(1)Alokasi dana BOK Dinas dimanfaatkan untuk UKM Esensial dengan kegiatan fokus pada sasaran prioritas RPJMN dan Renstra 2025 – 2029.
(2)Proporsi pemanfaatan dana BOK Dinas disesuaikan dengan kebutuhan program dan kegiatan.
(3)Menu kegiatan BOK Dinas digunakan untuk kegiatan:
a.peningkatan layanan kesehatan masyarakat sesuai siklus hidup, berupa :
a) bimbingan teknis Tim Pembina Posyandu dalam pengelolaan Posyandu Bidang Kesehatan. 1) advokasi, koordinasi pelaksanaan transformasi layanan primer dalam posyandu kepada Tim Pembina Posyandu (lintas sektor) di Tingkat kabupaten/kota dan evaluasi kegiatan TP Posyandu mendukung transformasi layanan primer di Posyandu; dan 2) bimbingan teknis kepada TP Posyandu atau lintas sektor tingkat kecamatan bersama Puskesmas untuk mendukung transformasi layanan primer di Posyandu. 9 b) koordinasi implementasi jejaring dan Supervisi fasilitatif layanan dan program Gizi KIA Kespro. 1) pertemuan koordinasi dan komitmen stakeholder terkait program Gizi, KIA dan Kesehatan Reproduksi; dan 2) supervisi program, bimbingan teknis serta monitoring dan evaluasi capaian program kesehatan keluarga (gizi, balita, anak pra sekolah, anak usia sekolah dan remaja, dewasa, ibu hamil, bayi baru lahir, kesehatan reproduksi dan KB) kepada Puskesmas. c) pemeriksaan dan pengiriman sampel skrining bayi baru lahir ke lab rujukan. 1) pengiriman sampel skrining bayi baru lahir; 2) pemeriksaan sampel skrining bayi baru lahir; 3) tes konfirmasi; dan 4) pengemasan dan pengiriman sampel tes konfirmasi. d) pertemuan evaluasi Puskesmas dan Rumah Sakit dalam Pencegahan dan Penanganan Penyebab Utama Kematian Ibu dan Bayi. 1) pertemuan evaluasi bagi Puskesmas dan RS Dalam pencegahan dan Penanganan Penyebab Utama Kematian Ibu dan Bayi; dan 2) pertemuan Audit Maternal Perinatal- Surveilans dan Respons (AMP-SR) Tingkat Kabupaten/Kota adalah kegiatan pengkajian kematian ibu dan perinatal oleh Tim AMP-SR tingkat Kabupaten/Kota. e) pendampingan Tim Ahli (Sp.A & Sp.OG) ke puskesmas dan FKTP lainnya dalam pelayanan KIA, kegawatdaruratan, sistem rujukan maternal dan neonatal, serta On-the-Job Training (OJT) kasus kegawatdaruratan ibu dan anak FKTP ke RS. 1) pendampingan tim ahli (dokter spesialis anak dan dokter spesialis kebidanan & kandungan) bersama pendamping dari dinas kesehatan kabupaten/kota ke Puskesmas dan/atau FKTP lainnya; dan 2) OJT selama 3 hari di rumah sakit atau wahana praktik lain seperti Puskesmas atau klinik. Peserta OJT adalah 1 tim terdiri dari 1 orang dokter, 1 orang bidan dan 1 orang perawat. f) penguatan LP/LS dalam implementasi Pelayanan Kesehatan primer dan komunitas. kegiatan meliputi evaluasi capaian, isu terkini dan hambatan, perumusan strategi implementasi program kesehatan primer dan komunitas, serta perumusan keterlibatan dan komitmen bersama lintas sektor dan stakeholder dalam penyusunan rekomendasi/tindak lanjut penguatan implementasi Pelayanan Kesehatan primer dan komunitas. 10 g) supervisi fasilitatif pembudayaan hidup sehat. pendampingan ke puskesmas terkait tatanan kesehatan dalam melaksanakan pembudayaan hidup sehat, meliputi melakukan pendampingan program promosi kesehatan dan kesehatan komunitas termasuk pembinaan upaya kesehatan kerja pada tempat kerja dan kawasan industri, fasilitasi dan penyampaian umpan balik dan rencana tindak lanjut.
b.surveilans, respons penyakit dan kesehatan lingkungan berupa :
a) verifikasi sinyal/rumor, penyelidikan epidemiologi dan pelacakan kontak penyakit berpotensi KLB/Wabah, penyakit menular lainnya, keracunan makanan, dan penyehatan lingkungan, serta investigasi kasus KIPI. 1) verifikasi sinyal/rumor yang dilakukan ketika terdapat rumor/peningkatan kasus/klaster kasus yang belum diketahui penyebabnya; 2) penyelidikan epidemiologi, termasuk pelacakan kontak kasus dilakukan setelah kasus terverifikasi atau terkonfirmasi; 3) investigasi kasus KIPI dilakukan ketika terdapat kejadian ikutan pasca imunisasi (KIPI) serius; 4) pemeriksaan keberadaan vektor/reservoir penyakit di lokasi kasus terduga/terkonfirmasi positif; 5) investigasi kejadian keracunan pangan; 6) penegakkan diagnosa melalui pemeriksaan faktor risiko lingkungan; dan 7) surveilans aktif ke Fasyankes dilakukan melalui konfirmasi data/kejadian penyakit ke Fasyankes serta validasi data. b) pengiriman dan pemeriksaan spesimen ke laboratorium rujukan tingkat kabupaten kota/provinsi serta pengembalian spesimen carrier dalam rangka pencegahan dan pengendalian penyakit (termasuk membiayai sampel dari puskesmas). 1) pengambilan spesimen/sampel; 2) pengemasan/pengepakan spesimen/sampel; 3) pengiriman spesimen ke laboratorium rujukan kabupaten/provinsi/regional/nasional; 4) pemeriksaan spesimen/sampel; dan 5) pengembalian spesimen carrier ke dinas kesehatan atau fasyankes terkait. c) pengiriman dan pemeriksaan spesimen HPV DNA ke laboratorium rujukan tingkat kabupaten/kota atau provinsi serta pengembalian spesimen carrier (termasuk membiayai sampel dari puskesmas). 1) bahan pengepakan; 2) pengiriman spesimen; 3) jasa pemeriksaan; dan 4) jasa pengembalian spesimen carrier. 11 d) koordinasi/advokasi/sosialisasi dalam rangka pencegahan dan pengendalian penyakit. pertemuan terintegrasi bidang pencegahan dan pengendalian penyakit dengan fokus pada pembahasan topik prioritas nasional dan daerah. e) pembiayaan jasa pengangkutan dan pengolahan limbah medis dan B3 dari fasyankes ke pengelola berizin. Pembiayaan jasa pengangkutan dan pengolahan limbah medis dan B3 lainnya dari fasyankes ke pengolah berizin yang meliputi limbah padat termasuk kategori limbah infeksius, limbah benda tajam, limbah patologi, limbah farmasi dan limbah B3 lainnya yang berasal dari Puskesmas.
c.penguatan Tata Kelola Pelayanan Kesehatan.
a) akreditasi Puskesmas. Pelaksanaan survei akreditasi Puskesmas pada wilayah kondisi khusus bertujuan memastikan pemenuhan standar akreditasi secara menyeluruh dan mendorong peningkatan mutu Pelayanan Kesehatan primer sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku. b) penguatan mutu pelayanan internal Puskesmas. Kegiatan ini melibatkan rangkaian pendampingan, evaluasi, dan pembahasan hasil mutu, yang dilaksanakan melalui pertemuan dan kunjungan lapangan bersama unsur Puskesmas, Dinas Kesehatan Kabupaten, Dinas Kesehatan Provinsi, serta narasumber dari tingkat pusat dan provinsi. c) peningkatan kapasitas manajemen jejaring pelayanan primer di Daerah. Kegiatan peningkatan kapasitas manajemen jejaring Pelayanan Kesehatan primer terdiri dari : 1) rapat persiapan yang dilakukan secara luring dan/atau hybrid (daring-luring) di Kabupaten; 2) pertemuan pembinaan dan evaluasi melibatkan dinas kesehatan kabupaten, puskesmas, klinik pratama, praktik mandiri tenaga medis atau tenaga kesehatan, termasuk fasyankes di tempat kerja, dan lintas sektor terkait. d) pembinaan dan pemetaan sarana, prasarana dan alat kesehatan di Puskesmas, Pustu dan Labkesmas. Pertemuan pengelolaan aplikasi sarana prasarana dan alat Kesehatan (ASPAK) di Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota dengan peserta pengelola ASPAK dalam melakukan validasi serta verifikasi data SPA di Puskesmas, Pustu, dan Labkesmas. 12 e) pendampingan, koordinasi dan evaluasi Pemeriksaan Kesehatan Gratis. 1) pertemuan koordinasi terhadap pelaksanaan CKG termasuk CKG komunitas dan sekolah di Kabupaten dengan lintas sektor (pemkab/pemkot, organisasi profesi, lembaga pendidikan, organisasi keagamaan, TNI/Polri, mitra pembangunan, sektor swasta, dan lintas sektor terkait lainnya); 2) monitoring dan supervisi terhadap pelaksanaan CKG di tingkat Kabupaten dan Kota; 3) pertemuan evaluasi terhadap pelaksanaan dan capaian CKG di Kabupaten dan Puskesmas; dan 4) kunjungan lapangan dapat dilakukan pada puskesmas yang penilaian kinerjanya kurang (termasuk penilaian terhadap cakupan CKG yang rendah dan sangat rendah).
d.kefarmasian dan BMHP.
a) biaya distribusi obat, vaksin dan BMHP Daerah ke Puskesmas; Instalasi farmasi Daerah melakukan pengepakan obat, vaksin dan BMHP, bongkar muat, sampai dengan melakukan pengiriman obat, BMHP, dan vaksin ke seluruh puskesmas di wilayah kabupaten/kota maupun melalui kerjasama dengan pihak ketiga untuk pendistribusiannya. b) pengadaan BMHP PKD; Belanja penyelenggaraan BMHP untuk Pelayanan Kesehatan dasar di Puskesmas, termasuk mendukung pelaksanaan pemeriksaan kesehatan gratis apabila dibutuhkan pemeriksaan lanjutan. c) pengadaan Obat PKD; Pengadaan obat Pelayanan Kesehatan Dasar (PKD) di Kabupaten untuk memenuhi penyediaan obat esensial yang dibutuhkan Pelayanan Kesehatan dasar yang merujuk pada Formularium Nasional dan Formularium Fitofarmaka. d) penyediaan kartrid TCM; Penyediaan bahan habis pakai untuk melakukan deteksi dini dan skrining terduga TBC sesuai standar. e) penyediaan Larvasida Malaria; Pengadaan larvasida Malaria yang dapat berbentuk cair, butiran (granule) atau tablet/briket sesuai kebutuhan. f) pengadaan Rapid HIV dan reagen Sifilis untuk Skrining Bumil; Penyediaan rapid dual/combo HIV Sifilis di tingkat Kabupaten/kota sesuai dengan target sasaran bumil pada tahun 2026. 13 g) reagen sanitarian kit; Pengadaan reagen sanitarian kit dalam rangka mendukung kegiatan kesehatan lingkungan. h) pengadaan RDT Combo Malaria; Pengadaan RDT Combo Malaria dalam rangka mendukung upaya percepatan dan pemeliharaan eliminasi malaria. i) pembinaan pelaporan dan evaluasi kepatuhan RKO; Pertemuan pembinaan dan evaluasi kepatuhan RKO dilaksanakan dengan pendekatan partisipatif dan interaktif, bertujuan untuk meningkatkan kapasitas SDM pengelola program kefarmasian dalam menyusun dan melaporkan Rencana Kebutuhan Obat (RKO) secara tepat waktu, akurat, dan sesuai ketentuan.
e.penguatan sumber daya manusia kesehatan.
a) orientasi pembinaan posyandu bidang Kesehatan bagi Tenaga Kesehatan Puskesmas; Orientasi pembinaan posyandu bidang kesehatan bagi petugas puskesmas dilakukan secara luring, dimana bertujuan meningkatkan kapasitas petugas puskesmas dalam melakukan pembinaan posyandu bidang kesehatan. b) pelatihan konseling menyusui untuk Tenaga Kesehatan; Pelatihan Konseling Menyusui untuk Tenaga Kesehatan bertujuan untuk meningkatkan kapasitas tenaga kesehatan puskesmas dalam melakukan konseling menyusui kepada ibu di wilayah kerjanya. c) pelatihan pelayanan Antenatal Care, persalinan, nifas dan Skrining Hipotiroid Kongenital (SHK) bagi bidan di FKTP; Pelatihan pelayanan Antenatal Care, persalinan, nifas dan Skrining Hipotiroid Kongenital (SHK) bagi bidan di FKTP bertujuan untuk meningkatkan kapasitas Bidan Puskesmas agar mampu melakukan pelayanan ANC, persalinan, nifas dan SHK. d) pelatihan Pelayanan kontrasepsi bagi dokter dan bidan di Fasilitas Pelayanan Kesehatan; Pelatihan Pelayanan kontrasepsi bagi dokter dan bidan di Fasilitas Pelayanan Kesehatan bertujuan untuk meningkatkan kapasitas dokter dan kompetensi bidan agar mampu melakukan pelayanan KB Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) di fasyankes di fasilitas kesehatan. e) pelatihan Pengelola Imunisasi di Puskesmas; Pelatihan Pengelola Imunisasi di Puskesmas bertujuan agar peserta memiliki standar kompetensi dan dapat menjalankan peran dan fungsinya sebagai pengelola program imunisasi. 14 f) pelatihan surveilans penyakit yang dapat dicegah dengan Imunisasi (PD3I) bagi Petugas Surveilans di Puskesmas; Pelatihan Surveilans Penyakit yang Dapat Dicegah dengan Imunisasi (PD3I) bagi Petugas Surveilans di Puskesmas bertujuan agar peserta mampu melakukan surveilans penyakit yang dapat dicegah dengan imunisasi (PD3I) di Puskesmas sesuai ketentuan yang berlaku. g) pelatihan perawatan jangka panjang lansia bagi nakes di tingkat masyarakat; Pelatihan Perawatan Jangka Panjang Lansia bagi Nakes di tingkat Masyarakat bertujuan untuk meningkatkan kapasitas peserta dalam memberikan Perawatan Jangka Panjang (PJP) bagi lanjut usia di masyarakat dan pengelolaannya. h) pelatihan deteksi dini kanker payudara dan leher rahim bagi dokter di Puskesmas; Pelatihan Deteksi Dini Kanker Payudara dan Leher Rahim Bagi Dokter di Puskesmas bertujuan untuk meningkatkan kemampuan dalam deteksi dini kanker payudara dan leher rahim. i) pelatihan Pelayanan Terpadu Penyakit Tidak Menular (Pandu PTM) di Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP); Pelatihan Pelayanan Terpadu Penyakit Tidak Menular (Pandu PTM) di Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) bertujuan untuk meningkatkan kapasitas tenaga kesehatan dalam melakukan upaya pencegahan, pengendalian dan surveilans penyakit tidak menular secara terpadu di FKTP. j) pelatihan Teknis Penanggulangan Stroke Bagi Dokter dan Perawat di Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP); Pelatihan Teknis Penanggulangan Stroke Bagi Dokter dan Perawat di Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) bertujuan untuk meningkatkan kapasitas dokter dan perawat dalam penanggulangan stroke dengan melakukan upaya pencegahan faktor risiko dan penatalaksanaan stroke di FKTP. k) pelatihan Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Kusta dan Frambusia bagi Pengelola Program Kusta dan Frambusia; Pelatihan Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Kusta dan Frambusia bagi Pengelola Program Kusta dan Frambusia bertujuan agar peserta mampu mengelola program pencegahan dan pengendalian Kusta dan Frambusia di Puskesmas dengan baik. 15 l) pelatihan penyegaran mikroskopis malaria bagi tenaga ATLM; Pelatihan Penyegaran Mikroskopis Malaria Bagi Tenaga ATLM bertujuan agar peserta mampu melaksanakan pemeriksaan mikroskopis malaria di laboratorium pemeriksa malaria. m) pelatihan Surveilans dan Pengendalian Vektor dan Binatang Pembawa Penyakit bagi Tenaga Entomolog Kesehatan di Puskesmas; Pelatihan Surveilans dan Pengendalian Vektor dan Binatang Pembawa Penyakit bagi Tenaga Entomolog Kesehatan di Puskesmas bertujuan agar petugas mampu melakukan pengendalian (surveilans dan intervensi) vektor dan binatang pembawa penyakit di wilayah Puskesmas untuk pencapaian atau pemenuhan Standar Baku Mutu Kesehatan Lingkungan (SBMKL). n) pelatihan Tata Laksana Malaria Bagi Tenaga Medis di Fasilitas Pelayanan Kesehatan; Pelatihan Tata Laksana Malaria Bagi Tenaga Medis di Fasilitas Pelayanan Kesehatan bertujuan agar peserta mampu melakukan penatalaksanaan penyakit malaria sesuai pedoman yang berlaku. o) pelatihan keamanan pangan siap saji bagi penjamah pangan; Pelatihan keamanan pangan siap saji bagi penjamah pangan bertujuan untuk meningkatkan kapasitas penjamah pangan dalam penerapan keamanan pangan olahan siap saji sesuai dengan peraturan perundang- undangan yang berlaku. p) pelatihan Pengawasan Keamanan Pangan Siap Saji Berbasis Risiko Bagi Tenaga Sanitasi Lingkungan; Pelatihan Pengawasan Keamanan Pangan Siap Saji Berbasis Risiko Bagi Tenaga Sanitasi Lingkungan bertujuan untuk meningkatkan kapasitas tenaga sanitasi lingkungan dalam penerapan keamanan pangan olahan siap saji sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. q) pelatihan Pengelolaan Limbah Fasyankes; Pelatihan Pengelolaan Limbah Fasyankes bertujuan agar peserta mampu melakukan pengelolaan limbah Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes) sesuai dengan peraturan yang berlaku. r) pelatihan Sumber Daya Manusia (SDM) bagi Tenaga Kesehatan dalam Upaya Berhenti Merokok (UBM) di Fasilitas Pelayanan Kesehatan Primer; Pelatihan Sumber Daya Manusia (SDM) bagi Tenaga Kesehatan dalam Upaya Berhenti Merokok (UBM) di Fasilitas Pelayanan Kesehatan Primer bertujuan agar peserta mampu melakukan layanan upaya berhenti merokok di fasilitas kesehatan tingkat pertama sesuai dengan petunjuk teknis. 16
f.pembudayaan Hidup Sehat.
kampanye dan penggerakan masyarakat untuk hidup sehat. 1) kampanye dan Penggerakan Masyarakat dilakukan bersama lintas sektor/ stakeholder / swasta / dunia usaha / ormas/ UKBM / mitra potensial/kelompok masyarakat di wilayahnya, seperti Saka Bakti Husada (SBH), Tim Penggerak PKK, Organisasi Masyarakat, dan Kelompok Masyarakat lainnya. 2) penggerakan dilakukan minimal delapan kali dalam setahun, dengan sasaran perilaku hidup sehat meliputi aktivitas fisik, tidak merokok, konsumsi sayur dan buah, cuci tangan pakai sabun (CTPS) dengan air bersih dan mengalir, cek tekanan darah, cek gula darah, vaksinasi/imunisasi, serta perilaku pencegahan stunting dan kesehatan mental.
g.kalibrasi peralatan kesehatan.
a) penyelenggaraan kegiatan kalibrasi peralatan kesehatan dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan berkoordinasi dengan Puskesmas; b) kalibrasi dilakukan oleh Institusi Pengamanan Alat dan Fasilitas Kesehatan (IPAFK) milik Pemerintah Pusat (Balai Pengamanan Alat dan Fasilitas Kesehatan (BPAFK) dan Loka Pengamanan Alat dan Fasilitas Kesehatan (LPAFK) milik Pemerintah Daerah dan Masyarakat/Swasta, yang memiliki Sertifikat Standar Usaha dan terakreditasi oleh Komite Akreditasi Nasional (KAN) Badan Sertifikasi Nasional (BSN) sesuai ketentuan perundang- undangan; c) peralatan kesehatan puskesmas yang dapat dikalibrasi melalui dana BOK antara lain: 1) aspirator/vacuum/suction pump portable; 2) autoclave; 3) automated hemoglobin system/hematology analyzer; 4) centrifugal chemistry analyzer for clinical use/ centrifuge kimia klinik; 5) dental Unit; 6) doppler; 7) ECG/EKG/electrocardiograph; 8) flowmeter; 9) infant radiant warmer; 10) inkubator infant; 11) tonometer; 12) microscope binocular; 13) nebulizer; 14) micropipette; 15) oxymeter; 16) accute respiratory infection (ari) meter; 17) tensimeter; 18) termometer; 19) timbangan; 17 20) ultrasonography /USG/Ultrasound Scanner; 21) alat pengukur gula darah/kolesterol/asam urat/hb portable; 22) baby Suction Pump Portable; 23) patient monitor; 24) automated external defibrillator (aed); 25) fotometer/ Spektrofotometer; 26) pH meter; 27) TDS/ turbidimeter; 28) inkubator laboratorium; dan 29) air Particulate Matter. d) peralatan kesehatan Laboratorium Kesehatan Masyarakat tingkat 2 yang dapat dikalibrasi melalui dana BOK antara lain : 1) hematology analyzer; 2) chemistry analyzer; 3) semi automated urine analyzer; 4) autoclave; 5) biosafety Cabinet Class II A2; 6) PCR real time; 7) micropipette (beserta carousel); 8) low speed centrifuge; 9) refrigerator Laboratory Grade; dan 10) microscope binocular.
h.pengembangan Pelayanan Kesehatan yang berkualitas di DTPK/daerah sulit akses.
a) pembinaan dan monitoring evaluasi penyelenggaraan modifikasi Pelayanan Kesehatan Daerah Tertinggal, Perbatasan, Kepulauan (DTPK), Kawasan Hutan (KH), Komunitas Adat Terpencil (KAT). Agenda kegiatan meliputi: 1) penggalangan dukungan dan koordinasi lintas program dan lintas sektor; 2) pembinaan, monitoring dan evaluasi penyelenggaraan modifikasi Pelayanan Kesehatan yang dilaksanakan seperti: Pelayanan Kesehatan bergerak, telemedisin, Pelayanan Kesehatan gugus pulau, tempat tunggu kelahiran, Pelayanan Kesehatan tradisional dan modifikasi lainnya; dan 3) penyampaian materi pembinaan terkait bentuk modifikasi Pelayanan Kesehatan sesuai kebutuhan wilayah. b) Tempat Tunggu Kelahiran (TTK) (termasuk transport rujukan pelayanan ibu melahirkan); 1) TTK bertujuan meningkatkan cakupan serta akses persalinan ibu dan bayi baru lahir di fasilitas Pelayanan Kesehatan dengan menyediakan tempat tunggu kelahiran dan transport rujukan; 2) sasaran kegiatan yaitu seluruh ibu hamil, ibu nifas, dan bayi baru lahir tanpa memandang status ekonomi, dan kepemilikan jaminan kesehatan, memiliki KTP, tidak memiliki KTP, dengan mengutamakan sasaran yang mempunyai akses sulit. 18 BAB VI BOK PUSKESMAS Bagian Kesatu Penggunaan