DokumenPeraturan Bupati (Perbup)Berlaku

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Situbondo Nomor 70 Tahun 2025

Nomor: 70
Tahun: 2025
Ditetapkan: 24 Desember 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 27

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan ini mengatur tentang penjabaran APBD TA 2026 terdiri atas pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan daerah.

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 sebagai landasan operasional pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2026; Mengingat : 1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten di Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Dati II Surabaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4.Undang-Undang Nomor 1 tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara 2 Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
7.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8.Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6883);
9.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
10.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
11.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
12.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 727);
13.Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 3 Tahun 2024 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2008 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3);
14.Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 8 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2025 Nomor 8); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2026.

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1.Daerah adalah Kabupaten Situbondo.
2.Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Situbondo.
3.Bupati adalah Bupati Situbondo.
4.Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah. 3
5.Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban Daerah dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang dapat dinilai dengan uang serta segala bantuk kekayaan yang dapat dijadikan milik Daerah berhubung dengan hak dan kewajiban Daerah tersebut.
6.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Situbondo.
7.Pendapatan Daerah adalah semua hak yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.
8.Belanja Daerah adalah semua kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode dalam tahun anggaran berkenaan.
9.Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.
10.Pinjaman Daerah adalah semua transaksi yang mengakibatkan Daerah menerima sejumlah uang atau menerima manfaat yang bernilai uang dari pihak lain sehingga Daerah tersebut dibebani kewajiban untuk membayar kembali.
11.Program adalah bentuk instrumen kebijakan yang berisi 1 (satu) atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh satuan kerja perangkat daerah atau mesyarakat yang dikoordinasikan oleh Pemerintah Daerah untuk mencapai sasaran dan tujuan pembangunan Daerah.
12.Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan olah 1 (satu) atau beberapa satuan kerja perangkat daerah sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya baik yang berupa personil atau sumber daya manusia, barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana atau kombinasi dari beberapa atau semua jenis sumber daya tersebut, sebagai masukan untuk menghasilkan keluaran dalam bentuk barang/jasa.
13.Sisa Lebih Perhitungan Anggaran adalah selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama 1 (satu) periode anggaran.
14.Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah sistem yang diterapkan oleh satuan kerja perangkat daerah atau unit satuan kerja perangkat daerah pada satuan kerja kerja perangkat daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengalolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan Pengelolaan Keuangan Daerah pada umumnya.

Pasal 2

APBD Tahun Anggaran 2026 terdiri atas pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan daerah. 4

Pasal 3

Anggaran Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2026 direncanakan sebesar Rp1.615.766.845.140,00 (satu triliun enam ratus lima belas miliar tujuh ratus enam puluh enam juta delapan ratus empat puluh lima ribu seratus empat puluh rupiah), yang bersumber dari:

a.pendapatan asli daerah;
b.pendapatan transfer;
c.lain-lain pendapatan daerah yang sah.

Pasal 4

(1)Anggaran pendapatan asli daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a direncanakan sebesar Rp 313.955.796.287,00 (tiga ratus tiga belas miliar sembilan ratus lima puluh lima juta tujuh ratus sembilan puluh enam ribu dua ratus delapan puluh tujuh rupiah), yang terdiri atas:
1. a.pajak daerah;
2. b.retribusi daerah;
3. c.hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan;
4. d.lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.
(2)Pajak daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 96.977.552.941,00 (sembilan puluh enam miliar sembilan ratus tujuh puluh tujuh juta lima ratus lima puluh dua ribu sembilan ratus empat puluh satu rupiah).
(3)Retribusi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp 168.039.966.593,00 (seratus enam puluh delapan miliar tiga puluh sembilan juta sembilan ratus enam puluh enam ribu lima ratus sembilan puluh tiga rupiah).
(4)Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp 5.044.642.157,00 (lima miliar empat puluh empat juta enam ratus empat puluh dua ribu seratus lima puluh tujuh rupiah).
(5)Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp 43.893.634.596,00 (empat puluh tiga miliar delapan ratus sembilan puluh tiga juta enam ratus tiga puluh empat ribu lima ratus sembilan puluh enam rupiah).

Pasal 5

(1)Anggaran pajak daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 96.977.552.941,00 (sembilan puluh enam miliar sembilan ratus tujuh puluh tujuh juta lima ratus lima puluh dua ribu sembilan ratus empat puluh satu rupiah), yang terdiri atas:
1. a.Pajak Reklame direncanakan sebesar Rp 2.013.832.503,00 (dua miliar tiga belas juta delapan ratus tiga puluh dua ribu lima ratus tiga rupiah); 5
2. b.Pajak Air Tanah direncanakan sebesar Rp 2.265.546.411,00 (dua miliar dua ratus enam puluh lima juta lima ratus empat puluh enam ribu empat ratus sebelas rupiah);
3. c.Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan direncanakan sebesar Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah);
4. d.Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan direncanakan sebesar Rp 10.379.778.995,00 (sepuluh miliar tiga ratus tujuh puluh sembilan juta tujuh ratus tujuh puluh delapan ribu sembilan ratus sembilan puluh lima rupiah);
5. e.Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan direncanakan sebesar Rp 14.000.000.000,00 (empat belas miliar rupiah);
6. f.Pajak Barang dan Jasa Tertentu direncanakan sebesar Rp 31.701.463.232,00 (tiga puluh satu miliar tujuh ratus satu juta empat ratus enam puluh tiga ribu dua ratus tiga puluh dua rupiah);
7. g.Opsen Pajak Kendaraan Bermotor direncanakan sebesar Rp 25.212.846.100,00 (dua puluh lima miliar dua ratus dua belas juta delapan ratus empat puluh enam ribu seratus rupiah);
8. h.Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor direncanakan sebesar Rp 10.404.085.700,00 (sepuluh miliar empat ratus empat juta delapan puluh lima ribu tujuh ratus rupiah).
(2)Anggaran retribusi daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp 168.039.966.593,00 (seratus enam puluh delapan miliar tiga puluh sembilan juta sembilan ratus enam puluh enam ribu lima ratus sembilan puluh tiga rupiah), yang terdiri atas :
1. a.Retribusi Jasa Umum direncanakan sebesar Rp 153.533.909.839,00 (seratus lima puluh tiga miliar lima ratus tiga puluh tiga juta sembilan ratus sembilan ribu delapan ratus tiga puluh sembilan rupiah);
2. b.Retribusi Jasa Usaha direncanakan sebesar Rp 13.706.056.754,00 (tiga belas miliar tujuh ratus enam juta lima puluh enam ribu tujuh ratus lima puluh empat rupiah);
3. c.Retribusi Perizinan Tertentu direncanakan sebesar Rp 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah).
(3)Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf c yaitu Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD direncanakan sebesar Rp 5.044.642.157,00 (lima miliar empat puluh empat juta enam ratus empat puluh dua ribu seratus lima puluh tujuh rupiah).
(4)Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp 43.893.634.596,00 (empat puluh tiga miliar delapan ratus sembilan puluh tiga juta 6 enam ratus tiga puluh empat ribu lima ratus sembilan puluh enam rupiah), yang terdiri atas :
1. a.Hasil Penjualan Barang Milik Daerah yang Tidak Dipisahkan direncanakan sebesar Rp 48.129.333,00 (empat puluh delapan juta seratus dua puluh sembilan ribu tiga ratus tiga puluh tiga rupiah);
2. b.Jasa Giro direncanakan sebesar Rp 852.898.630,00 (delapan ratus lima puluh dua juta delapan ratus sembilan puluh delapan ribu enam ratus tiga puluh rupiah);
3. c.Pendapatan Bunga direncanakan sebesar Rp 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah);
4. d.Pendapatan BLUD direncanakan sebesar Rp 37.119.928.814,00 (tiga puluh tujuh miliar seratus sembilan belas juta sembilan ratus dua puluh delapan ribu delapan ratus empat belas rupiah);
5. e.Pendapatan Hasil Pengelolaan Dana Bergulir direncanakan sebesar Rp 10.450.000,00 (sepuluh juta empat ratus lima puluh ribu rupiah).
6. f.Pendapatan atas Sanksi Administrasi Pajak Daerah direncanakan sebesar Rp 862.227.819,00 (delapan ratus enam puluh dua juta dua ratus dua puluh tujuh ribu delapan ratus sembilan belas rupiah).

Pasal 6

(1)Anggaran Pendapatan transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b direncanakan sebesar Rp 1.301.811.048.853,00 (satu triliun tiga ratus satu miliar delapan ratus sebelas juta empat puluh delapan ribu delapan ratus lima puluh tiga rupiah) terdiri dari :
1. a.pendapatan transfer pemerintah pusat; dan
2. b.pendapatan transfer antar daerah.
(2)Pendapatan transfer pemerintah pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 1.220.876.302.453,00 (satu triliun dua ratus dua puluh miliar delapan ratus tujuh puluh enam juta tiga ratus dua ribu empat ratus lima puluh tiga rupiah).
(3)Pendapatan transfer antar daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp 80.934.746.400,00 (delapan puluh miliar sembilan ratus tiga puluh empat juta tujuh ratus empat puluh enam ribu empat ratus rupiah).

Pasal 7

(1)Anggaran pendapatan transfer pemerintah pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 1.220.876.302.453,00 (satu triliun dua ratus dua puluh miliar delapan ratus tujuh puluh enam juta tiga ratus dua ribu empat ratus lima puluh tiga rupiah) terdiri atas :
1. a.Dana Desa direncanakan sebesar Rp 119.879.933.000,00 (seratus sembilan belas 7 miliar delapan ratus tujuh puluh sembilan juta sembilan ratus tiga puluh tiga ribu rupiah);
2. b.Dana Bagi Hasil direncanakan sebesar Rp 95.699.608.453,00 (sembilan puluh lima miliar enam ratus sembilan puluh sembilan juta enam ratus delapan ribu empat ratus lima puluh tiga rupiah);
3. c.Dana Alokasi Umum direncanakan sebesar Rp 740.899.213.000,00 (tujuh ratus empat puluh miliar delapan ratus sembilan puluh sembilan juta dua ratus tiga belas ribu rupiah);
4. d.Dana Alokasi Khusus direncanakan sebesar Rp 264.397.548.000,00 (dua ratus enam puluh empat miliar tiga ratus sembilan puluh tujuh juta lima ratus empat puluh delapan ribu rupiah).
(2)Pendapatan transfer antar daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b yaitu Pendapatan Bagi Hasil direncanakan sebesar Rp80.934.746.400,00 (delapan puluh miliar sembilan ratus tiga puluh empat juta tujuh ratus empat puluh enam ribu empat ratus rupiah).

Pasal 8

(1)Anggaran lain - lain pendapatan daerah yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c direncanakan sebesar Rp 0,00 (nol rupiah) terdiri atas :
1. a.pendapatan hibah;
2. b.dana darurat;
3. c.lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2)Pendapatan Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)huruf a direncanakan sebesar Rp 0,00 (nol rupiah).
(3)Dana Darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp 0,00 (nol rupiah).
(4)Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp 0,00 (nol rupiah).

Pasal 9

(1)Anggaran pendapatan hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 0,00 (nol rupiah).
(2)Anggaran dana darurat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp 0,00 (nol rupiah).
(3)Anggaran lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf c yaitu Pendapatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah). 8

Pasal 10

Anggaran belanja daerah tahun anggaran 2026 direncanakan sebesar Rp1.682.716.152.474,00 (satu triliun enam ratus delapan puluh dua miliar tujuh ratus enam belas juta seratus lima puluh dua ribu empat ratus tujuh puluh empat rupiah), yang terdiri atas:

a.belanja operasi;
b.belanja modal;
c.belanja tidak terduga; dan
d.belanja transfer.

Pasal 11

(1)Anggaran belanja operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf a direncanakan sebesar Rp1.357.538.530.053,00 (satu triliun tiga ratus lima puluh tujuh miliar lima ratus tiga puluh delapan juta lima ratus tiga puluh ribu lima puluh tiga rupiah), yang terdiri atas:
1. a.belanja pegawai;
2. b.belanja barang dan jasa;
3. c.belanja bunga;
4. d.belanja subsidi;
5. e.belanja hibah; dan
6. f.belanja bantuan sosial.
(2)Belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp717.956.742.793,00 (tujuh ratus tujuh belas miliar sembilan ratus lima puluh enam juta tujuh ratus empat puluh dua ribu tujuh ratus sembilan puluh tiga rupiah).
(3)Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp610.396.995.210,00 (enam ratus sepuluh miliar tiga ratus sembilan puluh enam juta sembilan ratus sembilan puluh lima ribu dua ratus sepuluh rupiah).
(4)Belanja bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp 0,00 (nol rupiah).
(5)Belanja subsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).
(6)Belanja hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp 26.075.567.050,00 (dua puluh enam miliar tujuh puluh lima juta lima ratus enam puluh tujuh ribu lima puluh rupiah).
(7)Belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp109.225.000,00 (seratus sembilan juta dua ratus dua puluh lima ribu rupiah).

Isi peraturan

Teks27PDFHirarki

Memuat teks peraturan…