DokumenPeraturan Bupati (Perbup)Berlaku

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Situbondo Nomor 7 Tahun 2026

Nomor: 7
Tahun: 2026
Ditetapkan: 19 Januari 2026
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 28

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan ini mengatur tentang pembayaran dan pelaporan pajak barang dan jasa tertentu secara elektronik mencakup : a. Objek PBJT; b. Pelaporan Data Transaksi Usaha Wajib Pajak melalui Alat Perekam Data Transaksi Usaha; c. Pemasangan Alat Perekam Data Transaksi Usaha; d. Pengelolaan Data Transaksi Usaha; e. Hak, Kewajiban, dan Larangan; f. Kerjasama Sistem Pembayaran dan pelaporan Data Transaksi Usaha Wajib Pajak; g. Pengawasan, Pembinaan, dan Monitoring; h. Sanksi Administratif.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa sebagai pelaksanaan ketentuan sebagaimana huruf a, dipandang perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Bupati Situbondo tentang Pembayaran dan Pelaporan Pajak Barang dan Jasa Tertentu Secara Elektronik; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856); SALINAN 2
4.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881);
6.Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 7 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2023 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 7) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 9 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 7 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2025 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 9). MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBAYARAN DAN PELAPORAN PAJAK BARANG DAN JASA TERTENTU SECARA ELEKTRONIK.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Situbondo.
2.Bupati adalah Bupati Situbondo.
3.Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Situbondo.
4.Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah Kabupaten Situbondo yang menyelenggarakan fungsi di bidang Pajak Daerah.
5.Kepala Perangkat Daerah adaah Kepala Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi di bidang Pajak Daerah.
6.Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
7.Subjek Pajak adalah orang pribadi atau badan yang dapat dikenai Pajak.
8.Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar Pajak, pemotong Pajak, dan pemungut Pajak, yang mempunyai hak dan 3 kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
9.Bank persepsi adalah penyedia layanan penerimaan setoran penerimaan negara sebagai collecting agent dalam sistem penerimaan negara menggunakan surat setoran elektronik.
10.Data Transaksi Usaha adalah keterangan atau data atau dokumen transaksi pembayaran yang dapat menjadi dasar pengenaan pajak yang dilakukan oleh masyarakat atau Subjek Pajak kepada Wajib Pajak.
11.Surat Pemberitahuan Pajak Daerah yang selanjutnya disebut SPTPD adalah surat yang digunakan oleh Wajib Pajak untuk melaporkan penghitungan dan/atau pembayaran pajak, objek pajak dan/atau bukan objek pajak, dan/atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan perpajakan daerah.
12.Pembayaran pajak secara elektronik adalah pembayaran atau penyetoran pajak yang dilakukan melalui sistem elektronik.
13.Sistem elektronik adalah serangkaian perangkat dan prosedur elektronik yang berfungsi mempersiapkan, mengumpulkan, mengolah, menganalisis, menyimpan, menampilkan, mengumumkan, mengirimkan dan/atau menyebarkan informasi elektronik.
14.Alat Perekam Data Transaksi Usaha adalah perangkat keras dan/atau perangkat lunak yang digunakan untuk merekam, memproses, dan mengirimkan data ke Server Pemerintah Daerah.
15.Pajak Barang dan Jasa Tertentu yang selanjutnya disingkat PBJT adalah Pajak yang dibayarkan oleh konsumen akhir atas konsumsi barang dan/atau jasa tertentu.
16.Barang dan Jasa Tertentu adalah barang dan jasa tertentu yang dijual dan/atau diserahkan kepada konsumen akhir.
17.Makanan dan/atau Minuman adalah makanan dan/atau minuman yang disediakan, dijual dan/atau diserahkan, baik secara langsung maupun tidak langsung, atau melalui pesanan oleh restoran.
18.Restoran adalah fasilitas penyediaan layanan Makanan dan/atau Minuman dengan dipungut bayaran.
19.Jasa Perhotelan adalah jasa penyediaan akomodasi yang dapat dilengkapi dengan jasa pelayanan makan dan minum, kegiatan hiburan, dan/atau fasilitas lainnya.
20.Jasa Parkir adalah jasa penyediaan atau penyelenggaraan tempat parkir di luar badan jalan dan/atau pelayanan memarkirkan kendaraan untuk ditempatkan di area parkir, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha 4 maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor.
21.Jasa Kesenian dan Hiburan adalah jasa penyediaan atau penyelenggaraan semua jenis tontonan, pertunjukan, permainan, ketangkasan, rekreasi, dan/ atau keramaian untuk dinikmati.
22.Hari adalah hari kalender.

Pasal 2

(1)Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah sebagai dasar bagi Pemerintah Daerah dalam penerapan pembayaran dan pelaporan Pajak Barang dan Jasa Tertentu oleh Wajib Pajak di Daerah secara elektronik.
(2)Tujuan ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah untuk:
1. a.meningkatkan pelayanan kepada Wajib Pajak;
2. b.meningkatkan pengawasan atas pelaporan data transaksi usaha Wajib Pajak secara elektronik;
3. c.mempercepat pelaporan data transaksi usaha Wajib Pajak secara elektronik;
4. d.meningkatkan akurasi Data Transaksi Usaha Wajib Pajak secara elektronik.

BAB II

RUANG LINGKUP

Pasal 3

Ruang lingkup yang diatur dalam Peraturan Bupati ini meliputi:

a.Objek PBJT;
b.Pelaporan Data Transaksi Usaha Wajib Pajak melalui Alat Perekam Data Transaksi Usaha;
c.Pemasangan Alat Perekam Data Transaksi Usaha;
d.Pengelolaan Data Transaksi Usaha;
e.Hak, Kewajiban, dan Larangan;
f.Kerjasama Sistem Pembayaran dan pelaporan Data Transaksi Usaha Wajib Pajak;
g.Pengawasan, Pembinaan, dan Monitoring;
h.Sanksi Administratif.

BAB III

OBYEK PBJT

Pasal 4

(1)Obyek PBJT yang diatur dalam Peraturan Bupati ini terdiri atas:
1. a.Makanan dan/atau Minuman;
2. b.Jasa Perhotelan;
3. c.Jasa Parkir; dan
4. d.Jasa Kesenian dan Hiburan.
(2)Obyek PBJT Makanan dan/atau Minuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a 5 adalah makanan dan/atau minuman yang dijual dan/atau diserahkan, baik secara langsung maupun tidak langsung, atau melalui pesanan oleh restoran.
(3)Obyek PBJT Jasa Perhotelan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah jasa penyediaan akomodasi yang dapat dilengkapi dengan jasa pelayanan makan dan minum, kegiatan hiburan, dan/atau fasilitas lainnya.
(4)Obyek PBJT Jasa Parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c adalah jasa penyediaan atau penyelenggaraan tempat parkir di luar badan jalan dan/atau pelayanan memarkirkan kendaraan untuk ditempatkan di area parkir, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan Kendaraan Bermotor.
(5)Obyek PBJT Jasa Kesenian dan Hiburan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d adalah jasa penyediaan atau penyelenggaraan semua jenis tontonan, pertunjukan, permainan, ketangkasan, rekreasi, dan/ atau keramaian untuk dinikmati.

BAB IV

PELAPORAN DATA TRANSAKSI USAHA WAJIB PAJAK MELALUI ALAT PEREKAM DATA TRANSAKSI USAHA

Pasal 5

(1)Setiap Wajib Pajak di Daerah wajib membuat surat pernyataan kesediaan pelaporan data transakasi usahanya secara elektronik kepada Pemerintah Daerah.
(2)Pelaporan transaksi secara elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi sistem informasi data transaksi pembayaran yang dilakukan oleh Subjek Pajak kepada Wajib Pajak.

Pasal 6

(1)Data transaksi usaha secara elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) meliputi data transaksi PBJT atas:
1. a.Makanan dan/atau Minuman;
2. b.Jasa Perhotelan;
3. c.Jasa Parkir;
4. d.Jasa Kesenian dan Hiburan; dan/atau
5. e.data transaksi lainnya yang berkaitan dengan pembayaran PBJT atas Makanan dan/atau Minuman, Jasa Perhotelan, Jasa Parkir, Jasa Kesenian Dan Hiburan.
(2)Data transaksi usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya digunakan untuk kepentingan Perpajakan Daerah. 6
(3)Data transaksi usaha sebagai dimaksud ayat (2) berupa:
1. a.informasi wajib pajak;
2. b.bon penjualan (bill);
3. c.tagihan;
4. d.member/kartu anggota/kartu berlangganan; dan
5. e.bentuk lainnya yang sejenis sebagai bukti pembayaran Pajak.

Pasal 7

Pelaporan data transaksi usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) meliputi:

a.PBJT atas makanan dan/atau minuman, terdiri atas:
1. 1.pembayaran makanan dan minuman meliputi pelayanan penjualan makanan dan/atau minuman yang dikonsumsi oleh pembeli, baik dikonsumsi di tempat pelayanan maupun di tempat lain;
2. 2.pembayaran pemakaian ruang rapat atau ruang pertemuan di restoran;
3. 3.pembayaran service charge;
4. 4.pembayaran jasaboga/catering; dan/atau
5. 5.potongan harga/voucher/diskon/promo yang diberikan kepada penerima jasa restoran.
b.PBJT atas jasa perhotelan, terdiri atas:
1. 1.pembayaran sewa kamar;
2. 2.pembayaran makanan dan minuman;
3. 3.pembayaran jasa penunjang, untuk: 1) laundry/pelayanan cuci dan seterika; 2) telepon, faksimile, internet, teleks dan foto copy; 3) transportasi yang dikelola hotel atau yang dikerjasamakan oleh hotel dengan pihak lain; dan/atau 4) transportasi.
4. 4.pembayaran penggunaan fasilitas hiburan dan olahraga yang disediakan hotel;
5. 5.banquet, berupa: 1) persewaan ruang rapat; dan/atau 2) ruang pertemuan.
6. 6.Potongan harga/voucher/diskon/promo yang diberikan kepada penerima jasa hotel.
c.PBJT atas jasa parkir, terdiri atas:
1. 1.pembayaran parkir berupa karcis/tiket/smart card; dan
2. 2.pembayaran penggunaan satuan ruang parkir untuk pelayanan vallet atau pembayaran parkir berlangganan.
d.PBJT atas jasa kesenian dan hiburan, terdiri atas:
1. 1.tontonan film atau bentuk tontonan audio visual lainnya yang dipertontonkan secara langsung di suatu lokasi tertentu; 7
2. 2.pergelaran kesenian, musik, tari, dan/atau busana;
3. 3.kontes kecantikan;
4. 4.kontes binaraga;
5. 5.pameran;
6. 6.pertunjukan sirkus, akrobat, dan sulap;
7. 7.pacuan kuda dan perlombaan kendaraan bermotor;
8. 8.permainan ketangkasan;
9. 9.olahraga permainan dengan menggunakan tempat/ruang dan/atau peralatan dan perlengkapan untuk olahraga dan kebugaran;
10. 10.rekreasi wahana air, wahana ekologi, wahana pendidikan, wahana budaya, wahana salju, wahana permainan, pemancingan, agrowisata, dan kebun binatang;
11. 11.panti pijat dan pijat refleksi; dan
12. 12.diskotek, karaoke, kelab malam, bar, dan mandi uap/spa.

BAB V

PEMASANGAN JARINGAN, PERANGKAT DAN SISTEM PEREKAM TRANSAKSI ELEKTRONIK

Pasal 8

(1)Guna pengawasan dan optimalisasi pendapatan asli daerah dari obyek PBJT Wajib Pajak wajib memasang alat dan/atau sistem perekam data transaksi pada tempat kegiatan usaha di Daerah.
(2)Pemasangan sistem perekam data transaksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh Perangkat Daerah dan/atau oleh oleh Wajib Pajak.
(3)Perekam data transaksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merekam setiap transaksi pembayaran yang dilakukan oleh Subjek Pajak kepada Wajib Pajak secara aktual yang terhubung dengan sistem yang dimiliki oleh Perangkat Daerah.

Pasal 9

(1)Apabila sistem transaksi usaha yang dimiliki oleh Wajib Pajak telah memperhitungkan Pajak yang terutang, maka perekam data transaksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1), merekam:
1. a.hasil penerimaan jumlah pembayaran usaha sebelum pajak; dan
2. b.jumlah pajak terutang.
(2)Apabila sistem transaksi pembayaran yang dimiliki oleh Wajib Pajak belum 8 memperhitungkan Pajak yang terutang, maka perekam data transaksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1), merekam:
1. a.hasil penerimaan jumlah pembayaran usaha termasuk Pajak; dan
2. b.penghitungan jumlah Pajak terutang dari pembayaran termasuk Pajak tersebut.
(3)Untuk menghitung besarnya Pajak terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan menghitung besarnya Pajak terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan cara mengalikan dasar pengenaan pajak dengan tarif Pajak sesuai peraturan perundang- undangan.

Pasal 10

(1)Sebelum dilakukan pemasangan perekam data transaksi, Perangkat Daerah melakukan survei terhadap spesifikasi perangkat dan sistem informasi transaksi pembayaran milik Wajib Pajak.
(2)Terhadap Wajib Pajak yang belum memiliki perangkat dan sistem perekam data transaksi, Perangkat Daerah dapat mengadakan perangkat dan sistem dengan bekerja sama dengan Bank Persepsi.
(3)Terhadap Wajib Pajak yang memiliki perangkat dan sistem informasi transaksi usaha secara terpusat, maka pemasangan perekam data transaksi dilakukan pada pusat perangkat dan sistem informasi yang dimiliki Wajib Pajak.
(4)Apabila perangkat dan sistem informasi transaksi usaha parkir yang dimiliki wajib pajak tidak dapat dihubungkan dengan perangkat dan Sistem Informasi Pajak Hotel, Restoran, Hiburan, dan Parkir secara elektronik yang dimiliki Perangkat Daerah, maka Perangkat Daerah dapat menempatkan/menghubungkan perangkat atau sistem perekam data transaksi dalam sistem pelaporan secara elektronik.
(5)Apabila dalam pelaksanaan pemasangan perekam data transaksi Wajib Pajak memerlukan persetujuan terlebih dahulu dari pimpinan yang berada di Daerah dan/atau berada di luar wilayah Republik Indonesia, maka persetujuan disampaikan kepada Perangkat Daerah dalam jangka paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak diberitahukannya pelaksanaan pemasangan perekam data transaksi.
(6)Dalam hal batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (5) belum mendapatkan persetujuan, maka Perangkat Daerah langsung melaksanakan pemasangan perekam data transaksi. 9

Isi peraturan

Teks28PDFHirarki

Memuat teks peraturan…