DokumenPeraturan Bupati (Perbup)Berlaku

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Sleman Nomor 10 Tahun 2025

Nomor: 10
Tahun: 2025
Ditetapkan: 26 Maret 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 29

Lembaga terkait

Ringkasan

Materi Pokok: Ketentuan Umum; Pengelolaan; Perikatan Kerja; Penilaian Kinerja; Hak, Kewajiban, dan Larangan; Pemutusan Perikatan; Perikatan Kerja Berakhir; Penataan; Pembinaan dan Pengendalian; Ketentuan Peralihan; Ketentuan Penutup;

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa untuk mewujudkan kelancaran dan efektifitas pelayanan publik kepada masyarakat di Daerah, perlu melakukan pengelolaan penyedia Jasa lainnya Orang Perorangan yang sesuai dengan kebutuhan pelaksanaan tugas Perangkat Daerah;
c.bahwa dalam rangka menjamin kepastian hukum dan meningkatkan tata kelola Penyedia Jasa Lainnya Orang Perorangan, perlu pengaturan yang menjadi pedoman dalam mengelola Penyedia Jasa Lainnya Orang Perorangan pada Pemerintah Daerah;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pengelolaan Penyediaan Jasa Lainnya Orang Perorangan Pemerintah Daerah; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang- Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3.Undang-Undang Nomor 120 Tahun 2024 tentang Kabupaten Sleman di Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 306, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7057); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN PENYEDIA JASA LAINNYA ORANG PERORANGAN PEMERINTAH DAERAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1.Pengelolaan adalah proses menata dan mengendalikan Penyedia Jasa lainnya yang sudah memiliki rekomendasi dan masih bekerja pada Pemerintah Daerah.
2.Jasa Lainnya adalah jasa non-konsultansi atau jasa yang membutuhkan peralatan, metodologi khusus, dan/atau keterampilan dalam suatu sistem tata kelola yang telah dikenal luas di dunia usaha untuk menyelesaikan suatu pekerjaan.
3.Penyedia Jasa Lainnya Orang Perorangan yang selanjutnya disebut Penyedia Jasa Lainnya adalah orang perorangan yang diperoleh dari hasil pengadaan jasa melalui Penyedia orang perorangan dan mengikatkan diri melalui perikatan untuk jangka waktu tertentu guna mendukung pelaksanaan pekerjaan Perangkat Daerah.
4.Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat Pegawai ASN adalah pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh Pejabat Pembina Kepegawaian dan diserahi tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau diserahi tugas negara lainnya dan diberikan penghasilan berdasarkan peraturan perundang-undangan.
5.Analisis Jabatan adalah proses dan tata cara untuk memperoleh data jabatan yang diolah menjadi informasi jabatan dan disajikan untuk kepentingan program kelembagaan, ketatalaksanaan, kepegawaian, dan pengawasan.
6.Analisis Beban Kerja adalah suatu teknis manajemen yang dilakukan secara sistematis untuk memperoleh informasi mengenai tingkat efektivitas dan efisiensi kerja organisasi berdasarkan volume kerja.
7.Rekomendasi Formasi Penyedia Jasa Lainnya yang selanjutnya disebut Rekomendasi Formasi adalah persetujuan dari Bupati untuk melakukan kontrak pada tahun berikutnya untuk penyedia jasa yang sama dan pekerjaan yang sama.
8.Rekomendasi Penataan Penyedia Jasa Lainnya yang selanjutnya disebut Rekomendasi Penataan adalah persetujuan dari Bupati untuk penataan Penyedia Jasa lainnya orang perorangan di lingkungan Pemerintah Daerah.
9.Upah Minimum Kabupaten yang selanjutnya disingkat UMK adalah Upah Minimum yang berlaku di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sleman yang digunakan untuk perencanaan dan pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
10.Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat PA adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran Perangkat Daerah.
11.Pejabat Pembuat Komitmen yang selanjutnya disingkat PPK adalah pejabat yang diberi kewenangan oleh PA/KPA untuk mengambil keputusan dan/atau melakukan tindakan yang dapat mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja daerah.
12.Pejabat Pengadaan adalah pejabat administrasi/pejabat fungsional/personil yang bertugas melaksanakan Pengadaan Langsung.
13.Bupati adalah Bupati Sleman.
14.Daerah adalah Kabupaten Sleman.
15.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
16.Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan yang selanjutnya disebut BKPP adalah Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Sleman.
17.Badan Keuangan dan Aset Daerah yang selanjutnya disebut BKAD adalah Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sleman.
18.Inspektorat adalah Inspektorat Daerah.
19.Inspektur adalah pimpinan Inspektorat Daerah.
20.Bagian Pengadaan Barang dan Jasa yang selanjutnya disingkat BPBJ adalah Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Sleman.

Pasal 2

(1)Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai pedoman dalam pengelolaan Penyedia Jasa Lainnya dalam rangka memenuhi kebutuhan tenaga jasa non- konsultansi untuk menyelesaikan suatu pekerjaan.
(2)Pedoman ini bertujuan untuk memberikan jaminan kepastian hukum dan mewujdukan tata kelola Penyedia Jasa Lainnya secara tertib, efisien, efektif, dan akuntabel.

BAB II

PENGELOLAAN

Pasal 3

(1)Pemerintah Daerah melaksanakan pengelolaan Penyedia Jasa Lainnya terbatas untuk menyelesaikan pekerjaan yang bersifat teknis.
(2)Pekerjaan yang bersifat teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan jenis pekerjaan yang menjadi bagian dari kegiatan Perangkat Daerah yang:
1. a.tertuang dalam dokumen pelaksanaan anggaran; dan
2. b.membutuhkan keterampilan dan/atau keahlian.
(3)Jenis pekerjaan Penyedia Jasa Lainnya mempertimbangkan Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja.
(4)Kualifikasi Penyedia Jasa Lainnya ditentukan dengan mempertimbangkan jenis pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
(5)Dalam hal jenis pekerjaan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat analisis, penelaahan, penyusunan dan/atau perancangan dengan syarat pendidikan paling rendah sarjana S-1 atau diploma IV.
(6)Pekerjaan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (5) terbatas untuk pekerjaan teknikal, pengelola teknologi informasi, dan dukungan administratif.
(7)Pelaksanaan pekerjaan dengan Penyedia Jasa Lainnya yang sama, pada pekerjaan yang sama dengan pekerjaan sebelumnya mempertimbangkan hasil penilaian kinerja pada pekerjaan sebelumnya.

Pasal 4

Jenis pekerjaan yang tidak dapat dilaksanakan oleh Penyedia Jasa Lainnya yaitu:

a.pekerjaan yang bersifat strategis meliputi:
1. 1.pekerjaan dengan tugas dalam hal penyusunan konsep dan pemberian pertimbangan kebijakan secara langsung;
2. 2.pekerjaan dengan tugas pengawasan dan/atau pemeriksaan; dan
3. 3.pekerjaan dengan tugas yang menyangkut kerahasiaan jabatan.
b.pekerjaan yang sesuai ketentuan harus dilaksanakan oleh Pegawai ASN.

Pasal 5

Dalam melakukan Pengelolaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1), BKPP menyusun perencanaan kebutuhan Pengelolaan Penyedia Jasa Lainnya didasarkan pada Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja yang telah ditetapkan.

BAB III

PERIKATAN KERJA

Pasal 6

(1)PPK dapat melanjutkan proses perikatan dengan Penyedia Jasa Lainnya yang telah memiliki Rekomendasi Formasi atau Rekomendasi Penaatan melalui penandatangan Surat Perintah Kerja.
(2)Format Surat Perintah Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
(3)Perikatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan untuk jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan.

BAB IV

PENILAIAN KINERJA

Pasal 7

(1)PPK wajib menetapkan target pekerjaan bagi setiap Penyedia Jasa Lainnya yang meliputi target kuantitas, kualitas maupun waktu penyelesaian untuk setiap uraian pekerjaan yang dilaksanakan.
(2)Penilaian kinerja Penyedia Jasa Lainnya meliputi penilaian aspek pencapaian target kerja dan aspek perilaku kerja.
(3)Aspek perilaku kerja yang dinilai antara lain:
1. a.orientasi pelayanan;
2. b.integritas;
3. c.komitmen;
4. d.disiplin; dan
5. e.kerja sama.
(4)Format penilaian kinerja Penyedia Jasa Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 8

(1)Penilaian kinerja Penyedia Jasa Lainnya dilakukan oleh PPK dan disetujui oleh PA.
(2)Dalam melakukan penilaian kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) PPK meminta pertimbangan Ketua Tim Pelaksana Kegiatan.

BAB V

HAK, KEWAJIBAN DAN LARANGAN

Pasal 9

Penyedia Jasa Lainnya diberikan hak berupa:

a.upah;
b.cuti;
c.jaminan kesehatan;
d.jaminan sosial ketenagakerjaan;
e.tunjangan hari raya; dan
f.penghasilan lainnya yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 10

(1)Penyedia Jasa Lainnya berhak menerima upah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a selama menjalankan pekerjaan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
(2)Upah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang diberikan paling sedikit sebesar UMK.
(3)Pemberian upah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan mempertimbangkan:
1. a.jenis pekerjaan;
2. b.keahlian khusus yang dimiliki yang dibuktikan dengan sertifikat keahlian dan/atau surat keterangan pengalaman kerja dari lembaga terkait; dan
3. c.tugas tambahan khusus yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Perangkat Daerah.
(4)Besaran upah Penyedia Jasa Lainnya diatur secara teknis dalam Keputusan Bupati tentang Standar Harga Barang dan Jasa.
(5)Dalam hal Penyedia Jasa Lainnya tidak masuk kerja tanpa keterangan, dikenakan pemotongan upah sebesar jumlah hari tidak masuk dibagi jumlah hari kerja dikali besaran upah bulanan atau sebesar jumlah hari tidak masuk kerja dikali besaran upah harian.
(6)Penyedia Jasa Lainnya yang tidak masuk kerja karena cuti tetap diberikan upah.

Isi peraturan

Teks29PDFHirarki

Memuat teks peraturan…