem kedua menerjemahkan hubungan kemiskinan dengan ketenagakerjaan. Peningkatan kesempatan kerja kemudian dapat membantu mengurangi tingkat pengangguran terbuka di Kabupaten situbondo. Pengurangan pengangguran terbuka ini berarti lebih banyak orang yang memiliki pekerjaan dan akses pada penghasilan yang stabil. Sehingga dapat Kemiskinan Pendapatan Lapangan Kerja tingkat pendidikan Pernikahan Dini Investasi Bantuan Modal Pemberdayaan Pertanian Jaminan Kesehatan Rumah tidak Layak Huni Air Bersih Putus Sekolah Kesempatan Kerja Penduduk rentan Pengangguran Potensi Pertanian Potensi Perikanan Potensi Peternakan Pemberdayaan Perikanan Pemberdayaan Peternakan Hasil Produksi sektoral Penjualan Hasil Produksi beban Pengeluaran - - Bantuan Sosial jaminan Pendidikan - - - + - + + + - - + - - -- - + + + + + + + + + + + + + + - Pemberdayaan UMKM + + + Demotivasi + 52 mengurangi tekanan pada sistem kesejahteraan sosial dan memperkuat pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan. Kesempatan kerja yang baik di Kabupaten Situbondo tentunya perlu didukung dengan investasi yang tepat karena dapat menciptakan lapangan kerja baru, meningkatkan produktivitas dan menunbuhkan sektor-sektor ekonomi masyarakat. Investasi kususnya di bidang pertanian, peternakan dan perikanan kelautan Sub sistem ketiga yaitu terdiri atas hubungan kemiskinan dengan pemberdayaan, artinya semakin meningkat kemiskinan pemerintah akan melakukan pemberdayaan masyarakat melalui pelatihan pelatihan untuk produksi pertanian, industri mikro, kecil dan menengah, dan perdagangan. Meningkatnya produksi unggulan meningkatkan pendapatan sehingga menurunkan angka kemiskinan. sub sistem kedelapan yaitu investasi daerah yang merupakan variabel konstan. Investasi daerah dapat meningkatkan total produksi karena menambahkan modal terhadap perputaran produksi termasuk juga berpengaruh hubungan dengan meningkatkan kebutuhan lapangan kerja. Pemberdayaan ekonomi masyarakat miskin merupakan proses dalam upaya untuk meningkatkan harkat dan martabat lapisan masyarakat, yang berarti meningkatkan kemampuan dan kemandirian masyarakat. Dengan semakin banyaknya pemberdayaan ekonomi masyarakat miskin yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Situbondo, maka akan memacu masyarakat miskin untuk berusaha/ menjalankan kegiatan usaha dibidang Pertanian, UMKM, , mengingat ketiga usaha tersebut merupakan jenis usaha yang secara umum dapat diakses oleh masyarakat miskin, dan sekaligus menjadi potensi usaha yang terdapat di Kabupaten Situbondo. Berbekal dari kemampuan dan kemauan masyarakat miskin dalam menjalankan kegiatan ekonomi yang diperoleh dari kegiatan pemberdayaan, maka secara langsung akan memberikan pengaruh terhadap berkembangnya usaha yang dijalankan oleh masyarakat tersebut, yang ditandai dengan meningkatnya omzet usaha. Selain itu, berkembangnya usaha pertanian juga dapat mendukung meningkatnya ketersediaan pangan di Kabupaten Situbondo. Setelah dibangun suatu sistem (causal loop diagram) maka dilakukan uji simulasi. dengan Model yang disusun menggunakan kerangka konseptual yang sama dengan model pada tahapan kedua, namun menggunakan bahasa yang berbeda. CLD yang dihasilkan pada langkah ini selanjutnya dikonversi ke model simulasi agar dapat dipahami secara lebih cepat untuk tujuan pengembangan model itu sendiri. Tahap simulasi ini dapat dilanjutkan pada tahap validasi model (model testing). Ada dua langkah dalam melakukan validasi, yaitu validasi terstruktur dan validasi kinerja. Validasi struktur digunakan untuk memvalidasi CLD yang dibuat, sedangkan validasi kinerja digunakan untuk validasi stok aliran atau model simulasi yang telah dibuat. 53 Gambar 3. 10 Model Simulasi SFD Kemiskinan Kabupaten Situbondo Sumber : Data Diolah 2025 Dari gambar di atas terdapat satu stock pada simulasi SFD yang telah dilakukan yaitu kemiskinan. data yang dipergunakan untuk menguji dengan data persentase kemiskinan di tahun 2024 yaitu dengan nilai 11,52 terdapat 3 unsur out flow yaitu terkait pendapatan,beban pengeluaran, hasil produksi, Data yang digunakan dalam pendapatan yaitu Pendapatan perkapita. Pada inflow menggunakan unsur demotivasi, pernikahan dini, penduduk rentan. Dalam inflow dan outflow ada stock yang terhubung dari masing-masing. Pengaruh variabel yang mempunyai aliran keluar banyak yaitu pendapatan, dimana pendapatan mempengaruhi aliran keluar hasil produksi . Pendidikan dan kesehatan menggunakan data indikator yang disebutkan pada paragraph sebelumnya. Daya beli menggunakan data indikator indeks pengeluaran atau purchasing power parity. Pada tahap selanjutnya, sebagai upaya meningkatkan efektivitas model maka diperlukan faktor pengungkit dari tiap elemen dari model yang telah dibuat. Untuk mencari faktor pengungkit dalam simulasi dan BOT berikut dilakukan dengan uji leverage. Uji berikut mengambil posisi pada 1 stock, yakni angka kemiskinan Kabupaten Situbondo. Pada level atau stock angka kemiskinan dilakukan intervensi pada setiap elemen dengan total intervensi pada 19 elemen. Pola intervensi ini dilihat dari nilai akhir intervensi pada stock angka kemiskinan dengan nilai akhir dari elemen kesejahteraan yang bermacam-macam, pola ini kemudian di intervesikan dengan dikalikan 1,5 untuk semua elemen. Pada tabel berikut di tuangkan hasil gap nilai level jika intervensi di kalikan 1,5. 54 Langkah berikutnya adalah mendesain kebijakan dan menguji sistem dengan mekanisme simulasi perubahan yang potensial dilakukan. Pengujian ini kemudian dinilai dengan penilaian kualitatif. Langkah ini menentukan perilaku sistem yang dibuat daripada upaya prediksi semata. A. Prioritas Target dan Intervensi Ketenagakerjaan Adapun sasaran yang ingin dicapai dalam upaya mencapai tujuan menurunya tingkat pengangguran terbuka adalah:
1.Meningkatnya perluasan kesempatan kerja
2.Meningkatnya kompetensi tenaga kerja bagi masyarakat miskin
3.Meningkatnya perlindungan tenaga kerja bagi masyarakat miskin B. Prioritas Target dan Intervensi Pemberdayaan (Pertanian, Peternakan, dan Perikanan) Adapun sasaran yang ingin dicapai dalam upaya mencapai tujuan Meningkatnya Penjualan Produksi Hasil Pertanian, Peternakan, dan Perikanan adalah:
1.Meningkatkan Kapasitas Produksi Pertanian, Peternakan, dan Perikanan
2.Menurunkan Beban Biaya Usaha
3.Stabilitas Harga Hasil Pertanian, Peternakan, dan Perikanan
4.Penyediaan Perlindungan bagi Petani, Peternak, dan Nelayan C. Prioritas Target dan Intervensi Peningkatan UMKM Adapun sasaran yang ingin dicapai dalam upaya mencapai tujuan Meningkatnya Penjualan Produksi Hasil Usaha Masyarakat Miskin (Usaha Mikro) adalah
1.Meningkatkan Skala Usaha Masyarakat Miskin
2.Peningkatan Wirausaha Baru Masyarakat Miskin 55 D. Prioritas Target dan Intervensi bantuan Sosial Adapun sasaran yang ingin dicapai dalam upaya mencapai tujuan pemenuhan bantuan sosial yang tepat dan akurat adalah
1.Keakuratan data kemiskinan;
2.Terpenuhinya kebutuhan dasar masyarakat. E. Prioritas Target dan Intervensi Pendidikan dan Kesehatan Untuk mempercepat upaya tersebut maka ditetapkan sasaran untuk mencapai tujuan tersebut adalah:
1.Menurunya angka putus sekolah
2.Meningkatnya kesejahteraan tenaga pendidikan non formal
3.Menurunnya angka stunting
4.Meningkatnya jaminan kesehatan masyarakat F. Prioritas Target dan Intervensi Kebencanaan Untuk mempercepat upaya tersebut maka ditetapkan sasaran untuk mencapai tujuan tersebut adalah:
1.Meningkatnya rehabilitasi kerusakan rumah akibat bencana
2.Pemenuhan air pada kawasan kekeringan
3.Meningkatnya bantuan korban Bencana G. Prioritas Target dan Intervensi Infrastuktur Dasar (Air Bersih, Sanitasi dan Rumah Layak Huni) Untuk mempercepat upaya tersebut maka ditetapkan sasaran untuk mencapai tujuan tersebut adalah:
1.Meningkatnya kualitas akses air minum layak di perdesaan
2.Meningkatnya kualitas sanitasi layak bagi masyarakat miskin
3.Menurunnya kawasan kumuh dan meningkatkak akses masyarakat terhadap rumah layak huni H. Prioritas Target dan Intervensi Konektivitas Untuk mempercepat upaya tersebut maka ditetapkan sasaran untuk mencapai tujuan tersebut adalah
1.Meningkatnya aksesibilitas jalan dan jembatan daerah terisolir
2.Meningkatnya Sarana Konektivitas Kewilayahan I. Prioritas Target dan Intervensi Kemandirian Desa Untuk mempercepat upaya tersebut maka ditetapkan sasaran untuk mencapai tujuan tersebut adalah:
1.Meningkatnya Pengelolaan Bumdes
2.Meningkatnya pengelolaan keuangan Desa J. Prioritas Target dan Intervensi Ketahanan Keluarga Untuk mempercepat upaya tersebut maka ditetapkan sasaran untuk mencapai tujuan tersebut adalah
1.Menurunan angka pernikahan dini Meningkatnya cakupan keluarga berencana 3.3.2 Analisis Strategi dan Kebijakan Tahun 2026 Hasil dari uji leverage ini menunjukkan ada enam elemen yang dapat menjadi leverage pada model berikut. Dari hasil uji sensitivitas bahwa yang paling memberikan dampak leverage yaitu: 56 Gambar pengaruh / leverage terhadap kemiskinan Gambar tersebut menggambarkan faktor-faktor pengaruh (leverage) terhadap kemiskinan, yang terbagi menjadi enam aspek utama yang saling berkaitan dan memengaruhi kondisi sosial ekonomi masyarakat. Faktor pertama ini mencakup tingkat pengangguran, kesempatan kerja, serta dominasi tenaga kerja di sektor informal. Rendahnya akses terhadap pekerjaan layak menyebabkan pendapatan masyarakat tidak stabil dan berisiko memperburuk kemiskinan. Kedua faktor demotivasi, Aspek ini menggambarkan menurunnya motivasi masyarakat untuk keluar dari kemiskinan. Hal ini ditunjukkan dengan meningkatnya jumlah penerima KPM (Keluarga Penerima Manfaat) serta munculnya budaya mental kemiskinan, yaitu ketergantungan pada bantuan tanpa upaya peningkatan diri. Pernikahan pada usia muda berdampak pada putus sekolah, ketahanan keluarga yang lemah, stunting, perceraian, dan meningkatnya jumlah kepala rumah tangga perempuan. Semua kondisi ini memperbesar risiko kemiskinan antar generasi. Faktor keempat, Kemiskinan juga dipengaruhi oleh rendahnya keterampilan dan masih adanya buta huruf di kalangan masyarakat miskin. Pendidikan yang rendah membatasi peluang kerja dan produktivitas. Rendahnya harga jual produk dan minimnya nilai tambah pada hasil produksi masyarakat (seperti produk pertanian atau UMKM) menghambat peningkatan pendapatan, sehingga mereka sulit keluar dari lingkaran kemiskinan. Ketidaktepatan sasaran dalam program perlindungan sosial dan jaminan sosial membuat bantuan tidak efektif mengurangi kemiskinan. Sebaliknya, jika tepat sasaran, bantuan sosial dapat menjadi leverage penting untuk menurunkan kemiskinan secara berkelanjutan. Secara keseluruhan, gambar ini menunjukkan bahwa kemiskinan merupakan hasil interaksi kompleks antara faktor ekonomi, sosial, dan kultural. Upaya pengentasan kemiskinan memerlukan pendekatan yang terpadu dan lintas sektor, dengan fokus pada peningkatan kualitas manusia, kesempatan kerja, dan efektivitas kebijakan sosial. Berikut merupakan analisis sasaran dan prioritas pada dokumen RPKD yang didukung dengan program afirmasi kepala daerah Kabupaten 57 Situbondo yang tercermin pada dokumen RPJMD Kabupaten Situbondo tahun 2025 – 2029. Ada 12 afirmasi prioritas yang dijalankan oleh pemerintah Kabupaten Situbondo dalam menangani penanggulangan kemiskinan. afirmasi tersebut selanjutnya di skenariokan menjadi aksi yang diterjemahkan pada bab 4 Rencana aksi. Gambar tersebut menggambarkan sasaran penanggulangan kemiskinan daerah tahun 2025–2029 beserta program afirmasi kepala daerah yang menjadi langkah konkret dalam mencapai target pengurangan kemiskinan. Secara keseluruhan, terdapat 12 sasaran utama yang disusun secara sistematis dari intervensi ekonomi, sosial, hingga infrastruktur dasar. 58 59 Tabel 4.1 Target Keberhasilan Kinerja Pada Rencana Aksi Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten Situbondo Tahun 2026 Permasalahan (bottleneck) Sasaran Indikator Target Nomenklatur Sub Kegiatan Indikator Target Pagu Anggaran (Rp) Rencana Aksi Lokasi Fokus (Prioritas) Pelaksana Smt 1 Smt 2 Total

(1)(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) - keterbatasan pilihan pelatihan yang tersedia - kurangnya minat kerja peserta pelatihan setelah mengikuti pelatihan Meningkatny a Penyerapan Tenaga Kerja Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (%) 79,43 Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Vokasi bagi Pencari Kerja berdasarkan Unit Kompetensi Jumlah tenaga kerja yang mendapat pelatihan berbasis kompetensi pada tahun n (Orang) 68 91 159 720.500.000 1. menambah pilihan jenis pelatihan sesuai pasar kerja

2.melakukan pendampingan Rencana Tindak lanjut pasca pelatihan Desa Sumberkolak, Kec. Panarukan dan Seluruh Kab. Situbondo Dinas Ketenaga- kerjaan - belum semua lembaga pelatihan kerja terdaftar di OSS - belum siapnya lembaga pelatihan untuk melakukan akreditasi lembaga pelatihan Meningkatny a Penyerapan Tenaga Kerja Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (%) 79,43 Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta Jumlah Lembaga Pelatihan Kerja Swasta yang Dibina (Lembaga) 10 5 15 12.000.000 1. monitoring perizinan lembaga pelatihan kerja
2.melakukan pendampingan pelaksanaan akreditasi lembaga pelatihan kerja Seluruh Kab. Situbondo Dinas Ketenaga- kerjaan banyaknya perusahaan yang belum bersedia menerima tenaga kerja penyandang disabilitas Meningkatny a Penyerapan Tenaga Kerja Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (%) 79,43 Penyelenggaraa n Unit Layanan Disabilitas Ketenagakerjaa n Jumlah Tenaga Kerja Disabilitas yang Mendapatkan Fasilitasi Layanan ULD (Orang) 25 0 25 25.000.000 melaksanakan sosialisasi kepada perusahaan perusahaan terkait penerimaan tenaga kerja penyandang disabilitas Seluruh Kab. Situbondo Dinas Ketenaga- kerjaan kurangnya minat dan pengetahuan pencari kerja terkait jenis jenis wirausaha Meningkatny a Penyerapan Tenaga Kerja Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (%) 79,43 Perluasan Kesempatan Kerja Jumlah Tenaga Kerja yang Diberdayakan Melalui program 60 38 98 380.000.000 melaksanakan pelatihan berbasis kewirausahaan bagi pencari kerja Desa Juglangan, Kec. Panji dan Seluruh Kab. Situbondo Dinas Ketenaga- kerjaan 60 Permasalahan (bottleneck) Sasaran Indikator Target Nomenklatur Sub Kegiatan Indikator Target Pagu Anggaran (Rp) Rencana Aksi Lokasi Fokus (Prioritas) Pelaksana Smt 1 Smt 2 Total Perluasan Kesempatan Kerja (Orang) Masih rendahnya kesadaran perusahaan dalam melaksanakan kewajiban hubungan industrial secara normatif (pembuatan PP/PKB, pembentukan LKS Bipartit, pelaporan struktur skala upah) serta kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan bagi pekerja Meningkatny a Hubungan Industrial yang Harmonis Persentase Kasus Hubungan Industrial (%) 100% Penyelenggaraa n Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta Pengupahan Jumlah Data dan Informasi Sarana HI (PP/PKB, Struktur Skala Upah, dan LKS Bipartit) dan Pekerja yang Terdaftar sebagai Peserta Jamsostek serta Pengupahan (Laporan) 1 2 3 73.132.000 1. Melakukan sosialisasi kepada perusahaan mengenai kewajiban penyusunan PP/PKB, pelaporan struktur skala upah, dan pembentukan LKS Bipartit. 2. Melaksanakan pendataan dan verifikasi perusahaan terkait kepatuhan hubungan industrial dan kepesertaan Jamsostek.
3.Fasilitasi pengesahan Peraturan Perusahaan
4.Monitoring dan evaluasi pelaksanaan kewajiban perusahaan secara berkala. 5. Penyusunan laporan hasil kegiatan dan rekomendasi tindak lanjut. Seluruh Kab. Situbondo Dinas Ketenaga- kerjaan Kebijakan pengentasan kemiskinan tidak sepenuhnya tepat sasaan Meningkatny a keselarasan perencanaan perangkat daerah Persentase Keselarasan RKPD dengan Renja PD Bidang PPM 100 % Penyusunan Dokumen Perencanaan Urusan Selain Renstra PD dan Renja PD Jumlah Dokumen Perencanaan Urusan Selain Renstra PD dan Renja PD yang disusun 0 1 1 76.464.000 Penyusunan RAT PK Seluruh Kab. Situbondo Bapperida 61 Permasalahan (bottleneck) Sasaran Indikator Target Nomenklatur Sub Kegiatan Indikator Target Pagu Anggaran (Rp) Rencana Aksi Lokasi Fokus (Prioritas) Pelaksana Smt 1 Smt 2 Total Kebijakan pengentasan kemiskinan tidak sepenuhnya tepat sasaan Meningkatny a keselarasan perencanaan perangkat daerah Persentase Keselarasan RKPD dengan Renja PD Bidang PPM 100 % Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pembangunan Manusia 1 0 1 89.692.728 Updating data kemiskinan Seluruh Kab. Situbondo Bapperida
1.Rendahnya Pendapatan Nelayan Kecil
2.Kurangnya Kesadaran Nelayan dalam Melestarikan Ekosistem
3.Kurangnya pengetahuan didalam teknologi usaha Kelautan dan Perikanan
4.Rendahnya Akses Informasi Pasar dan Permodalan
5.Berkurangnya habitat ekosistem perairan umum daratan Meningkatny a produksi peternakan dan perikanan Persentase peningkatan produksi perikanan tangkap 1,00 Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil Jumlah Nelayan Kecil yang Meningkat Kapasitasnya 20 20 40 Orang 75.000.000 Jasa Konsultansi terkait Penyusunan Nilai Tukar Nelayan (NTN) Seluruh Kab. Situbondo Dinas Peternaka n dan Perikanan Meningkatny a produksi peternakan dan perikanan Persentase peningkatan produksi perikanan tangkap 1,00 Pelayanan Penyelenggaraa n Tempat Pelelangan Ikan (TPI) Jumlah Layanan dalam rangka Penyelenggara an Tempat Pelelangan Ikan (TPI) 3 3 6 Layan an 60.000.000 1. Pembinaan Perikanan Tangkap dan Pemberdayaan Nelayan
2.Restocking Ikan dalam rangka Peningkatan Ekosistem Perairan Umum Daratan (PUD) Seluruh Kab. Situbondo Dinas Peternaka n dan Perikanan
1.Petani masih belum mendapatkan kualitas bibit yang bagus
2.Mengganti sumber energi dari BBM ke tenaga listrik Meningkatny a produksi pertanian Jumlah produksi pertanian (Kopi dalam ton) 4.118 Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi Jumlah Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan 0 1 lapora n 1 lapora n 800.000.000 Pengembangan tanaman kemukus Mengembangkan tanaman kemukus pada daerah pegunungan dengan sistem tumpangsari dengan tanaman lainnya. Desa Lamongan Kec. Arjasa dan Seluruh Kab. Situbondo Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Pengembangan Dinas 62 Permasalahan (bottleneck) Sasaran Indikator Target Nomenklatur Sub Kegiatan Indikator Target Pagu Anggaran (Rp) Rencana Aksi Lokasi Fokus (Prioritas) Pelaksana Smt 1 Smt 2 Total Spesifik Lokasi tanaman kopi Pertanian dan Ketahanan Pangan Penyediaan pompa air dan pemasangan listrik Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
1.Produksi hortikultura masih bersifat titik yang menyebar
2.Akses ke pedagang masih terbatas
3.Kualitas hasilnya masih belum terkontrol Meningkatny a produksi pertanian Jumlah produksi pertanian (bawanh merah dan mangga dalam ton) 4.770 ton dan 62.137 ton Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Jumlah Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian 0 1 lapora n 1 lapora n 1.593.578.18 7 -Fasilitasi Bibit Hortikultura -Fasilitasi dan pengembangan Maronggi/kelor untuk Ketahanan pangan -Pengembangan Mangga -Pengembangan Durian -Pengembangan Bawang Merah -Pengembangan Jahe Kecamatan Kapongan, Sumber malang, Asembagus, Arjasa, Banyuputih, Panji, dan Seluruh Kab. Situbondo Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
1.Banyak lahan kering/marginal yang kekurangan pasokan air
2.Banyaknya akses jalan ke lahan persawahan yang belum ada pengerasan sehingga mengganggu aksesabilitas
3.Banyaknya saluran irigasi yang sudah rusak Meningkatny a produksi pertanian Jumlah produksi pertanian (tembakau dalan ton) 11.749 Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya 0 1 Doku men 1 Doku men 4.200.000.00 0 Pembuatan sumur dangkal dan sumur dalam Kecamatan Arjasa, Banyuputih, Asembagus, Jangkar, dan Seluruh Kab. Situbondo Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani Jumlah Jalan Usaha Tani yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara 0 13 Unit 13 Unit 3.900.000.00 0 Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani Kec. Jangkar, Panarukan, Arjasa, Situbondo, dan Sumber malang Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan 63 Permasalahan (bottleneck) Sasaran Indikator Target Nomenklatur Sub Kegiatan Indikator Target Pagu Anggaran (Rp) Rencana Aksi Lokasi Fokus (Prioritas) Pelaksana Smt 1 Smt 2 Total sehingga terjadi kebocoran disepanjang saluran air
4.Belum adanya prasarana penyimpanan tembakau untuk tunda jual Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Usaha Tani Jumlah jaringan irigasi usaha tani yang direhabilitasi 0 14 Unit 14 Unit 3.100.000.00 0 Pembangunan/rehabilit asi infrastruktur sarana irigasi (tertier, kuarter) dan atau Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Usaha Tani Kec. Jangkar, Bungatan, Arjasa, Panji, Mlandingan, Panarukan, san Seluruh Kab. Situbondo Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Serangan hama dan penyakit semakin tinggi Meningkatny a Pengendalian dan Penanggulan gan Bencana Pertanian Meningkatny a penguatan Kelembagaan Petani Prosentase Bencana Pertanian tertangani dan terkendali Persentase Petani yang meningkat Pengetahuan dan ketrampilan nya 100 1 Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan Jumlah Luas Serangan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan yang Dikendalikan 25 25 50 Hekta r 116.135.821 Optimalisasi pengendalian organisme pengganggu tanaman, pelaksanaan gerakan pengendalian, monitoring dan evaluasi pelaksanaan gerdal Seluruh Kab. Situbondo Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa Jumlah Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya 2 Unit 0 2 Unit 434.859.788 Peningkatan Kapasitas Petani Milenial Seluruh Kab. Situbondo Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Peningkatan Kapasitas Petani Tembakau melalui sekolah lapang budidaya tembakau dan pasca panen Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan 64 Permasalahan (bottleneck) Sasaran Indikator Target Nomenklatur Sub Kegiatan Indikator Target Pagu Anggaran (Rp) Rencana Aksi Lokasi Fokus (Prioritas) Pelaksana Smt 1 Smt 2 Total Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian Jumlah Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian 17 Unit 0 17 Unit 255.425.320 -Pengawasan Pupuk dan Pestisida - Verifikasi dan Validasi data penerima pupuk bersubsidi Seluruh Kab. Situbondo Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Pembentukan dan Penyelenggaraa n Sekolah Lapang Kelompok Tani Tingkat Kabupaten/Kot a Jumlah Sekolah Lapang Kelompok Tani yang Terbentuk dan Beroperasi 5 Unit 0 5 Unit 77.346.700 Penyelenggaraan Sekolah Lapang PHT bagi komoditas strategis Seluruh Kab. Situbondo Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Diseminasi Informasi Teknis, Sosial, Ekonomi dan Inovasi Pertanian Jumlah diseminasi informasi teknis, sosial, ekonomi dan inovasi pertanian 0 2 Doku men 2 Doku men 188.981.900 Fasilitasi legalitas bagi produk pertanian Seluruh Kab. Situbondo Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
1.Pengawasan lalu lintas ternak yang belum optimal ditandai dengan penularan penyakit yang belum terkendali sepenuhnya
2.Kejadian penyakit hewan yang masih Meningkatny a produksi peternakan dan perikanan Persentase peningkatan produksi peternakan:
1.Produksi Daging Sapi
2.Produksi Daging Kambing/Do mba 0,40 0,30 0,40 Pengawasan atas Penerapan Persyaratan Teknis untuk Pemasukan dan/atau Pengeluaran Hewan, Produk Hewan dan Media Pembawa Jumlah pengawasan penerapan persyaratan teknis untuk pemasukan dan/atau pengeluaran HPM 0 1 Lapor an 1 Lapor an 10.000.000 Pemberdayaan ekonomi peternak melalui aktivitas jual beli yang aman, sehat dan berkualitas serta peningkatan mutu SDM petugas peternakan Seluruh Kab. Situbondo Dinas Peternaka n dan Perikanan 65 Permasalahan (bottleneck) Sasaran Indikator Target Nomenklatur Sub Kegiatan Indikator Target Pagu Anggaran (Rp) Rencana Aksi Lokasi Fokus (Prioritas) Pelaksana Smt 1 Smt 2 Total tinggi termasuk Penyakit Hewan Menular (PHM)
3.Kesadaran peternak akan pentingnya kesejahteraan dan kesehatan hewan yang masih rendah
4.Menjaga penjaminan mutu bahan pangan asal hewan yang berkualitas
3.Produksi Daging Ayam
4.Produksi Telur
5.Produksi Susu 0,20 0,20 Penyakit Hewan Lainnya (HPM)
1.Pengawasan lalu lintas ternak yang belum optimal ditandai dengan penularan penyakit yang belum terkendali sepenuhnya
2.Kejadian penyakit hewan yang masih tinggi termasuk Penyakit Hewan Menular (PHM)
3.Kesadaran peternak akan pentingnya kesejahteraan dan kesehatan hewan yang masih rendah
4.Menjaga penjaminan mutu bahan pangan asal hewan yang Meningkatny a produksi peternakan dan perikanan Persentase peningkatan produksi peternakan:
1.Produksi Daging Sapi
2.Produksi Daging Kambing/Do mba
3.Produksi Daging Ayam
4.Produksi Telur
5.Produksi Susu 0,40 0,30 0,40 0,20 0,20 Pemberantasan Penyakit Hewan Menular dan Zoonosis dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kot a Jumlah wilayah atau kawasan yang mengalami penurunan kasus penyakit hewan menular dan zoonosis dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ko ta 0 1 Lapor an 1 Lapor an 25.000.000 Pemberdayaan ekonomi peternak melalui hewan/ternak yang sehat, bebas dari Penyakit Hewan Menular (PHM) sehingga terwujud kesejahteraan peternak maupun kesejahteraan hewan Seluruh Kab. Situbondo Dinas Peternaka n dan Perikanan Meningkatny a produksi peternakan dan perikanan Persentase peningkatan produksi peternakan:
1.Produksi Daging Sapi
2.Produksi 0,40 0,30 Penyediaan Pelayanan Jasa Medik Veteriner Jumlah Pelayanan Jasa Medik Veteriner 0 1 Lapor an 1 Lapor an 15.000.000 Melaksanakan monitoring dan pembinaan kepada petugas Puskeswan untuk meningkatkan kapasitas pelayanan kesehatan hewan di Seluruh Kab. Situbondo Dinas Peternaka n dan Perikanan 66 Permasalahan (bottleneck) Sasaran Indikator Target Nomenklatur Sub Kegiatan Indikator Target Pagu Anggaran (Rp) Rencana Aksi Lokasi Fokus (Prioritas) Pelaksana Smt 1 Smt 2 Total berkualitas
1.Adanya keluarga yang masih belum mencukupi kebutuhan konsumsi anggota keluarga
2.Adanya fluktuasi harga pangan pada saat-saat tertentu (Nataru, bulan puasa dan lebaran) Daging Kambing/Do mba
3.Produksi Daging Ayam
4.Produksi Telur
5.Produksi Susu 0,40 0,20 0,20 Puskeswan Meningkatny a produksi peternakan dan perikanan Persentase peningkatan produksi peternakan:
1.Produksi Daging Sapi
2.Produksi Daging Kambing/Do mba
3.Produksi Daging Ayam
4.Produksi Telur
5.Produksi Susu 0,40 0,30 0,40 0,20 0,20 Pengawasan Peredaran Hewan dan Produk Hewan Jumlah Pengawasan Peredaran Hewan dan Produk Hewan 0 1 Lapor an 1 Lapor an 15.000.000 Mewujudkan Ketahanan Pangan Asal Hewan yang "Aman Sehat Utuh dan Halal (ASUH)" Seluruh Kab. Situbondo Dinas Peternaka n dan Perikanan Meningkatny a diversifikasi dan ketahanan pangan masyarakat  Capa ian angka kecukupan energi Capaian angka kecukupan protein 2.100 57 Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga 0 65 Kelua rga 65 Kelua rga 26.826.898 Pemanfaatan lahan pekarangan Seluruh Kab. Situbondo Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan 67 Permasalahan (bottleneck) Sasaran Indikator Target Nomenklatur Sub Kegiatan Indikator Target Pagu Anggaran (Rp) Rencana Aksi Lokasi Fokus (Prioritas) Pelaksana Smt 1 Smt 2 Total
1.Adanya keluarga yang masih belum mencukupi kebutuhan konsumsi anggota keluarga
2.Adanya fluktuasi harga pangan pada saat-saat tertentu (Nataru, bulan puasa dan lebaran) Masih terdapat siswa dari keluarga tidak mampu yang belum terjangkau dalam mendapatkan bantuan Biaya Rentan Siswa Putus Sekolah Dasar Meningkatny a diversifikasi dan ketahanan pangan masyarakat Meningkatny a Jumlah Siswa Penerima Biaya siswa SD Capaian angka kecukupan energi Capaian angka kecukupan protein Jumlah Siswa Terancam Putus Sekolah SD Pemantauan Stok Pangan Informasi Stok Pangan 0 1 Doku men 1 Doku men 20.105.617 Gerakan pangan murah Seluruh Kab. Situbondo Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan 440 Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar Jumlah Penerima Siswa Terancam Putus Sekolah SD 0 440 440 270.000.000 Melaksanakan pemberian bantuan pada siswa terancam putus sekolah SD Seluruh Kab. Situbondo Dinas Pendidikan dan Kebudayaa n Masih terdapat siswa dari keluarga tidak mampu yang belum terjangkau dalam mendapatkan bantuan Biaya Siswa Rentan Putus Sekolah Menengah Pertama Meningkatny a Jumlah Siswa Penerima Biaya siswa SMP Jumlah Siswa Terancam Putus Sekolah SMP 330 Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama Jumlah Penerima Siswa Terancam Putus Sekolah SMP 0 330 330 287.032.000 Melaksanakan pemberian bantuan pada siswa terancam putus sekolah SMP Seluruh Kab. Situbondo Dinas Pendidikan dan Kebudayaa n Masih terdapat Siswa yang masih dalam kategori Residu yaitu data Ganda dengan sekolah lain atau data tidak cocok dengan data dukcapil Meningkatny a Jumlah Lembaga penerima dana atau bantuan BOS pada sekolah tersebut Jumlah Lembaga yang menerima dana BOS 542 Pengelolaan dana BOS (Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama) Jumlah Lembaga Penerima BOS 271 271 542 66.170.160.0 00 Melaksanakan Verval dapodik lembaga Sekolah SD dan SMP Kab. Situbondo Dinas Pendidikan dan Kebudayaa n 68 Permasalahan (bottleneck) Sasaran Indikator Target Nomenklatur Sub Kegiatan Indikator Target Pagu Anggaran (Rp) Rencana Aksi Lokasi Fokus (Prioritas) Pelaksana Smt 1 Smt 2 Total Masih Rendahnya masyarakat yang mengikuti program kesetaraan Meningkatny a Jumlah Siswa yang mengikuti Program Kesetaraan Jumlah Masyarakat yang mengikuti pendidikan Kesetaraan 1420 Penyelenggaraa n Proses Belajar bagi Peserta Didik Kesetaraan Jumlah Masyarakat yang mengikuti pendidikan Kesetaraan 710 710 1420 1.484.955.73 0 Melakukan pemutakhiran data anak tidak sekolah untuk kembali kesekolah Pendidikan Kesetaraan Seluruh Kab. Situbondo Dinas Pendidikan dan Kebudayaa n Kurangnya ketrampilan pelaku usaha mikro agar produknya lebih inovatif dan bervariasi, serta kapasitas produksi yang masih rendah Meningkatny a Skala Usaha Mikro Persentase Meningkatan nya skala Usaha Mikro 1% Peningkatan Kompetensi Pelaku Usaha Mikro melalui Pelatihan (Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan UMKM serta Kapasitas dan Kompetensi SDM UMKM dan Kewirausahaan melalui Pendidikan dan Pelatihan) Jumlah yang diberikan pelatihan 20 0 20 314.224.099 Pelatihan tata rias peningkatan SDM bagi usaha mikro rentan miskin Desa Curah Cotok Kec. Panarukan, Desa Sumberkolak Kec. Panarukan, dan Seluruh Kab. Situbondo Dinas Koperasi, Perindustri an, dan Perdagang an Kurangnya ketrampilan pelaku usaha mikro agar produknya lebih inovatif dan bervariasi, serta kapasitas produksi yang masih rendah Kurangnya pengetahuan IKM dalam memahami strategi pemasaran Meningkatny a Skala Usaha Mikro Meningkatny a Produktivitas Industri Pengolahan Sentra IKM Persentase Meningkatan nya skala Usaha Mikro Prosentase Peningkatan Produktivitas Industri Pengolahan Sentra IKM 1% Pemberdayaan Melalui Kemitraan Usaha Mikro Jumlah yang diberikan pelatihan 20 0 20 25.000.000 Pelatihan frozen food bagi usaha mikro rentan miskin Seluruh Kab. Situbondo Dinas Koperasi, Perindustri an, dan Perdagang an 0,05 Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, 1 0 1 35.698.589 Pelatihan Pemasaran bagi IKM Seluruh Kab. Situbondo Dinas Koperasi, Perindustri an, dan Perdagang 69 Permasalahan (bottleneck) Sasaran Indikator Target Nomenklatur Sub Kegiatan Indikator Target Pagu Anggaran (Rp) Rencana Aksi Lokasi Fokus (Prioritas) Pelaksana Smt 1 Smt 2 Total modern, mengoptimalkan digital marketing, memperkuat branding, serta mengembangkan jaringan distribusi. Industri dan Peran Serta Masyarakat dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat (Dokumen) an Terbatasnya sumberdaya untuk pelaksanaan Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Warga negara yang menjadi Korban Bencana dan telah memperoleh layanan dan rehabilitasi akibat bencana (Pemulihan) Jumlah Korban yang Berhasil Ditemukan, Ditolong, dan Dievakuasi Per Jenis Kejadian Bencana 4000 Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kot a Jumlah Korban yang Berhasil Ditemukan, Ditolong, dan Dievakuasi Per Jenis Kejadian Bencana 2000 2000 4000 55.000.000 Pelaksanaan pencarian, pertolongan, dan evakuasi warga yang menjadi korban bencana sebagai bentuk pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban Wilayah terdampak bencana BPBD Minimalnya pemenuhan kebutuhan dasar Warga negara yang menjadi Korban Bencana dan telah memperoleh layanan dan rehabilitasi akibat bencana (Pemulihan) Jumlah Korban Bencana yang Mendapatka n Distribusi Logistik Penyelamata n dan Evakuasi Korban Bencana 350 Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kot a Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Distribusi Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana 175 175 350 85.816.000 Pendistribusian logistik kepada korban bencana sebagai bentuk pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban Wilayah terdampak bencana BPBD 70 Permasalahan (bottleneck) Sasaran Indikator Target Nomenklatur Sub Kegiatan Indikator Target Pagu Anggaran (Rp) Rencana Aksi Lokasi Fokus (Prioritas) Pelaksana Smt 1 Smt 2 Total Banyaknya lansia terlantar dan hidup sendiri belum mendaptkan bantuan pemenuhan kebutuhan hidup dasar seperti permakanan Lansia terlantar dan / lansia hidup sendiri Jumlah Orang yang Mendapatka n Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/ Kota 20 Penyediaan Permakanan Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Ko ta 20 0 20 50.000.000 Pemenuhan permakanan sesuai Standar Gizi Minimal dengan mengacu Angka Kecukupan Energi hingga 2100 kilo kalori per orang per hari pada tingkat konsumsi pada lansia sebanyak 2 kali dalam 1 hari selama 60 hari dengan klien eksisting penerima bantuan permakanan tahun 2025 dengan tahapan sebagai berikut :
1.Tahapan Persiapan : Tahapan ini dilakukan dengan memastikan data eksisting sesuai dan memastikan apakan klien masih berhak menerima (klien tidak meningga) serta mencari pengganti jika klien dinyatakan meninggal
2.Tahap Intervensi : Klien diberikan makanan siap saji sebanyak 2 kali sehari yang diantarkan petugas setiap pagi dan siang hari dengan ketentuan Rp. 30.000 per paket sudah ternasuk ongkir dan Seluruh Kab. Situbondo Dinas Sosial 71 Permasalahan (bottleneck) Sasaran Indikator Target Nomenklatur Sub Kegiatan Indikator Target Pagu Anggaran (Rp) Rencana Aksi Lokasi Fokus (Prioritas) Pelaksana Smt 1 Smt 2 Total biaya pengiriman oleh kurir.
3.Monitoring dilaksnakan setiap hari melalui link yang telah disiapkan dinas sosial yang wajib disisi oleh kurir berupa foto penyerahan makanan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) Balita rentan miskin dan terlantar, Lansia Terlantar, Disabilitas dan Orang Dengan Gangguan Jiwa seringkali tidak mendapatkan kebutuhan dasar sandang disebabkan karena dampak kemiskinan, kondisi lingkungan tidak mendukung dan minimnya akses terhadap kebutuhan dasar PPKS Balita, Lansia Terlantar, Orang Terlantar dan Disabilitas Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Kabupaten/ Kota 116 Penyediaan Sandang Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Kabupaten/Ko ta 30 86 116 30.000.000 Kegiatan penyediaan sandang pakaian dasar bagi anak balita terlantar, ODGJ, dan kelengkapan peserta pelatihan keterampilan kerja dengan rincian sebagai berikut :
1.pemberian bantuan sandang berupa pakaian kepada balita miskin dan balita terlantar
2.Pemberian bantuan sandang berupa pakaian kepada Orang dengan Gangguan Jiwa sebanyak 30 orang sesuai dengan target tahun 2026
3.pemberian bantuan pemenuhan sandang bagi peserta pelatihan keterampilan kerja di Unit Pelaksana Teknis Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur Seluruh Kab. Situbondo Dinas Sosial 72 Permasalahan (bottleneck) Sasaran Indikator Target Nomenklatur Sub Kegiatan Indikator Target Pagu Anggaran (Rp) Rencana Aksi Lokasi Fokus (Prioritas) Pelaksana Smt 1 Smt 2 Total PPKS Disabilitas belum mendapatkan akses bantuan alat bantu mobilitas dengan berbagai faktor diantaranya faktor ekonomi, kurangnya akses infromasi dan edukasi, serta pengaruh stigma masyarakat PPKS Disabilitas Jumlah Orang yang Mendapatka n Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai kebutuhan Kewenangan Kabupaten/ Kota 15 Penyediaan Alat Bantu Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai kebutuhan Kewenangan Kabupaten/Ko ta 0 15 15 45.000.000 Penyediaan alat bantu mobilitas bagi penyandang yang disesuaikan dengan jumlah dan kebutuhan disabilitasnya, termasuk alat bantu aksesibilitas sesuai dengan PP No. 75 Tahun 2020 yang dilakukan melalui :
1.pengajuan calon penerima manfaat alat bantu mobilitas yang dibuktikan surat permohonan bantuan alat bantu mobilitas yang dikeluarkan Desa/Kelurahan maupun laporan tertulis oleh pilar sosial
2.asesmen dan verifikasi dilakukan oleh Pekerja Sosial dan Pilar Sosial untuk memastikan kelayakan calon penerima manfaat
3.intervensi dilakukan dengan memberikan bantuan sosial sesuai dengan kebutuhan disabilitas dibuktikan dengan berita acara serah teriam serta surat pernyataan
4.monitoring dilakukan dalam rangka apakah alat bantu yang Seluruh Kab. Situbondo Dinas Sosial 73 Permasalahan (bottleneck) Sasaran Indikator Target Nomenklatur Sub Kegiatan Indikator Target Pagu Anggaran (Rp) Rencana Aksi Lokasi Fokus (Prioritas) Pelaksana Smt 1 Smt 2 Total diberikan sesuai dan pengalihan alat bantu jika sudah tidak dibutuhkan dibuktikan dengan berita acara serah terima Kabupaten Situbondo berada di jalur strategis pantura sehingga banyak orang terlantar yang diberhentikan di wilayah Kabupaten Situbondo, Dinas Sosial Kabupaten situbondo adalah Kantor Dinas Sosial pertama setelah memasuki ruas jalan pantura dari pulau bali sehingga banyak PPKS yang malakukan transit di Situbondo. PPKS Orang Terlantar, Lansia Terlantar, Disabilitas, Anak Terlantar dan Rentan Jumlah Orang yang Mendapatka n Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Kabupaten/ Kota 40 Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Ko ta 20 20 40 20.000.000 Pelayanan reunifikasi keluarga berupa pemulangan dan penyatuan kembali dengan keluarga dilakukan dengan cara sebagai berikut :
1.Asesmen dilakukan oleh tenaga teknis bidang rehabilitasi sosial, yang bersumber dari surat permohonan pemulangan orang terlantar mauapun laporan yang diberikan oleh pilar sosial atau desa dan keluarahan
2.intervensi dilakukan dengan memberikan surat keterangan orang terantar bagi orang terlantar, memberikan bantuan sosialisasi Rp.100.000 untuk OT yang berasal dari luar kota dan bantuan transportasi. jika orang klien berasal dari wilayah kabupaten situbondo maka akan Seluruh Kab. Situbondo Dinas Sosial 74 Permasalahan (bottleneck) Sasaran Indikator Target Nomenklatur Sub Kegiatan Indikator Target Pagu Anggaran (Rp) Rencana Aksi Lokasi Fokus (Prioritas) Pelaksana Smt 1 Smt 2 Total diantarkan langsung ke alamat tujuan, jika klien dari wilayah provinsi jawa timur maka dinas sosial akan berkoordinasi dengan dinas sosial setempat, dan jika klien berasal dari luar wilayah provinsi jawa timur maka klien akan di rujuk ke Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur
3.Terminasi layanan dikatakan selesai jika klien telah kembali ke keluarga maupun klien telah mendapatkan layanan rujukan ke Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur masalah sosial pada tataran mikro seperti anak memerlukan perhatian khusus (AMPK) dan masalah mezzo seperti kasus bulliying, kenakalan remaja, penggunaan napza dan pemasalahan lainnya masih banyak terjadi di kabupaten Situbondo utamanya pada lingkungan sekolah dan lingkungan rumah PPKS Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/ Kota Pemberian Bimbingan, Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Ko ta 30 30 60 15.000.000 Pemberian bimbingan fisik (kegiatan memelihara dan meningkatkan kesehatan jasmani), mental spiritual (kegiatan peningkatan pengetahuan serta memperbaiki sikap dan perilaku), dan sosial (semua bentuk pelayanan bantuan psikologis yang bertujuan mengatasi masalah psikososial agar dapat Seluruh Kab. Situbondo Dinas Sosial 75 Permasalahan (bottleneck) Sasaran Indikator Target Nomenklatur Sub Kegiatan Indikator Target Pagu Anggaran (Rp) Rencana Aksi Lokasi Fokus (Prioritas) Pelaksana Smt 1 Smt 2 Total meningkatkan keberfungsian sosial). pemberian bimbingan sosial dilakukan oleh tenaga Psikolog Sosial dan Konselor Dinas Sosial. pemberian layanan didasarkan pada permintaan melalui surat lembaga maupun laporan masyarakat. layanan yang diberikan antara lain :
1.Bimbingan Sosial individu diberikan oleh psikolog sosial dengan melakukan asesemen sampai dengan hypnotherapy serta bimbingan sosial orang tua
2.Konseling Kelompok dilakukan oleh konselor dalam menangani kasus yang membutuhkan dinamika kelompok untuk menyelesaikan masalah
3.Bimbingan Sosial kelas besar diberikan oleh psikolog sosial dan koselor sesuai denga tematik permintaan lembaga 76 Permasalahan (bottleneck) Sasaran Indikator Target Nomenklatur Sub Kegiatan Indikator Target Pagu Anggaran (Rp) Rencana Aksi Lokasi Fokus (Prioritas) Pelaksana Smt 1 Smt 2 Total Banyak keluarga penyandang disabilitas berat tidak mengetahui pola perawatan yang baik bagi penyandang disabilitas berat sehingga perlu untuk diberikan pemahaman terkaiat perawatan bagi klien Keluarga Penerima Bantuan Asistensi Penyandang Disabilitas Jumlah Peserta Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/ Kota 50 Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat Jumlah Peserta Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Ko ta 50 0 50 25.000.000 Pemberian bimbingan sosial (semua bentuk pelayanan bantuan psikologis yang bertujuan mengatasi masalah psikososial agar dapat meningkatkan keberfungsian sosial), bimbingan sosial dilakukan dengan mendatangkan ahli seperti caregiver untuk memberikan pemahaman, pelatihan dan praktik langsung bagi orang tua dan keluarga terkait perawatan yang tepat bagi disabilitas. kegiatan ini juga diharapkan mampu memberikan ruang parenting yang lebih inklusif serta menjadi sarana dukungan psikologis antar orang tua klien disabilitas Seluruh Kab. Situbondo Dinas Sosial kepemilikan identitas kependudukan adalah kebutuhan dasar bagi setiap warga negara, pada praktiknya banyak Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial PPKS Jumlah Orang yang Membutuhk an Pembuatan Nomor Induk Kependuduk an, Kartu Tanda 10 Fasilitasi Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak Jumlah Orang yang Membutuhkan Pembuatan Nomor Induk Kependuduka n, Kartu Tanda Penduduk, 5 5 10 10.000.000 Fasilitasi untuk mendapatkan pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak dilakukan melalui :
1.Perekaman biometrik Seluruh Kab. Situbondo Dinas Sosial 77 Permasalahan (bottleneck) Sasaran Indikator Target Nomenklatur Sub Kegiatan Indikator Target Pagu Anggaran (Rp) Rencana Aksi Lokasi Fokus (Prioritas) Pelaksana Smt 1 Smt 2 Total tidak memiliki identitas sehingga tidak dapat mengakses layanan sosial yang dibutuhkan. Disabilitas termasuk Orang Dengan Gangguan Jiwa Tanpa Tempat Tinggal Tetap juga tidak memiliki adminduk. Selain itu layanan pengangkatan anak juga menemui masalah dimana banyak orang tua anak melakukan pengangkatan anak bukan dengan prosedur yang sah sehingga menimbulkan masalah dikemudian hari Penduduk, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan/atau Identitas Anak bagi Penyandang Masalah Kesejahteraa n Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS Kewenangan Kabupaten/ Kota Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan/atau Identitas Anak bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS Kewenangan Kabupaten/Ko ta guna mengatahui identitas klien khususnya klien Psikotik Gelandangan
2.Fasilitasi pembuatan adminduk bagi PPKS yang dilakukan oleh pilar sosial guna mengkases layanan sosial seperti bantuan dan layanan rujukan
3.Layanan pendampingan adopsi anak Banyaknya PPKS Disabilitas usia sekolah yang tidak mendapatkan fasilitas belajar mengajar sesuai dengan kedisabilitasannya dan banyak PPKS terlantar Tanpa Tempat Tinggal PPKS Disabilitas Jumlah Orang yang Mendapatka n Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Kabupaten/ 70 Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Kabupaten/Ko ta 10 60 70 40.000.000 Pemberian akses ke Layanan Pendidikan (sekolah, literasi penyandang disabilitas netra) dan Layanan Kesehatan Dasar (puskesmas/klinik/rum ah sakit), kegiatan ini dilakukan dalam bentuk pemberian alat belajar bagi siswa disabilitas Seluruh Kab. Situbondo Dinas Sosial 78 Permasalahan (bottleneck) Sasaran Indikator Target Nomenklatur Sub Kegiatan Indikator Target Pagu Anggaran (Rp) Rencana Aksi Lokasi Fokus (Prioritas) Pelaksana Smt 1 Smt 2 Total Tetap tidak mendapatkan akses kesehatan dasar yang memadai. Kota Sekolah Luar Biasa di wilayah kabupaten sitobondo sesuai dengan kebutuhan kedisabilitasannya , selain itu kegiatan ini juga dilakukan dalam bentuk pemberian rekomendasi PMKS dalam rangka pemberian akses kesehatan uang layak bagi PPKS tanpa identiitas yang ditemukan di wilayah kabupaten situbondo Data layanan bagi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial belum diolah dengan baik, tidak adanya layanan pengaduan bantuan sosial dan rehabilitasi sosial PPKS Jumlah Orang yang Mendapatka n Layanan Data dan Pengaduan Kewenangan Kabupaten/ Kota 60 Pemberian Layanan Data dan Pengaduan Jumlah Orang yang Mendapatkan Layanan Data dan Pengaduan Kewenangan Kabupaten/Ko ta 30 30 60 10.000.000 layanan pengaduan berupa tindak lanjut pengaduan, keluhan, dan/atau pertanyaan mengenai tidak terpenuhi kebutuhan dasarnya, layanan ini meliputi :
1.pengaduan permintaan layanan bimbingan sosial
2.pengaduan layanan rehabilitasi sosial
3.pengajuan bantuan sosial baik alat bantu mobilitas, pemenuhan kebutuhan dasar, respon kasus, dan bantuan kewirausahaan disabilitas Seluruh Kab. Situbondo Dinas Sosial 79 Permasalahan (bottleneck) Sasaran Indikator Target Nomenklatur Sub Kegiatan Indikator Target Pagu Anggaran (Rp) Rencana Aksi Lokasi Fokus (Prioritas) Pelaksana Smt 1 Smt 2 Total layanan penanganan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial terkadang dilakukan di luar jam kerja dan membutuhkan tindakan segera seperti layanan rujukan rumah sakit bagi orang dengan gangguan jiwa, dan layanan rehabilitasi sosial dasar bagi PPKS PPKS Jumlah Orang yang Mendapatka n Pelayanan Kedaruratan Kewenangan Kabupaten/ Kota 15 Pemberian Layanan Kedaruratan Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kedaruratan Kewenangan Kabupaten/Ko ta 10 5 15 20.000.000 Pemberian pelayanan kedaruratan berupa tindakan penanganan segera yang dilakukan tim rehabilitasi sosial termasuk layanan bimbingan sosial dan layanan pendampingan rumah sakit bagi PPKS dengan case tertetu Seluruh Kab. Situbondo Dinas Sosial Banyak klien PPKS yang ditangani Dinas Sosial tidak diketahui alamat dan lokasi keluarga sehigga perlu untuk dilakukan tracking and tracing untuk mengatahui keberadaan keluarga untuk dilaksanakan reunifikasi keluarga PPKS Orang Terlantar, Lansia Terlantar, Disabilitas, Anak Terlantar dan Rentan Jumlah Orang yang Mendapatka n Pelayanan Penelusuran Keluarga Kewenangan Kabupaten/ Kota 35 Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Penelusuran Keluarga Kewenangan Kabupaten/Ko ta 20 15 35 15.000.000 Pemberian pelayanan penulusuran keluarga berupa kegiatan pencarian keluarga PPKS dengan prosedur sebagai berikut :
1.identifikasi awal dan asesemen yang dilakukan oleh tenaga teknis bidang rehabilitasi sosial guna mengumpulkan informasi keluarga klien
2.melakukan koordinasi dengan tenaga kesejahteraan sosial jika klien diindikasikan warga situbondo dan koordinasi dengan dinas sosial setempat jika klien diindikasikan bukan warga situbondo Seluruh Kab. Situbondo Dinas Sosial 80 Permasalahan (bottleneck) Sasaran Indikator Target Nomenklatur Sub Kegiatan Indikator Target Pagu Anggaran (Rp) Rencana Aksi Lokasi Fokus (Prioritas) Pelaksana Smt 1 Smt 2 Total
3.melakukan fasilitasi pengembalian keluarga jika keluarga telah ditemukan Beberapa layanan Rehabilitasi sosial tidak dapat dilaksanakan di Kabupaten Situbondo karena terbatasnya akses dan kelengkapan layanan seperti layanan Rehabilitasi sosial lanjutan bagi ODGJ, layanan rehabilitasi sosial lanjutan bagi lansia terlantar. PPKS Lansia Terlantar dan Disabilitas Jumlah Orang Mendapatka n Layanan Rujukan Kewenangan Kabupaten/ Kota 50 Pemberian Layanan Rujukan Jumlah Orang Mendapatkan Layanan Rujukan Kewenangan Kabupaten/Ko ta 30 20 50 30.000.000 Pengalihan layanan kepada pihak lain agar penerima penerima pelayanan memperoleh pelayanan lanjutan atau sesuai dengan kebutuhan. Layanan ini diberikan kepada PPKS dan bekerjasama dengan berbagai stakeholder diantaranya :
1.UPT. RSBL Pasuruan untuk layanan rehabilitasi sosial tingkat lanjut bagi PPKS Diabilitas ODGJ
2.UPT. PSTW Banyuwangi dan Bondowoso untuk layanan rehabilitasi sosial lanjut usia terlantar
3.Balai PMKS Sidorajo untuk PPKS multilayanan layanan rujukan ini juga mencakup layanan shelter Dinas sosial sebagai layanan Seluruh Kab. Situbondo Dinas Sosial 81 Permasalahan (bottleneck) Sasaran Indikator Target Nomenklatur Sub Kegiatan Indikator Target Pagu Anggaran (Rp) Rencana Aksi Lokasi Fokus (Prioritas) Pelaksana Smt 1 Smt 2 Total rehabilitasi sosial dasar dan transit bagi PPKS sebelum dilakukan rujukan. Banyaknya PPKS yang belum mendapatkan akses pemenuhan pernekalan kesehatan seperti ketersedian obat- oabatan bagi PPKS yang ada di shelter mauapun dalam masa perawatan, dan kurangnya pemenuhan gizi pada balita yang berasal dari keluarga miskin PPKS Balita dan PPKS Disabilitas Jumlah Orang yang Mendapatka n Pemenuhan Kebutuhan Perbekalan Kesehatan di Luar Panti Kewenangan Kabupaten/ Kota 66 Penyediaan Perbekalan Kesehatan Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Perbekalan Kesehatan di Luar Panti Kewenangan Kabupaten/Ko ta 30 36 66 25.000.000 Penyediaan perbekalan kesehatan kepada penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar, gelandangan dan pengemis di Luar Panti Kewenangan Kabupaten/Kota berupa obat-obatan, alat kesehatan, perawatan, dan/atau kunjungan dokter/psikiater/peksos medis yang diberikan dalam bentuk bantuan pemenuhan gizi dasar bagi balita miskin dan terkatar serta bantuan obat-obatan bagi klien PPKS Seluruh Kab. Situbondo Dinas Sosial masih ada keluarga miskin yang belum mendapatkan bantuan Keluarga Miskin Jumlah Penerima Manfaat (PM) yang Mendapatka n Bantuan Sosial Kesejahteraa n Keluarga Kewenangan 170 Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Jumlah Penerima Manfaat (PM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan 80 90 170 98.000.000 Memberikan Bantuan Paket Sembako Kepada Keluarga Miskin Seluruh Kab. Situbondo Dinas Sosial 82 Permasalahan (bottleneck) Sasaran Indikator Target Nomenklatur Sub Kegiatan Indikator Target Pagu Anggaran (Rp) Rencana Aksi Lokasi Fokus (Prioritas) Pelaksana Smt 1 Smt 2 Total Kabupaten/ Kota Kabupaten/Ko ta masih terdapat data yang tidak sesuai dengan kondisi rial di lapangan Usulan Jumlah Usulan Penindaklaya kan, Usulan yang Terverifikasi dan Tervalidasi, dan Usulan Perbaikan yang dilaksanaka n 12 Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kot a Jumlah Usulan Penindaklayak an, Usulan yang Terverifikasi dan Tervalidasi, dan Usulan Perbaikan yang dilaksanakan 6 6 12 40.000.000 Memperbaiki dan Update Pengelolaan Data Fakir Miskin Seluruh Kab. Situbondo Dinas Sosial Pemenuhan kebutuhan dasar hanya cukup 1 hari Korban Bencana Jumlah Orang yang Mendapatka n Permakanan 3x1 Hari dalam Masa Tanggap Darurat (Pengungsian ) Kewenangan Kabupaten/ Kota 550 Penyediaan Makanan Jumlah Orang yang Mendapatkan Permakanan 3x1 Hari dalam Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) Kewenangan Kabupaten/Ko ta 300 250 550 165.000.000 Memberikan Bantuan Paket Sembako Kepada Korban Bencana Seluruh Kab. Situbondo Dinas Sosial terbatasnya jumlah paket bantuan sandang tersedia Korban Bencana Jumlah Orang yang Mendapatka 33 Penyediaan Sandang Jumlah Orang yang Mendapatkan 20 23 43 25.000.000 Memberikan Bantuan Paket Sandang Kepada Korban Bencana Seluruh Kab. Situbondo Dinas Sosial 83 Permasalahan (bottleneck) Sasaran Indikator Target Nomenklatur Sub Kegiatan Indikator Target Pagu Anggaran (Rp) Rencana Aksi Lokasi Fokus (Prioritas) Pelaksana Smt 1 Smt 2 Total n Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia pada Masa Tanggap Darurat (Pengungsian ) dan Pasca Bencana Kewenangan Kabupaten/ Kota Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia pada Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) dan Pasca Bencana Kewenangan Kabupaten/Ko ta terbatasnya jumlah paket untuk kelompok rentan Korban Bencana Jumlah Orang yang Mendapatka n Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan Kewenangan Kabupaten/ Kota 36 Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan Jumlah Orang yang Mendapatkan Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan Kewenangan Kabupaten/Ko ta 23 23 36 13.000.000 Memberikan Bantuan Kepada Kelompok rentan Korban Bencana Seluruh Kab. Situbondo Dinas Sosial tingginya pontensi trauma pasca kejadian bencana Korban Bencana Jumlah Korban Bencana yang Mendapatka n Layanan Dukungan Psikososial Kewenangan Kabupaten/ Kota 61 Pelayanan Dukungan Psikososial Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Layanan Dukungan Psikososial Kewenangan Kabupaten/Ko ta 30 31 61 5.000.000 Memberikan Psikososial Kepada Korban Bencana Seluruh Kab. Situbondo Dinas Sosial 84 Permasalahan (bottleneck) Sasaran Indikator Target Nomenklatur Sub Kegiatan Indikator Target Pagu Anggaran (Rp) Rencana Aksi Lokasi Fokus (Prioritas) Pelaksana Smt 1 Smt 2 Total kurangnya tempat pengungsian bagi korban bencana Korban Bencana Jumlah Tempat Pengungsian Kewenangan Kabupaten/ Kota 1 Penyediaan Tempat Penampungan Pengungsi Jumlah Tempat Pengungsian Kewenangan Kabupaten/Ko ta 14 14 28 5.000.000 Memberikan bantuan di tempat pengungsian Seluruh Kab. Situbondo Dinas Sosial masih ada beberapa daerah rawan bencana yang belum terbentuk kampung siaga bencana Kampung Siaga Bencana Jumlah Kampung yang Melaksanaka n Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/ Kota 1 Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana Jumlah Kampung yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Ko ta 0 1 1 23.000.000 Sosialisasi Pembentukan Kampung Siaga Bencana Seluruh Kab. Situbondo Dinas Sosial Minimnya masyarakat pengetahuan masyarakat pada tanggap darurat Taruna Siaga Bencana Jumlah Orang yang Melaksanaka n Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/ Kota 61 Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana Jumlah Orang yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Ko ta 61 0 61 55.000.000 Taruna Siaga Bencana yang melalukan Penanganan Bencana Seluruh Kab. Situbondo Dinas Sosial 85 Permasalahan (bottleneck) Sasaran Indikator Target Nomenklatur Sub Kegiatan Indikator Target Pagu Anggaran (Rp) Rencana Aksi Lokasi Fokus (Prioritas) Pelaksana Smt 1 Smt 2 Total Minimnya program peningkatan kemandirian ekonomi bagi aktor penyelenggaran kesejahteraan sosial akan berpengaruh terhadap kualitas layanan yang diberikan kepada PPKS (Penerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial) PSKS (Potensi Sumber Kesejahteraa n Sosial) Jumlah Potensi Sumber Kesejahteraa n Sosial Daerah yang Mendapatka n Pemberdayaa n Ekonomi 10 Orang Fasilitasi Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah di Kabupaten/Kot a melalui Pemberdayaan Ekonomi Jumlah Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah yang Mendapatkan Pemberdayaan Ekonomi 10 0 10 Orang 26.000.000 Penguatan kewirausahaan dan pemberian bantuan pengembangan ekonomi senilai Rp 1.500.000/orang. Tahapan rencana kegiatan meliputi : 1) Perencanaan merupakan penentuan jenis PSKS yang akan mendapat program, asesmen kebutuhan dan potensi sasaran, pembuatan proposal 2)Intervensi merupakan pelaksanaan kegiatan beradasarkan perencanaan yang telah dilakukan, yaitu berupa penguattan keterampilan wirausaha dan pemberian bantuan pengembangan ekonomi senilai Rp 1.500.000/orang yang akan dimanfaatkan berdasarkan proposal yang diajukan 3)Monitoring merupakan kegiatan pemantauan terhadap keberlanjutan penerima program setelah pemberian keterampilan dan bantuan pengembangan ekonomi Seluruh Kab. Situbondo Dinas Sosial 86 Permasalahan (bottleneck) Sasaran Indikator Target Nomenklatur Sub Kegiatan Indikator Target Pagu Anggaran (Rp) Rencana Aksi Lokasi Fokus (Prioritas) Pelaksana Smt 1 Smt 2 Total 4)Evaluasi merupakan tahapan pengukuran pencapaian keberhasilan atau kegagalan program yang diselenggarakan oleh Dinas Sosial Ketergantungan terhadap bantuan sosial bagi masyarakat yang produktif menyebabkan beberapa dampak seperti melemahnya kemandirian, memperkuat akar kemiskinan, menimbulkan potensi keresahan sosial apabila bantuan sosial tiba- tiba diberhentikan atau dikurangi. Oleh sebab itu, dalam penanggulangan kemiskinan perlu skema program untuk mengurangi ketergantungan tersebut yang secara bertahap menghubungkannya dengan program pengembangan usaha dan pelatihan agar penerima dapat PPKS (Fakir Miskin) Jumlah Orang Mendapatka n Bantuan Pengembang an Ekonomi 65 Orang Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat Jumlah Orang Mendapatkan Bantuan Pengembanga n Ekonomi 25 40 65 Orang 106.000.000 Pemberian bantuan modal usaha bagi PPKS yang memiliki keinginan berwirausaha tetapi sumber daya terbatas senilai Rp 1.500.000/orang. Tahapan rencana kegiatan meliputi : 1) Perencanaan merupakan tahapan penentuan sasaran kegiatan,asesmen kebutuhan dan potensi sasaran serta pendampingan pembuatan proposal 2)Intervensi merupakan pelaksanaan pemberian bantuan modal usaha senilai Rp 1.500.000/orang dan pendampingan dalam pemanfaatan modal usaha yang disesuaikan dengan proposal yang telah diajukan 3)Monitoring merupakan kegiatan pemantauan terhadap Seluruh Kab. Situbondo Dinas Sosial 87 Permasalahan (bottleneck) Sasaran Indikator Target Nomenklatur Sub Kegiatan Indikator Target Pagu Anggaran (Rp) Rencana Aksi Lokasi Fokus (Prioritas) Pelaksana Smt 1 Smt 2 Total mandiri. Salah satu skema program tersebut dilakukan melalui pengembangan ekonomi masyarakat agar penerima program mandiri dan berdaya secara ekonomi keberlanjutan penerima program 4)Evaluasi merupakan tahapan pengukuran pencapaian keberhasilan atau kegagalan dalam pemanfaatan program bantuan modal usaha yang diselenggarakan oleh Dinas Sosial Lemahnya kualitas basis data akan menyebabkan ketidakvalidan data sehingga data yang tersedia tidak menggambarkan kondisi yang sebenarnya pada masyarakat sehingga menyebabkan program-program tidak tepat sasaran. Operator SIKS NG Desa/ Kelurahan Jumlah Fakir Miskin yang Didata 136 Orang Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kot a Jumlah Fakir Miskin yang Didata 136 136 136 Orang 90.800.000 Kegiatan ini meliputi : 1) Penguatan kapasitas kepada operator SIKS NG baik secara daring maupun luring dalam update DTSEN; 2) Monev kepada operator SIKS NG secara langsung dan berkala diutamakan bagi operator SIKS NG yang pasif; 3) Pemberian Bantuan Transport bagi Operator SIKS NG sebesar Rp 300.000,- Seluruh Kab. Situbondo Dinas Sosial Minimnya Kegiatan Peningkatan Kapasitas yang melibatkan PPKS yang berperan melalui Lembaga Kesejahteraan Sosial, sehingga peran mereka dalam menangani permasalahan PMKS kurang signifikan Lembaga Kesejahteraa n Sosial dan Karang Taruna Jumlah Lembaga Kesejahteraa n Sosial yang Meningkat Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/ Kota 2 lemba ga Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kot a Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial yang Meningkat Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Ko ta 1 1 2 Lemb aga 32.000.000 Kegiatan ini meliputi : 1) Sosialisasi mengenai Permensos terbaru tentang cara mendaftarkan LKS baru maupun memperpanjang ijin LKS yang telah beroperasi 2)Reformasi Forum Karang Taruna Kabupaten Situbondo yang telah berakhir Seluruh Kab. Situbondo Dinas Sosial 88 Permasalahan (bottleneck) Sasaran Indikator Target Nomenklatur Sub Kegiatan Indikator Target Pagu Anggaran (Rp) Rencana Aksi Lokasi Fokus (Prioritas) Pelaksana Smt 1 Smt 2 Total masa jabatannya, agar memberikan penyegaran dalam pergerakan Karang Taruna di Kab. Situbondo Masih kurangnya Pendapatan Perempuan dalam keluarga Perempuan kepala keluarga miskin yang dilatih Persentase Sumbangan Pendapatan Perempuan 28,45 % Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan Kabupaten/Kot a jumlah SDM lembaga masyarakat dan perempuan yang mendapatkan sosialisasi tentang pemberdayaan perempuan bidang politik, hukum, sosial, ekonomi 226 226 452 orang 188.082.229 Pelatihan Digital Marketing Seluruh Kab. Situbondo Dinas DP3AP2KB Masih adanya pernikahan usia anak calon pengantin (catin) usia anak Jumlah angka pernikahan usia anak 250 Penguatan kerjasama antar lembaga dalam peningkatan kualitas keluarga Kewenangan Provinsi dan Lintas Kabupaten/Kot a Jumlah kerjasama antar lembaga dalam peningkatan kualitas keluarga Kewenangan Provinsi dan Lintas Kabupaten/Ko ta 2 1 3 lemba ga 23.181.769 Memberikan konseling dan rekomendasi pada calon pengantin usia anak Seluruh Kab. Situbondo Dinas DP3AP2KB minimnya keterlibatan masyarakat terutama yang meningkatny a kapasitas SDM dalam pengelolaan jumlah SDM yang ditingkatkan kapasitasnya 30 orang Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Jumlah Laporan Hasil Pemberdayaan Masyarakat 0 1 1 lapora n 92.000.000 Pelaksanan kegiatan pelatihan dan pemberdayaan POKDARWIS dan SDM Kelurahan Dawuhan Kec. Situbondo Dinas Pariwisata, Pemuda, dan 89 Permasalahan (bottleneck) Sasaran Indikator Target Nomenklatur Sub Kegiatan Indikator Target Pagu Anggaran (Rp) Rencana Aksi Lokasi Fokus (Prioritas) Pelaksana Smt 1 Smt 2 Total masuk kategori miskin dalam pengelolaan wisata di desa atau desa wisata dikarenakan minimnya keahlian dan kapasitas dalam dunia kepariwisataan kepariwisata an khususnya bagi masyarakat miskin Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kot a dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Ko ta kepariwisataan dan Seluruh Kab. Situbondo Olahraga masih banyaknya angka pengangguran usia muda di Kabupaten Situbondo, sehinga perlu adanya dorongan untuk memberikan stimulan berupa pelatihan dan pembinaan kewirausahaan bagi pemuda khususnya yang masuk dalam kategori keluarga miskin meningkatny a kewirausaha an pemuda bagi keluarga miskin jumlah kegiatan pelatihan kewirausaha an yang dilaksanaka n 1 kegiat an Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelenggaraa n Pengembangan Kewirausahaan Pemuda Bagi Wirausaha pemula Tingkat Kabupaten/kota Jumlah Wirausaha Muda Tingkat kabupaten/ko ta Yang Difasilitasi Pengembanga n Kewirausahaa n Pemuda 0 50 50 orang 100.950.000 Pelakasanaan Pelatihan Kepemudaan khususnya wirausaha pemula (pelatihan pembuatan kuliner khas daerah/ peltihan kriya) Desa Dawuan Kec. Suboh dan Seluruh Kab. Situbondo Dinas Pariwisata, Pemuda, dan Olahraga Kurangnya Pemberdayaan dan Pembinaan Pelaku Ekonomi Kreatif bagi Keluarga Miskin Meningkatny a Ekosistem Ekonomi Kreatif bagi keluarga miskin Jumlah Kegiatan Peningkatan Ekosistem Ekonomi Kreatif 2 Kegiat an Penguatan Kelembagaan Ekonomi Kreatif Daerah Jumlah lembaga / asosiasi yang mendapatkan penguatan kelembagaan ekonomi kreatif daerah 0 5 5 Lemb aga 50.000.000 Pelaksanaan Penguatan Kelembagaan/Asosiasi Ekonomi Kreatif yang menyasar Keluarga Miskin Seluruh Kab. Situbondo Dinas Pariwisata, Pemuda, dan Olahraga 90 Permasalahan (bottleneck) Sasaran Indikator Target Nomenklatur Sub Kegiatan Indikator Target Pagu Anggaran (Rp) Rencana Aksi Lokasi Fokus (Prioritas) Pelaksana Smt 1 Smt 2 Total Kurangnya Pemberdayaan dan Pembinaan Pelaku Ekonomi Kreatif bagi Keluarga Miskin Masyarakat berpenghasilan rendah membutuhkan bantuan akses untuk pulang kampung saat hari raya, Tingginya resiko kecelakaan pemudik yang menggunakan motor Meningkatny a Ekosistem Ekonomi Kreatif bagi keluarga miskin Masyarakat berpenghasil an rendah (pekerja informal, buruh, pedagang kecil, mahasiswa, perantau, dll) Jumlah Kegiatan Peningkatan Ekosistem Ekonomi Kreatif Jumlah peserta mudik yang difasilitasi 2 Kegiat an orang Pendukungan Pemasaran Ekonomi Kreatif Jumlah terlaksanakan ya pendukungan pemasaran ekonomi kreatif 0 1 1 kegiat an 50.000.000 Fasilitas Pemasaran Produk Ekonomi Kreatif Keluarga Miskin Seluruh Kab. Situbondo Dinas Pariwisata, Pemuda, dan Olahraga Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kot a Indeks Keselamatan Lalu Lintas, Presentase sarana dan prasarana angkutan yang tersedia sesuai standart, Presentase wilayah kecamatan yang terlayani dengan angkutan umum sesuai standart 250 0 250 20.000.000 Penyediaan Angkutan gratis yang layak jalan dan sesuai standar, Identifikasi dan pemetaan calon pesera mudik gratis, Koordinasi dengan propinsi untuk sosialiasasi program dan mekanisme pendaftaran peserta, Koordinasi lintas sektor untuk pengamanan kegiatan, Sosialisasi mekanisme pendaftaran, Survey kepuasan peserta terhadap pelaksanaan kegiatan mudik gratis Seluruh Kab. Situbondo Dinas Perhubung an 91 Permasalahan (bottleneck) Sasaran Indikator Target Nomenklatur Sub Kegiatan Indikator Target Pagu Anggaran (Rp) Rencana Aksi Lokasi Fokus (Prioritas) Pelaksana Smt 1 Smt 2 Total Memberikan rumah layak huni bagi masyarakat miskin yang tinggal di kawasan kumuh dan sebagai upaya untuk mengurangi tingkat kekumuhan yang ada di kawasan kumuh Meningkatny a kualitas Perumahan dan Kawasan Permukiman Meningkatny a kualitas infrastruktur irigasi Persentase luas kawasan kumuh yang belum tertangani Persentase Rumah Tangga dengan akses hunian layak, terjangkau, dan berkelanjuta n Pelaksanaan Pemukiman Kembali Kawasan Permukiman Kumuh Luas Kawasan Permukiman Kumuh yang Dimukimkan Kembali 0 1 1 400.000.000 Melakukan Rehabilitasi Saluran Drainase di Kawasan Kumuh,Desa Alasmalang,Kecamatan Panarukan Desa Alasmalang Kec. Panarukan Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Permukim an Permasalahan kemiskinan yang bisa dikerjakan oleh DPUPP melalui sub indikator di samping 53,09 % Identifikasi Perumahan di Lokasi Rawan Bencana Kabupaten/Kot a Jumlah Dokumen Data Rumah di Lokasi Rawan Bencana Kabupaten/Ko ta 0 1 1 100.000.000 Seluruh Kab. Situbondo Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Permukim an Adanya kebutuhan layanan irigasi yang mencukupi agar tingkat produktivitas hasil pertanian meningkat 60,33 % Pembangunan Jaringan Irigasi Permukaan Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Dibangun 0 0,5 0,5 800.000.000 - Desa Kendit Kec. Kendit, Desa Suboh Kec. Suboh, Desa Asembagus Kec. Asembagus, Desa Gunung Malang Kec. suboh, Desa Jetis Kec. Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Permukim an 92 Permasalahan (bottleneck) Sasaran Indikator Target Nomenklatur Sub Kegiatan Indikator Target Pagu Anggaran (Rp) Rencana Aksi Lokasi Fokus (Prioritas) Pelaksana Smt 1 Smt 2 Total Besuki Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Direhabilitasi 0 1,68 1,68 100.000.000 Rehabilitasi Tangkis kiri dam kamar Selomukti Desa Kalianget Kec. Banyuglugur Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Permukim an Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Dioperasikan dan Dipelihara 0 3,5 3,5 446.200.000 Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi, OPerasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi 3 UPT Desa Curah Jeru Kec. Panji dan Seluruh Kab. Situbondo Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Permukim an Pembangunan Sumur Jaringan Irigasi Air Tanah Jumlah Sumur Jaringan Irigasi Air Tanah yang Dibangun 0 1 1 875.000.000 Pembangunan Sumur Jaringan Irigasi Air Tanah Sumur Bor Dangkal Desa Talempong Kec.Banyuglugur Desa Kedung Dowo Kec. Arjasa, Desa Kedunglo Kec. Aembagus, Desa Suboh Kec. Suboh, Desa Telempong Kec. Banyuglugur, Desa Bantal Kec. Asembagus, Desa Kotakan Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Permukim an 93 Permasalahan (bottleneck) Sasaran Indikator Target Nomenklatur Sub Kegiatan Indikator Target Pagu Anggaran (Rp) Rencana Aksi Lokasi Fokus (Prioritas) Pelaksana Smt 1 Smt 2 Total Kec. Situbondo Operasional Kelembagaan Pengelola Irigasi Jumlah Lembaga Pengelola Irigasi yang beroperasi 0 1 1 29.900.000 Peningkatan Kapasitas Pengelola Irigasi Kabupaten Seluruh Kab. Situbondo Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Permukim an Adanya penduduk miskin yang belum memiliki akses air minum secara layak melalui Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) jaringan perpipaan Meningkatny a infrastruktur dasar bidang keciptakarya an Persentase akses air minum layak perpipaan 72,79 % Peningkatan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan Kapasitas Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan yang ditingkatkan 0 0,08 0,08 1.297.500.00 0
1.Peningkatan SPAM JP Mata Air Dusun Pacaron, Desa Klatakan Desa Klatakan dan Tambak Ukir Kec. Kendit, Desa Sumberkolak Kec. Panarukan, Desa Kembangsari Kec. Jatibanteng, Desa Selobanteng dan Lubawang Kec. Banyuglugur, Desa Pesisir Kec. Besuki Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Permukim an 94 Permasalahan (bottleneck) Sasaran Indikator Target Nomenklatur Sub Kegiatan Indikator Target Pagu Anggaran (Rp) Rencana Aksi Lokasi Fokus (Prioritas) Pelaksana Smt 1 Smt 2 Total Operasi dan Pemeliharaan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jumlah Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) yang Dioperasikan dan Dipelihara 1 2 3 188.872.028 1. Operasional dan Pemeliharaan Rutin Sarana Prasarana SPAM Seluruh Kab. Situbondo Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Permukim an Perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan Jumlah Sambungan Rumah yang terlayani oleh perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan 0 78 78 200.000.000 1. Perluasan SPAM JP Bor Tegal Barat, Desa Wringin Anom
2.Perluasan SPAM JP Bor Galingan, Dusun Plasaan, Desa Sopet Desa Sumberrejo Kec. Banyuputih Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Permukim an Peningkatan Kapasitas Kelembagaan dan Pelaksana Penyelenggara Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jumlah Lembaga dan Pelaksana Penyelenggara Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) yang ditingkatkan kapasitasnya 20 10 30 80.000.000 1. Pembinaan Penyelenggara SPAM oleh Pemerintah Desa dan Kelompok Masyarakat Seluruh Kab. Situbondo Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Permukim an Kurangnya pengetahuan masyarakat terkait pemenuhan gizi, PHBS, persiapan berkeluarga dan 1000 HPK sehingga rentan stunting Tim Pendamping Keluarga Jumlah keluarga berisiko stunting yang didampingi 33329 keluar ga Pendampingan Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calo n PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Cakupan Pemantauan Data dan Informasi Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Cal 0 10 10 lapora n 2.221.800.00 0 Mendampingi keluarga berisiko stunting melalui identifikasi faktor risiko, pemberian KIE, layanan kesehatan, dan layanan pendukung lainnya. Mendampingi calon pengantin/caPUS (minimal 2 pasangan dalam 3 bulan Seluruh Kab. Situbondo Dinas DP3AP2KB 95 Permasalahan (bottleneck) Sasaran Indikator Target Nomenklatur Sub Kegiatan Indikator Target Pagu Anggaran (Rp) Rencana Aksi Lokasi Fokus (Prioritas) Pelaksana Smt 1 Smt 2 Total Baduta/Balita) on PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahira n, Baduta/Balita) pranikah) serta mendorong pemeriksaan kesehatan di fasilitas kesehatan. Mendampingi semua ibu hamil (8 kali dalam 1 tahun) melalui pemantauan kehamilan, KIE, dan fasilitasi rujukan. Mendampingi ibu pasca salin, pasca keguguran, dan yang memiliki balita (0–59 bulan) minimal 2 kali dalam setahun. Melakukan pengamatan, deteksi dini faktor risiko, monitoring, evaluasi, dan perbaikan kondisi keluarga berisiko stunting. Memastikan keluarga memperoleh serta memanfaatkan bantuan sosial secara tepat. Terwujudnya Publikasi Data Statistik yang optimal Persentase Data Statistik Sektoral yang dipublikasik an 100% Penyelenggaraa n Statistik Sektoran yang sesuai dengan prinsip satu data indonesia (Pemenuhan Prinsip Satu Data Indonesia) Jumlah Dokumen Penyelenggara an Statistik Sektoral yang sesuai dengan prinsip satu data indonesia 6 6 12 Doku men 29.596.460 Penyusunan Roadmap Statistik Sektoral Kemiskinan Seluruh Kab. Situbondo Dinas Komunikas i dan Informatik a 96 Permasalahan (bottleneck) Sasaran Indikator Target Nomenklatur Sub Kegiatan Indikator Target Pagu Anggaran (Rp) Rencana Aksi Lokasi Fokus (Prioritas) Pelaksana Smt 1 Smt 2 Total Terwujudnya Publikasi Data Statistik yang optimal Terwujudnya Keterbukaan Informasi Publik Persentase Data Statistik Sektoral yang dipublikasik an Persentase Informasi yang disebarluask an Kepada Publik 100% Penyelenggaraa n Statistik Sektoran yang sesuai dengan prinsip satu data indonesia Pelayanan Informasi Publik (Pengingkatan Kapasitas Kelembagaan Statistik Sektoral) Jumlah Dokumen Penyelenggara an Statistik Sektoral yang sesuai dengan prinsip satu data indonesia Jumlah dokumen Pelayanan Informasi Publik 6 6 12 Doku men 12 Doku men 15.000.000 1 Penguatan Kelembagaan Melalui Pembangunan Regulasi Statistik Sektoral 2 Penyediaan Data Statistik Sektoral Daerah Sebagai Dasar Perencanaan Pengentasan Kemiskinan 3 Penyediaan Pelayanan Informasi Publik Seluruh Kab. Situbondo Dinas Komunikas i dan Informatik a 71% Pengelolaan Media Komunikasi Publik Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik 6 6 12 Doku men 100.000.000 Penyebarluasan Informasi Mengenai Upaya Pengentasan Kemiskinan Melalui Media Komunikasi Publik Seluruh Kab. Situbondo Dinas Komunikas i dan Informatik a Adanya jenis usaha yang sama Meningkatny a Kesejahteraa n dan Pendapatan keluarga Penerima Manfaat Persentase Meningkatan nya Pendapatan Keluarga 100% Peningkatan Kapasitas kelembagaan Lembaga Kemasyarakata n Desa/Keluraha n (RT, RW, PKK, Posyamdu, LPM dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Keluraha n dan Masyarakat Jumlah Lembaga Kemasyarakat an Desa/Kelurah an (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurah an dan Masyarakat 0 136 136 3.136.675.00 0 Melakukan pembinaan dan sosialisasi kepada KPM dan Pelaku di Desa Seluruh Kab. Situbondo Dinas Pemberday aan Masyaraka t dan Desa 97 Permasalahan (bottleneck) Sasaran Indikator Target Nomenklatur Sub Kegiatan Indikator Target Pagu Anggaran (Rp) Rencana Aksi Lokasi Fokus (Prioritas) Pelaksana Smt 1 Smt 2 Total Hukum Adat Hukum Adat yang Ditingkatkan Kapasitasnya Pengurus BUMDEs sulit menentukan jenis usaha sesuai dengan potensi desa yang ada, Manajemen BUMDes yang lemah sehingga tidak dapat mengukur sejauh mana usaha bumdes berjalan Meningkatny a pengembang an usaha Bumdes yang aktif, berbadan hukum dan memiliki klasifikasi berkembang atau maju dan berkelanjuta n Jumlah BUMDesa Bumdes yang aktif, berbadan hukum dan memiliki klasifikasi berkembang atau maju 7 BUMD ES Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja sama antar Desa Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja Sama antar Desa 0 1 1 Doku men 86.492.643 Melakukan pelatihan, bimtek, monev, rapat koordinasi Seluruh Kab. Situbondo Dinas Pemberday aan Masyaraka t dan Desa Desa sulit menentukan potensi desa yang ada Meningkatka n desa wisata dan ketahanan pangan Jumlah desa yang telah mandiri terhadap pengelolaan wisata dan ketahanan pangannya 3 Desa Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan 0 1 1 Doku men 129.537.609 Melakukan sosialisasi, monitoring dan evaluasi Seluruh Kab. Situbondo Dinas Pemberday aan Masyaraka t dan Desa
1.Masih rendahnya kepemilikan akte kematian Meningkatny a Kepemilikan Akte Kematian Persentase akte kematian yang diterbitkan bagi yang melaporkan 100 Peningkatan dalam Pelayanan Pencatatan Sipil - 6 5 11 13.500.000 Melakukan kerjasama dengan perangkat desa untuk mensosialisasikan kepada masyarakat Seluruh Kab. Situbondo Dinas Kependudu kan dan Pencatatan Sipil 98 Permasalahan (bottleneck) Sasaran Indikator Target Nomenklatur Sub Kegiatan Indikator Target Pagu Anggaran (Rp) Rencana Aksi Lokasi Fokus (Prioritas) Pelaksana Smt 1 Smt 2 Total Selama ini masih banyak ibu hamil belum mencapai pemeriksaan K6 Meningkatny a pelayanan kesehatan keluarga Prosentase capaian SPM Bidang Pelayanan kesehatan Keluarga (%) 100% Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standart 3220 3220 6440 27.490.980 Melakukan Pelacakan Kasus Kematian Ibu dan Bayi Seluruh Kab. Situbondo Dinas Kesehatan Banyak ibu bersalin yang pindah lokasi tempat tingga awall sehingga pencatatan menjadi tidak sinkron dengan jumalh ibu hamil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 3958 3958 7916 21.069.800 Melakukan Pelacakan Kasus Nearmiss Seluruh Kab. Situbondo Dinas Kesehatan adanya bayi yang premature dan abortus dimana bayi baru blm waktunya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 3857 3857 7714 1.069.205.00 0 Melakukan Orientasi Program Kesehatan Bayi melalui Skrining dan Intervensi BBL Seluruh Kab. Situbondo Dinas Kesehatan SDMK diperlukan adanya peningkatan komptensi dikarenakan protipe / DO penanganan balita selalu ada pembaruan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 1639 0 1639 0 32780 15.976.000 Melakukan Rapat Koordinasi Pelaksanaan PKAT (Pemeriksaan Kesehatan Anak Terintegrasi) Seluruh Kab. Situbondo Dinas Kesehatan belum optimalnya pelayanan kesehatan di sekolah terutama di sekolah yang tidak tercatat di diknas Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar Jumlah usia pendidikan dasar (7-15 tahun) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai 4005 0 4005 0 80100 48.178.016 Melakukan Rapat Koordinasi TP. UKS/M Kabupaten Seluruh Kab. Situbondo Dinas Kesehatan 99 Permasalahan (bottleneck) Sasaran Indikator Target Nomenklatur Sub Kegiatan Indikator Target Pagu Anggaran (Rp) Rencana Aksi Lokasi Fokus (Prioritas) Pelaksana Smt 1 Smt 2 Total Standar Melakukan Pembentukan Kader Kesehatan Remaja Baru Dinas Kesehatan belum terbrigingnya data di Aplikasi CKG dan E-pus sehingga mengakibatkan data tidak cocok Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut Jumlah Usia Lanjut yang mendapatkan pelayanan skrining sesuai standar 6059 8 6059 7 121.1 95 40.000.000 Melakukan Skrining Usia Lanjut sesuai standar Seluruh Kab. Situbondo Dinas Kesehatan belum terbrigingnya data di Aplikasi CKG dan E-pus sehingga mengakibatkan data tidak cocok Meningkatny a Penanganan Penyakit Menular dan Penyakit Tidak Menular sesuai standart Persentase Cakupan pemeriksaan kesehatan gratis (Persentase) 42 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif Jumlah usia produktif yang mendapatkan layanan sesuai standar 2698 90 1799 26 449.8 16 40.000.000 Melakukan Deteksi dini faktor resiko penyakit tidak menular pada usia produktif sesuai standar Seluruh Kab. Situbondo Dinas Kesehatan Prosentase penderita penyakit menular yang tertangani sesuai standart (%) 100 Dinas Kesehatan 100 Permasalahan (bottleneck) Sasaran Indikator Target Nomenklatur Sub Kegiatan Indikator Target Pagu Anggaran (Rp) Rencana Aksi Lokasi Fokus (Prioritas) Pelaksana Smt 1 Smt 2 Total Prosentase penderita penyakit tidak menular yang tertangani sesuai standart (%) 100 Dinas Kesehatan belum terbrigingnya data di Aplikasi CKG dan E-pus sehingga mengakibatkan data tidak cocok Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi Jumlah penderita hipertensi yang mendapat layanan sesuai standar 2497 4 1665 1 41.62 5 25.000.000 Melakukan Pelayanan bagi penderita hipertensi sesuai tata laksana Seluruh Kab. Situbondo Dinas Kesehatan belum terbrigingnya data di Aplikasi CKG dan E-pus sehingga mengakibatkan data tidak cocok Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus Jumlah penderita diabetes mellitus yang mendapat layanan sesuai standar 6193 4130 10.32 3 30.719.000 Melakukan Pelayanan bagi penderita hipertensi sesuai tata laksana Seluruh Kab. Situbondo Dinas Kesehatan belum tertibnya petugas dalam mengentry data di aplikasi SIMKESWA sehingga data di SPM berbeda Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Jumlah orang dengan gangguan jiwa berat yang dilayani sesuai standar 800 534 1.334 orang 40.000.000 Melakukan Penanganan orang dengan gangguan jiwa sesuai standar Seluruh Kab. Situbondo Dinas Kesehatan masih banyaknya petugas kesehatan yang menggampangkan DO (Definisi Operasional) tentang pengertian suspect mengakibatkan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Terduga Tuberkulosis Jumlah orang terduga Tuberkulosis yang dilayani sesuai standar 4040 4040 8.080 Orang 1.453.619.63 3 Melakukan Pelayanan Orang dengan terduga tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan sesuai standart Seluruh Kab. Situbondo Dinas Kesehatan 101 Permasalahan (bottleneck) Sasaran Indikator Target Nomenklatur Sub Kegiatan Indikator Target Pagu Anggaran (Rp) Rencana Aksi Lokasi Fokus (Prioritas) Pelaksana Smt 1 Smt 2 Total melebihi target (standar perbedaan 1:10) dengan yang positif dikarenakan DO untuk menghitung orang dengan resiko HIV adalah ibu hamil, populasi kunci dan orang dengan TB, tetpai apabila tidak menemukan ibu hamil dan orang dengan TB sedikit maka capaian HIV akan ikut sedikit Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV jumlah orang yang berisiko tertular HIV yang dites HIV 5746 5746 11.49 2 orang 98.970.000 Melakukan Pelayanan orang beresiko tertular virus HIV yang mendapatkan pelayanan Skrining Sesuai standart Seluruh Kab. Situbondo Dinas Kesehatan masih banyaknya masyarakat yang belum tahu program kesehatan (soca terak, ambugellu dan khitanan) selain itu musim yang tidk menentu juga sering mengalami KLB demam berdarah. Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular (Dokumen) 6 6 12 doku men 838.510.079 Melakukan pelayanan Skrining dan penanganan gangguan indera pada masyarakat, Seluruh Kab. Situbondo Dinas Kesehatan Melakukan Baksos Operasi Katarak "Soca Terak", Dinas Kesehatan Melakukan Khitanan Massal, Dinas Kesehatan Melakukan Keg Ambugellu di 4 titik ( 3 Dinas Kesehatan 102 Permasalahan (bottleneck) Sasaran Indikator Target Nomenklatur Sub Kegiatan Indikator Target Pagu Anggaran (Rp) Rencana Aksi Lokasi Fokus (Prioritas) Pelaksana Smt 1 Smt 2 Total alun alun dan di lokasi yang ada keg UMKM) Melakukan penyemprotan sarang nyamuk dan Bimtek untuk kegiatan penyakit menular (Kusta , HISP dan Zoonosis) Dinas Kesehatan Masih banyaknya balita yang bermasalah dalam kesehatannya (gizi buruk, gizi kurang, stunting) Meningkatny a pelayanan gizi masyarakat Prosentase Bumil KEK (%) 13 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat kegiatan masuk ke puskesmas 6 6 12 doku men 215.368.471 Seluruh Kab. Situbondo Dinas Kesehatan Prevalensi balita wasting (gizi kurang dan gizi buruk) (%) 7,5 Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat (Dokumen) Melakukan pemberian PMT Pemulihan Dinas Kesehatan Masih kuranng sadarnya masyarakat akan pentingnya jaminan kesehatan sehingga enggan mendaftar sebagai peserta JKN selain itu Dinas Kesehatan juga kurang anggaran apabila mencakup semua peserta JKN Meningkatny a Sarana Prasarana Fasyankes & Jaminan Pembiayaan Prosentase UHC (%) Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat Jumlah orang yang premi jaminan kesehatannya dibayar oleh Pemerintah daerah 49% 49% 98% pendu duk 56.670.000.0 00 Melakukan Pembayaran Premi Jaminan Kesehatan Nasional oleh Pemerintah daerah Seluruh Kab. Situbondo Dinas Kesehatan Jumlah Kasus yang pelayanannny a tidak ditanggung oleh BPJS Kesehatan 50% 50% 100% Melakukan Pembayaran klaim pelayanan kesehatan yang tidak ditanggung BPJS Kesehatan Seluruh Kab. Situbondo Dinas Kesehatan 103 Permasalahan (bottleneck) Sasaran Indikator Target Nomenklatur Sub Kegiatan Indikator Target Pagu Anggaran (Rp) Rencana Aksi Lokasi Fokus (Prioritas) Pelaksana Smt 1 Smt 2 Total Selama ini masih banyak ibu hamil belum mencapai pemeriksaan K6 Meningkatny a Tata Kelola Klaster dan Lintas Klaster pada Puskesmas Capaian Nilai SPM (%) 90 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 45 45 90 93.850.000 Melakukan Pelaksanaan Kelas ibu Hamil dan Kelas Ibu Balita Kecamatan Banyuputih Puskesmas Wonorejo Capaian Nilai PKP Manajemen Puskesmas (%) 100 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat (Dokumen) 6 6 12 169.224.000 Melakukan Kunjungan lapangan pemantauan Tumbuh Kembang dan Masalah Gizi ibu dan anak Kecamatan Banyuputih Puskesmas Wonorejo Melakukan Pendampingan rujukan balita stunting/gizi buruk Kecamatan Banyuputih Puskesmas Wonorejo Melakukan Belanja bahan, dan penyiapan PMT lokal Bumil KEK dan Risiko KEK Kecamatan Banyuputih Puskesmas Wonorejo Melakukan Belanja bahan, dan penyiapan PMT lokal Balita Bermasalah Gizi (gizi kurang, balita T, balita BB kurang) Kecamatan Banyuputih Puskesmas Wonorejo Melakukan Pembekalan dan evaluasi pelaksanaan Pemberian Makanan Tambahan (PMT) pemulihan berbahan pangan lokal Kecamatan Banyuputih Puskesmas Wonorejo 104 Permasalahan (bottleneck) Sasaran Indikator Target Nomenklatur Sub Kegiatan Indikator Target Pagu Anggaran (Rp) Rencana Aksi Lokasi Fokus (Prioritas) Pelaksana Smt 1 Smt 2 Total Selama ini masih banyak ibu hamil belum mencapai pemeriksaan K6 Meningkatny a Tata Kelola Klaster dan Lintas Klaster pada Puskesmas Capaian Nilai SPM (%) 100 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 275 275 550 87.525.000 Melakukan Pelaksanaan Kelas ibu Hamil dan Kelas Ibu Balita Kecamatan Banyuputih Puskesmas Banyuputi h belum optimalnya pelayanan kesehatan di sekolah terutama di sekolah yang tidak tercatat di diknas Capaian Nilai PKP Manajemen Puskesmas (%) 97 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 4028 4027 8.055 32.700.000 Melakukan Pelayanan Kesehatan pada anak usia sekolah dan remaja (Skrining dan pembinaan di sekolah dan komunitas) dan pemantauan minum TTD Kecamatan Banyuputih Puskesmas Banyuputi h belum tertibnya petugas dalam mengentry data di aplikasi SIMKESWA sehingga data di SPM berbeda Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar 47 48 95 4.375.000 Melakukan Pelacakan dan pengawasan minum obat untuk ODGJ berat Kecamatan Banyuputih Puskesmas Banyuputi h masih banyaknya petugas kesehatan yang menggampangkan DO (Definisi Operasional) tentang pengertian suspect mengakibatkan melebihi target (standar perbedaan 1:10) dengan yang Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Terduga Tuberkulosis Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar 340 339 679 13.750.000 Melakukan Penemuan kasus aktif dan pemantauan pengobatan TBC (Investigasi kontak TBC, pelacakan kasus TBC mangkir dan Pemantauan menelan obat TBC, pemberian terapi pencegahan TBC, penemuan kasus ILTB) Kecamatan Banyuputih Puskesmas Banyuputi h 105 Permasalahan (bottleneck) Sasaran Indikator Target Nomenklatur Sub Kegiatan Indikator Target Pagu Anggaran (Rp) Rencana Aksi Lokasi Fokus (Prioritas) Pelaksana Smt 1 Smt 2 Total positif Masih banyaknya balita yang bermasalah dalam kesehatannya (gizi buruk, gizi kurang, stunting) dan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat 1 0 1 213.257.000 Melakukan Kunjungan lapangan pemantauan Tumbuh Kembang dan Masalah Gizi ibu dan anak Kecamatan Banyuputih Puskesmas Banyuputi h Melakukan Pendampingan rujukan balita stunting/gizi buruk Puskesmas Banyuputi h Melakukan Belanja bahan, dan penyiapan PMT lokal Bumil KEK dan Risiko KEK Puskesmas Banyuputi h Melakukan Belanja bahan, dan penyiapan PMT lokal Balita Bermasalah Gizi (gizi kurang, balita T, balita BB kurang) Puskesmas Banyuputi h Melakukan Pembekalan dan evaluasi pelaksanaan Pemberian Makanan Tambahan (PMT) pemulihan berbahan pangan lokal Puskesmas Banyuputi h 106 Permasalahan (bottleneck) Sasaran Indikator Target Nomenklatur Sub Kegiatan Indikator Target Pagu Anggaran (Rp) Rencana Aksi Lokasi Fokus (Prioritas) Pelaksana Smt 1 Smt 2 Total Selama ini masih banyak ibu hamil belum mencapai pemeriksaan K6 Meningkatny a Tata Kelola Klaster dan Lintas Klaster pada Puskesmas Capaian Nilai SPM (%) 100 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 227 227 454 115.350.000 Melakukan Pelaksanaan Kelas ibu Hamil dan Kelas Ibu Balita Kecamatan Asembagus Puskesmas Asembagus belum optimalnya pelayanan kesehatan di sekolah terutama di sekolah yang tidak tercatat di diknas Capaian Nilai PKP Manajemen Puskesmas (%) 98 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 2872 2872 5.744 33.000.000 Melakukan Pelayanan Kesehatan pada anak usia sekolah dan remaja (Skrining dan pembinaan di sekolah dan komunitas) dan pemantauan minum TTD Kecamatan Asembagus Puskesmas Asembagus belum tertibnya petugas dalam mengentry data di aplikasi SIMKESWA sehingga data di SPM berbeda Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar 50 49 99 6.250.000 Melakukan Pelacakan dan pengawasan minum obat untuk ODGJ berat Kecamatan Asembagus Puskesmas Asembagus masih banyaknya petugas kesehatan yang menggampangkan DO (Definisi Operasional) tentang pengertian suspect mengakibatkan melebihi target (standar perbedaan 1:10) dengan yang Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Terduga Tuberkulosis Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar 347 346 693 16.514.000 Melakukan Penemuan kasus aktif dan pemantauan pengobatan TBC (Investigasi kontak TBC, pelacakan kasus TBC mangkir dan Pemantauan menelan obat TBC, pemberian terapi pencegahan TBC, penemuan kasus ILTB) Kecamatan Asembagus Puskesmas Asembagus 107 Permasalahan (bottleneck) Sasaran Indikator Target Nomenklatur Sub Kegiatan Indikator Target Pagu Anggaran (Rp) Rencana Aksi Lokasi Fokus (Prioritas) Pelaksana Smt 1 Smt 2 Total positif Masih banyaknya balita yang bermasalah dalam kesehatannya (gizi buruk, gizi kurang, stunting) dan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat 6 6 12 248.906.000 Melakukan Kunjungan lapangan pemantauan Tumbuh Kembang dan Masalah Gizi ibu dan anak Kecamatan Asembagus Puskesmas Asembagus Melakukan Belanja bahan, dan penyiapan PMT lokal Bumil KEK dan Risiko KEK Puskesmas Asembagus Melakukan Belanja bahan, dan penyiapan PMT lokal Balita Bermasalah Gizi (gizi kurang, balita T, balita BB kurang) Puskesmas Asembagus Melakukan Pembekalan dan evaluasi pelaksanaan Pemberian Makanan Tambahan (PMT) pemulihan berbahan pangan lokal Puskesmas Asembagus masih banyaknya masyarakat yang belum rutin cek kesehatan sesuai standart terutama untuk Balita dan Lansia selain itu karena keterbatasan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular 6 6 12 118.175.000 Melakukan Deteksi dini dan cek kesehatan gratis pemantauan dan tindak lanjut penyakit tidak menular Kecamatan Asembagus Puskesmas Asembagus 108 Permasalahan (bottleneck) Sasaran Indikator Target Nomenklatur Sub Kegiatan Indikator Target Pagu Anggaran (Rp) Rencana Aksi Lokasi Fokus (Prioritas) Pelaksana Smt 1 Smt 2 Total nakes mengakibatkan masih banyak riwayat kesehatan yang belum tercatat di aplikasi kesehatan Melakukan Pemberdayaan kader dalam rangka pencegahan dan pengendalian penyakit menular dan penyakit tidak menular, pelaksanaan imunisasi Puskesmas Asembagus Melakukan Penemuan dan tindak lanjut kasus aktif penyakit menular Puskesmas Asembagus Melakukan Penemuan Kasus Aktif Kusta dan komprofilaksis Kusta Puskesmas Asembagus Melakukan Belanja bahan, dan penyiapan PMT lokal Bumil KEK dan Risiko KEK Puskesmas Asembagus Melakukan Belanja bahan, dan penyiapan PMT lokal Balita Bermasalah Gizi (gizi kurang, balita T, balita BB kurang) Puskesmas Asembagus Melakukan Pembekalan dan evaluasi pelaksanaan Pemberian Makanan Tambahan (PMT) pemulihan berbahan pangan lokal Puskesmas Asembagus 109 Permasalahan (bottleneck) Sasaran Indikator Target Nomenklatur Sub Kegiatan Indikator Target Pagu Anggaran (Rp) Rencana Aksi Lokasi Fokus (Prioritas) Pelaksana Smt 1 Smt 2 Total Melakukan Pemberdayaan kader dalam rangka pencegahan dan pengendalian penyakit menular dan penyakit tidak menular, pelaksanaan imunisasi Puskesmas Asembagus Melakukan Penemuan dan tindak lanjut kasus aktif penyakit menular Puskesmas Asembagus Melakukan Penemuan Kasus Aktif Kusta dan komprofilaksis Kusta Puskesmas Asembagus Selama ini masih banyak ibu hamil belum mencapai pemeriksaan K6 Meningkatny a Tata Kelola Klaster dan Lintas Klaster pada Puskesmas Capaian Nilai SPM (%) 100 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 290 290 580 136.000.000 Melakukan Pelaksanaan Kelas ibu Hamil dan Kelas Ibu Balita Kecamatan Jangkar Puskesmas Jangkar belum optimalnya pelayanan kesehatan di sekolah terutama di sekolah yang tidak tercatat di diknas Capaian Nilai PKP Manajemen Puskesmas (%) 90 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 1633 1632 3.265 14.550.000 Melakukan Pelayanan Kesehatan pada anak usia sekolah dan remaja (Skrining dan pembinaan di sekolah dan komunitas) dan pemantauan minum TTD Kecamatan Jangkar Puskesmas Jangkar 110 Permasalahan (bottleneck) Sasaran Indikator Target Nomenklatur Sub Kegiatan Indikator Target Pagu Anggaran (Rp) Rencana Aksi Lokasi Fokus (Prioritas) Pelaksana Smt 1 Smt 2 Total belum tertibnya petugas dalam mengentry data di aplikasi SIMKESWA sehingga data di SPM berbeda Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar 40 40 80 10.800.000 Melakukan Pelacakan dan pengawasan minum obat untuk ODGJ berat Kecamatan Jangkar Puskesmas Jangkar masih banyaknya petugas kesehatan yang menggampangkan DO (Definisi Operasional) tentang pengertian suspect mengakibatkan melebihi target (standar perbedaan 1:10) dengan yang positif Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Terduga Tuberkulosis Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar 270 270 540 13.500.000 Melakukan Penemuan kasus aktif dan pemantauan pengobatan TBC (Investigasi kontak TBC, pelacakan kasus TBC mangkir dan Pemantauan menelan obat TBC, pemberian terapi pencegahan TBC, penemuan kasus ILTB) Kecamatan Jangkar Puskesmas Jangkar Masih banyaknya balita yang bermasalah dalam kesehatannya (gizi buruk, gizi kurang, stunting) dan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat 1 0 1 218.273.000 Melakukan Kunjungan lapangan pemantauan Tumbuh Kembang dan Masalah Gizi ibu dan anak Kecamatan Jangkar Puskesmas Jangkar Melakukan Belanja bahan, dan penyiapan PMT lokal Bumil KEK dan Risiko KEK Puskesmas Jangkar 111 Permasalahan (bottleneck) Sasaran Indikator Target Nomenklatur Sub Kegiatan Indikator Target Pagu Anggaran (Rp) Rencana Aksi Lokasi Fokus (Prioritas) Pelaksana Smt 1 Smt 2 Total Melakukan Belanja bahan, dan penyiapan PMT lokal Balita Bermasalah Gizi (gizi kurang, balita T, balita BB kurang) Puskesmas Jangkar Melakukan Pemberdayaan kader dalam rangka pencegahan dan pengendalian penyakit menular dan penyakit tidak menular, pelaksanaan imunisasi Puskesmas Jangkar Melakukan Penemuan dan tindak lanjut kasus aktif penyakit menular Puskesmas Jangkar Melakukan Penemuan Kasus Aktif Kusta dan komprofilaksis Kusta Puskesmas Jangkar Masih banyaknya balita yang bermasalah dalam kesehatannya (gizi buruk, gizi kurang, stunting) dan Meningkatny a Tata Kelola Klaster dan Lintas Klaster pada Puskesmas Capaian Nilai SPM (%) 100 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat 1 0 1 212.986.000 Melakukan Kunjungan lapangan pemantauan Tumbuh Kembang dan Masalah Gizi ibu dan anak Kecamatan Arjasa Puskesmas Arjasa Capaian Nilai PKP Manajemen Puskesmas (%) 90 Melakukan Pendampingan rujukan balita stunting/gizi buruk Puskesmas Arjasa 112 Permasalahan (bottleneck) Sasaran Indikator Target Nomenklatur Sub Kegiatan Indikator Target Pagu Anggaran (Rp) Rencana Aksi Lokasi Fokus (Prioritas) Pelaksana Smt 1 Smt 2 Total Melakukan Belanja bahan, dan penyiapan PMT lokal Bumil KEK dan Risiko KEK Puskesmas Arjasa Melakukan Belanja bahan, dan penyiapan PMT lokal Balita Bermasalah Gizi (gizi kurang, balita T, balita BB kurang) Puskesmas Arjasa Melakukan Pembekalan dan evaluasi pelaksanaan Pemberian Makanan Tambahan (PMT) pemulihan berbahan pangan lokal Puskesmas Arjasa masih banyaknya masyarakat yang belum rutin cek kesehatan sesuai standart terutama untuk Balita dan Lansia selain itu karena keterbatasan nakes mengakibatkan masih banyak riwayat kesehatan yang belum tercatat di aplikasi kesehatan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular 1 1 2 85.297.000 Melakukan Deteksi dini dan cek kesehatan gratis pemantauan dan tindak lanjut penyakit tidak menular Kecamatan Arjasa Puskesmas Arjasa 113 Permasalahan (bottleneck) Sasaran Indikator Target Nomenklatur Sub Kegiatan Indikator Target Pagu Anggaran (Rp) Rencana Aksi Lokasi Fokus (Prioritas) Pelaksana Smt 1 Smt 2 Total Melakukan Pemberdayaan kader dalam rangka pencegahan dan pengendalian penyakit menular dan penyakit tidak menular, pelaksanaan imunisasi Puskesmas Arjasa Melakukan Penemuan dan tindak lanjut kasus aktif penyakit menular Puskesmas Arjasa Melakukan Penemuan Kasus Aktif Kusta dan komprofilaksis Kusta Puskesmas Arjasa Masih banyaknya balita yang bermasalah dalam kesehatannya (gizi buruk, gizi kurang, stunting) dan Meningkatny a Tata Kelola Klaster dan Lintas Klaster pada Puskesmas Capaian Nilai SPM (%) 93,29 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat 1 0 1 187.761.000 Melakukan Kunjungan lapangan pemantauan Tumbuh Kembang dan Masalah Gizi ibu dan anak Kecamatan Kapongan Puskesmas Kapongan Capaian Nilai PKP Manajemen Puskesmas (%) 100 MelakukanPendampinga n rujukan balita stunting/gizi buruk Puskesmas Kapongan 114 Permasalahan (bottleneck) Sasaran Indikator Target Nomenklatur Sub Kegiatan Indikator Target Pagu Anggaran (Rp) Rencana Aksi Lokasi Fokus (Prioritas) Pelaksana Smt 1 Smt 2 Total Melakukan Belanja bahan, dan penyiapan PMT lokal Bumil KEK dan Risiko KEK Puskesmas Kapongan Melakukan Belanja bahan, dan penyiapan PMT lokal Balita Bermasalah Gizi (gizi kurang, balita T, balita BB kurang) Puskesmas Kapongan Melakukan Pembekalan dan evaluasi pelaksanaan Pemberian Makanan Tambahan (PMT) pemulihan berbahan pangan lokal Puskesmas Kapongan masih banyaknya masyarakat yang belum rutin cek kesehatan sesuai standart terutama untuk Balita dan Lansia selain itu karena keterbatasan nakes mengakibatkan masih banyak riwayat kesehatan yang belum tercatat di aplikasi kesehatan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular 1 0 1 71.200.000 Melakukan Deteksi dini dan cek kesehatan gratis pemantauan dan tindak lanjut penyakit tidak menular Kecamatan Kapongan Puskesmas Kapongan 115 Permasalahan (bottleneck) Sasaran Indikator Target Nomenklatur Sub Kegiatan Indikator Target Pagu Anggaran (Rp) Rencana Aksi Lokasi Fokus (Prioritas) Pelaksana Smt 1 Smt 2 Total Melakukan Pemberdayaan kader dalam rangka pencegahan dan pengendalian penyakit menular dan penyakit tidak menular, pelaksanaan imunisasi Puskesmas Kapongan Melakukan Penemuan dan tindak lanjut kasus aktif penyakit menular Puskesmas Kapongan Melakukan Penemuan Kasus Aktif Kusta dan komprofilaksis Kusta Puskesmas Kapongan Selama ini masih banyak ibu hamil belum mencapai pemeriksaan K6 Meningkatny a Tata Kelola Klaster dan Lintas Klaster pada Puskesmas Capaian Nilai SPM (%) 100 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 166 165 331 104.200.000 Melakukan Pelaksanaan Kelas ibu Hamil dan Kelas Ibu Balita Kecamatan Panji Puskesmas Klampoka n masih banyaknya petugas kesehatan yang menggampangkan DO (Definisi Operasional) tentang pengertian suspect mengakibatkan melebihi target (standar perbedaan 1:10) dengan yang positif Capaian Nilai PKP Manajemen Puskesmas (%) 90 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Terduga Tuberkulosis Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar 105 106 211 17.600.000 MelakukanPenemuan kasus aktif dan pemantauan pengobatan TBC (Investigasi kontak TBC, pelacakan kasus TBC mangkir dan Pemantauan menelan obat TBC, pemberian terapi pencegahan TBC, penemuan kasus ILTB) Kecamatan Panji Puskesmas Klampoka n 116 Permasalahan (bottleneck) Sasaran Indikator Target Nomenklatur Sub Kegiatan Indikator Target Pagu Anggaran (Rp) Rencana Aksi Lokasi Fokus (Prioritas) Pelaksana Smt 1 Smt 2 Total Masih banyaknya balita yang bermasalah dalam kesehatannya (gizi buruk, gizi kurang, stunting) dan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat 1 0 1 181.773.000 Melakukan Kunjungan lapangan pemantauan Tumbuh Kembang dan Masalah Gizi ibu dan anak Kecamatan Panji Puskesmas Klampoka n Pendampingan rujukan balita stunting/gizi buruk Puskesmas Klampoka n Belanja bahan, dan penyiapan PMT lokal Bumil KEK dan Risiko KEK Puskesmas Klampoka n Belanja bahan, dan penyiapan PMT lokal Balita Bermasalah Gizi (gizi kurang, balita T, balita BB kurang) Puskesmas Klampoka n Pembekalan dan evaluasi pelaksanaan Pemberian Makanan Tambahan (PMT) pemulihan berbahan pangan lokal Puskesmas Klampoka n Selama ini masih banyak ibu hamil belum mencapai pemeriksaan K6 Meningkatny a Tata Kelola Klaster dan Lintas Klaster pada Puskesmas Capaian Nilai SPM (%) 100 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 329 329 658 109.390.000 Melakukan Pelaksanaan Kelas ibu Hamil dan Kelas Ibu Balita Kecamatan Panji Puskesmas Panji 117 Permasalahan (bottleneck) Sasaran Indikator Target Nomenklatur Sub Kegiatan Indikator Target Pagu Anggaran (Rp) Rencana Aksi Lokasi Fokus (Prioritas) Pelaksana Smt 1 Smt 2 Total belum optimalnya pelayanan kesehatan di sekolah terutama di sekolah yang tidak tercatat di diknas Capaian Nilai PKP Manajemen Puskesmas (%) 98,5 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 4411 4412 8.823 40.200.000 Melakukan Pelayanan Kesehatan pada anak usia sekolah dan remaja (Skrining dan pembinaan di sekolah dan komunitas) dan pemantauan minum TTD Kecamatan Panji Puskesmas Panji belum tertibnya petugas dalam mengentry data di aplikasi SIMKESWA sehingga data di SPM berbeda Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar 54 55 109 6.250.000 Melakukan Pelacakan dan pengawasan minum obat untuk ODGJ berat Kecamatan Panji Puskesmas Panji masih banyaknya petugas kesehatan yang menggampangkan DO (Definisi Operasional) tentang pengertian suspect mengakibatkan melebihi target (standar perbedaan 1:10) dengan yang positif Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Terduga Tuberkulosis Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar 386 387 773 15.375.000 Melakukan Penemuan kasus aktif dan pemantauan pengobatan TBC (Investigasi kontak TBC, pelacakan kasus TBC mangkir dan Pemantauan menelan obat TBC, pemberian terapi pencegahan TBC, penemuan kasus ILTB) Kecamatan Panji Puskesmas Panji 118 Permasalahan (bottleneck) Sasaran Indikator Target Nomenklatur Sub Kegiatan Indikator Target Pagu Anggaran (Rp) Rencana Aksi Lokasi Fokus (Prioritas) Pelaksana Smt 1 Smt 2 Total Masih banyaknya balita yang bermasalah dalam kesehatannya (gizi buruk, gizi kurang, stunting) dan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat 0 1 1 215.693.000 Melakukan Kunjungan lapangan pemantauan Tumbuh Kembang dan Masalah Gizi ibu dan anak Kecamatan Panji Puskesmas Panji Melakukan Pendampingan rujukan balita stunting/gizi buruk Puskesmas Panji Melakukan Belanja bahan, dan penyiapan PMT lokal Bumil KEK dan Risiko KEK Puskesmas Panji Melakukan Belanja bahan, dan penyiapan PMT lokal Balita Bermasalah Gizi (gizi kurang, balita T, balita BB kurang) Puskesmas Panji Melakukan Pembekalan dan evaluasi pelaksanaan Pemberian Makanan Tambahan (PMT) pemulihan berbahan pangan lokal Puskesmas Panji Selama ini masih banyak ibu hamil belum mencapai pemeriksaan K6 Meningkatny a Tata Kelola Klaster dan Lintas Klaster pada Puskesmas Capaian Nilai SPM (%) 100 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 203 203 406 101.150.000 Melakukan Pelaksanaan Kelas ibu Hamil dan Kelas Ibu Balita Kecamatan Mangaran Puskesmas Mangaran 119 Permasalahan (bottleneck) Sasaran Indikator Target Nomenklatur Sub Kegiatan Indikator Target Pagu Anggaran (Rp) Rencana Aksi Lokasi Fokus (Prioritas) Pelaksana Smt 1 Smt 2 Total Masih banyaknya balita yang bermasalah dalam kesehatannya (gizi buruk, gizi kurang, stunting) dan Capaian Nilai PKP Manajemen Puskesmas (%) 97 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat 0 1 1 191.170.000 Melakukan Kunjungan lapangan pemantauan Tumbuh Kembang dan Masalah Gizi ibu dan anak Kecamatan Mangaran Puskesmas Mangaran Melakukan Pendampingan rujukan balita stunting/gizi buruk Puskesmas Mangaran Melakukan Belanja bahan, dan penyiapan PMT lokal Bumil KEK dan Risiko KEK Puskesmas Mangaran Melakukan Belanja bahan, dan penyiapan PMT lokal Balita Bermasalah Gizi (gizi kurang, balita T, balita BB kurang) Puskesmas Mangaran Melakukan Pembekalan dan evaluasi pelaksanaan Pemberian Makanan Tambahan (PMT) pemulihan berbahan pangan lokal Puskesmas Mangaran Selama ini masih banyak ibu hamil belum mencapai pemeriksaan K6 Meningkatny a Tata Kelola Klaster dan Lintas Klaster pada Puskesmas Capaian Nilai SPM (%) 97,9 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 381 382 763 91.500.000 Melakukan Pelaksanaan Kelas ibu Hamil dan Kelas Ibu Balita Kecamatan Panarukan Puskesmas Panarukan 120 Permasalahan (bottleneck) Sasaran Indikator Target Nomenklatur Sub Kegiatan Indikator Target Pagu Anggaran (Rp) Rencana Aksi Lokasi Fokus (Prioritas) Pelaksana Smt 1 Smt 2 Total belum optimalnya pelayanan kesehatan di sekolah terutama di sekolah yang tidak tercatat di diknas Capaian Nilai PKP Manajemen Puskesmas (%) 100 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 2474 2474 4.948 34.700.000 Melakukan Pelayanan Kesehatan pada anak usia sekolah dan remaja (Skrining dan pembinaan di sekolah dan komunitas) dan pemantauan minum TTD Kecamatan Panarukan Puskesmas Panarukan belum tertibnya petugas dalam mengentry data di aplikasi SIMKESWA sehingga data di SPM berbeda Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar 54 55 109 6.325.000 Melakukan Pelacakan dan pengawasan minum obat untuk ODGJ berat Kecamatan Panarukan Puskesmas Panarukan masih banyaknya petugas kesehatan yang menggampangkan DO (Definisi Operasional) tentang pengertian suspect mengakibatkan melebihi target (standar perbedaan 1:10) dengan yang positif Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Terduga Tuberkulosis Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar 385 384 769 9.375.000 Penemuan kasus aktif dan pemantauan pengobatan TBC (Investigasi kontak TBC, pelacakan kasus TBC mangkir dan Pemantauan menelan obat TBC, pemberian terapi pencegahan TBC, penemuan kasus ILTB) Kecamatan Panarukan Puskesmas Panarukan Masih banyaknya balita yang bermasalah dalam kesehatannya (gizi buruk, gizi kurang, stunting) dan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi 1 0 1 175.432.000 Melakukan Kunjungan lapangan pemantauan Tumbuh Kembang dan Masalah Gizi ibu dan anak Kecamatan Panarukan Puskesmas Panarukan 121 Permasalahan (bottleneck) Sasaran Indikator Target Nomenklatur Sub Kegiatan Indikator Target Pagu Anggaran (Rp) Rencana Aksi Lokasi Fokus (Prioritas) Pelaksana Smt 1 Smt 2 Total Masyarakat Pendampingan rujukan balita stunting/gizi buruk Puskesmas Panarukan Belanja bahan, dan penyiapan PMT lokal Bumil KEK dan Risiko KEK Puskesmas Panarukan Belanja bahan, dan penyiapan PMT lokal Balita Bermasalah Gizi (gizi kurang, balita T, balita BB kurang) Puskesmas Panarukan Pembekalan dan evaluasi pelaksanaan Pemberian Makanan Tambahan (PMT) pemulihan berbahan pangan lokal Puskesmas Panarukan masih banyaknya masyarakat yang belum rutin cek kesehatan sesuai standart terutama untuk Balita dan Lansia selain itu karena keterbatasan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular 1 0 1 56.425.000 Deteksi dini dan cek kesehatan gratis pemantauan dan tindak lanjut penyakit tidak menular Kecamatan Panarukan Puskesmas Panarukan 122 Permasalahan (bottleneck) Sasaran Indikator Target Nomenklatur Sub Kegiatan Indikator Target Pagu Anggaran (Rp) Rencana Aksi Lokasi Fokus (Prioritas) Pelaksana Smt 1 Smt 2 Total nakes mengakibatkan masih banyak riwayat kesehatan yang belum tercatat di aplikasi kesehatan Pemberdayaan kader dalam rangka pencegahan dan pengendalian penyakit menular dan penyakit tidak menular, pelaksanaan imunisasi Puskesmas Panarukan Penemuan dan tindak lanjut kasus aktif penyakit menular Puskesmas Panarukan Penemuan Kasus Aktif Kusta dan komprofilaksis Kusta Puskesmas Panarukan Selama ini masih banyak ibu hamil belum mencapai pemeriksaan K6 Meningkatny a Tata Kelola Klaster dan Lintas Klaster pada Puskesmas Capaian Nilai SPM (%) 97,7 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 156 156 312 73.450.000 Pelaksanaan Kelas ibu Hamil dan Kelas Ibu Balita Kecamatan Kendit Puskesmas Kendit belum optimalnya pelayanan kesehatan di sekolah terutama di sekolah yang tidak tercatat di diknas Capaian Nilai PKP Manajemen Puskesmas (%) 100 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai 1339 1338 2.677 12.550.000 Melakukan Pelayanan Kesehatan pada anak usia sekolah dan remaja (Skrining dan pembinaan di sekolah dan komunitas) dan pemantauan minum TTD Kecamatan Kendit Puskesmas Kendit 123 Permasalahan (bottleneck) Sasaran Indikator Target Nomenklatur Sub Kegiatan Indikator Target Pagu Anggaran (Rp) Rencana Aksi Lokasi Fokus (Prioritas) Pelaksana Smt 1 Smt 2 Total Standar Masih banyaknya balita yang bermasalah dalam kesehatannya (gizi buruk, gizi kurang, stunting) dan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat 1 0 1 169.615.000 Melakukan Kunjungan lapangan pemantauan Tumbuh Kembang dan Masalah Gizi ibu dan anak Kecamatan Kendit Puskesmas Kendit Melakukan Pendampingan rujukan balita stunting/gizi buruk Puskesmas Kendit Melakukan Belanja bahan, dan penyiapan PMT lokal Bumil KEK dan Risiko KEK Puskesmas Kendit Melakukan Belanja bahan, dan penyiapan PMT lokal Balita Bermasalah Gizi (gizi kurang, balita T, balita BB kurang) Puskesmas Kendit Melakukan Pembekalan dan evaluasi pelaksanaan Pemberian Makanan Tambahan (PMT) pemulihan berbahan pangan lokal Puskesmas Kendit 124 Permasalahan (bottleneck) Sasaran Indikator Target Nomenklatur Sub Kegiatan Indikator Target Pagu Anggaran (Rp) Rencana Aksi Lokasi Fokus (Prioritas) Pelaksana Smt 1 Smt 2 Total Selama ini masih banyak ibu hamil belum mencapai pemeriksaan K6 Meningkatny a Tata Kelola Klaster dan Lintas Klaster pada Puskesmas Capaian Nilai SPM (%) 98 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 166 166 332 64.900.000 Melakukan Pelaksanaan Kelas ibu Hamil dan Kelas Ibu Balita Kecamatan Bungatan Puskesmas Bungatan belum optimalnya pelayanan kesehatan di sekolah terutama di sekolah yang tidak tercatat di diknas Capaian Nilai PKP Manajemen Puskesmas (%) 100 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 174 175 349 26.550.000 Melakukan Pelayanan Kesehatan pada anak usia sekolah dan remaja (Skrining dan pembinaan di sekolah dan komunitas) dan pemantauan minum TTD Kecamatan Bungatan Puskesmas Bungatan belum tertibnya petugas dalam mengentry data di aplikasi SIMKESWA sehingga data di SPM berbeda Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar 37 36 73 7.500.000 Melakukan Pelacakan dan pengawasan minum obat untuk ODGJ berat Kecamatan Bungatan Puskesmas Bungatan masih banyaknya petugas kesehatan yang menggampangkan DO (Definisi Operasional) tentang pengertian suspect mengakibatkan melebihi target (standar perbedaan 1:10) dengan yang Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Terduga Tuberkulosis Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar 134 134 268 14.300.000 Melakukan Penemuan kasus aktif dan pemantauan pengobatan TBC (Investigasi kontak TBC, pelacakan kasus TBC mangkir dan Pemantauan menelan obat TBC, pemberian terapi pencegahan TBC, penemuan kasus ILTB) Kecamatan Bungatan Puskesmas Bungatan 125 Permasalahan (bottleneck) Sasaran Indikator Target Nomenklatur Sub Kegiatan Indikator Target Pagu Anggaran (Rp) Rencana Aksi Lokasi Fokus (Prioritas) Pelaksana Smt 1 Smt 2 Total positif Masih banyaknya balita yang bermasalah dalam kesehatannya (gizi buruk, gizi kurang, stunting) dan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat 1 0 1 180.222.000 Melakukan Kunjungan lapangan pemantauan Tumbuh Kembang dan Masalah Gizi ibu dan anak Kecamatan Bungatan Puskesmas Bungatan Melakukan Pendampingan rujukan balita stunting/gizi buruk Puskesmas Bungatan Melakukan Belanja bahan, dan penyiapan PMT lokal Bumil KEK dan Risiko KEK Puskesmas Bungatan Melakukan Belanja bahan, dan penyiapan PMT lokal Balita Bermasalah Gizi (gizi kurang, balita T, balita BB kurang) Puskesmas Bungatan Melakukan Pembekalan dan evaluasi pelaksanaan Pemberian Makanan Tambahan (PMT) pemulihan berbahan pangan lokal Puskesmas Bungatan 126 Permasalahan (bottleneck) Sasaran Indikator Target Nomenklatur Sub Kegiatan Indikator Target Pagu Anggaran (Rp) Rencana Aksi Lokasi Fokus (Prioritas) Pelaksana Smt 1 Smt 2 Total Selama ini masih banyak ibu hamil belum mencapai pemeriksaan K6 Meningkatny a Tata Kelola Klaster dan Lintas Klaster pada Puskesmas Capaian Nilai SPM (%) 100 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 156 157 313 78.960.000 Melakukan Pelaksanaan Kelas ibu Hamil dan Kelas Ibu Balita Kecamatan Mlandingan Puskesmas Mlandinga n belum optimalnya pelayanan kesehatan di sekolah terutama di sekolah yang tidak tercatat di diknas Capaian Nilai PKP Manajemen Puskesmas (%) 90 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 1060 1060 2.120 33.000.000 Melakukan Pelayanan Kesehatan pada anak usia sekolah dan remaja (Skrining dan pembinaan di sekolah dan komunitas) dan pemantauan minum TTD Kecamatan Mlandingan Puskesmas Mlandinga n masih banyaknya petugas kesehatan yang menggampangkan DO (Definisi Operasional) tentang pengertian suspect mengakibatkan melebihi target (standar perbedaan 1:10) dengan yang positif Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Terduga Tuberkulosis Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar 167 167 334 19.600.000 Melakukan Penemuan kasus aktif dan pemantauan pengobatan TBC (Investigasi kontak TBC, pelacakan kasus TBC mangkir dan Pemantauan menelan obat TBC, pemberian terapi pencegahan TBC, penemuan kasus ILTB) Kecamatan Mlandingan Puskesmas Mlandinga n Masih banyaknya balita yang bermasalah dalam kesehatannya (gizi buruk, gizi kurang, stunting) dan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat 2 2 4 169.999.000 Melakukan Kunjungan lapangan pemantauan Tumbuh Kembang dan Masalah Gizi ibu dan anak Kecamatan Mlandingan Puskesmas Mlandinga n 127 Permasalahan (bottleneck) Sasaran Indikator Target Nomenklatur Sub Kegiatan Indikator Target Pagu Anggaran (Rp) Rencana Aksi Lokasi Fokus (Prioritas) Pelaksana Smt 1 Smt 2 Total Melakukan Pendampingan rujukan balita stunting/gizi buruk Puskesmas Mlandinga n Melakukan Belanja bahan, dan penyiapan PMT lokal Bumil KEK dan Risiko KEK Puskesmas Mlandinga n Melakukan Belanja bahan, dan penyiapan PMT lokal Balita Bermasalah Gizi (gizi kurang, balita T, balita BB kurang) Puskesmas Mlandinga n Selama ini masih banyak ibu hamil belum mencapai pemeriksaan K6 Meningkatny a Tata Kelola Klaster dan Lintas Klaster pada Puskesmas Capaian Nilai SPM (%) 93 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 168 168 336 95.800.000 Melakukan Pelaksanaan Kelas ibu Hamil dan Kelas Ibu Balita Kecamatan Suboh Puskesmas Suboh belum optimalnya pelayanan kesehatan di sekolah terutama di sekolah yang tidak tercatat di diknas Capaian Nilai PKP Manajemen Puskesmas (%) 100 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 1662 1662 3.324 28.050.000 Melakukan Pelayanan Kesehatan pada anak usia sekolah dan remaja (Skrining dan pembinaan di sekolah dan komunitas) dan pemantauan minum TTD Kecamatan Suboh Puskesmas Suboh 128 Permasalahan (bottleneck) Sasaran Indikator Target Nomenklatur Sub Kegiatan Indikator Target Pagu Anggaran (Rp) Rencana Aksi Lokasi Fokus (Prioritas) Pelaksana Smt 1 Smt 2 Total Masih banyaknya balita yang bermasalah dalam kesehatannya (gizi buruk, gizi kurang, stunting) dan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat 1 0 1 157.106.000 Melakukan Kunjungan lapangan pemantauan Tumbuh Kembang dan Masalah Gizi ibu dan anak Kecamatan Suboh Puskesmas Suboh Melakukan Pendampingan rujukan balita stunting/gizi buruk Puskesmas Suboh Melakukan Belanja bahan, dan penyiapan PMT lokal Bumil KEK dan Risiko KEK Puskesmas Suboh Melakukan Belanja bahan, dan penyiapan PMT lokal Balita Bermasalah Gizi (gizi kurang, balita T, balita BB kurang) Puskesmas Suboh Melakukan Pembekalan dan evaluasi pelaksanaan Pemberian Makanan Tambahan (PMT) pemulihan berbahan pangan lokal Puskesmas Suboh belum optimalnya pelayanan kesehatan di sekolah terutama di sekolah yang tidak tercatat di diknas Meningkatny a Tata Kelola Klaster dan Lintas Klaster pada Puskesmas Capaian Nilai SPM (%) 93 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan 1322 1322 2.644 32.450.000 Melakukan Pelayanan Kesehatan pada anak usia sekolah dan remaja (Skrining dan pembinaan di sekolah dan komunitas) dan pemantauan minum Kecamatan Besuki Puskesmas Besuki 129 Permasalahan (bottleneck) Sasaran Indikator Target Nomenklatur Sub Kegiatan Indikator Target Pagu Anggaran (Rp) Rencana Aksi Lokasi Fokus (Prioritas) Pelaksana Smt 1 Smt 2 Total Sesuai Standar TTD masih banyaknya petugas kesehatan yang menggampangkan DO (Definisi Operasional) tentang pengertian suspect mengakibatkan melebihi target (standar perbedaan 1:10) dengan yang positif Capaian Nilai PKP Manajemen Puskesmas (%) 100 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Terduga Tuberkulosis Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar 293 293 586 16.000.000 Melakukan Penemuan kasus aktif dan pemantauan pengobatan TBC (Investigasi kontak TBC, pelacakan kasus TBC mangkir dan Pemantauan menelan obat TBC, pemberian terapi pencegahan TBC, penemuan kasus ILTB) Kecamatan Besuki Puskesmas Besuki masih banyaknya masyarakat yang belum rutin cek kesehatan sesuai standart terutama untuk Balita dan Lansia selain itu karena keterbatasan nakes mengakibatkan masih banyak riwayat kesehatan yang belum tercatat di aplikasi kesehatan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular 1 0 1 70.828.000 Melakukan Deteksi dini dan cek kesehatan gratis pemantauan dan tindak lanjut penyakit tidak menular Kecamatan Besuki Puskesmas Besuki Melakukan Pemberdayaan kader dalam rangka pencegahan dan pengendalian penyakit menular dan penyakit tidak menular, pelaksanaan imunisasi Puskesmas Besuki 130 Permasalahan (bottleneck) Sasaran Indikator Target Nomenklatur Sub Kegiatan Indikator Target Pagu Anggaran (Rp) Rencana Aksi Lokasi Fokus (Prioritas) Pelaksana Smt 1 Smt 2 Total Melakukan Penemuan dan tindak lanjut kasus aktif penyakit menular Puskesmas Besuki Melakukan Penemuan Kasus Aktif Kusta dan komprofilaksis Kusta Puskesmas Besuki Selama ini masih banyak ibu hamil belum mencapai pemeriksaan K6 Meningkatny a Tata Kelola Klaster dan Lintas Klaster pada Puskesmas Capaian Nilai SPM (%) 96,5 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 148 147 295 99.000.000 Melakukan Pelaksanaan Kelas ibu Hamil dan Kelas Ibu Balita Kecamatan Besuki Puskesmas Widoropay ung belum optimalnya pelayanan kesehatan di sekolah terutama di sekolah yang tidak tercatat di diknas Capaian Nilai PKP Manajemen Puskesmas (%) 100 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 1313 1313 2.626 22.200.000 Melakukan Pelayanan Kesehatan pada anak usia sekolah dan remaja (Skrining dan pembinaan di sekolah dan komunitas) dan pemantauan minum TTD Kecamatan Besuki Puskesmas Widoropay ung belum tertibnya petugas dalam mengentry data di aplikasi SIMKESWA sehingga data di SPM berbeda Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar 21 20 41 15.750.000 Melakukan Pelacakan dan pengawasan minum obat untuk ODGJ berat Kecamatan Besuki Puskesmas Widoropay ung 131 Permasalahan (bottleneck) Sasaran Indikator Target Nomenklatur Sub Kegiatan Indikator Target Pagu Anggaran (Rp) Rencana Aksi Lokasi Fokus (Prioritas) Pelaksana Smt 1 Smt 2 Total Selama ini masih banyak ibu hamil belum mencapai pemeriksaan K6 Meningkatny a Tata Kelola Klaster dan Lintas Klaster pada Puskesmas Capaian Nilai SPM (%) 100 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 135 135 270 73.665.000 Melakukan Pelaksanaan Kelas ibu Hamil dan Kelas Ibu Balita Kecamatan Jatibanteng Puskesmas Jatibanten g belum tertibnya petugas dalam mengentry data di aplikasi SIMKESWA sehingga data di SPM berbeda Capaian Nilai PKP Manajemen Puskesmas (%) 97 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar 21 20 41 11.800.000 Melakukan Pelacakan dan pengawasan minum obat untuk ODGJ berat Kecamatan Jatibanteng Puskesmas Jatibanten g Masih banyaknya balita yang bermasalah dalam kesehatannya (gizi buruk, gizi kurang, stunting) dan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat 1 0 1 193.908.000 Melakukan Kunjungan lapangan pemantauan Tumbuh Kembang dan Masalah Gizi ibu dan anak Kecamatan Jatibanteng Puskesmas Jatibanten g Melakukan Pendampingan rujukan balita stunting/gizi buruk Puskesmas Jatibanten g Melakukan Belanja bahan, dan penyiapan PMT lokal Bumil KEK dan Risiko KEK Puskesmas Jatibanten g 132 Permasalahan (bottleneck) Sasaran Indikator Target Nomenklatur Sub Kegiatan Indikator Target Pagu Anggaran (Rp) Rencana Aksi Lokasi Fokus (Prioritas) Pelaksana Smt 1 Smt 2 Total Melakukan Belanja bahan, dan penyiapan PMT lokal Balita Bermasalah Gizi (gizi kurang, balita T, balita BB kurang) Puskesmas Jatibanten g Melakukan Pembekalan dan evaluasi pelaksanaan Pemberian Makanan Tambahan (PMT) pemulihan berbahan pangan lokal Puskesmas Jatibanten g belum optimalnya pelayanan kesehatan di sekolah terutama di sekolah yang tidak tercatat di diknas Meningkatny a Tata Kelola Klaster dan Lintas Klaster pada Puskesmas Capaian Nilai SPM (%) 97 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 1177 1178 2.355 26.400.000 Melakukan Pelayanan Kesehatan pada anak usia sekolah dan remaja (Skrining dan pembinaan di sekolah dan komunitas) dan pemantauan minum TTD Kecamatan Sumbermalan g Puskesmas Sumbermal ang belum tertibnya petugas dalam mengentry data di aplikasi SIMKESWA sehingga data di SPM berbeda Capaian Nilai PKP Manajemen Puskesmas (%) 100 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar 56 57 113 12.150.000 Melakukan Pelacakan dan pengawasan minum obat untuk ODGJ berat Kecamatan Sumbermalan g Puskesmas Sumbermal ang 133 Permasalahan (bottleneck) Sasaran Indikator Target Nomenklatur Sub Kegiatan Indikator Target Pagu Anggaran (Rp) Rencana Aksi Lokasi Fokus (Prioritas) Pelaksana Smt 1 Smt 2 Total Selama ini masih banyak ibu hamil belum mencapai pemeriksaan K6 Meningkatny a Tata Kelola Klaster dan Lintas Klaster pada Puskesmas Capaian Nilai SPM (%) 100 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 177 177 354 80.413.000 Pelaksanaan Kelas ibu Hamil dan Kelas Ibu Balita Kecamatan Sumbermalan g Puskesmas Banyuglug ur Masih banyaknya balita yang bermasalah dalam kesehatannya (gizi buruk, gizi kurang, stunting) dan Capaian Nilai PKP Manajemen Puskesmas (%) 97 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat 1 0 1 153.503.000 Melakukan Kunjungan lapangan pemantauan Tumbuh Kembang dan Masalah Gizi ibu dan anak Kecamatan Banyuglugur Puskesmas Banyuglug ur Melakukan Pendampingan rujukan balita stunting/gizi buruk Puskesmas Banyuglug ur Belanja bahan, dan penyiapan PMT lokal Bumil KEK dan Risiko KEK Puskesmas Banyuglug ur Melakukan Belanja bahan, dan penyiapan PMT lokal Balita Bermasalah Gizi (gizi kurang, balita T, balita BB kurang) Puskesmas Banyuglug ur Melakukan Pembekalan dan evaluasi pelaksanaan Pemberian Makanan Tambahan (PMT) pemulihan berbahan pangan lokal Puskesmas Banyuglug ur 134 135 Selanjutnya, untuk penyusunan program dan kegiatan serta rencana aksi yang tertuang di dalam dokumen RAT Kemiskinan Kabupaten Situbondo, telah dilakukan dengan memperhitungkan harapan para pemangku kepentingan dan kemampuan Pemerintah Kabupaten Situbondo dalam merespon harapan masyarakat. Dalam implementasi program dan kegiatan serta rencana aksi komitmen pimpinan menjadi kunci kesuksesan yang dapat menghadirkan tata kelola pemerintah yang demokratis, transparan, akuntabel dan berbasis digital serta berdampak. Selain itu juga diperlukan adanya sinergi seluruh perangkat daerah di lingkungan pemerintah Kabupaten Situbondo. BUPATI SITUBONDO, ttd. YUSUF RIO WAHYU PRAYOGO

Isi peraturan

Teks8PDFHirarki

Memuat teks peraturan…