DokumenPeraturan Bupati (Perbup)Berlaku

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Situbondo Nomor 4 Tahun 2026

Nomor: 4
Tahun: 2026
Ditetapkan: 19 Januari 2026
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 20

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan ini mengatur tentang tata cara penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan, pertanggungjawaban dan pelaporan serta monitoring dan evaluasi belanja bantuan keuangan sebagai pedoman dalam Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan Serta Monitoring dan Evaluasi Bantuan Keuangan agar pengelolaan Belanja Bantuan Keuangan tersebut berjalan dengan transparan dan akuntabel serta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan.

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan Serta Monitoring dan Evaluasi Belanja Bantuan Keuangan; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten di Djawa Timur (Himpunan Peraturan Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapradja Surabaja dan Daerah Tingkat II Surabaja dengan Mengubah Undang-Undang No.12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153); SALINAN 2
4.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
5.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
6.Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 3 Tahun 2024 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2024 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 3); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PENGANGGARAN, PELAKSANAAN DAN PENATAUSAHAAN, PERTANGGUNGJAWABAN DAN PELAPORAN SERTA MONITORING DAN EVALUASI BELANJA BANTUAN KEUANGAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Situbondo.
2.Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Situbondo.
3.Pemerintah Desa adalah Pemerintah Desa di Daerah.
4.Bupati adalah Bupati Situbondo.
5.Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah.
6.Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat SKPKD adalah unsur penunjang urusan pemerintahan pada Pemerintah Daerah yang melaksanakan Pengelolaan Keuangan Daerah.
7.Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah unsur perangkat daerah pada Pemerintah Daerah yang melaksanakan Urusan Pemerintahan daerah.
8.Tim Anggaran Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat TAPD adalah tim yang dibentuk dengan Keputusan Bupati dan dipimpin oleh Sekretaris Daerah yang mempunyai tugas menyiapkan serta melaksanakan kebijakan Bupati dalam rangka penyusunan APBD yang anggotanya terdiri dari pejabat perencana daerah, PPKD dan pejabat lainnya sesuai dengan kebutuhan.
9.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan peraturan daerah. 3
10.Bantuan Keuangan adalah dana yang diberikan oleh Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Provinsi Jawa Timur dan/atau pemerintah provinsi lainnya, pemerintah kabupaten/kota, dan/atau Pemerintah Desa dalam rangka kerja sama daerah, pemerataan peningkatan kemampuan keuangan dan/atau tujuan tertentu lainnya.
11.Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
12.Kebijakan Umum APBD yang selanjutnya disebut KUA adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun.
13.Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disebut PPAS adalah program prioritas dan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada SKPD untuk setiap program dan kegiatan sebagai acuan dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran SKPD.
14.Rencana Kerja dan Anggaran SKPD yang selanjutnya disingkat RKA-SKPD adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi program, kegiatan dan anggaran SKPD.
15.Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat DPA SKPD adalah dokumen yang memuat pendapatan dan belanja SKPD atau dokumen yang memuat pendapatan, belanja, dan Pembiayaan SKPD yang melaksanakan fungsi bendahara umum daerah yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh pengguna anggaran.
16.Pembayaran Langsung yang selanjutnya disebut Pembayaran LS adalah pembayaran yang dilakukan langsung kepada Bendahara Pengeluaran atau penerima hak lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
17.Surat Permintaan Pembayaran Langsung yang selanjutnya disingkat SPP-LS adalah dokumen yang diterbitkan oleh PPK yang berisi permintaan pembayaran.
18.Surat Perintah Membayar Langsung yang selanjutnya disingkat SPM-LS adalah dokumen yang digunakan untuk penerbitan surat perintah pencairan dana atas Beban pengeluaran DPA SKPD.
19.Surat Perintah Pencairan Dana Langsung yang selanjutnya disebut SP2D-LS adalah dokumen yang digunakan sebagai dasar pencairan dana atas beban APBD.

Pasal 2

Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman dalam Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan Serta Monitoring dan Evaluasi Bantuan Keuangan. 4

Pasal 3

Tujuan ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah agar pengelolaan Belanja Bantuan Keuangan tersebut berjalan dengan transparan dan akuntabel serta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan.

BAB II

BANTUAN KEUANGAN

Pasal 4

(1)Bantuan Keuangan diberikan kepada Daerah lain dalam rangka kerja sama daerah, pemerataan peningkatan kemampuan keuangan, dan/atau tujuan tertentu lainnya.
(2)Bantuan Keuangan dalam rangka tujuan tertentu lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) guna memberikan manfaat bagi pemberi dan/atau penerima bantuan keuangan.
(3)Bantuan Keuangan dapat dianggarkan sesuai kemampuan Keuangan Daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan serta alokasi belanja yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(4)Bantuan keuangan terdiri atas:
1. a.Bantuan Keuangan terhadap daerah kabupaten/kota lain;
2. b.Bantuan Keuangan terhadap Pemerintah Provinsi Jawa Timur dan/atau pemerintah provinsi lainnya; dan/atau
3. c.Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Desa.

Pasal 5

(1)Bantuan Keuangan bersifat umum atau khusus.
(2)Peruntukan dan pengelolaan bantuan keuangan bersifat umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diserahkan kepada pemerintah daerah dan/atau pemerintah desa penerima bantuan.
(3)Bantuan keuangan bersifat khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1), peruntukannya ditetapkan oleh Pemerintah Daerah, dan pengelolaannya diserahkan kepada penerima bantuan.
(4)Bupati dapat memberikan bantuan keuangan bersifat khusus untuk keadaan darurat termasuk keperluan mendesak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan.
(5)Pemerintah Daerah sebagai pemberi bantuan keuangan bersifat khusus dapat mensyaratkan penyediaan dana pendamping dalam APBD atau anggaran pendapatan dan belanja desa penerima bantuan, yang ditetapkan dalam Keputusan Bupati. 5

Pasal 6

(1)Bantuan keuangan khusus kepada desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (4) huruf c dapat diberikan dalam hal desa yang bersangkutan ditetapkan sebagai penerima penghargaan atau berprestasi berdasarkan penilaian dan/atau Keputusan Pemerintah Daerah.
(2)Penetapan desa penerima bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada kriteria, indikator penilaian, dan hasil evaluasi yang ditetapkan oleh Bupati.
(3)Pemberian bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah.

Pasal 7

Dalam hal bantuan keuangan khusus yang diterima oleh pemerintah daerah kabupaten/kota lain dan/atau Pemerintah Desa tidak digunakan sebagaimana peruntukannya, penerima bantuan wajib mengembalikan bantuan keuangan khusus kepada Pemerintah Daerah.

Pasal 8

(1)Penganggaran Belanja Bantuan Keuangan berasal dari:
1. a.program prioritas Kepala Daerah;
2. b.mandat Pemerintah Pusat;
3. c.permohonan dari penerima Bantuan Keuangan; dan/atau
4. d.penetapan Kepala Daerah berdasarkan usulan SKPD sesuai dengan tugas dan fungsi.
(2)Permohonan dari penerima Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c diajukan berdasarkan usulan dari:
1. a.Pemerintah Provinsi Jawa Timur dan/atau pemerintah provinsi lainnya;
2. b.pemerintah kabupaten/kota lainnya; atau
3. c.Pemerintah Desa.
(3)Usulan Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan dalam bentuk surat permohonan yang ditandatangani oleh gubernur, bupati, walikota, atau kepala desa, dengan tembusan kepada:
1. a.SKPD yang melaksanakan fungsi penunjang bidang perencanaan;
2. b.SKPD yang melaksanakan fungsi penunjang bidang keuangan; dan
3. c.SKPD teknis yang membidangi urusan pemerintahan terkait.
(4)Usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disertai dengan rencana penggunaan bantuan keuangan bersifat umum dan bersifat khusus.
(5)Penerima Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertanggung jawab terhadap keabsahan dan kelengkapan surat permohonan dan dokumen pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (3). 6

Pasal 9

(1)Usulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) ditujukan kepada Bupati.
(2)Bupati dengan suatu disposisi atau yang dipersamakan menunjuk SKPD yang membidangi untuk segera melakukan verifikasi usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
(3)Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan dengan:
1. a.meneliti kelengkapan persyaratan pengusulan bantuan keuangan;
2. b.melakukan verifikasi kelayakan teknis dan anggaran sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
3. c.menyusun hasil evaluasi sebagai bahan rekomendasi pemberian bantuan keuangan.
(4)Hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berupa rekomendasi mengenai kelayakan usulan bantuan keuangan untuk dianggarkan dalam Belanja Bantuan Keuangan.
(5)Hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan kepada Bupati melalui TAPD.
(6)Rekomendasi SKPD terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan persetujuan Bupati menjadi dasar pencantuman alokasi anggaran bantuan keuangan dalam RKPD sebagai dasar penyusunan rancangan KUA dan PPAS dan/atau Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD sebagai dasar penyaluran.

Pasal 10

(1)Bantuan keuangan kepada Pemerintah Desa dan pemerintah daerah lainnya dianggarkan pada RKA-SKPD yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pengelolaan keuangan daerah selaku SKPKD.
(2)RKA-SKPD pada SKPKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi dasar penganggaran bantuan keuangan dan bantuan keuangan khusus dalam APBD.
(3)Bantuan keuangan dirinci menurut obyek, rincian obyek, dan sub rincian objek.

Pasal 11

(1)Bantuan Keuangan beserta besarannya ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
(2)Pelaksanaan anggaran belanja bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan DPA-SKPD pada SKPKD.
(3)Penyaluran belanja bantuan keuangan dilaksanakan setelah penerima memenuhi persyaratan administrasi dan teknis sesuai ketentuan peraturan perundang- undangan.
(4)Pencairan belanja Bantuan Keuangan dilakukan dengan mekanisme Pembayaran Langsung (LS). 7

Isi peraturan

Teks20PDFHirarki

Memuat teks peraturan…