DokumenPeraturan Bupati (Perbup)Berlaku

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Sleman Nomor 1 Tahun 2026

Nomor: 1
Tahun: 2026
Ditetapkan: 7 Januari 2026
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 35

Lembaga terkait

Ringkasan

Materi Pokok: Ketentuan Umum; Forum Tanggung Jawab Sosial Perusahaan; Sekretariat Forum Tanggung Jawab Sosial Perusahaan; Penyelenggaraan TJSP; Peran Serta Masyarakat; Pertanggungjawaban Kegiatan; Alih Kelola; Evaluasi, Pembinaan, dan Pengawasan; Penghargaan; Pendanaan; Ketentuan Penutup;

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa untuk meningkatkan kesadaran perusahaan terhadap pelaksanaan tanggung jawab sosial perusahaan, mewujudkan komitmen perusahaan untuk berperan serta dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat, baik bagi perusahaan sendiri, komunitas setempat, maupun masyarakat pada umumnya;
c.bahwa Peraturan Bupati Sleman Nomor 17 Tahun 2018 tentang Forum Tanggung Jawab Sosial Perusahaan memerlukan penyempurnaan yang selaras dengan kebutuhan masyarakat dan perkembangan hukum sehingga perlu diganti;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Bupati tentang Forum Tanggung Jawab Sosial Perusahaan; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);
3.Undang-Undang Nomor 120 Tahun 2024 tentang Kabupaten Sleman di Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 306, Tambahan Lembaran Negara Nomor 7057);
4.Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 4 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (Lembaran Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2017 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sleman Nomor 121); MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN BUPATI SLEMAN TENTANG FORUM TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1.Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
2.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
3.Tanggung Jawab Sosial Perusahaan yang selanjutnya disingkat TJSP adalah tanggung jawab yang melekat pada setiap perusahaan untuk tetap menciptakan hubungan yang serasi, seimbang dan sesuai dengan lingkungan, nilai norma, dan budaya masyarakat setempat.
4.Pelaku dunia usaha yang selanjutnya disebut Perusahaan adalah perorangan atau badan yang menjalankan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, dan koperasi.
5.Forum TJSP adalah Organisasi atau forum komunikasi yang dibentuk oleh beberapa perusahaan yang melaksanakan program TJSP baik dengan maupun tanpa melibatkan pemangku kepentingan, sebagai wadah komunikasi, konsultasi, dan evaluasi penyelenggaraan TJSP.
6.Sekretariat Forum TJSP adalah lembaga yang dibentuk oleh Pemerintah Daerah untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas forum TJSP.
7.Penerima manfaat adalah Pemerintah Daerah, pemerintah kalurahan, dan masyarakat di lokasi pelaksanaan TJSP.
8.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sleman sebagai lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
9.Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang selanjutnya disebut Bappeda adalah Perangkat Daerah yang mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan fungsi penunjang perencanaan, serta penelitian dan pengembangan.
10.Kepala Bappeda adalah Kepala Bappeda Kabupaten Sleman.
11.Sekretaris Bappeda adalah Sekretaris Bappeda Kabupaten Sleman.
12.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
13.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
14.Bupati adalah Bupati Sleman.
15.Daerah adalah Kabupaten Sleman.

Pasal 2

Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai pedoman pengelolaan TJSP.

Pasal 3

TJSP dilaksanakan secara terkoordinasi antar perusahaan dan antara perusahaan dengan Perangkat Daerah melalui Forum TJSP.

BAB II

FORUM TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN

Pasal 4

(1)Forum TJSP dibentuk untuk mendorong, memfasilitasi, mengoordinasikan, dan menyinergikan pelaksanaan tanggung jawab sosial perusahaan.
(2)Forum TJSP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan satu- satunya wadah pengelolaan TJSP.

Pasal 5

Forum TJSP dibentuk dengan tujuan:

a.terselenggara sosialisasi dan advokasi TJSP;
b.terwujud koordinasi dan sinergi pelaksanaan TJSP;
c.terfasilitasi program dan kegiatan TJSP;
d.terwujud hasil penyaluran TJSP yang bermanfaat bagi masyarakat secara berkelanjutan; dan
e.terdokumentasi program dan kegiatan TJSP.

Pasal 6

Forum TJSP menyelenggarakan fungsi:

a.sosialisasi dan advokasi;
b.koordinasi perencanaan, pelaksanaan program, dan kegiatan;
c.fasilitasi pelaksanaan program dan kegiatan;
d.monitoring dan evaluasi;
e.dokumentasi dan publikasi; dan
f.apresiasi bagi pelaku TJSP.

Pasal 7

Forum TJSP menyelenggarakan fungsinya dengan prinsip:

a.Sukarela yaitu keanggotaan Perusahaan dalam Forum TJSP, kesediaan pimpinan Perusahaan menjadi Pengurus, penentuan kegiatan dalam TJSP didorong oleh keinginan sendiri, dan bukan karena paksaan pihak lain serta karena bersifat sukarela, Pengurus Forum TJSP bersedia tidak digaji;
b.Transparan yaitu semua kegiatan beserta dokumen administrasi dan keuangan Forum TJSP dan Sekretariat Forum TJSP dapat diperlihatkan kepada publik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
c.Akuntabel yaitu semua keputusan dan tindakan Forum TJSP serta Sekretariat TJSP dapat diawasi dan dapat dimintai pertanggungjawaban;
d.Sinergis yaitu semua kegiatan TJSP dilakukan secara terkoordinasi, pola saling mendukung dengan program dan kegiatan lain sehingga mendatangkan hasil yang lebih baik; dan
e.Saling menguntungkan yaitu semua kegiatan TJSP dilakukan secara terkoordinasi, pola saling mendukung dengan program dan kegiatan lain sehingga mendatangkan hasil yang lebih baik.

Pasal 8

Forum TJSP bertugas:

a.menyusun dan menetapkan Tata Tertib Forum TJSP;
b.melakukan sosialisasi dan advokasi TJSP;
c.menyusun program TJSP berdasarkan data dari Pemerintah Daerah;
d.menyinkronkan dan mengoordinasikan pelaksanaan program TJSP dengan program Pemerintah Daerah;
e.melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan TJSP;
f.menyampaikan rekomendasi kepada Bupati tentang perusahaan calon penerima penghargaan; dan
g.melaporkan pelaksanaan TJSP kepada Bupati dengan tembusan kepada pimpinan DPRD sekali dalam setahun.

Pasal 9

(1)Pembentukan Forum TJSP dilakukan dalam Pertemuan yang dihadiri pelaku dunia usaha, Perangkat Daerah, dan pihak lain yang relevan.
(2)Pertemuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk.
(3)Pertemuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menentukan tim formatur pengurus Forum TJSP.
(4)Tim formatur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berasal dari pelaku dunia usaha.
(5)Pemerintah Daerah memfasilitasi pembentukan Forum TJSP.

Pasal 10

(1)Tim Formatur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3) menyusun susunan pengurus Forum TJSP.
(2)Pengurus Forum TJSP sebagaimana dimaksud pad ayat (1) paling sedikit terdiri atas:
1. a.Ketua;
2. b.Sekretaris;
3. c.Bendahara; dan
4. d.Koordinator bidang.
(3)Ketua Forum TJSP dijabat secara ex-officio oleh Ketua Tim Formatur.
(4)Koordinator bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi koordinator:
1. a.Bidang Organisasi;
2. b.Bidang Pemberdayaan Sosial;
3. c.Bidang Pemberdayaan Ekonomi; dan
4. d.Bidang Pengembangan Infrastruktur dan Pelestarian Lingkungan.
(5)Masa bakti Pengurus Forum TJSP sebagaimana dimaksud pada ayat (3) selama 3 (tiga) tahun dan dapat dipilih kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.
(6)Pengurus Forum TJSP sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Isi peraturan

Teks35PDFHirarki

Memuat teks peraturan…