DokumenPeraturan Bupati (Perbup)Berlaku

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Situbondo Nomor 4 Tahun 2025

Nomor: 4
Tahun: 2025
Ditetapkan: 6 Januari 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 10

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan ini mengatur tentang petunjuk teknis pemberian insentif kepada ketua RW mencakup sasaran; mekanisme penyaluran insentif; penghentian pembayaran; monitoring dan evaluasi; pengawasan dan pelaporan; pembiayaan; ketentuan penutup.

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Teknis Pemberian Insentif Kepada Ketua Rukun Warga di Kabupaten Situbondo; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten di Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Dati II Surabaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
3.Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa BUPATI SITUBONDO PROVINSI JAWA TIMUR SALINAN 2 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 569);
7.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781). MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK TEKNIS PEMBERIAN INSENTIF KEPADA KETUA RUKUN WARGA DI KABUPATEN SITUBONDO.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Situbondo.
2.Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Situbondo.
3.Bupati adalah Bupati Situbondo.
4.Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Situbondo.
5.Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Situbondo. 3
6.Kecamatan atau yang disebut dengan nama lain adalah bagian wilayah dari daerah kabupaten/kota yang dipimpin oleh camat.
7.Camat adalah Kepala Kecamatan yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
8.Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem Kemasyarakatan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
9.Kepala Desa adalah Pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang,tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumahtangga desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
10.Kelurahan adalah bagian wilayah dari Kecamatan sebagai perangkat Kecamatan.
11.Lurah adalah Lurah di Kabupaten Situbondo.
12.Rukun Warga adalah yang selanjutnya disingkat RW adalah bagian dari wilayah kerja kelurahan yang merupakan lembaga kemasyarakatan yang dibentuk melalui musyawarah masyarakat di wilayah kerjanya dan ditetapkan oleh Camat.
13.Insentif adalah tambahan penghasilan berupa uang yang diberikan kepada Ketua RW pada Desa/Kelurahan.

Pasal 2

(1)Maksud pemberian insentif kepada Ketua RW adalah sebagai penghargaan dan dorongan untuk meningkatkan pelaksanaan tugas, fungsi, dan kewajiban dari Ketua RW dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat secara optimal guna membantu kelancaran penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pemberdayaan, dan kemasyarakatan secara lebih berdaya guna dan hasil guna.
(2)Tujuan pemberian insentif kepada Ketua RW adalah:
1. a.meningkatkan kinerja Ketua RW Desa dan Kelurahan di Daerah dalam menjalankan tugas, fungsi, dan kewajiban; dan
2. b.menguatkan peranan Ketua RW dalam membantu tugas Kepala Desa/Lurah dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pemberdayaan, dan kemasyarakatan. 4

BAB II

SASARAN

Pasal 3

(1)Ketua RW pada Desa/Kelurahan di Daerah diberikan insentif per tahun.
(2)Nama penerima dan besaran insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB III

MEKANISME PENYALURAN INSENTIF

Pasal 4

(1)Kepala Desa/Lurah mengusulkan daftar penerima insentif secara kolektif melalui Camat setempat kepada Kepala Dinas dengan dilampiri:
1. a.foto kopi Surat Keputusan pengangkatan sebagai Ketua RW;
2. b.foto kopi KTP; dan
3. c.foto kopi rekening bank.
(2)Berdasarkan usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas melaksanakan verifikasi usulan daftar penerima.
(3)Dinas bertugas melaksanakan penyaluran insentif secara non tunai kepada penerima berdasarkan daftar penerima.
(4)Penyaluran insentif secara non tunai sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disalurkan ke rekening masing-masing penerima melalui bank penyalur yang ditunjuk oleh Pemerintah Daerah.

BAB IV

PENGHENTIAN PEMBAYARAN

Pasal 5

Insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) dihentikan pembayarannya apabila:

a.meninggal dunia;
b.mengundurkan diri atas permintaan sendiri;
c.berhenti atau diberhentikan; atau
d.dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap. 5

BAB V

MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 6

(1)Dalam rangka efektivitas penyaluran insentif, Bupati melakukan monitoring dan evaluasi.
(2)Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui supervisi administrasi, pelaporan, dan/atau pemantauan penyaluran insentif.
(3)Bupati menugaskan Dinas untuk melakukan monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

BAB VI

PENGAWASAN DAN PELAPORAN

Pasal 7

(1)Bupati melaksanakan pengawasan penyaluran insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat
(1).
(2)Dalam melaksanakan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati menugaskan Inspektorat selaku unsur pengawas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

BAB VII

PEMBIAYAAN

Pasal 8

(1)Insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat
(1)bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
(2)Insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat
(1)dianggarkan dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran pada Dinas.

Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 6 Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Situbondo. Ditetapkan di Situbondo pada tanggal 6 Januari 2025 BUPATI SITUBONDO, ttd. KARNA SUSWANDI Diundangkan di Situbondo pada tanggal 6 Januari 2025 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SITUBONDO, ttd. WAWAN SETIAWAN BERITA DAERAH KABUPATEN SITUBONDO TAHUN 2025 NOMOR 4

Isi peraturan

Teks10PDFHirarki

Memuat teks peraturan…