DokumenPeraturan Bupati (Perbup)Berlaku

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Sleman Nomor 104 Tahun 2025

Nomor: 104
Tahun: 2025
Ditetapkan: 3 November 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 12

Lembaga terkait

Pemerintah Kabupaten Sleman

aturan_pelaksanaan

Ringkasan

Materi Pokok: Ketentuan Umum; HSPK; ASB; Ketentuan Penutup;

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan Pasal 51 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Belanja Daerah berpedoman pada standar harga satuan regional, analisis standar belanja, dan/atau standar teknis;
c.bahwa berdasarkan Pasal 49 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 16 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, analisis standar belanja, standar teknis dan standar harga satuan diatur dengan Peraturan Bupati;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Bupati tentang Analisis Standar Belanja Tahun 2026; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3.Undang-Undang Nomor 120 Tahun 2024 tentang Kabupaten Sleman di Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 306, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7057);
4.Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 16 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2021 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sleman Nomor 185); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG ANALISIS STANDAR BELANJA TAHUN 2026.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1.Analisis Standar Belanja yang selanjutnya disingkat ASB adalah penilaian kewajaran atas beban kerja dan biaya yang digunakan untuk melaksanakan suatu kegiatan yang dilaksanakan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah.
2.Harga Satuan Pokok Kegiatan yang selanjutnya disingkat HSPK adalah perhitungan kebutuhan biaya tenaga kerja, bahan, dan peralatan untuk mendapatkan harga satuan atau satu jenis pekerjaan tertentu.
3.Kegiatan adalah bagian dari Program yang dilaksanakan oleh 1 (satu) atau beberapa Satuan Kerja Perangkat Daerah sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya baik yang berupa personil atau sumber daya manusia, barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau semua jenis sumber daya tersebut, sebagai masukan untuk menghasilkan keluaran dalam bentuk barang/jasa.
4.Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah unsur perangkat daerah pada Pemerintah Daerah yang melaksanakan urusan Pemerintahan daerah.
5.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat dengan APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
6.Rencana Kerja dan Anggaran SKPD yang selanjutnya disingkat RKA SKPD adalah dokumen yang memuat rencana pendapatan dan belanja SKPD atau dokumen yang memuat rencana pendapatan, belanja, dan pembiayaan SKPD yang melaksanakan fungsi bendahara umum daerah yang digunakan sebagai dasar penyusunan rancangan APBD.
7.Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD yang selanjutnya disingkat DPA SKPD adalah dokumen yang memuat pendapatan dan belanja SKPD atau dokumen yang memuat pendapatan, belanja, dan pembiayaan SKPD yang melaksanakan fungsi bendahara umum daerah yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh pengguna anggaran.
8.Harga Perkiraan Perencana yang selanjutnya disingkat HPP adalah perhitungan perkiraan biaya pekerjaan yang dihitung secara profesional oleh perencana yang digunakan sebagai salah satu acuan dalam melakukan penawaran suatu pekerjaan tertentu.
9.Harga Perkiraan Sendiri yang selanjutnya disingkat HPS adalah hasil perhitungan seluruh volume pekerjaan dikalikan dengan harga satuan ditambah dengan seluruh pajak dan keuntungan.
10.Tim Anggaran Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat TAPD adalah tim yang bertugas menyiapkan dan melaksanakan kebijakan Bupati dalam rangka penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
11.Daerah adalah Kabupaten Sleman.
12.Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Sleman.
13.Bupati adalah Bupati Sleman.

Pasal 2

Pemerintah Daerah menyusun ASB dalam rangka melakukan penilaian kewajaran atas beban kerja dan biaya yang digunakan dalam rencana kegiatan dan anggaran SKPD.

Pasal 3

ASB bertujuan untuk:

a.menentukan standar dalam penilaian kewajaran belanja atas anggaran yang diajukan SKPD dalam melaksanakan sebuah kegiatan;
b.memberikan pedoman dalam penyusunan perencanaan dan pengganggaran;
c.meningkatkan efisiensi biaya dan efektivitas pelaksanaan kegiatan dalam rangka pengendalian anggaran; dan
d.sebagai acuan dalam menghitung biaya pembangunan yang merupakan kelengkapan dalam proses pekerjaan konstruksi dan digunakan sebagai suatu dasar dalam menyusun perhitungan HPS dan HPP untuk penanganan pekerjaan bidang pekerjaan umum.

Pasal 4

Ruang lingkup ASB yang diatur dalam Peraturan Bupati ini terdiri atas:

a.HSPK; dan
b.ASB.

BAB II

HSPK

Pasal 5

(1)HSPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a memuat rekapitulasi standar kegiatan fisik/konstruksi serta uraian kegiatan fisik/konstruksi.
(2)HSPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III

ASB

Pasal 6

(1)ASB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b memuat standardisasi biaya kegiatan konstruksi melalui analisis yang distandarkan dan memuat standardisasi biaya kegiatan non konstruksi melalui analisis yang distandarkan.
(2)ASB yang memuat standardisasi biaya kegiatan konstruksi melalui analisis yang distandarkan sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
(3)ASB yang memuat standardisasi biaya kegiatan non konstruksi melalui analisis yang distandarkan sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 7

(1)Dalam hal terjadi perubahan harga yang tercantum pada standar harga barang dan jasa di lingkungan Pemerintah Daerah, dilakukan penyesuaian ASB yang besarnya diusulkan kepada TAPD untuk dianalisis.
(2)TAPD mengusulkan perubahan Peraturan Bupati tentang Analisis Standar Belanja berdasarkan hasil analisis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Bupati.
(3)Bupati menetapkan perubahan Peraturan Bupati tentang Analisis Standar Belanja berdasarkan usulan TAPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Pasal 8

(1)Dalam hal besaran HSPK atau ASB belum ditetapkan maka SKPD dapat mengusulkan rincian HSPK atau ASB sepanjang rincian HSPK atau ASB yang diajukan oleh SKPD dilakukan secara proporsional, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan menganut prinsip-prinsip efisien, bersaing, transparan dengan mengajukan persetujuan TAPD.
(2)SKPD dapat mengusulkan rincian besaran HSPK atau ASB yang berbeda dengan besaran HSPK atau ASB yang ditetapkan dalam Peraturan Bupati ini sepanjang rincian HSPK atau ASB yan g diajukan oleh SKPD dilakukan secara proporsional, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan dan menganut prinsip-prinsip efisien, bersaing, transparan dengan mengajukan persetujuan TAPD.

Pasal 9

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku Peraturan Bupati Sleman Nomor 54 Tahun 2024 tentang Analisis Standar Belanja Tahun 2025 (Berita Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2024 Nomor 54) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 10

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2026. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sleman. Ditetapkan di Sleman pada tanggal 3 November 2025 BUPATI SLEMAN, Ttd. HARDA KISWAYA Diundangkan di Sleman. pada tanggal 3 November 2025 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SLEMAN, Ttd. SUSMIARTO BERITA DAERAH KABUPATEN SLEMAN TAHUN 2025 NOMOR 104

Isi peraturan

Teks12PDFHirarki

Memuat teks peraturan…