DokumenPeraturan Bupati (Perbup)Berlaku

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Sleman Nomor 101 Tahun 2025

Nomor: 101
Tahun: 2025
Ditetapkan: 13 Oktober 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 48

Lembaga terkait

Pemerintah Kabupaten Sleman

aturan_pelaksanaan

Ringkasan

Materi Pokok: Ketentuan Umum; Penyelenggaraan; Evaluasi dan Pelaporan; Pendanaan; Ketentuan Penutup;

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa dalam rangka pengembangan kompetensi aparatur sipil negara sebagai bagian dari manajemen aparatur sipil negara, dilaksanakan melalui pendekatan sistem pembelajaran terintegrasi Sembada Corporate University;
c.bahwa untuk memberikan pedoman dan kepastian hukum dalam pengembangan kompetensi melalui pembelajaran secara terus menerus agar tetap relevan dengan tuntutan organisasi perlu pedoman penyelenggaraan Sembada Corporate University;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Penyelenggaraan Sembada Corporate University; Mengingat: 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara

2.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang- Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3.Undang-Undang Nomor 120 Tahun 2024 tentang Kabupaten Sleman di Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 306, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7057); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PENYELENGGARAAN SEMBADA CORPORATE UNIVERSITY.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1.Corporate University yang selanjutnya disebut Corpu adalah pendekatan sistem pembelajaran terintegrasi dalam pengembangan kompetensi aparatur sipil negara sebagaimana diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai manajemen pegawai negeri sipil.
2.Sembada Corporate University yang selanjutnya disebut Sembada Corpu adalah entitas kegiatan pengembangan kompetensi aparatur sipil negara Kabupaten Sleman yang berperan sebagai sarana strategis untuk mendukung pencapaian tujuan pembangunan Daerah dalam bentuk penanganan isu-isu strategis melalui proses pembelajaran tematik dan terintegrasi dengan melibatkan instansi pemerintah terkait dan tenaga ahli dari dalam/luar instansi pemerintah.
3.Aparatur Sipil Negara selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.
4.Pegawai ASN adalah pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan diserahi tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau diserahi tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan.
5.Kompetensi adalah pengetahuan, keterampilan, dan sikap/perilaku yang dapat diamati, diukur dan dikembangkan bagi setiap Pegawai ASN agar dapat melaksanakan tugas jabatan secara efektif dan efisien.
6.Pengembangan Kompetensi ASN adalah upaya untuk pemenuhan kebutuhan kompetensi Pegawai ASN dengan standar kompetensi jabatan dan rencana pengembangan karier.
7.Manajemen Pengetahuan adalah pengelolaan pengetahuan yang dibutuhkan dalam penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi pada instansi pemerintah.
8.Teknologi Pembelajaran adalah media pembelajaran dengan mengoptimalkan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi untuk mendukung keberhasilan pencapaian tujuan pembelajaran.
9.Rekognisi Pembelajaran Lampau adalah proses pengakuan atas capaian pembelajaran seseorang yang dicapai sebelumnya terkait dengan pekerjaannya.
10.Organisasi Pembelajar adalah konsep yang menekankan suatu organisasi secara aktif dan berkelanjutan mendorong anggotanya memiliki sikap pembelajar dan memiliki rasa kepemilikan terhadap pembelajaran.
11.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
12.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
13.Pejabat Pembina Kepegawaian yang selanjutnya disingkat PPK adalah pejabat yang mempunyai kewenangan menetapkan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian pegawai Aparatur Sipil Negara di instansi pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.
14.Bupati adalah Bupati Sleman.
15.Daerah adalah Kabupaten Sleman.

Pasal 2

Maksud disusunnya Peraturan Bupati ini sebagai pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan Sembada Corpu untuk menciptakan Organisasi Pembelajar bagi Pegawai ASN di Daerah.

Pasal 3

Tujuan disusunnya Peraturan Bupati ini agar penyelenggaraan Sembada Corpu terlaksana secara inklusif, berdampak, efisien dan terintegrasi, dalam rangka:

a.memenuhi kebutuhan internal organisasi;
b.memenuhi kebutuhan prioritas dan/atau isu strategis Daerah/nasional;
c.membuka akses atau mempermudah Pegawai ASN untuk meningkatkan kompetensinya melalui pembelajaran secara berkesinambungan yang mendukung pelaksanaan menejemen kinerja instansi; dan
d.mendukung pemenuhan kewajiban bagi ASN dalam pengembangan kompetensi.

BAB II

EVALUASI DAN PELAPORAN

Pasal 4

(1)Pemerintah Daerah menyelenggarakan Sembada Corpu.
(2)Penyelenggaraan Sembada Corpu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan dengan Lembaga Administrasi Negara.

Pasal 5

Penyelenggaraan Sembada Corpu terdiri atas:

a.struktur Sembada Corpu;
b.Manajemen Pengetahuan;
c.forum pembelajaran;
d.sistem pembelajaran;
e.strategi pembelajaran;
f.teknologi pembelajaran; dan
g.integrasi sistem.

Pasal 6

(1)Struktur Sembada Corpu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a terdiri atas:
1. a.dewan pengarah pembelajaran; dan
2. b.tim pelaksana.
(2)Struktur Sembada Corpu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 7

Dewan pengarah pembelajaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a terdiri atas:

a.PPK;
b.Sekretaris Daerah; dan
c.Asisten Administrasi Umum.

Pasal 8

Dewan pengarah pembelajaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a bertugas:

a.merumuskan arah kebijakan Pengembangan Kompetensi sesuai dengan arah kebijakan/rencana strategis Daerah;
b.merumuskan kebutuhan Kompetensi yang sesuai dengan arah kebijakan/rencana strategis Daerah;
c.merumuskan prioritas kebutuhan Pengembangan Kompetensi sesuai dengan arah kebijakan/rencana strategis Daerah;
d.merumuskan kebijakan penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Daerah; dan
e.melaksanakan pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan Sembada Corpu.

Pasal 9

(1)Tim pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b terdiri atas:
1. a.koordinator pembelajaran; dan
2. b.koordinator kelompok keahlian.
(2)Tim pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas:
1. a.menjabarkan arah kebijakan Pengembangan Kompetensi;
2. b.mengidentifikasi kebutuhan penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi;
3. c.menyampaikan usulan kebutuhan dan rencana penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi kepada dewan pengarah pembelajaran;
4. d.mengembangkan metode pelaksanaan Pengembangan Kompetensi sesuai dengan nilai, kebutuhan, dan karakteristik Daerah;
5. e.menyelenggarakan Pengembangan Kompetensi yang dilaksanakan dalam bentuk pelatihan klasikal dan/atau pelatihan nonklasikal; dan
6. f.mengusulkan anggota kelompok keahlian untuk setiap unit kerja jabatan pimpinan tinggi.

Pasal 10

(1)Koordinator pembelajaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a dijabat oleh Kepala Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan fungsi penunjang kepegawaian, pendidikan, dan pelatihan pegawai.
(2)Koordinator pembelajaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas:
1. a.mengoordinasikan ketugasan tim pelaksana;
2. b.mengoordinasikan rencana penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi;
3. c.menyelenggarakan Pengembangan Kompetensi yang berupa pelatihan klasikal;
4. d.mengembangkan metode pelaksanaan Pengembangan Kompetensi yang dapat digunakan oleh tim pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf d; dan
5. e.mengoordinasikan pelaksanaan evaluasi hasil Pengembangan Kompetensi.

Isi peraturan

Teks48PDFHirarki

Memuat teks peraturan…