DokumenPeraturan Bupati (Perbup)Berlaku

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Sleman Nomor 11 Tahun 2026

Nomor: 11
Tahun: 2026
Ditetapkan: 12 Maret 2026
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 17

Lembaga terkait

Pemerintah Kabupaten Sleman

aturan_pelaksanaan

Ringkasan

Materi Pokok: Ketentuan Umum; Penerima; Tunjangan Hari Raya; Gaji Ketiga Belas; Pengendalian; Ketentuan Penutup;

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Bupati tentang Teknis Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2026; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);
3.Undang-Undang Nomor 120 Tahun 2024 tentang Kabupaten Sleman di Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 306, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7057);
4.Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2026 tentang Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas kepada Aparatur Negara, Pensiunan, Penerima Pensiun, dan Penerima Tunjangan Tahun 2026 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7099); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBERIAN TUNJANGAN HARI RAYA DAN GAJI KETIGA BELAS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SLEMAN TAHUN 2026.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1.Hari Raya adalah hari raya Idul Fitri.
2.Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat TPP adalah tambahan penghasilan bagi Aparatur Sipil Negara.
3.Upah Minimum Kabupaten yang selanjutnya disingkat UMK adalah upah minimum yang berlaku di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sleman yang digunakan untuk perencanaan dan pelaksanaan APBD pada Tahun Anggaran 2025.
4.Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Sleman.
5.Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah organisasi perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sleman selaku pengguna anggaran.
6.Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah sistem yang diterapkan oleh unit pelaksana teknis dinas/badan Daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan daerah pada umumnya.
7.Bupati adalah Bupati Sleman.
8.Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut Pimpinan DPRD adalah Ketua dan Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sleman.
9.Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Sleman.
10.Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut Anggota DPRD adalah Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sleman.
11.Pimpinan Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disebut Pimpinan BLUD adalah pemimpin Perangkat Daerah atau Unit Satuan Kerja Perangkat Daerah pada Perangkat Daerah di Lingkungan Kabupaten Sleman yang menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah.
12.Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Kepala SKPD adalah organisasi perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sleman selaku pengguna anggaran.
13.Pejabat yang Memiliki Kewenangan adalah pejabat yang berwenang menandatangani perjanjian kerja dengan Pegawai Non-ASN BLUD.
14.Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.
15.Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut Pegawai ASN adalah pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan diserahi tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau diserahi tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan.
16.Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai Aparatur Sipil Negara secara tetap oleh Pejabat Pembina Kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
17.Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang selanjutnya disingkat PPPK adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas jabatan pemerintah.
18.Pegawai Non-Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut Pegawai Non-ASN adalah Pegawai Non-Pegawai Aparatur Sipil Negara yang telah bekerja sebelum ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja dan Pegawai Non-Pegawai Aparatur Sipil Negara yang diperoleh dari hasil pengadaan jasa melalui penyedia orang perorangan dan mengikatkan diri melalui perikatan untuk jangka waktu tertentu guna mendukung pelaksanaan pekerjaan Perangkat Daerah.
19.Pegawai Non-Pegawai Aparatur Sipil Negara Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disebut Pegawai Non-ASN BLUD adalah pegawai Non- Pegawai Aparatur Sipil Negara yang bertugas pada instansi daerah yang menerapkan pola pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum Daerah.
20.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
21.Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD yang selanjutnya disingkat DPA- SKPD adalah dokumen yang memuat pendapatan, belanja, dan pembiayaan yang digunakan dasar pelaksanaan anggaran oleh pengguna anggaran.
22.Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau lebih unit kerja pada SKPD sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya baik yang berupa personil (sumber daya manusia), barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau ke semua jenis sumber daya tersebut sebagai masukan (input) untuk menghasilkan keluaran (output) dalam bentuk barang/jasa.
23.Daerah adalah Kabupaten Sleman.

BAB II

PENERIMA

Pasal 2

Pemerintah Daerah memberikan tunjangan Hari Raya dan gaji ketiga belas Tahun 2026 sebagai wujud penghargaan atas pengabdian kepada bangsa dan negara dengan memperhatikan kemampuan keuangan Daerah.

Pasal 3

Tunjangan Hari Raya dan/atau gaji ketiga belas dari Pemerintah Daerah diberikan kepada:

a.Bupati dan Wakil Bupati;
b.Pimpinan dan Anggota DPRD;
c.Pimpinan BLUD;
d.Pegawai ASN; dan
e.Pegawai Non-ASN.

Pasal 4

(1)Pegawai ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf d terdiri atas:
1. a.PNS;
2. b.Calon PNS; dan
3. c.PPPK.
(2)PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a termasuk:
1. a.PNS yang ditugaskan di luar instansi pemerintah baik di dalam maupun di luar negeri yang gajinya dibayar oleh Pemerintah Daerah; dan
2. b.PNS yang diberhentikan sementara dan gajinya masih dibayarkan.
(3)PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a tidak termasuk PNS yang sedang menjalani cuti di luar tanggungan negara atau yang ditugaskan di luar instansi Pemerintah Daerah yang gajinya dibayar oleh instansi tempat penugasan.
(4)PPPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri atas:
1. a.PPPK; dan
2. b.PPPK Paruh Waktu.
(5)PPPK Paruh Waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b hanya menerima tunjangan Hari Raya dan tidak menerima gaji ketiga belas.

Pasal 5

(1)Pegawai Non-ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf e terdiri atas:
1. a.Pegawai Non-ASN BLUD; dan
2. b.Pegawai Non-ASN Non-BLUD.
(2)Pegawai Non-ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan Pegawai Non-ASN yang melekat pada Kegiatan yang tertuang dalam DPA-SKPD.
(3)Pegawai Non-ASN Non-BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b hanya menerima tunjangan Hari Raya dan tidak menerima gaji ketiga belas.

Pasal 6

(1)Pegawai Non-ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf e harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
1. a.telah melaksanakan tugas pokok organisasi secara penuh dan terus- menerus paling singkat 1 (satu) tahun sejak penandatanganan perjanjian kerja pada SKPD yang bersangkutan terhitung mulai tanggal 1 Februari 2025;
2. b.diangkat oleh Pejabat yang Memiliki Kewenangan dan/atau telah menandatangani perjanjian kerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
3. c.telah mendapatkan rekomendasi dari Perangkat Daerah yang membidangi Kepegawaian.
(2)Dalam hal Pegawai Non-ASN belum melaksanakan tugas pokok organisasi secara penuh dan terus-menerus paling singkat selama 1 (satu) tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, tunjangan Hari Raya dan/atau gaji ketiga belas dapat diberikan dalam hal:
1. a.telah menandatangani perjanjian kerja dengan penjabat yang memiliki kewenangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan dalam perjanjian kerja dimaksud telah dinyatakan berhak menerima tunjangan Hari Raya dan/atau gaji ketiga belas; atau
2. b.telah ditetapkan menerima tunjangan Hari Raya dan/atau gaji ketiga belas dalam surat keputusan pengangkatannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III

TUNJANGAN HARI RAYA

Pasal 7

(1)Tunjangan Hari Raya bagi Bupati dan Wakil Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a terdiri atas:
1. a.gaji pokok;
2. b.tunjangan keluarga;
3. c.tunjangan pangan; dan
4. d.tunjangan jabatan.
(2)Tunjangan Hari Raya bagi Pimpinan DPRD dan Anggota DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b, paling banyak sebesar akumulasi dari:
1. a.uang representasi;
2. b.tunjangan keluarga; dan
3. c.tunjangan jabatan Pimpinan DPRD dan Anggota DPRD.
(3)Tunjangan Hari Raya bagi Pimpinan BLUD dan Pegawai Non-ASN BLUD paling banyak sebesar tunjangan Hari Raya yang diberikan kepada PNS pada BLUD tersebut yang pangkat, jabatan, peringkat jabatan, atau kelas jabatannya setara.
(4)Tunjangan Hari Raya bagi PNS dan PPPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a dan huruf c terdiri atas:
1. a.gaji pokok;
2. b.tunjangan keluarga;
3. c.tunjangan pangan;
4. d.tunjangan jabatan atau tunjangan umum; dan
5. e.TPP paling banyak sebesar yang diterima dalam 1 (satu) bulan dengan memperhatikan kemampuan kapasitas fiskal daerah dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(5)Tunjangan Hari Raya bagi PPPK sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diberikan dengan ketentuan:
1. a.PPPK dengan masa kerja kurang dari 1 (satu) tahun diberikan tunjangan Hari Raya secara proporsional dengan perhitungan masa kerja dibagi 12 (dua belas) dikali 1 (satu) bulan penghasilan; dan
2. b.PPPK dengan masa kerja kurang dari 1 (satu) bulan kalender sebelum Hari Raya Tahun 2026, tidak diberikan tunjangan Hari Raya.
(6)Tunjangan Hari Raya bagi Calon PNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b terdiri atas:
1. a.80% (delapan puluh persen) dari gaji pokok PNS;
2. b.tunjangan keluarga;
3. c.tunjangan pangan;
4. d.tunjangan jabatan atau tunjangan umum; dan
5. e.TPP paling banyak sebesar yang diterima dalam 1 (satu) bulan dengan memperhatikan kemampuan kapasitas fiskal Pemerintah Daerah dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(7)Tunjangan Hari Raya bagi PPPK Paruh Waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (4) huruf b diberikan sebesar 1 (satu) bulan UMK.
(8)Tunjangan Hari Raya bagi Pegawai Non-ASN Non-BLUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b diberikan sebesar 1 (satu) bulan UMK.
(9)Dalam hal Pegawai Non-ASN Non-BLUD belum melaksanakan tugas pokok organisasi secara penuh dan terus-menerus paling singkat selama 1 (satu) tahun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2), diberikan tunjangan Hari Raya secara proporsional dengan perhitungan masa kerja dibagi 12 (dua belas) dikali 1 (satu) bulan UMK.

Pasal 8

(1)Besaran tunjangan Hari Raya yang dibayarkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 didasarkan pada besaran komponen penghasilan yang dibayarkan pada bulan Februari Tahun 2026.
(2)Dalam hal komponen penghasilan yang dibayarkan pada bulan Februari Tahun 2026 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum dibayarkan sebesar komponen penghasilan yang seharusnya diterima, kepada yang bersangkutan tetap diberikan selisih kekurangan tunjangan Hari Raya.
(3)Tunjangan Hari Raya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dikenakan potongan iuran dan/atau potongan lain berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(4)Tunjangan Hari Raya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan pajak penghasilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 9

(1)Tunjangan Hari Raya untuk Bupati dan Wakil Bupati, Pimpinan DPRD dan Anggota DPRD, Pimpinan BLUD, Pegawai ASN dan Pegawai Non-ASN dibayarkan paling lambat 3 hari sebelum tanggal Hari Raya.
(2)Dalam hal tunjangan Hari Raya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum dapat dibayarkan, tunjangan Hari Raya dibayarkan setelah tanggal Hari Raya.
(3)Dalam hal berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, Bupati dan Wakil Bupati, Pimpinan dan Anggota DPRD, Pimpinan BLUD, Pegawai ASN dan Pegawai Non-ASN yang menerima lebih dari 1 (satu) tunjangan Hari Raya, tunjangan Hari Raya yang dibayarkan hanya 1 (satu) tunjangan Hari Raya dengan memilih nilai yang paling besar.
(4)Dalam hal Bupati dan Wakil Bupati, Pimpinan DPRD dan Anggota DPRD, Pimpinan BLUD, Pegawai ASN dan Pegawai Non-ASN menerima lebih dari 1 (satu) tunjangan Hari Raya, kelebihan pembayaran tunjangan Hari Raya tersebut merupakan utang dan wajib dikembalikan kepada Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV

GAJI KETIGA BELAS

Pasal 10

(1)Gaji ketiga belas bagi Bupati dan Wakil Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a terdiri atas:
1. a.gaji pokok;
2. b.tunjangan keluarga;
3. c.tunjangan pangan; dan
4. d.tunjangan jabatan.
(2)Gaji ketiga belas bagi Pimpinan DPRD dan Anggota DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b, paling banyak sebesar akumulasi dari:
1. a.uang representasi;
2. b.tunjangan keluarga; dan
3. c.tunjangan jabatan Pimpinan DPRD dan Anggota DPRD.
(3)Gaji ketiga belas bagi Pimpinan BLUD dan Pegawai Non-ASN BLUD paling banyak sebesar gaji ketiga belas yang diberikan kepada PNS pada BLUD tersebut yang pangkat, jabatan, peringkat jabatan, atau kelas jabatannya setara.
(4)Gaji ketiga belas bagi PNS dan PPPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a dan huruf c terdiri atas:
1. a.gaji pokok;
2. b.tunjangan keluarga;
3. c.tunjangan pangan;
4. d.tunjangan jabatan atau tunjangan umum; dan
5. e.TPP paling banyak sebesar yang diterima dalam 1 (satu) bulan dengan memperhatikan kemampuan kapasitas fiskal Daerah dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(5)Gaji ketiga belas bagi calon PNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b terdiri atas:
1. a.80% (delapan puluh persen) dari gaji pokok PNS;
2. b.tunjangan keluarga;
3. c.tunjangan pangan;
4. d.tunjangan jabatan atau tunjangan umum; dan
5. e.TPP paling banyak sebesar yang diterima dalam 1 (satu) bulan dengan memperhatikan kemampuan kapasitas fiskal daerah dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(6)Gaji ketiga belas bagi PPPK berlaku ketentuan:
1. a.PPPK dengan masa kerja kurang dari 1 (satu) tahun diberikan gaji ketiga belas secara proporsional diberikan tunjangan Hari Raya secara proporsional dengan perhitungan masa kerja dibagi 12 (dua belas) dikali 1 (satu) bulan penghasilan;
2. b.PPPK dengan masa kerja kurang dari 1 (satu) bulan kalender sebelum tanggal 1 Juni Tahun 2025, tidak diberikan gaji ketiga belas.

Pasal 11

(1)Besaran gaji ketiga belas yang dibayarkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 didasarkan pada besaran komponen penghasilan yang dibayarkan pada bulan Mei Tahun 2026.
(2)Dalam hal komponen penghasilan yang dibayarkan pada bulan Mei Tahun 2026 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum dibayarkan sebesar komponen penghasilan yang seharusnya diterima, kepada yang bersangkutan tetap diberikan selisih kekurangan gaji ketiga belas.
(3)Gaji ketiga belas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dikenakan potongan iuran dan/atau potongan lain berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(4)Gaji ketiga belas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan pajak penghasilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Isi peraturan

Teks17PDFHirarki

Memuat teks peraturan…