DokumenPeraturan Bupati (Perbup)Berlaku

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Sleman Nomor 113 Tahun 2025

Nomor: 113
Tahun: 2025
Ditetapkan: 17 Desember 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 6

Lembaga terkait

Ringkasan

Materi Pokok: Mengubah Ketentuan Pasal 123; Menghapus Ketentuan Pasal 124; Diantara Pasal 126 dan Pasal 127 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 126A; Mengubah Ketentuan ayat (4) Pasal 128; Mengubah Ketentuan Pasal 131;

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa dinamika perkembangan tata kelola pemerintahan menuntut pemerintah daerah untuk adaptif, responsif, dan sehingga mampu mengakomodasi setiap perubahan kebijakan dan regulasi khususnya terkait pengelolaan keuangan daerah;
c.bahwa beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Sleman Nomor 47.4 Tahun 2022 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Nomor 77 Tahun 2024 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Bupati Nomor 47.4 Tahun 2022 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengelolaan Keuangan Daerah, sudah tidak sesuai dengan perkembangan hukum perlu dilakukan disesuaikan;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Bupati Sleman Nomor 47.4 Tahun 2022 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengelolaan Keuangan Daerah; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang- Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3.Undang-Undang Nomor 120 Tahun 2024 tentang Kabupaten Sleman di Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 306, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7057);
4.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Kartu Kredit Pemerintah Daerah dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 582);
5.Peraturan Bupati Sleman Nomor 47.4 Tahun 2022 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2022 Nomor 47.4) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Nomor 77 Tahun 2024 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Bupati Nomor 47.4 Tahun 2022 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2024 Nomor 27); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KELIMA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 47.4 TAHUN 2022 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH. Pasal I Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Sleman Nomor 47.4 Tahun 2022 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2022 Nomor 47.4) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Nomor 77 Tahun 2024 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Bupati Nomor 47.4 Tahun 2022 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2024 Nomor 77) diubah sebagai berikut:
1.Ketentuan Pasal 123 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 123

(1)SKPD mengajukan permohonan kebutuhan dana LS untuk:
1. a.belanja operasi berupa:
  1. 1.belanja pegawai;
  2. 2.belanja barang dan jasa dengan nilai lebih dari Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
  3. 3.belanja hibah berupa uang; dan
  4. 4.belanja bantuan sosial berupa uang.
2. b.belanja modal dengan nilai lebih dari Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
3. c.belanja tidak terduga untuk pengembalian kelebihan penerimaan yang terjadi pada tahun anggaran sebelumnya;
4. d.belanja transfer berupa belanja bagi hasil dan bantuan keuangan; dan
5. e.pengeluaran pembiayaan.
(2)Unit SKPD sebagai KPA mengajukan permohonan kebutuhan dana LS untuk:
1. a.belanja pegawai;
2. b.belanja barang dan jasa dengan nilai lebih dari Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah); dan
3. c.belanja modal dengan nilai lebih dari Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
(3)Permohonan kebutuhan dana LS diproses melalui pembayaran elektronik.
(4)Pengajuan SPM-LS untuk pekerjaan jasa langganan, jasa kebersihan, dan jasa keamanan yang masa pelaksanaannya berakhir tanggal 31 Desember dilampiri jaminan pelaksanaan atau bank garansi.
(5)Jaminan pelaksanaan atau bank garansi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dengan masa berlaku sampai dengan berakhirnya masa kontrak dengan nilai jaminan minimal sebesar nilai pekerjaan yang belum diselesaikan.

2.Ketentuan Pasal 124 dihapus.
3.Diantara Pasal 126 dan Pasal 127 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 126A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 126A

(1)SKPD dan Unit SKPD mengajukan permohonan kebutuhan dana untuk bulan Desember paling lambat pukul 12.00 WIB tanggal 31 Desember pada tahun berkenaan.
(2)Jika batas akhir pengajuan permohonan kebutuhan dana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan hari Sabtu atau hari libur, maka SKPD dan unit SKPD mengajukan permohonan kebutuhan dana paling lambat 1 (satu) hari kerja sebelumnya.
(3)Dalam hal SKPD dan unit SKPD yang mengajukan permohonan kebutuhan dana sampai dengan batas akhir sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan belum dapat dibayarkan karena kendala sistem informasi Pengelolaan Keuangan Daerah, permohonan kebutuhan dana SKPD dan unit SKPD dapat dibayarkan pada APBD tahun berikutnya.
(4)Dalam hal tidak terdapat Perubahan APBD tahun berikutnya, alokasi pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diusulkan pada APBD murni 2 (dua) tahun berikutnya.
(5)Sekretaris Daerah dapat menetapkan pedoman teknis penatausahaan dan pelaporan keuangan akhir tahun.

4.Ketentuan ayat (4) Pasal 128 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 128

(1)BUD menerbitkan otorisasi pencairan kas berdasar permohonan kebutuhan dana dan kemampuan keuangan Daerah.
(2)Penerbitan otorisasi pencairan kas dilaksanakan untuk pemenuhan kebutuhan UP, GU, TU dan/atau LS.
(3)Penerbitan otorisasi pencairan kas nihil atau penerbitan pengesahan belanja dilaksanakan untuk pengakuan belanja yang tidak melalui RKUD.
(4)Otorisasi pencairan kas UP, GU, TU dan/atau LS selain otorisasi pencairan kas sebagaimana diatur pada ayat (2) dan otorisasi pencairan kas nihil diterbitkan paling lama 2 (dua) hari kerja terhitung sejak diterimanya permohonan kebutuhan dana secara lengkap dan benar.
(5)Otorisasi pencairan kas GU, TU dan/atau LS pada bulan Desember diterbitkan paling lama 4 (empat) hari terhitung sejak diterimanya permohonan kebutuhan dana secara lengkap dan benar.
(6)Otorisasi pencairan kas dilakukan dengan e-SP2D.

5.Ketentuan Pasal 131 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 131

(1)Sisa tender atau lelang dari suatu kegiatan dapat dipergunakan langsung pada tahun anggaran bersangkutan untuk membiayai pekerjaan tambahan.
(2)Nilai volume pekerjaan tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)paling banyak 10% (sepuluh persen) dari nilai kontrak.
(3)PA menetapkan penggunaan sisa tender atau lelang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk:
1. a.pengadaan barang/jasa lainnya dengan nilai pekerjaan tambahan paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah); atau
2. b.pekerjaan konstruksi dengan nilai pekerjaan tambahan paling banyak Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah).
(4)Bupati memberikan persetujuan atas penggunaan sisa tender atau lelang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk:
1. a.pengadaan barang/jasa lainnya dengan nilai pekerjaan tambahan lebih dari Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah); atau
2. b.pengadaan konstruksi bangunan dengan nilai pekerjaan tambahan lebih dari Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah).
(5)Penggunaan sisa tender atau lelang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) ditindaklanjuti dengan perubahan kontrak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Pasal II Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sleman. Ditetapkan di Sleman pada tanggal 17 Desember 2025 BUPATI SLEMAN, Ttd. HARDA KISWAYA Diundangkan di Sleman pada tanggal 17 Desember 2025 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SLEMAN, Ttd. SUSMIARTO BERITA DAERAH KABUPATEN SLEMAN TAHUN 2025 NOMOR 113

Isi peraturan

Teks6PDFHirarki

Memuat teks peraturan…