DokumenPeraturan Bupati (Perbup)Berlaku

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Sleman Nomor 105 Tahun 2025

Nomor: 105
Tahun: 2025
Ditetapkan: 3 November 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 13

Lembaga terkait

Ringkasan

Materi Pokok: Ketentuan Umum; Pemberian Bantuan Biaya Pendidikan; Penggunaan Bantuan Biaya Pendidikan; Prosedur dan Pertanggungjawaban; Pembinaan dan Pengawasan; Pendanaan; Ketentuan Penutup;

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa dalam rangka optimalisasi pemberian kesempatan kepada masyarakat dalam memperoleh layanan pendidikan yang setara dan berkualitas, Pemerintah Daerah melakukan pemberian penyediaan bantuan biaya pendidikan kepada masyarakat dengan kriteria miskin dan rentan miskin;
c.bahwa peraturan perundang-undangan yang sudah ada terkait pemberian penyediaan bantuan biaya pendidikan kepada masyarakat dengan kriteria miskin dan rentan miskin sudah tidak sesuai dengan perkembangan hukum dan kebutuhan masyarakat, sehingga perlu dicabut dan diganti;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Bupati tentang Bantuan Biaya Pendidikan; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2023 tentang Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3.Undang-Undang Nomor 120 Tahun 2024 tentang Kabupaten Sleman di Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 306, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7057); MEMUTUSKAN: Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG BANTUAN BIAYA PENDIDIKAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1.Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara.
2.Bantuan Biaya Pendidikan adalah dana pendidikan yang diberikan kepada peserta didik pada jenjang Pendidikan Anak Usia Dini, Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah, Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah, dan Pendidikan kesetaraan yang orang tua atau walinya tidak mampu membiayai pendidikannya.
3.Biaya Pribadi Perserta Didik adalah biaya personal yang meliputi biaya pendidikan yang harus dikeluarkan oleh peserta didik untuk bisa mengikuti proses pembelajaran secara teratur dan berkelanjutan.
4.Satuan Pendidikan adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur formal, nonformal, dan informal pada setiap jenjang dan jenis pendidikan.
5.Peserta Didik adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenjang, dan jenis pendidikan tertentu.
6.Data Pokok Pendidikan yang selanjutnya disebut Dapodik adalah suatu pendataan yang dikelola oleh kementrian yang melaksanakan urusan pemerintah di bidang pendidikan, yang digunakan untuk mengumpulkan dan memeriksa data satuan pendidikan, perserta didik, pendidik dan tenaga kependidikan, sumber daya pendidikan, substansi pendidikan, dan capaian pendidikan yang diperbaharui secara daring.
7.Education Management Information System selanjutnya disebut Emis adalah sistem informasi manajemen pendidikan yang digunakan untuk mengumpulkan, mengelola, dan menganalisis data pendidikan, terutama pada lembaga pendidikan di bawah naungan Kemenag (Kementerian Agama).
8.Dinas Pendidikan Kabupaten Sleman yang selanjutnya disebut Dinas Pendidikan adalah perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan.
9.Dinas Sosial Kabupaten Sleman yang selanjutnya disebut Dinas Sosial adalah perangkat daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan dan tugas pembantuan di bidang sosial.
10.Kepala Dinas Pendidikan yang selanjutnya disebut Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Sleman.
11.Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Sleman.
12.Bupati adalah Bupati Sleman.
13.Daerah adalah Kabupaten Sleman.

BAB II

PENGGUNAAN BANTUAN BIAYA PENDIDIKAN

Pasal 2

(1)Pemerintah Daerah memberikan Bantuan Biaya Pendidikan untuk memperluas dan meningkatkan akses pendidikan bagi Peserta Didik di Daerah.
(2)Bantuan biaya pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada Peserta Didik dari:
1. a.Keluarga Miskin; dan/atau
2. b.Keluarga Rentan Miskin.
(3)Peserta Didik penerima Bantuan Biaya Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus memenuhi kriteria sebagai berikut:
1. a.penduduk Daerah;
2. b.terdaftar pada Dapodik atau Emis; dan
3. c.memiliki Kartu Keluarga Miskin atau Kartu Keluarga Rentan Miskin yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah.
(4)Bantuan Biaya Pendidikan diberikan sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah.

Pasal 3

(1)Bantuan Biaya Pendidikan digunakan untuk Biaya Pribadi Peserta Didik.
(2)Bantuan Biaya Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya digunakan untuk tujuan yang berhubungan dengan kegiatan Pendidikan bagi Peserta Didik.
(3)Penggunaan Bantuan Biaya Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
1. a.pembelian pakaian seragam sekolah;
2. b.pembelian buku dan alat tulis;
3. c.pembelian tas dan sepatu;
4. d.pembelian perlengkapan olahraga; dan/atau
5. e.kebutuhan Pendidikan personal lainnya.

BAB III

PROSEDUR DAN PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 4

(1)Dinas Pendidikan menerima data Keluarga Miskin dan Keluarga Rentan Miskin dari Dinas Sosial.
(2)Dinas Pendidikan menginventarisasi data Keluarga Miskin dan Keluarga Rentan Miskin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk menentukan Peserta Didik calon penerima Bantuan Biaya Pendidikan sesuai kriteria yang ditetapkan dalam Peraturan Bupati ini.
(3)Dinas Pendidikan mengirimkan hasil inventarisasi nama Peserta Didik calon penerima Bantuan Biaya Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Satuan Pendidikan.
(4)Satuan Pendidikan melakukan verifikasi terhadap nama Peserta Didik calon penerima Bantuan Biaya Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
(5)Dinas Pendidikan menyusun daftar rekapitulasi nama Peserta Didik calon penerima Bantuan Biaya Pendidikan berdasarkan hasil verifikasi Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (4).
(6)Petunjuk teknis penyusunan daftar rekapitulasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditetapkan oleh Kepala Dinas.

Pasal 5

(1)Daftar rekapitulasi nama Peserta Didik penerima Bantuan Biaya Pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (5) memuat:
1. a.nama lengkap;
2. b.Nomor Induk Siswa Nasional (NISN)/Nomor Induk Kependudukan (NIK);
3. c.nama Orang Tua/Wali peserta didik;
4. d.alamat peserta didik;
5. e.asal sekolah/Satuan Pendidikan;
6. f.tingkat/kelas; dan/atau
7. g.besaran nominal.
(2)Dinas Pendidikan menyampaikan daftar rekapitulasi nama Peserta Didik penerima Bantuan Biaya Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Bupati untuk ditetapkan.
(3)Peserta Didik penerima Bantuan Biaya Pendidikan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
(4)Dinas Pendidikan menyalurkan Bantuan Biaya Pendidikan melalui mekanisme transfer ke rekening Satuan Pendidikan untuk disalurkan kepada Peserta Didik berdasarkan Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

Pasal 6

(1)Peserta didik menyampaikan pertanggungjawaban penggunaan bantuan biaya pendidikan kepada Satuan Pendidikan berupa bukti pembelian.
(2)Satuan Pendidikan menyampaikan pertanggungjawaban penyaluran Bantuan Biaya Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Dinas Pendidikan.
(3)Pertanggungjawaban penyaluran Bantuan Biaya Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam bentuk:
1. a.bukti penerimaan bantuan per peserta didik; dan
2. b.surat pernyataan tanggung jawab mutlak penyaluran bantuan dari Satuan Pendidikan.
(4)Satuan Pendidikan menyusun laporan rekapitulasi pertanggungjawaban penyaluran Bantuan Biaya Pendidikan pada setiap akhir tahun berjalan untuk disampaikan kepada Dinas Pendidikan.

BAB IV

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 7

(1)Dinas Pendidikan melaksanakan pembinaan atas pengelolaan dan pertanggungjawaban Bantuan Biaya Pendidikan melalui Satuan Pendidikan.
(2)Pelaksanaan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
1. a.sosialisasi;
2. b.pemberian pedoman;
3. c.bimbingan;
4. d.supervisi; dan
5. e.konsultasi.
(3)Hasil pelaksanaan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaporkan kepada Bupati secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

Pasal 8

Pengawasan atas pelaksanaan pengelolaan dan pertanggungjawaban Bantuan Biaya Pendidikan dilaksanakan oleh perangkat daerah yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang pengawasan berkoordinasi dengan Dinas Pendidikan.

BAB VI

PENDANAAN

Pasal 9

Pendanaan Bantuan Biaya Pendidikan di Daerah bersumber dari:

a.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan/atau
b.Sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 10

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka:

1.Peraturan Bupati Nomor 12.1 Tahun 2017 tentang Penyediaan Beasiswa Pendidikan Dasar (Berita Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2017 Nomor 12.1);
2.Peraturan Bupati Nomor 12.1 Tahun 2021 Tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 12.1 Tahun 2017 tentang Penyediaan Beasiswa Pendidikan Dasar (Berita Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2021 Nomor 12.1);
3.Peraturan Bupati Nomor 9 Tahun 2022 Tentang Bantuan Pembiayaan Personal Pendidikan Anak Usia Dini Dari Keluarga Miskin (Berita Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2022 Nomor 9);
4.Peraturan Bupati Nomor 64 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 9 Tahun 2022 Tentang Bantuan Pembiayaan Personal Pendidikan Anak Usia Dini dari Keluarga Miskin (Berita Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2023 Nomor 64), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Isi peraturan

Teks13PDFHirarki

Memuat teks peraturan…