DokumenPeraturan Bupati (Perbup)Berlaku

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Situbondo Nomor 6 Tahun 2026

Nomor: 6
Tahun: 2026
Ditetapkan: 19 Januari 2026
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 29

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan ini mengatur tentang pedoman operasional penyelenggaraan program bantuan operasional kesehatan pada BOK Dinas dan BOK Puskesmas. Aturan ini meliputi ketentuan umum; ruang lingkup; sasaran dan tujuan; alokasi dana BOK; BOK Dinas; BOK Puskesmas; Standar biaya BOK; perencanaan, pencairan, dan pertanggungjawaban dana BOK; pengelolaan BOK Puskesmas dan standarisasi rekening puskesmas dalam rangka penyaluran langsung BOK puskesmas ke rekening puskesmas.

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Bupati Situbondo tentang Standar Biaya dan Pedoman Pelaksanaan Program Bantuan Operasional Kesehatan Tahun Anggaran 2026; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten di Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Dati II Surabaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856); SALINAN 2
4.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Kesehatan Pusat Kesehatan Masyarakat Pada Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 697);
5.Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 18 Tahun 2024 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Dana Bantuan Oparasional Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1009) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 18 Tahun 2025 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 18 Tahun 2024 Tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 1123); MEMUTUSKAN Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PROGRAM BANTUAN OPERASIONAL KESEHATAN TAHUN ANGGARAN 2026.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

1.Daerah adalah Kabupaten Situbondo.
2.Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Situbondo.
3.Bupati adalah Bupati Situbondo.
4.Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Situbondo.
5.Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Situbondo.
6.Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disingkat UPT adalah organisasi yang bersifat mandiri yang melaksanakan tugas teknis dan operasional bidang kesehatan dan/atau tugas teknis penunjang kesehatan dari organisasi induknya.
7.Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disebut Puskesmas adalah fasilitas Pelayanan Kesehatan tingkat pertama yang menyelenggarakan dan mengkoordinasikan Pelayanan Kesehatan promotif, preventif, kuratif, rehabilitative, dan/atau paliatif dengan mengutamakan upaya promotif dan preventif untuk mencapai derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya diwilayah kerjanya.
8.Rumah Sakit adalah fasilitas Pelayanan Kesehatan yang menyelenggarakan Pelayanan Kesehatan perseorangan secara paripurna melalui Pelayanan Kesehatan promotif, preventif, kuratif, rehabilitatif, dan/atau paliatif dengan menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan, dan gawat darurat. 3
9.Pelayanan Kesehatan adalah segala bentuk tindakan yang diberikan kepada seseorang dalam bentuk observasi, diagnosis, pengobatan, atau tindakan medis lainnya oleh petugas kesehatan guna meningkatkan derajat kesehatannya.
10.Dana Bantuan Operasional Kesehatan yang selanjutnya disebut Dana BOK adalah dana alokasi khusus nonfisik untuk membantu mendanai kegiatan operasional bidang kesehatan yang merupakan urusan daerah sesuai dengan program prioritas nasional bidang kesehatan.
11.Bantuan Operasional Kesehatan Dinas yang selanjutnya disebut BOK Dinas adalah Dana BOK yang diperuntukkan bagi dinas kesehatan kabupaten sebagai pelaksana program kesehatan.
12.Bantuan Operasional Kesehatan Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disebut BOK Puskesmas adalah dana BOK yang diperuntukkan bagi puskesmas sebagai pelaksana program kesehatan.
13.Upaya Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disingkat UKM adalah pelayanan kesehatan yang ditujukan untuk kelompok dan masyarakat serta lingkungannya dengan mengutamakan pelayanan kesehatan yang bersifat promotif dan preventif.
14.Penyakit Tidak Menular yang selanjutnya disingkat PTM adalah penyakit yang tidak bisa ditularkan dari orang ke orang, yang perkembangannya berjalan perlahan dalam jangka waktu yang panjang (kronis).
15.Skrining Hipotiroid Kongenital (SHK) adalah skrining/uji saring dengan pengambilan sampel darah pada tumit bayi yang baru lahir. Skrining ini dilakukan untuk mengelompokkan bayi yang menderita Hipotiroid Kongenital (HK) dan bayi yang bukan penderita, sehingga bayi mendapatkan penanganan secara cepat dan tidak akan memberikan dampak yang cukup serius terhadap tumbuh kembang bayi.
16.Bayi baru lahir atau neonatus adalah bayi dari lahir sampai usia 28 hari.
17.Biaya Transport adalah biaya yang dikeluarkan untuk mencapai tempat kegiatan dengan menggunakan sarana transportasi umum atau sarana transportasi lain yang tersedia.
18.Bahan Habis Pakai yang selanjutnya disingkat BHP adalah peralatan atau bahan yang penggunaannya sekali pakai (single use) yang diperlukan dalam menyelenggarakan upaya kesehatan.
19.Bahan Medis Habis Pakai yang selanjutnya disingkat BMHP adalah alat kesehatan yang ditujukan untuk penggunaan sekali pakai (single use) yang daftar produknya diatur dalam peraturan perundang- undangan.
20.Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Pertama yang selanjutnya disingkat FKTP adalah fasilitas pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan primer. 4
21.Rencana Kegiatan adalah usulan rencana penggunaan Dana BOK yang memuat menu kegiatan, rincian menu kegiatan dan rincian pendanaan.
22.Data Registrasi Puskesmas yang selanjutnya disingkat Regpus adalah suatu sistem pendataan yang dikelola oleh Kementerian Kesehatan yang memuat data nama puskesmas, alamat, nomor registrasi puskesmas yang datanya bersumber dari dinas kesehatan kabupaten/kota yang terus menerus diperbaharui secara daring (online).
23.Nomor Registrasi Puskesmas yang selanjutnya disingkat Noregpus adalah kode pengenal puskesmas yang bersifat unik dan membedakan satu puskesmas dengan puskesmas lain yang diterbitkan oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan.
24.Rekening Puskesmas adalah rekening atas nama Puskesmas yang digunakan oleh Puskesmas untuk menerima Dana BOK Puskesmas yang dibuka pada Bank Umum yang sehat dan terdaftar dalam Sistem Kliring Nasional Bank Indonesia (SKNBI) dan/atau Bank Indonesia Real Time Gross Settlement (BI-RTGS) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.
25.Pemberian Makanan Tambahan Lokal adalah program intervensi bagi ibu hamil yang menderita kurang energi kronis dan balita yang menderita kurang gizi dimana tujuannya adalah untuk meningkatkan status gizi ibu hamil dan anak serta untuk mencukupi kebutuhan zat gizi ibu hamil dan anak agar tercapainya status gizi dan kondisi gizi yang baik sesuai dengan umur kehamilan dan umur anak dengan bahan pangan sesuai dengan potensi sumberdaya dan kearifan lokal.
26.Upaya Kesehatan Bersumberdaya Manusia (UKBM) adalah salah satu wujud nyata peran serta masyarakat dalam pembangunan kesehatan.
27.Kewaspadaan Dini Rumah Sakit yang selanjutnya disingkat KDRS adalah suatu format yang dikeluarkan oleh rumah sakit dalam menyampaikan pelaporan kasus DBD yang dirawat di rumah sakit tersebut.
28.Insentif Upaya Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disingkat Insentif UKM adalah pemberian imbalan di luar gaji, bersifat material pada petugas puskesmas sebagai kompensasi atas kesediaanya untuk melakukan kegiatan UKM.
29.Aparatur Sipil Negara, yang selanjutnya di singkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.
30.Tenaga Kesehatan adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan serta memiliki sikap profesional, pengetahuan, dan keterampilan melalui pendidikan tinggi yang untuk jenis tertentu memerlukan kewenangan untuk melakukan Upaya Kesehatan. 5
31.Tenaga Medis adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan serta memiliki sikap profesional, pengetahuan dan keterampilan melalui pendidikan profesi kedokteran atau kedokteran gigi yang memerlukan kewenangan untuk melakukan Upaya Kesehatan.
32.Kelompok Masyarakat yang selanjutnya disingkat POKMAS adalah kelompok masyarakat yang dibentuk di tingkat kelurahan. POKMAS dibentuk untuk melaksanakan kegiatan pemberdayaan masyarakat, seperti pengadaan barang dan jasa.
33.Unit Pelayanan Kesehatan Desa/Kelurahan yang selanjutnya disingkat UPKD/K adalah jaringan atau jejaring Puskesmas di tingkat desa/kelurahan yang menyediakan Pelayanan Kesehatan primer, yaitu Puskesmas Pembantu (Pustu), Pos Kesehatan Desa (Poskesdes), dan Pondok Bersalin Desa (Polindes).

BAB II

RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi :

a.BOK Dinas ; dan
b.BOK Puskesmas.

BAB III

SASARAN DAN TUJUAN

Pasal 3

Sasaran Dana BOK meliputi:

a.Dinas;
b.Puskesmas.

Pasal 4

(1)Tujuan penyelenggaraan program BOK Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a adalah:
1. a.menyelenggarakan dan mendukung upaya peningkatan layanan kesehatan masyarakat sesuai siklus hidup;
2. b.menyelenggarakan dan mendukung surveilans, respons penyakit, dan kesehatan lingkungan;
3. c.menyelenggarakan dan mendukung penguatan tata kelola Pelayanan Kesehatan;
4. d.menyelenggarakan dan mendukung pelaksanaan pengelolaan obat, vaksin dan BMHP di instalasi farmasi kabupaten/kota sesuai standar;
5. e.mendukung penguatan sumber daya kesehatan;
6. f.menyelenggarakan dan mendukung pembudayaan hidup sehat;
7. g.mendukung penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan primer yang berkualitas dan keamanan pasien (patient safety) melalui kalibrasi peralatan kesehatan); dan 6
8. h.mendukung pengembangan Pelayanan Kesehatan yang berkualitas di daerah tertinggal, perbatasan, kepulauan (DTPK)/daerah sulit akses.
(2)Tujuan penyelenggaraan program BOK Puskesmas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b adalah:
1. a.menyelenggarakan upaya peningkatan layanan kesehatan masyarakat sesuai siklus hidup;
2. b.menyelenggarakan surveilans, respons penyakit dan kesehatan lingkungan;
3. c.menyelenggarakan pemberian makanan tambahan berbahan pangan lokal bagi ibu hamil dan balita bermasalah gizi;
4. d.menyelenggarakan manajemen puskesmas;
5. e.menyelenggarakan Insentif UKM; dan
6. f.menyelenggarakan upaya penguatan jejaring kesehatan primer.

BAB IV

ALOKASI DANA BOK

Pasal 5

(1)Alokasi dana BOK ditetapkan setiap tahun melalui Keputusan Menteri Kesehatan, bersifat tetap dan merupakan pagu maksimal.
(2)Alokasi dana BOK sesuai dengan formula pengalokasian yang ditetapkan oleh Kementerian Kesehatan, meliputi :
1. a.kebutuhan daerah;
2. b.kemampuan keuangan daerah;
3. c.kinerja daerah; dan
4. d.insentif dan disinsentif.
(3)Besaran alokasi dana BOK untuk setiap Puskesmas ditetapkan oleh Kepala Dinas secara proporsional dengan memperhatikan berbagai kriteria antara lain :
1. a.kinerja cakupan capaian prioritas nasional yaitu cakupan D/S, cakupan balita gizi kurang mendapatkan PMT, Kunjungan Neonatal Lengkap (KNL), Imunisasi Dasar Lengkap (IDL), Success Rate TB (SR TB) dan Treatment Coverage TB (TC TB);
2. b.usulan Puskesmas pada sistem informasi KRISNA DAK Nonfisik TA 2026;
3. c.jumlah penduduk di wilayah kerja;
4. d.luas wilayah kerja;
5. e.karakteristik wilayah kerja;
6. f.kondisi epidemiologis di wilayah kerja;
7. g.kinerja realisasi penyerapan anggaran; dan
8. h.kriteria lain sesuai kearifan lokal. 7

BAB V

BOK DINAS

Pasal 6

Dana BOK pada Dinas Kesehatan digunakan untuk kegiatan meliputi:

a.peningkatan layanan kesehatan masyarakat sesuai siklus hidup;
b.surveilans, respons penyakit dan kesehatan lingkungan;
c.penguatan tata kelola Pelayanan Kesehatan;
d.kefarmasian dan BMHP;
e.penguatan sumber daya manusia kesehatan;
f.pembudayaan hidup sehat;
g.kalibrasi peralatan kesehatan; dan
h.pengembangan Pelayanan Kesehatan yang berkualitas di DTPK/daerah sulit akses.

Pasal 7

Dana BOK Dinas dimanfaatkan untuk pembiayaan program dan kegiatan meliputi :

a.belanja transportasi lokal atau pengganti Bahan Bakar Minyak (BBM);
b.belanja perjalanan dinas dalam wilayah Daerah bagi ASN dan non ASN;
c.belanja kegiatan paket meeting/rapat di dalam/luar kantor di wilayah kerja Daerah;
d.belanja honor, transport dan/atau akomodasi untuk narasumber (narasumber yang berasal dari instansi penyelenggara dapat diberikan honor sebesar 50%);
e.belanja media KIE;
f.belanja langganan aplikasi pertemuan daring;
g.belanja pengadaan obat PKD dan BMHP PKD/BHP;
h.belanja bahan pengemasan/pengepakan untuk obat, vaksin, BMHP dan sampel/spesimen;
i.belanja bahan bakar, transport atau belanja sewa alat transportasi untuk distribusi obat, vaksin dan BMHP serta praktek lapangan untuk pelatihan;
j.belanja jasa pengiriman obat, vaksin, BMHP/BHP;
k.belanja jasa tenaga bongkar muat pengiriman obat dan BMHP/BHP;
l.belanja jasa pengiriman sampel/spesimen dan pengembalian specimen carrier melalui penyedia jasa ekspedisi pengiriman barang;
m.belanja jasa pemeriksaan sampel/spesimen;
n.belanja jasa kalibrasi peralatan kesehatan di puskesmas dan laboratorium kesehatan masyarakat tingkat 2; 8
o.belanja perjalanan dinas pelatihan/penguatan sumber daya manusia kesehatan;
p.belanja paket data internet untuk pelatihan/penguatan sumber daya manusia kesehatan secara daring;
q.belanja penyelenggaraan pelatihan. Khusus untuk pelatihan yang diselenggarakan oleh Balai Pelatihan Kesehatan Daerah (Bapelkesda) yang telah menjadi BLUD maupun Bapelkes vertikal Kemenkes yang memiliki pola tarif dapat disesuaikan dengan ketentuan yang berlaku;
r.belanja pembelian bahan praktik pelatihan/penguatan sumber daya manusia kesehatan dan sewa lahan/kendaraan praktik lapangan;
s.belanja honor, narasumber/ transport pengajar/ dan/atau akomodasi untuk fasilitator kegiatan pelatihan (narasumber/ pengajar/ fasilitator yang berasal dari instansi penyelenggara dapat diberikan honor sebesar 50%);
t.belanja honor, transport dan/atau akomodasi (transport dan/atau akomodasi diberikan jika pelatihan dilakukan di luar bapelkes) untuk Master of Training (MOT);
u.belanja transport dan/atau akomodasi untuk Quality Control (QC)/ Training Officer Committee (TOC) (jika pelatihan dilakukan di luar bapelkes); dan
v.belanja penggandaan paket modul peningkatan kapasitas sumber daya kesehatan, form penyelidikan epidemiologi/investigasi kejadian penyakit dan investigasi KIPI.

Pasal 8

(1)Alokasi dana BOK Dinas dimanfaatkan untuk UKM Esensial dengan kegiatan fokus pada sasaran prioritas RPJMN dan Renstra 2025 – 2029.
(2)Proporsi pemanfaatan dana BOK Dinas disesuaikan dengan kebutuhan program dan kegiatan.
(3)Menu kegiatan BOK Dinas digunakan untuk kegiatan:
1. a.peningkatan layanan kesehatan masyarakat sesuai siklus hidup, berupa : a) bimbingan teknis Tim Pembina Posyandu dalam pengelolaan Posyandu Bidang Kesehatan. 1) advokasi, koordinasi pelaksanaan transformasi layanan primer dalam posyandu kepada Tim Pembina Posyandu (lintas sektor) di Tingkat kabupaten/kota dan evaluasi kegiatan TP Posyandu mendukung transformasi layanan primer di Posyandu; dan 2) bimbingan teknis kepada TP Posyandu atau lintas sektor tingkat kecamatan bersama Puskesmas untuk mendukung transformasi layanan primer di Posyandu. 9 b) koordinasi implementasi jejaring dan Supervisi fasilitatif layanan dan program Gizi KIA Kespro. 1) pertemuan koordinasi dan komitmen stakeholder terkait program Gizi, KIA dan Kesehatan Reproduksi; dan 2) supervisi program, bimbingan teknis serta monitoring dan evaluasi capaian program kesehatan keluarga (gizi, balita, anak pra sekolah, anak usia sekolah dan remaja, dewasa, ibu hamil, bayi baru lahir, kesehatan reproduksi dan KB) kepada Puskesmas. c) pemeriksaan dan pengiriman sampel skrining bayi baru lahir ke lab rujukan. 1) pengiriman sampel skrining bayi baru lahir; 2) pemeriksaan sampel skrining bayi baru lahir; 3) tes konfirmasi; dan 4) pengemasan dan pengiriman sampel tes konfirmasi. d) pertemuan evaluasi Puskesmas dan Rumah Sakit dalam Pencegahan dan Penanganan Penyebab Utama Kematian Ibu dan Bayi. 1) pertemuan evaluasi bagi Puskesmas dan RS Dalam pencegahan dan Penanganan Penyebab Utama Kematian Ibu dan Bayi; dan 2) pertemuan Audit Maternal Perinatal- Surveilans dan Respons (AMP-SR) Tingkat Kabupaten/Kota adalah kegiatan pengkajian kematian ibu dan perinatal oleh Tim AMP-SR tingkat Kabupaten/Kota. e) pendampingan Tim Ahli (Sp.A & Sp.OG) ke puskesmas dan FKTP lainnya dalam pelayanan KIA, kegawatdaruratan, sistem rujukan maternal dan neonatal, serta On-the-Job Training (OJT) kasus kegawatdaruratan ibu dan anak FKTP ke RS. 1) pendampingan tim ahli (dokter spesialis anak dan dokter spesialis kebidanan & kandungan) bersama pendamping dari dinas kesehatan kabupaten/kota ke Puskesmas dan/atau FKTP lainnya; dan 2) OJT selama 3 hari di rumah sakit atau wahana praktik lain seperti Puskesmas atau klinik. Peserta OJT adalah 1 tim terdiri dari 1 orang dokter, 1 orang bidan dan 1 orang perawat. f) penguatan LP/LS dalam implementasi Pelayanan Kesehatan primer dan komunitas. kegiatan meliputi evaluasi capaian, isu terkini dan hambatan, perumusan strategi implementasi program kesehatan primer dan komunitas, serta perumusan keterlibatan dan komitmen bersama lintas sektor dan stakeholder dalam penyusunan rekomendasi/tindak lanjut penguatan implementasi Pelayanan Kesehatan primer dan komunitas. 10 g) supervisi fasilitatif pembudayaan hidup sehat. pendampingan ke puskesmas terkait tatanan kesehatan dalam melaksanakan pembudayaan hidup sehat, meliputi melakukan pendampingan program promosi kesehatan dan kesehatan komunitas termasuk pembinaan upaya kesehatan kerja pada tempat kerja dan kawasan industri, fasilitasi dan penyampaian umpan balik dan rencana tindak lanjut.
2. b.surveilans, respons penyakit dan kesehatan lingkungan berupa : a) verifikasi sinyal/rumor, penyelidikan epidemiologi dan pelacakan kontak penyakit berpotensi KLB/Wabah, penyakit menular lainnya, keracunan makanan, dan penyehatan lingkungan, serta investigasi kasus KIPI. 1) verifikasi sinyal/rumor yang dilakukan ketika terdapat rumor/peningkatan kasus/klaster kasus yang belum diketahui penyebabnya; 2) penyelidikan epidemiologi, termasuk pelacakan kontak kasus dilakukan setelah kasus terverifikasi atau terkonfirmasi; 3) investigasi kasus KIPI dilakukan ketika terdapat kejadian ikutan pasca imunisasi (KIPI) serius; 4) pemeriksaan keberadaan vektor/reservoir penyakit di lokasi kasus terduga/terkonfirmasi positif; 5) investigasi kejadian keracunan pangan; 6) penegakkan diagnosa melalui pemeriksaan faktor risiko lingkungan; dan 7) surveilans aktif ke Fasyankes dilakukan melalui konfirmasi data/kejadian penyakit ke Fasyankes serta validasi data. b) pengiriman dan pemeriksaan spesimen ke laboratorium rujukan tingkat kabupaten kota/provinsi serta pengembalian spesimen carrier dalam rangka pencegahan dan pengendalian penyakit (termasuk membiayai sampel dari puskesmas). 1) pengambilan spesimen/sampel; 2) pengemasan/pengepakan spesimen/sampel; 3) pengiriman spesimen ke laboratorium rujukan kabupaten/provinsi/regional/nasional; 4) pemeriksaan spesimen/sampel; dan 5) pengembalian spesimen carrier ke dinas kesehatan atau fasyankes terkait. c) pengiriman dan pemeriksaan spesimen HPV DNA ke laboratorium rujukan tingkat kabupaten/kota atau provinsi serta pengembalian spesimen carrier (termasuk membiayai sampel dari puskesmas). 1) bahan pengepakan; 2) pengiriman spesimen; 3) jasa pemeriksaan; dan 4) jasa pengembalian spesimen carrier. 11 d) koordinasi/advokasi/sosialisasi dalam rangka pencegahan dan pengendalian penyakit. pertemuan terintegrasi bidang pencegahan dan pengendalian penyakit dengan fokus pada pembahasan topik prioritas nasional dan daerah. e) pembiayaan jasa pengangkutan dan pengolahan limbah medis dan B3 dari fasyankes ke pengelola berizin. Pembiayaan jasa pengangkutan dan pengolahan limbah medis dan B3 lainnya dari fasyankes ke pengolah berizin yang meliputi limbah padat termasuk kategori limbah infeksius, limbah benda tajam, limbah patologi, limbah farmasi dan limbah B3 lainnya yang berasal dari Puskesmas.
3. c.penguatan Tata Kelola Pelayanan Kesehatan. a) akreditasi Puskesmas. Pelaksanaan survei akreditasi Puskesmas pada wilayah kondisi khusus bertujuan memastikan pemenuhan standar akreditasi secara menyeluruh dan mendorong peningkatan mutu Pelayanan Kesehatan primer sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku. b) penguatan mutu pelayanan internal Puskesmas. Kegiatan ini melibatkan rangkaian pendampingan, evaluasi, dan pembahasan hasil mutu, yang dilaksanakan melalui pertemuan dan kunjungan lapangan bersama unsur Puskesmas, Dinas Kesehatan Kabupaten, Dinas Kesehatan Provinsi, serta narasumber dari tingkat pusat dan provinsi. c) peningkatan kapasitas manajemen jejaring pelayanan primer di Daerah. Kegiatan peningkatan kapasitas manajemen jejaring Pelayanan Kesehatan primer terdiri dari : 1) rapat persiapan yang dilakukan secara luring dan/atau hybrid (daring-luring) di Kabupaten; 2) pertemuan pembinaan dan evaluasi melibatkan dinas kesehatan kabupaten, puskesmas, klinik pratama, praktik mandiri tenaga medis atau tenaga kesehatan, termasuk fasyankes di tempat kerja, dan lintas sektor terkait. d) pembinaan dan pemetaan sarana, prasarana dan alat kesehatan di Puskesmas, Pustu dan Labkesmas. Pertemuan pengelolaan aplikasi sarana prasarana dan alat Kesehatan (ASPAK) di Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota dengan peserta pengelola ASPAK dalam melakukan validasi serta verifikasi data SPA di Puskesmas, Pustu, dan Labkesmas. 12 e) pendampingan, koordinasi dan evaluasi Pemeriksaan Kesehatan Gratis. 1) pertemuan koordinasi terhadap pelaksanaan CKG termasuk CKG komunitas dan sekolah di Kabupaten dengan lintas sektor (pemkab/pemkot, organisasi profesi, lembaga pendidikan, organisasi keagamaan, TNI/Polri, mitra pembangunan, sektor swasta, dan lintas sektor terkait lainnya); 2) monitoring dan supervisi terhadap pelaksanaan CKG di tingkat Kabupaten dan Kota; 3) pertemuan evaluasi terhadap pelaksanaan dan capaian CKG di Kabupaten dan Puskesmas; dan 4) kunjungan lapangan dapat dilakukan pada puskesmas yang penilaian kinerjanya kurang (termasuk penilaian terhadap cakupan CKG yang rendah dan sangat rendah).
4. d.kefarmasian dan BMHP. a) biaya distribusi obat, vaksin dan BMHP Daerah ke Puskesmas; Instalasi farmasi Daerah melakukan pengepakan obat, vaksin dan BMHP, bongkar muat, sampai dengan melakukan pengiriman obat, BMHP, dan vaksin ke seluruh puskesmas di wilayah kabupaten/kota maupun melalui kerjasama dengan pihak ketiga untuk pendistribusiannya. b) pengadaan BMHP PKD; Belanja penyelenggaraan BMHP untuk Pelayanan Kesehatan dasar di Puskesmas, termasuk mendukung pelaksanaan pemeriksaan kesehatan gratis apabila dibutuhkan pemeriksaan lanjutan. c) pengadaan Obat PKD; Pengadaan obat Pelayanan Kesehatan Dasar (PKD) di Kabupaten untuk memenuhi penyediaan obat esensial yang dibutuhkan Pelayanan Kesehatan dasar yang merujuk pada Formularium Nasional dan Formularium Fitofarmaka. d) penyediaan kartrid TCM; Penyediaan bahan habis pakai untuk melakukan deteksi dini dan skrining terduga TBC sesuai standar. e) penyediaan Larvasida Malaria; Pengadaan larvasida Malaria yang dapat berbentuk cair, butiran (granule) atau tablet/briket sesuai kebutuhan. f) pengadaan Rapid HIV dan reagen Sifilis untuk Skrining Bumil; Penyediaan rapid dual/combo HIV Sifilis di tingkat Kabupaten/kota sesuai dengan target sasaran bumil pada tahun 2026. 13 g) reagen sanitarian kit; Pengadaan reagen sanitarian kit dalam rangka mendukung kegiatan kesehatan lingkungan. h) pengadaan RDT Combo Malaria; Pengadaan RDT Combo Malaria dalam rangka mendukung upaya percepatan dan pemeliharaan eliminasi malaria. i) pembinaan pelaporan dan evaluasi kepatuhan RKO; Pertemuan pembinaan dan evaluasi kepatuhan RKO dilaksanakan dengan pendekatan partisipatif dan interaktif, bertujuan untuk meningkatkan kapasitas SDM pengelola program kefarmasian dalam menyusun dan melaporkan Rencana Kebutuhan Obat (RKO) secara tepat waktu, akurat, dan sesuai ketentuan.
5. e.penguatan sumber daya manusia kesehatan. a) orientasi pembinaan posyandu bidang Kesehatan bagi Tenaga Kesehatan Puskesmas; Orientasi pembinaan posyandu bidang kesehatan bagi petugas puskesmas dilakukan secara luring, dimana bertujuan meningkatkan kapasitas petugas puskesmas dalam melakukan pembinaan posyandu bidang kesehatan. b) pelatihan konseling menyusui untuk Tenaga Kesehatan; Pelatihan Konseling Menyusui untuk Tenaga Kesehatan bertujuan untuk meningkatkan kapasitas tenaga kesehatan puskesmas dalam melakukan konseling menyusui kepada ibu di wilayah kerjanya. c) pelatihan pelayanan Antenatal Care, persalinan, nifas dan Skrining Hipotiroid Kongenital (SHK) bagi bidan di FKTP; Pelatihan pelayanan Antenatal Care, persalinan, nifas dan Skrining Hipotiroid Kongenital (SHK) bagi bidan di FKTP bertujuan untuk meningkatkan kapasitas Bidan Puskesmas agar mampu melakukan pelayanan ANC, persalinan, nifas dan SHK. d) pelatihan Pelayanan kontrasepsi bagi dokter dan bidan di Fasilitas Pelayanan Kesehatan; Pelatihan Pelayanan kontrasepsi bagi dokter dan bidan di Fasilitas Pelayanan Kesehatan bertujuan untuk meningkatkan kapasitas dokter dan kompetensi bidan agar mampu melakukan pelayanan KB Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) di fasyankes di fasilitas kesehatan. e) pelatihan Pengelola Imunisasi di Puskesmas; Pelatihan Pengelola Imunisasi di Puskesmas bertujuan agar peserta memiliki standar kompetensi dan dapat menjalankan peran dan fungsinya sebagai pengelola program imunisasi. 14 f) pelatihan surveilans penyakit yang dapat dicegah dengan Imunisasi (PD3I) bagi Petugas Surveilans di Puskesmas; Pelatihan Surveilans Penyakit yang Dapat Dicegah dengan Imunisasi (PD3I) bagi Petugas Surveilans di Puskesmas bertujuan agar peserta mampu melakukan surveilans penyakit yang dapat dicegah dengan imunisasi (PD3I) di Puskesmas sesuai ketentuan yang berlaku. g) pelatihan perawatan jangka panjang lansia bagi nakes di tingkat masyarakat; Pelatihan Perawatan Jangka Panjang Lansia bagi Nakes di tingkat Masyarakat bertujuan untuk meningkatkan kapasitas peserta dalam memberikan Perawatan Jangka Panjang (PJP) bagi lanjut usia di masyarakat dan pengelolaannya. h) pelatihan deteksi dini kanker payudara dan leher rahim bagi dokter di Puskesmas; Pelatihan Deteksi Dini Kanker Payudara dan Leher Rahim Bagi Dokter di Puskesmas bertujuan untuk meningkatkan kemampuan dalam deteksi dini kanker payudara dan leher rahim. i) pelatihan Pelayanan Terpadu Penyakit Tidak Menular (Pandu PTM) di Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP); Pelatihan Pelayanan Terpadu Penyakit Tidak Menular (Pandu PTM) di Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) bertujuan untuk meningkatkan kapasitas tenaga kesehatan dalam melakukan upaya pencegahan, pengendalian dan surveilans penyakit tidak menular secara terpadu di FKTP. j) pelatihan Teknis Penanggulangan Stroke Bagi Dokter dan Perawat di Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP); Pelatihan Teknis Penanggulangan Stroke Bagi Dokter dan Perawat di Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) bertujuan untuk meningkatkan kapasitas dokter dan perawat dalam penanggulangan stroke dengan melakukan upaya pencegahan faktor risiko dan penatalaksanaan stroke di FKTP. k) pelatihan Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Kusta dan Frambusia bagi Pengelola Program Kusta dan Frambusia; Pelatihan Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Kusta dan Frambusia bagi Pengelola Program Kusta dan Frambusia bertujuan agar peserta mampu mengelola program pencegahan dan pengendalian Kusta dan Frambusia di Puskesmas dengan baik. 15 l) pelatihan penyegaran mikroskopis malaria bagi tenaga ATLM; Pelatihan Penyegaran Mikroskopis Malaria Bagi Tenaga ATLM bertujuan agar peserta mampu melaksanakan pemeriksaan mikroskopis malaria di laboratorium pemeriksa malaria. m) pelatihan Surveilans dan Pengendalian Vektor dan Binatang Pembawa Penyakit bagi Tenaga Entomolog Kesehatan di Puskesmas; Pelatihan Surveilans dan Pengendalian Vektor dan Binatang Pembawa Penyakit bagi Tenaga Entomolog Kesehatan di Puskesmas bertujuan agar petugas mampu melakukan pengendalian (surveilans dan intervensi) vektor dan binatang pembawa penyakit di wilayah Puskesmas untuk pencapaian atau pemenuhan Standar Baku Mutu Kesehatan Lingkungan (SBMKL). n) pelatihan Tata Laksana Malaria Bagi Tenaga Medis di Fasilitas Pelayanan Kesehatan; Pelatihan Tata Laksana Malaria Bagi Tenaga Medis di Fasilitas Pelayanan Kesehatan bertujuan agar peserta mampu melakukan penatalaksanaan penyakit malaria sesuai pedoman yang berlaku. o) pelatihan keamanan pangan siap saji bagi penjamah pangan; Pelatihan keamanan pangan siap saji bagi penjamah pangan bertujuan untuk meningkatkan kapasitas penjamah pangan dalam penerapan keamanan pangan olahan siap saji sesuai dengan peraturan perundang- undangan yang berlaku. p) pelatihan Pengawasan Keamanan Pangan Siap Saji Berbasis Risiko Bagi Tenaga Sanitasi Lingkungan; Pelatihan Pengawasan Keamanan Pangan Siap Saji Berbasis Risiko Bagi Tenaga Sanitasi Lingkungan bertujuan untuk meningkatkan kapasitas tenaga sanitasi lingkungan dalam penerapan keamanan pangan olahan siap saji sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. q) pelatihan Pengelolaan Limbah Fasyankes; Pelatihan Pengelolaan Limbah Fasyankes bertujuan agar peserta mampu melakukan pengelolaan limbah Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes) sesuai dengan peraturan yang berlaku. r) pelatihan Sumber Daya Manusia (SDM) bagi Tenaga Kesehatan dalam Upaya Berhenti Merokok (UBM) di Fasilitas Pelayanan Kesehatan Primer; Pelatihan Sumber Daya Manusia (SDM) bagi Tenaga Kesehatan dalam Upaya Berhenti Merokok (UBM) di Fasilitas Pelayanan Kesehatan Primer bertujuan agar peserta mampu melakukan layanan upaya berhenti merokok di fasilitas kesehatan tingkat pertama sesuai dengan petunjuk teknis. 16
6. f.pembudayaan Hidup Sehat. kampanye dan penggerakan masyarakat untuk hidup sehat. 1) kampanye dan Penggerakan Masyarakat dilakukan bersama lintas sektor/ stakeholder / swasta / dunia usaha / ormas/ UKBM / mitra potensial/kelompok masyarakat di wilayahnya, seperti Saka Bakti Husada (SBH), Tim Penggerak PKK, Organisasi Masyarakat, dan Kelompok Masyarakat lainnya. 2) penggerakan dilakukan minimal delapan kali dalam setahun, dengan sasaran perilaku hidup sehat meliputi aktivitas fisik, tidak merokok, konsumsi sayur dan buah, cuci tangan pakai sabun (CTPS) dengan air bersih dan mengalir, cek tekanan darah, cek gula darah, vaksinasi/imunisasi, serta perilaku pencegahan stunting dan kesehatan mental.
7. g.kalibrasi peralatan kesehatan. a) penyelenggaraan kegiatan kalibrasi peralatan kesehatan dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan berkoordinasi dengan Puskesmas; b) kalibrasi dilakukan oleh Institusi Pengamanan Alat dan Fasilitas Kesehatan (IPAFK) milik Pemerintah Pusat (Balai Pengamanan Alat dan Fasilitas Kesehatan (BPAFK) dan Loka Pengamanan Alat dan Fasilitas Kesehatan (LPAFK) milik Pemerintah Daerah dan Masyarakat/Swasta, yang memiliki Sertifikat Standar Usaha dan terakreditasi oleh Komite Akreditasi Nasional (KAN) Badan Sertifikasi Nasional (BSN) sesuai ketentuan perundang- undangan; c) peralatan kesehatan puskesmas yang dapat dikalibrasi melalui dana BOK antara lain: 1) aspirator/vacuum/suction pump portable; 2) autoclave; 3) automated hemoglobin system/hematology analyzer; 4) centrifugal chemistry analyzer for clinical use/ centrifuge kimia klinik; 5) dental Unit; 6) doppler; 7) ECG/EKG/electrocardiograph; 8) flowmeter; 9) infant radiant warmer; 10) inkubator infant; 11) tonometer; 12) microscope binocular; 13) nebulizer; 14) micropipette; 15) oxymeter; 16) accute respiratory infection (ari) meter; 17) tensimeter; 18) termometer; 19) timbangan; 17 20) ultrasonography /USG/Ultrasound Scanner; 21) alat pengukur gula darah/kolesterol/asam urat/hb portable; 22) baby Suction Pump Portable; 23) patient monitor; 24) automated external defibrillator (aed); 25) fotometer/ Spektrofotometer; 26) pH meter; 27) TDS/ turbidimeter; 28) inkubator laboratorium; dan 29) air Particulate Matter. d) peralatan kesehatan Laboratorium Kesehatan Masyarakat tingkat 2 yang dapat dikalibrasi melalui dana BOK antara lain : 1) hematology analyzer; 2) chemistry analyzer; 3) semi automated urine analyzer; 4) autoclave; 5) biosafety Cabinet Class II A2; 6) PCR real time; 7) micropipette (beserta carousel); 8) low speed centrifuge; 9) refrigerator Laboratory Grade; dan 10) microscope binocular.
8. h.pengembangan Pelayanan Kesehatan yang berkualitas di DTPK/daerah sulit akses. a) pembinaan dan monitoring evaluasi penyelenggaraan modifikasi Pelayanan Kesehatan Daerah Tertinggal, Perbatasan, Kepulauan (DTPK), Kawasan Hutan (KH), Komunitas Adat Terpencil (KAT). Agenda kegiatan meliputi: 1) penggalangan dukungan dan koordinasi lintas program dan lintas sektor; 2) pembinaan, monitoring dan evaluasi penyelenggaraan modifikasi Pelayanan Kesehatan yang dilaksanakan seperti: Pelayanan Kesehatan bergerak, telemedisin, Pelayanan Kesehatan gugus pulau, tempat tunggu kelahiran, Pelayanan Kesehatan tradisional dan modifikasi lainnya; dan 3) penyampaian materi pembinaan terkait bentuk modifikasi Pelayanan Kesehatan sesuai kebutuhan wilayah. b) Tempat Tunggu Kelahiran (TTK) (termasuk transport rujukan pelayanan ibu melahirkan); 1) TTK bertujuan meningkatkan cakupan serta akses persalinan ibu dan bayi baru lahir di fasilitas Pelayanan Kesehatan dengan menyediakan tempat tunggu kelahiran dan transport rujukan; 2) sasaran kegiatan yaitu seluruh ibu hamil, ibu nifas, dan bayi baru lahir tanpa memandang status ekonomi, dan kepemilikan jaminan kesehatan, memiliki KTP, tidak memiliki KTP, dengan mengutamakan sasaran yang mempunyai akses sulit. 18

BAB VI

BOK PUSKESMAS

Pasal 9

Dana BOK Puskesmas dapat digunakan untuk operasional pelaksanaan kegiatan promotif dan preventif Upaya Kesehatan Masyarakat oleh Puskesmas dan jaringannya yang meliputi:

a.peningkatan layanan kesehatan sesuai siklus hidup;
b.surveilans, respon penyakit dan kesehatan lingkungan;
c.PMTberbahan pangan lokal;
d.manajemen Puskesmas;
e.Insentif UKM; dan
f.penguatan jejaring kesehatan primer.

Pasal 10

(1)Dana BOK Puskesmas dimanfaatkan untuk pembiayaan berbagai kegiatan prioritas yang telah ditetapkan oleh Puskesmas, meliputi:
1. a.belanja transportasi lokal atau pengganti Bahan Bakar Minyak (BBM) bagi petugas Puskesmas, termasuk yang ditugaskan di UPKD/K, kader dan lintas sektor;
2. b.belanja perjalanan dinas dalam rangka rujukan yang melebihi delapan jam perjalanan bagi petugas puskesmas dalam wilayah Daerah;
3. c.belanja perjalanan dinas dalam wilayah kerja Puskesmas bagi ASN dan non ASN di Puskesmas;
4. d.belanja penggandaan form survei/penyelidikan epidemiologi/investigasi/deteksi dini/penemuan dan pemantauan tindak lanjut penyakit;
5. e.belanja Bahan Bakar Minyak (BBM) dan bahan campuran insektisida untuk mesin fogging dan mistblower;
6. f.belanja kegiatan pertemuan dan rapat di dalam atau di luar Puskesmas di wilayah kerja Puskesmas;
7. g.belanja penyelenggaraan pemberian makanan tambahan berbahan pangan lokal bagi ibu hamil dan balita;
8. h.belanja honor, transport dan/atau akomodasi narasumber (narasumber yang berasal dari instansi penyelenggara dapat diberikan honor sebesar 50%);
9. i.belanja sewa paket langganan internet atau pembelian pulsa di Puskesmas dan UPKD/K;
10. j.belanja langganan SIMPUS;
11. k.belanja Insentif UKM bagi petugas puskesmas; 19
12. l.belanja pengadaan obat dan BMHP spesialistik untuk penyelenggaraan modifikasi Pelayanan Kesehatan di DTPK, kawasan hutan, komunitas adat terpencil; dan
13. m.belanja bahan kontak untuk penyelenggaraan modifikasi Pelayanan Kesehatan di DTPK, kawasan hutan, komunitas adat terpencil.
(2)Dana BOK Puskesmas tidak boleh dimanfaatkan untuk pembiayaan promosi kesehatan di media cetak (koran, majalah, dan lain-lain) dan elektronik.

Pasal 11

(1)Dana BOK Puskesmas digunakan untuk :
1. a.pencapaian target SPM (Standart Pelayanan Minimal) bidang kesehatan;
2. b.pencapaian target Program Prioritas Nasional, Program Terbaik Hasil Cepat (PHTC) dan kegiatan lain menyesuaikan permasalahan kesehatan di Puskesmas dan mengutamakan skala prioritas.
(2)Dana BOK yang telah dialokasikan di setiap Puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat digunakan untuk operasional pelaksanaan Upaya Kesehatan Masyarakat terutama kegiatan promotif dan preventif oleh Puskesmas dan jaringannya.
(3)Menu kegiatan BOK Puskesmas sebagai berikut: a) peningkatan layanan kesehatan sesuai siklus hidup;

1.fasilitasi pelaksanaan first aider Pertolongan Pertama pada Luka Psikologis (P3LP) di sekolah.

a.kegiatan dilaksanakan di sekolah dalam bentuk: edukasi/orientasi P3LP, serta mengarahkan first aider untuk mengikuti MOOC P3LP di LMS Plataran Sehat, dan pendampingan penerapan P3LP bagi first aider di sekolah.
b.pelaksanaan kegiatan diutamakan untuk jenjang Pendidikan SMP/SMA Negeri dan Sederajat.
1. 2.pelacakan dan pengawasan minum obat untuk ODGJ berat.
a.pelacakan dan pengawasan minum obat oleh tenaga medis dan Tenaga Kesehatan Puskesmas untuk Orang dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) berat.
b.kegiatan meliputi: Pelacakan kepatuhan pengobatan, pengawasan efek samping dan kesehatan umum, pemberdayaan pasien dan keluarga.
1. 3.pelacakan, pelaporan dan pelaksanaan otopsi verbal kematian ibu dan bayi/balita. 20 Bidan desa/bidan koordinator/pengelola program KIA turun ke lokasi kematian/rumah pasien yang meninggal/faskes tempat kematian, dalam rangka pelacakan kasus kematian ibu, bayi, balita dan melaksanakan Otopsi Verbal.
2. 4.pelaksanaan Kelas ibu Hamil dan Kelas Ibu Balita.
a.Pelaksanaan Kelas Ibu Hamil; dan
b.Pelaksanaan Kelas Ibu Balita.
1. 5.pelayanan Kesehatan pada Anak Usia Sekolah dan Remaja (Skrining dan Pembinaan di Sekolah dan Komunitas) dan Pemantauan Minum TTD.
a.CKG sekolah dilaksanakan oleh petugas puskesmas kepada anak usia sekolah dan remaja di wilayah binaan yang ada di satuan Pendidikan;
b.pembinaan yang dilaksanakan berupa pembinaan di dalam sekolah melalui Usaha Kesehatan Sekolah/Madrasah (Trias UKS/M) termasuk skrining kesehatan atau CKG Sekolah, pemantauan minum TTD, dan edukasi kesehatan reproduksi; dan
c.selain di dalam sekolah, dapat juga dengan pembinaan anak usia sekolah dan remaja di luar sekolah/komunitas.
1. 6.skrining dan tindak lanjut hasil skrining masalah kesehatan jiwa di KDRSI/Lembaga.
a.edukasi kesehatan jiwa dan konseling dasar;
b.pemberian dukungan psikososial awal; dan
c.koordinasi lintas sektor dengan pihak sekolah, guru, tokoh masyarakat, atau pengelola lembaga untuk pemantauan dan dukungan lanjutan.
1. 7.kunjungan lapangan pemantauan Tumbuh Kembang dan Masalah Gizi ibu dan anak.
a.kunjungan untuk memastikan kondisi kesehatan dan status gizi (deteksi dini dan konfirmasi), termasuk dapat digunakan untuk pemantauan ibu hamil dan balita bermasalah gizi yang mendapatkan PMT lokal;
b.kunjungan untuk memberikan tata laksana sesuai dengan standar;
c.kunjungan untuk melakukan rujukan jika diperlukan (intervensi dini);
d.sasaran kegiatan yaitu Ibu hamil bermasalah gizi (KEK dan risiko KEK), ibu hamil anemia, ibu hamil risiko tinggi, Bayi Berat Lahir Rendah, bayi prematur, bayi dengan masalah gizi dan balita dengan masalah gizi (balita gizi kurang, berat badan tidak naik, berat badan kurang).
1. 8.pendampingan rujukan balita stunting/gizi buruk. Pendampingan balita stunting/gizi buruk/gangguan pertumbuhan dan perkembangan oleh Tenaga Kesehatan ke Fasilitas Pelayanan Kesehatan. 21 b) Surveilans, respons penyakit dan kesehatan lingkungan;
2. 1.pelayanan Imunisasi termasuk penemuan kasus KIPI dan PD3I.
a.pelayanan Imunisasi Rutin Lengkap;
b.pelayanan imunisasi kejar (catch up immunization);
c.pelayanan Imunisasi Tambahan dan Khusus;
d.SOS (Sustainability Outreach Services);
e.sosialisasi penyelenggaraan imunisasi berupa sosialisasi dan diseminasi terkait Pemantauan Wilayah Setempat (PWS) program imunisasi kepada masyarakat, lintas program dan lintas sektor termasuk faskes swasta;
f.pelaksanaan Survey Cepat Komunitas (SCK);
g.pembinaan dan monitoring klinik/faskes swasta yang menyelenggarakan pelayanan Imunisasi Rutin Lengkap (IRL);
h.supervisi Suportif pada saat pelayanan imunisasi di Posyandu dan Pustu;
i.kegiatan pelayanan imunisasi dapat dilakukan di posyandu/sekolah/institusi/pos lainnya
j.penemuan/Pemantauan kasus KIPI; dan
k.penemuan kasus PD3I.
1. 2.deteksi dini dan cek kesehatan gratis pemantauan dan tindak lanjut penyakit tidak menular.
a.deteksi Dini dan Cek Kesehatan Gratis di komunitas (Posyandu ILP) atau komunitas lainnya dan sekolah;
b.tindak lanjut (follow up) konseling UBM secara aktif untuk puskesmas yang mempunyai layanan Konseling UBM; dan
c.tindak lanjut penderita PTM berdasarkan data pencatatan dan pelaporan rutin di puskesmas yang tidak melakukan pengobatan sesuai jadwal.
1. 3.inspeksi kesling di Sarana Tempat dan Fasilitas Umum (TFU), Sarana Tempat Pengelolaan Pangan (TPP), Sarana Air Minum (SAM), Fasyankes.
a.inspeksi kesehatan lingkungan dilakukan dengan cara/metode yaitu pengamatan fisik media lingkungan dan pengukuran media lingkungan di tempat.
b.kunjungan lapangan pada : 1) penyedia/penyelenggara air minum diantaranya : Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) air minum, Kelompok Pengelola Sistem Penyediaan Air Minum (KPSPAM), BUM Des air minum, UPT air minum, pengelola air minum pada kawasan khusus, pengelola air minum untuk kebutuhan sendiri (BUKS); 2) TFU yaitu sekolah, pasar, stasiun, terminal, tempat penginapan, tempat ibadah; 22 3) tempat Pengelolaan Pangan (TPP) sesuai dengan Permenkes 14 Tahun 2021 tentang Tentang Standar Kegiatan Usaha Dan Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Kesehatan. Berusaha Berbasis Risiko Sektor; dan 4) fasilitas Pelayanan Kesehatan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan
1. 4.pemberdayaan kader dalam rangka pencegahan dan pengendalian penyakit menular dan penyakit tidak menular, pelaksanaan imunisasi.
a.pertemuan penyelenggaraan program imunisasi dan surveilans PD3I;
b.pertemuan pemicuan implementasi 5 pilar Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM), Implementasi Desa/Kelurahan Sehat Iklim (DEKSI), serta Kecamatan dan Kelurahan/Desa Sehat;
c.pertemuan pencegahan dan pengendalian penyakit menular; dan
d.pertemuan pencegahan dan pengendalian penyakit tidak menular dan cek kesehatan gratis.
1. 5.penemuan kasus aktif dan pemantauan pengobatan TBC (Investigasi kontak TBC, pelacakan kasus TBC mangkir dan Pemantauan menelan obat TBC, pemberian terapi pencegahan TBC, penemuan kasus ILTB).
a.penemuan kasus secara pasif di faskes;
b.penemuan kasus melalui kolaborasi layanan;
c.investigasi Kontak TBC;
d.pelacakan Kasus TBC mangkir dan Pemantauan Menelan Obat (PMO) TBC; dan
e.pemberian Terapi Pencegahan TBC;
1. 6.penemuan dan tindak lanjut kasus aktif penyakit menular.
a.Kunjungan Ulang (KU) 60 (enam puluh) hari pada kasus lumpuh layu akut (acute flaccid paralysis (AFP));
b.surveilans Aktif ke Rumah Sakit (SARS);
c.pelaksanaan Pemberian Obat Pencegahan Massal (POPM) penyakit Kecacingan, Filariasis, Frambusia, Kemoprofilaksis Kusta, dan Schistosomiasis;
d.pemantauan Minum Obat Pneumonia (care seeking pneumonia);
e.pemantauan minum Oralit dan Zinc pada balita Diare;
f.pemantauan bayi Usia 9-12 bulan yang lahir dari Ibu Hepatitis B;
g.pemantauan pengobatan Malaria (Lost to follow up);
h.peningkatan temuan kasus HIV dan IMS; dan
i.pemantauan dan penjangkauan Lost to Follow Up HIV AIDS dan PIMS. 23
1. 7.penemuan Kasus Aktif Kusta dan Komprofilaksis Kusta.
a.penemuan Kasus Aktif Kusta ke desa/sekolah; dan
b.Kemoprofilaksis Kusta (kunjungan untuk pemberian obat pencegahan).
1. 8.penyemprotan Fokus Keong Schistosomiasis. Pengendalian keong perantara Schistosomiasis (Oncomelania hupensis) pada Fokus Keong aktif yang ada di desa endemis Schistosomiasis. urvei dan pengendalian vektor.
2. 9.survei dan pengendalian vector.
a.pemberantasan Sarang Nyamuk (PSN) 3M Plus;
b.survei vektor di lapangan;
c.surveilans migrasi malaria;
d.pengendalian Vektor;
e.pemeriksaan Darah Massal Malaria (Mass Blood Survey/ Mass Fever Survey); dan
f.Release dan Monev Quality Assurance Wolbachia.
1. 10.surveilans Kualitas Air Minum Rumah Tangga (KAMRT) dan Surveilans Kualitas Udara dalam Ruang.
a.surveilans Kualitas Air Minum Rumah Tangga (KAMRT); dan
b.surveilans Kualitas Udara dalam Ruang (SKUDR).
1. 11.verifikasi sinyal/rumor, PE/pelacakan kontak penyakit berpotensi KLB/Wabah, PE penyakit menular lainnya, keracunan makanan dan penyehatan lingkungan.
a.verifikasi sinyal/ rumor/ KLB/ wabah/ PIE/ PD3I dan penyakit menular lainnya;
b.penyelidikan epidemiologi atau investigasi kasus termasuk pelacakan kontak penyakit berpotensi KLB/wabah/PIE/PD3I dan penyakit menular lainnya; dan
c.pemeriksaan faktor risiko lingkungan penyebab KLB/wabah. c) Pemberian Makanan Tambahan (PMT) Berbahan Pangan Lokal;
1. 1.belanja bahan, dan penyiapan PMT lokal Bumil KEK dan Risiko KEK.
a.komponen pembiayaan terdiri dari biaya bahan makanan dan bahan habis pakai lainnya untuk pengolahan PMT berbahan pangan lokal minimal 80%; dan biaya penyelenggaraan yaitu upah memasak, biaya distribusi serta biaya manajemen maksimal 20%.
b.besaran harga satuan PMT berbahan pangan lokal untuk ibu hamil bermasalah gizi (KEK dan risiko KEK) diatur dalam petunjuk teknis PMT berbahan pangan lokal yang ditetapkan Direktur Jenderal pengampu menu atau dapat menyesuaikan kondisi daerah melalui acuan standar satuan harga (SSH) yang ditetapkan oleh daerah. 24
c.standar PMT berbahan pangan lokal, lama pemberian, cara pemberian, serta teknis pelaksanaan PMT berbahan pangan lokal mengacu pada petunjuk teknis PMT berbahan pangan lokal yang ditetapkan Direktur Jenderal pengampu menu.
d.penyediaan PMT berbahan pangan lokal bagi ibu hamil bermasalah gizi (KEK dan risiko KEK) mengikuti peraturan pengadaan barang dan jasa dengan mengutamakan prinsip pemberdayaan masyarakat.
1. 2.belanja bahan, dan penyiapan PMT lokal Balita Bermasalah Gizi (gizi kurang, balita T, balita BB kurang).
a.komponen pembiayaan terdiri dari bahan makanan dan bahan habis pakai lainnya (gas, dan lain-lain), minimal 80% dan biaya penyelenggaraan yaitu upah memasak, biaya distribusi serta biaya manajemen, maksimal 20%.
b.besaran harga satuan PMT berbahan pangan lokal untuk balita bermasalah gizi (balita gizi kurang, balita tidak naik berat badannya, balita berat badan kurang) diatur dalam petunjuk teknis PMT berbahan pangan lokal yang ditetapkan Direktur Jenderal pengampu menu atau dapat menyesuaikan kondisi daerah melalui acuan standar satuan harga (SSH) yang ditetapkan oleh daerah.
c.standar PMT berbahan pangan lokal, lama pemberian, cara pemberian, serta teknis pelaksanaan PMT berbahan pangan lokal mengacu pada petunjuk teknis PMT berbahan pangan lokal yang ditetapkan Direktur Jenderal pengampu menu.
d.penyediaan PMT berbahan pangan lokal bagi balita bermasalah gizi (balita gizi kurang, balita tidak naik berat badannya, balita berat badan kurang) mengikuti peraturan pengadaan barang dan jasa dengan mengutamakan prinsip pemberdayaan masyarakat.
1. 3.pembekalan dan evaluasi pelaksanaan Pemberian Makanan Tambahan (PMT) pemulihan berbahan pangan lokal.
a.pembekalan teknis kepada tim pelaksana di tingkat puskesmas (personel puskesmas yang terlibat, kader, perangkat desa, sektor lain yang terlibat dalam pelaksanaan kegiatan PMT lokal, tokoh masyarakat, atau pihak ketiga, dan lain- lain);
b.pemberian materi teknis (materi pembekalan dan atau materi evaluasi) antara lain baik terkait dengan pengelolaan PMT lokal, koordinasi pembagian tugas, dan penyamaan persepsi terkait dengan penyelenggaraan kegiatan PMT lokal, hasil pemantauan untuk evaluasi; dan
c.pelaksanaan pembekalan atau evaluasi dilaksanakan selama 1 (satu) hari. 25 d) Manajemen Puskesmas;
1. 1.pendampingan pelaksanaan ILP di pustu dan Unit Pelayanan Kesehatan Desa/Kelurahan (UPKD/K).
a.pendampingan pelaksanaan ILP di UPKD/K sesuai standar dari segi sumber daya manusia, kelengkapan alat kesehatan dan pelaksanaan program; dan
b.pendampingan pelaksanaan ILP di Pos Upaya Kesehatan Kerja (Pos UKK) di setiap tatanan tempat kerja dan pembinaan terhadap kader.
1. 2.langganan SIMPUS (Sistem Informasi Puskesmas) dan Dukungan Internet.
a.langganan/sewa layanan sistem informasi puskesmas berbasis elektronik atau sejenisnya yang telah terkoneksi dengan Satu Sehat; dan
b.langganan/sewa jaringan internet, wifi, atau pembelian pulsa per bulan atau per tahun untuk internet Puskesmas, untuk pustu dapat diberikan apabila internet puskesmas sudah terpenuhi.
1. 3.transpor kunjungan rumah kader posyandu.
a.kader melakukan kunjungan rumah kepada sasaran keluarga;
b.kunjungan rumah yang dilakukan oleh kader posyandu;
c.kunjungan rumah rutin terencana untuk mengidentifikasi sasaran yang tidak akses Pelayanan Kesehatan (missing services), ketidakpatuhan pengobatan (non compliance), dan tanda bahaya (danger sign) serta memberikan edukasi;
d.transpor kunjungan rumah untuk kader posyandu yang memiliki SK Kader dari Kepala Desa/Lurah/pengurus posyandu. Surat tugas melaksanakan kunjungan rumah dari Kepala Puskesmas;
e.kader membuat laporan hasil kunjungan rumah dan disampaikan kepada penanggungjawab UPKD/K dan atau puskesmas untuk ditindaklanjuti mingguan. dan sebagai bahan evaluasi.
1. 4.pembinaan Tata Kelola Penyelenggaraan UPKD/K .
a.nakes UPKD/K memantau hasil kegiatan Posyandu bidang kesehatan (siklus hidup) dan mendata sasaran yang memiliki risiko Kesehatan.
b.nakes dan Kader di UPKD/K melakukan kunjungan rumah untuk menindaklanjuti hasil kunjungan rumah yang dilakukan oleh kader posyandu terhadap sasaran yang berisiko tinggi yang tidak mengakses fasyankes. 26
c.pembinaan, bimbingan teknis kepada petugas UPKD/K dalam pelaksanaan Integrasi Pelayanan Kesehatan Primer sesuai konsep ILP.
d.pembinaan, bimbingan teknis kepada kepada kader posyandu bidang kesehatan dalam melakukan pelayanan seluruh siklus hidup sesuai konsep ILP.
e.pendampingan petugas Puskesmas dalam pembentukan dan pembinaan Pos Upaya Kesehatan Kerja (Pos UKK) dan upaya kesehatan pada tatanan tempat kerja.
f.pendampingan petugas puskesmas dalam pembinaan kader untuk asuhan mandiri kesehatan tradisional melalui pemanfaatan TOGA dan akupresur.
g.nakes dan kader UPKD/K mengikuti kegiatan musrenbangdes, mengadvokasi perangkat desa kelurahan agar mendukung program prioritas nasional dan daerah.
h.nakes dan kader di UPKD/K dapat melakukan kegiatan Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE), penyegaran ilmu (refreshing) berdasarkan siklus hidup sebulan sekali.
i.nakes melakukan pembinaan upaya kesehatan kerja (promotif, preventif, kuratif sederhana) ke Pos UKK.
j.pertemuan pembinaan dan monev dilaksanakan oleh Nakes UPKD/K sebanyak 12 kali dalam setahun.
k.pertemuan dilakukan secara luring selama 1 hari di tingkat desa/kelurahan. e) Insentif UKM.
1. 1.Insentif UKM merupakan pemberian imbalan yang bersifat material di luar gaji kepada petugas puskesmas sebagai kompensasi pelaksanaan kegiatan UKM.
2. 2.Insentif UKM diberikan setiap bulan kepada petugas ASN puskesmas (PNS dan P3K) dan non ASN yang melaksanakan kegiatan program UKM dalam gedung dan/atau luar gedung.
3. 3.besaran Insentif UKM yang diajukan kepada Dinas Kesehatan oleh puskesmas setiap bulan didasarkan pada: a) kinerja puskesmas, yang dihitung berdasarkan: 1) besar penyerapan Dana BOK bulan bersangkutan; 2) kinerja SPM per bulan yang dihitung dari indikator 12 pelayanan dalam SPM kesehatan; dan 3) kinerja masing-masing petugas puskesmas dalam melaksanakan program UKM. b) tingkat kesulitan wilayah kerja puskesmas, sesuai dengan peraturan yang berlaku. c) jumlah penduduk di wilayah kerja puskesmas. 27 d) bobot petugas puskesmas ditetapkan berdasarkan: 1) tingkat pendidikan; 2) jabatan utama/tanggung jawab utama; dan 3) jabatan tambahan/tanggung jawab tambahan.
4. 4.proporsi pengalokasian Insentif UKM, yaitu: a) 85% (delapan puluh lima persen) untuk petugas yang melakukan kegiatan UKM di luar gedung; dan b) 15% (lima belas persen) untuk petugas yang melakukan kegiatan klaster manajemen dalam gedung di puskesmas, Unit Pelayanan Kesehatan di Desa/Kelurahan.
5. 5.pengajuan Insentif UKM oleh puskesmas dilakukan dengan menggunakan sistem informasi yang telah dikembangkan oleh Kementerian Kesehatan. Apabila sistem informasi terkendala, dapat menggunakan template excel yang sudah ditetapkan oleh Kementerian Kesehatan.
6. 6.hasil penghitungan Insentif UKM yang dilakukan puskesmas diverifikasi oleh Dinas Kesehatan.
7. 7.penentuan besar Insentif UKM untuk masing- masing petugas puskesmas ditetapkan berdasarkan: a) petugas yang melakukan kegiatan UKM di luar gedung. 1) kegiatan petugas puskesmas dalam pelaksanaan UKM yang dilakukan di luar gedung baik langsung maupun tidak langsung dirasakan oleh masyarakat. 2) pelaksanaan kegiatan UKM di luar gedung dalam satu bulan dihitung berdasarkan jumlah orang frekuensi. b) petugas yang melakukan kegiatan manajemen UKM di puskesmas. Pelaksanaan kegiatan manajemen UKM di puskesmas dalam satu bulan dihitung berdasarkan jumlah orang hari (OH). c) tingkat pendidikan petugas puskesmas. d) jabatan utama/tanggung jawab utama petugas puskesmas adalah jabatan yang diemban oleh petugas di puskesmas sesuai surat keputusan pengangkatan penugasan. Misalnya: tenaga medis, Tenaga Kesehatan, dan tenaga non kesehatan. e) jabatan tambahan/tanggung jawab tambahan petugas puskesmas sesuai surat keputusan penugasan. Misalnya: kepala puskesmas, penanggung jawab klaster, dan penugasan lain yang ditetapkan oleh kepala puskesmas. 28 f) nilai bobot yang diberikan untuk seorang petugas adalah akumulasi nilai bobot dari ke tiga indikator, sebagai berikut : Tingkat Pendidikan Skor Jabatan Utama/Tang gung Jawab Utama Skor S2/S1/D4 5 Tenaga Medis 4 D3 4 Tenaga Kesehatan 3 D1 3 Tenaga Non Kesehatan 2 SLTA/SLTP 2 SLTP ke bawah 1 Jabatan Tambahan/Tanggung Jawab Tambahan Skor Empat Tugas Tambahan 4 Tiga Tugas Tambahan 3 Dua Tugas Tambahan 2 Satu Tugas Tambahan 1 Tidak Ada Tugas Tambahan 0
8. 8.alur Perhitungan Insentif UKM dilakukan sebagai berikut : a) Dinas Kesehatan menyediakan data tentang indeks kinerja SPM bagi masing-masing puskesmas diwilayahnya; b) penghitungan Insentif UKM untuk petugas Puskesmas menggunakan aplikasi Insentif UKM berbasis web dengan alamat https://insentif ukm.kemkes.go.id/login; c) aplikasi Insentif UKM berbasis web telah terhubung dengan aplikasi Regpus, dan SISDMK, sehingga puskesmas dan dinas kesehatan harus melakukan update secara rutin untuk menghindari kesalahan dalam perhitungan; d) apabila puskesmas mengalami kendala dalam penggunaan aplikasi Insentif UKM berbasis web, penghitungan Insentif UKM dapat dilakukan menggunakan instrumen spreadsheet atau template program excel dengan alamat http://s.kemkes.go.id/TemplateInsentifUKM2 026; e) sebelum pengajuan Insentif UKM dilakukan verifikasi oleh Dinas Kesehatan, terlebih dahulu dilakukan verifikasi oleh tim verifikasi Puskesmas; f) Dinas Kesehatan melakukan verifikasi data Insentif UKM yang di input oleh puskesmas; 29 g) setelah verifikasi data Insentif UKM yang dikirimkan oleh puskesmas dinyatakan benar oleh Dinas Kesehatan, maka puskemas membuat daftar rekapitulasi setiap petugas puskesmas dan nomor rekening petugas. Namun jika masih salah, Puskesmas melakukan perbaikan berdasarkan masukan dari Dinas Kesehatan; h) Puskesmas melakukan pengajuan dana Insentif UKM ke Dinas Kesehatan; i) Puskesmas melakukan transfer Insentif UKM kepada masing-masing petugas puskesmas sesuai besaran hasil penghitungan. f) penguatan Jejaring Kesehatan Primer. Penyelenggaraan modifikasi Pelayanan Kesehatan di DTPK, Kawasan Hutan (KH), Komunitas Adat Terpencil (KAT).

Isi peraturan

Teks29PDFHirarki

Memuat teks peraturan…