DokumenPeraturan Bupati (Perbup)Berlaku

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Sleman Nomor 114 Tahun 2025

Nomor: 114
Tahun: 2025
Ditetapkan: 22 Desember 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 10

Lembaga terkait

Ringkasan

Materi Pokok: SHS menjadi dasar SKPD dan Unit SKPD dalam menyusun perencanaan dan pelaksanaan APBD; Detail rincian harga barang dan jasa terdiri atas SHS barang dan SHS jasa.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa pengelolaan belanja daerah yang efisien, efektif, transparan, dan akuntabel dilakukan dengan

Menetapkan

menetapkan standar harga satuan bagi satuan kerja perangkat daerah untuk menyusun rencana kerja dan anggaran;

c.bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 51 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Standar Harga Satuan ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati Sleman tentang Standar Harga Satuan; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
1. 2.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang- Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
2. 3.Undang-Undang Nomor 120 Tahun 2024 tentang Kabupaten Sleman di Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 306, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7057); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG STANDAR HARGA SATUAN.

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1.Standar Harga Satuan yang selanjutnya disingkat SHS adalah harga satuan setiap unit barang dan jasa yang berlaku di Daerah yang ditetapkan dengan mempertimbangkan standar harga satuan regional.
2.Harga Pasar adalah harga barang yang berlaku di pasaran sudah termasuk pajak.
3.Dokumen Pelaksanaan Anggaran Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut DPA adalah dokumen yang memuat pendapatan dan belanja Perangkat Daerah atau dokumen yang memuat pendapatan, belanja dan pembiayaan Perangkat Daerah yang menerapkan pola pengelolaan keuangan badan layanan umum daerah, yang digunakan dasar pelaksanaan anggaran oleh pengguna anggaran.
4.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
5.Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah pimpinan Perangkat Daerah yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai bendahara umum Daerah.
6.Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah unsur Perangkat Daerah pada Pemerintah Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan daerah.
7.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
8.Bupati adalah Bupati Sleman.
9.Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Sleman.
10.Daerah adalah Kabupaten Sleman.

Pasal 2

(1)Bupati menetapkan SHS.
(2)SHS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi dasar SKPD dan Unit SKPD dalam menyusun perencanaan dan pelaksanaan APBD.
(3)SHS dalam penyusunan perencanaan APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berfungsi sebagai:
1. a.batas tertinggi yang besarnya tidak dapat dilampaui dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran SKPD dan Unit SKPD;
2. b.bahan perhitungan pagu indikatif APBD.
(4)SHS dalam pelaksanaan APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berfungsi sebagai:
1. a.batas tertinggi yang besarannya tidak dapat dilampaui dalam pelaksanaan anggaran kegiatan; dan
2. b.estimasi yang dapat dilampaui karena kondisi tertentu, termasuk karena adanya kenaikan Harga Pasar.

Pasal 3

(1)SHS yang bersifat batas tertinggi yang besarannya tidak dapat dilampaui dalam perencanaan dan pelaksanaan APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) dan ayat (4) huruf a tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
(2)SHS yang bersifat batas tertinggi yang besarannya tidak dapat dilampaui dalam perencanaan dan dapat dilampaui dalam pelaksanaan APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) dan ayat (4) huruf b tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
(3)SHS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) merupakan satuan harga barang dan jasa yang telah memperhitungkan komponen pajak.

Pasal 4

(1)Bupati dapat menetapkan detail rincian harga barang dan jasa dengan berpedoman pada SHS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) dan ayat (2).
(2)Penetapan detail rincian harga barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memperhatikan prinsip efektivitas, efisiensi, kewajaran, dan kepatutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(3)Detail rincian harga barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
1. a.SHS barang; dan
2. b.SHS jasa.
(4)SHS barang dan SHS jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) telah memperhitungkan komponen pajak.
(5)SHS barang dan SHS jasa sebagaimana dimaksud dengan ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 5

(1)Dalam hal tidak terdapat nama, spesifikasi, dan/atau harga barang atau jasa dalam detail rincian harga barang dan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3), perencanaan dan pelaksanaan APBD dapat berpedoman pada:
1. a.ketentuan dalam peraturan yang setingkat atau lebih tinggi; dan
2. b.harga pasar dengan dilengkapi dokumen yang dapat dipertanggungjawabkan.
(2)Dokumen yang dapat dipertanggungjawabkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat berupa:
1. a.penawaran barang dari pihak ketiga; dan/atau
2. b.survei harga pembanding.
(3)Survey harga pembanding sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b berdasarkan hasil survei dari minimal 3 (tiga) penyedia barang dengan memperhitungkan kenaikan harga paling banyak 5% (lima persen) dari harga survei.

Pasal 6

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Sleman Nomor 74 Tahun 2023 tentang Standar Harga Satuan (Berita Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2023 Nomor 74), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 7

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, semua Peraturan Perundang- undangan yang merupakan peraturan pelaksanaan dari Peraturan Bupati Sleman Nomor 74 Tahun 2023 tentang Standar Harga Satuan (Berita Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2023 Nomor 74), dinyatakan masih tetap berlaku sampai dengan tanggal 31 Desember 2025 sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Peraturan Bupati ini.

Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sleman. Ditetapkan di Sleman pada tanggal 22 Desember 2025 BUPATI SLEMAN, Ttd. HARDA KISWAYA Diundangkan di Sleman pada tanggal 22 Desember 2025 SEKRETARIS DAERAH, Ttd. SUSMIARTO BERITA DAERAH KABUPATEN SLEMAN TAHUN 2025 NOMOR 114 LAMPIRAN I PERATURAN BUPATI SLEMAN NOMOR 114 TAHUN 2025 TENTANG STANDAR HARGA SATUAN STANDAR HARGA SATUAN YANG BERSIFAT BATAS TERTINGGI YANG BESARANNYA TIDAK DAPAT DILAMPAUI DALAM PERENCANAAN DAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH A. KOMPENSASI

1.Kompensasi Jabatan

a.Honorarium Penanggung Jawab Pengelola Keuangan 1) Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD)/Pengguna Anggaran (PA) dan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) No Uraian Satuan Besaran (Rp) a) Nilai pagu s.d. Rp100 juta OB 1.040.000,00 b) Nilai pagu di atas Rp100 juta s.d. Rp250 juta OB 1.250.000,00 c) Nilai pagu di atas Rp250 juta s.d. Rp500 juta OB 1.450.000,00 d) Nilai pagu di atas Rp500 juta s.d. Rp1 miliar OB 1.660.000,00 e) Nilai pagu di atas Rp1 miliar s.d. Rp2,5 miliar OB. 1.970.000,00 f) Nilai pagu di atas Rp2,5 miliar s.d. Rp5 miliar OB 2.280.000,00 g) Nilai pagu di atas Rp5 miliar s.d. Rp10 miliar OB 2.590.000,00 h) Nilai pagu di atas Rp10 miliar s.d. Rp25 miliar OB 3.010.000,00 i) Nilai pagu di atas Rp25 miliar s.d. Rp50 miliar OB 3.420.000,00 j) Nilai pagu di atas Rp50 miliar s.d. Rp75 miliar OB 3.840.000,00 k) Nilai pagu di atas Rp75 miliar s.d. Rp100 miliar OB 4.250.000,00 l) Nilai pagu di atas Rp100 miliar s.d. Rp250 miliar OB 4.770.000,00 m) Nilai pagu di atas Rp250 miliar s.d. Rp500 miliar OB 5.290.000,00 n) Nilai pagu di atas Rp500 miliar s.d. Rp750 miliar OB 5.810.000,00 Keterangan:

(1)Pengguna Anggaran dapat diberikan honorarium degan ketentuan : (a) Tidak melimpahkan sebagian kewenangan kepada Kuasa Pengguna Anggaran dan tidak melimpahkan tugas dan wewenang selaku Pejabat Pembuat Komitmen. (b) Dalam hal melimpahkan sebagian kewenangan kepada Kuasa Pengguna Anggaran dan melimpahkan tugas dan wewenang selaku Pejabat Pembuat Komitmen, besaran honorarium yang diterima paling tinggi 50% (lima puluh persen). (c) Satuan Kerja Perangkat Daerah yang memiliki UPTD sebagai KPA penghitungan alokasi jumlah pagu yang menjadi tanggungjawabnya adalah anggaran pagu yang dikelola dikurangi anggaran UPTD yang ditetapkan sebagai KPA .
(2)Kuasa Pengguna Anggaran dapat diberikan honorarium dengan ketentuan: (a) Dalam hal Pengguna Anggaran melimpahkan sebagian kewenangannya kepada kepala Unit Satuan Kerja Perangkat Daerah selaku Kuasa Pengguna Anggaran yang ditetapkan oleh kepala daerah. (b) Dalam hal tugas dan wewenang selaku Pejabat Pembuat Komitmen dilimpahkan kepada pejabat/pegawai yang memenuhi syarat, besaran honorarium yang diterima paling tinggi 50% (lima puluh persen). (c) Honorarium KPA diberikan maksimal sama dengan honorarium yang diterima Pengguna Anggaran. 2) Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)/Pejabat Pembuat Komitmen (PPKom) No Uraian Satuan Besaran (Rp) a) Nilai pagu s.d. Rp100 juta OB 860.000,00 b) Nilai pagu di atas Rp100 juta s.d. Rp250 juta OB 985.000,00 c) Nilai pagu di atas Rp250 juta s.d. Rp500 juta OB 1.110.000,00 d) Nilai pagu di atas Rp500 juta s.d. Rp1 miliar OB 1.135.000,00 e) Nilai pagu di atas Rp1 miliar s.d. Rp2,5 miliar OB 1.410.000,00 f) Nilai pagu di atas Rp2,5 miliar s.d. Rp5 miliar OB 1.660.000,00 g) Nilai pagu di atas Rp5 miliar s.d. Rp10 miliar OB 1.920.000,00 h) Nilai pagu di atas Rp10 miliar s.d. Rp25 miliar OB 2.270.000,00 i) Nilai pagu di atas Rp25 miliar s.d. Rp50 miliar OB 2.620.000,00 j) Nilai pagu di atas Rp50 miliar s.d. Rp75 miliar OB 2.970.000,00 k) Nilai pagu di atas Rp75 miliar s.d. Rp100 miliar OB 3.330.000,00 No Uraian Satuan Besaran (Rp) l) Nilai pagu di atas Rp100 miliar s.d. Rp250 miliar OB 3.830.000,00 m) Nilai pagu di atas Rp250 miliar s.d. Rp500 miliar OB 4.330.000,00 n) Nilai pagu di atas Rp500 miliar s.d. Rp750 miliar OB 4.840.000,00 Keterangan :
(1)Honorarium PPTK/PPKom diberikan maksimal sama dengan honorarium yang diterima Pengguna Anggaran dan;
(2)honorarium PPTK/PPKom pada UPTD/Bagian pada Sekretariat Daerah diberikan maksimal sama dengan honorarium diterima Kuasa Pengguna Anggaran.
(3)Jika Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran tidakmelimpahkan tugas dan wewenang selaku Pejabat Pembuat Komitmen, besaran honorarium PPTK/PPKom yang diterima paling tinggi 50% (lima puluh persen) dari honorarium PPTK/PPKom. 3) Pejabat Penatausahaan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah (PPK SKPD)/Pejabat Penatausahaan Keuangan Unit Satuan Kerja Perangkat Daerah (PPK Unit SKPD)/Pembantu Pejabat Penatausahaan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah (Pembantu PPK SKPD) No Uraian Satuan Besaran (Rp) a) Nilai pagu s.d. Rp100 juta OB 400.000,00 b) Nilai pagu di atas Rp100 juta s.d. Rp250 juta OB 480.000,00 c) Nilai pagu di atas Rp250 juta s.d. Rp500 juta OB 570.000,00 d) Nilai pagu di atas Rp500 juta s.d. Rp1 miliar OB 660.000,00 e) Nilai pagu di atas Rp1 miliar s.d. Rp2,5 miliar OB 770.000,00 f) Nilai pagu di atas Rp2,5 miliar s.d. Rp5 miliar OB 880.000,00 g) Nilai pagu di atas Rp5 miliar s.d. Rp10 miliar OB 990.000,00 h) Nilai pagu di atas Rp10 miliar s.d. Rp25 miliar OB 1.250.000,00 i) Nilai pagu di atas Rp25 miliar s.d. Rp50 miliar OB 1.520.000,00 j) Nilai pagu di atas Rp50 miliar s.d. Rp75 miliar OB 1.780.000,00 k) Nilai pagu di atas Rp75 miliar s.d. Rp100 miliar OB 2.040.000,00 l) Nilai pagu di atas Rp100 miliar s.d. Rp250 miliar OB 2.440.000,00 m) Nilai pagu di atas Rp250 miliar s.d. Rp500 miliar OB 2.830.000,00 No Uraian Satuan Besaran (Rp) n) Nilai pagu di atas Rp500 miliar s.d. Rp750 miliar OB 3.230.000,00 Keterangan :
(1)honorarium PPK SKPD diberikan maksimal sama dengan honorarium yang diterima Pengguna Anggaran dan;
(2)pada UPTD honorarium PPK diberikan maksimal sama dengan yang diterima Kuasa Pengguna Anggaran. 4) Pengelola Anggaran Pendapatan No. Jumlah Anggaran Pendapatan (Rp) Kompensasi (Rp) Bendahara Penerimaan Pembantu Bendahara Penerimaan a) ≤ 500 juta 400.000,00 325.000,00 b) > 500 jt s.d. 1 M 450.000,00 350.000,00 c) > 1 M s.d. 3 M 500.000,00 375.000,00 d) > 3 M s.d. 6 M 550.000,00 425.000,00 e) > 6 M s.d. 12 M 600.000,00 475.000,00 f) > 12 M s.d. 24 M 650.000,00 525.000,00 g) > 24 M s.d 48 M 700.000,00 575.000,00 h) > 48 M 750.000,00 625.000,00 5) Bendahara Pengeluaran No Uraian Satuan Besaran (Rp) a) Nilai pagu s.d. Rp100 juta OB 340.000,00 b) Nilai pagu di atas Rp100 juta s.d. Rp250 juta OB 420.000,00 c) Nilai pagu di atas Rp250 juta s.d. Rp500 juta OB 500.000,00 d) Nilai pagu di atas Rp500 juta s.d. Rp1 miliar OB 570.000,00 e) Nilai pagu di atas Rp1 miliar s.d. Rp2,5 miliar OB 670.000,00 f) Nilai pagu di atas Rp2,5 miliar s.d. Rp5 miliar OB 770.000,00 g) Nilai pagu di atas Rp5 miliar s.d. Rp10 miliar OB 860.000,00 h) Nilai pagu di atas Rp10 miliar s.d. Rp25 miliar OB 1.090.000,00 i) Nilai pagu di atas Rp25 miliar s.d. Rp50 miliar OB 1.320.000,00 No Uraian Satuan Besaran (Rp) j) Nilai pagu di atas Rp50 miliar s.d. Rp75 miliar OB 1.550.000,00 k) Nilai pagu di atas Rp75 miliar s.d. Rp100 miliar OB 1.780.000,00 l) Nilai pagu di atas Rp100 miliar s.d. Rp250 miliar OB 2.120.000,00 m) Nilai pagu di atas Rp250 miliar s.d. Rp500 miliar OB 2.470.000,00 n) Nilai pagu di atas Rp500 miliar s.d. Rp750 miliar OB 2.810.000,00 6) Bendahara Pengeluaran Pembantu No Uraian Satuan Besaran (Rp) a) Nilai pagu s.d. Rp100 juta OB 260.000,00 b) Nilai pagu di atas Rp100 juta s.d. Rp250 juta OB 310.000,00 c) Nilai pagu di atas Rp250 juta s.d. Rp500 juta OB 370.000,00 d) Nilai pagu di atas Rp500 juta s.d. Rp1 miliar OB 430.000,00 e) Nilai pagu di atas Rp1 miliar s.d. Rp2,5 miliar OB 500.000,00 f) Nilai pagu di atas Rp2,5 miliar s.d. Rp5 miliar OB 570.000,00 g) Nilai pagu di atas Rp5 miliar s.d. Rp10 miliar OB 640.000,00 h) Nilai pagu di atas Rp10 miliar s.d. Rp25 miliar OB 810.000,00 i) Nilai pagu di atas Rp25 miliar s.d. Rp50 miliar OB 980.000,00 j) Nilai pagu di atas Rp50 miliar s.d. Rp75 miliar OB 1.150.000,00 k) Nilai pagu di atas Rp75 miliar s.d. Rp100 miliar OB 1.330.000,00 l) Nilai pagu di atas Rp100 miliar s.d. Rp250 miliar OB 1.580.000,00 m) Nilai pagu di atas Rp250 miliar s.d. Rp500 miliar OB 1.840.000,00 n) Nilai pagu di atas Rp500 miliar s.d. Rp750 miliar OB 2.090.000,00 7) Pembantu Bendahara Pengeluaran a) Pengelola Anggaran Belanja No Uraian Satuan Besaran (Rp)
(1)Nilai pagu s.d. Rp100 juta OB 150.000,00 No Uraian Satuan Besaran (Rp)
(2)Nilai pagu di atas Rp100 juta s.d. Rp250 juta OB 225.000,00
(3)Nilai pagu di atas Rp250 juta s.d. Rp500 juta OB 300.000,00
(4)Nilai pagu di atas Rp500 juta s.d. Rp1 miliar OB 475.000,00
(5)Nilai pagu di atas Rp1 miliar s.d. Rp2,5 miliar OB 500.000,00
(6)Nilai pagu di atas Rp2,5 miliar s.d. Rp5 miliar OB 550.000,00
(7)Nilai pagu di atas Rp5 miliar s.d. Rp10 miliar OB 600.000,00
(8)Nilai pagu di atas Rp10 miliar s.d. Rp25 miliar OB 650.000,00
(9)Nilai pagu di atas Rp25 miliar s.d. Rp50 miliar OB 700.000,00
(10)Nilai pagu di atas Rp50 miliar s.d. Rp75 miliar OB 750.000,00
(11)Nilai pagu di atas Rp75 miliar s.d. Rp100 miliar OB 800.000,00
(12)Nilai pagu di atas Rp100 miliar s.d. Rp250 miliar OB 850.000,00
(13)Nilai pagu di atas Rp250 miliar s.d. Rp500 miliar OB 900.000,00
(14)Nilai pagu di atas Rp500 miliar s.d. Rp750 miliar OB 950.000,00 b) Bendahara Pengelola Dana Penguatan Modal Rp750.000,00. c) Bendahara Pengeluaran Pengelola Dana Penguatan Modal Rp670.000,00. d) Pengelola Anggaran Belanja Gaji No. Jumlah Pegawai Instansi (orang) Kompensasi (Rp) Pengelola Gaji Pembantu Pengelola Gaji
(1)< 25 325.000,00 275.000,00
(2)> 26 s.d. 50 350.000,00 300.000,00
(3)> 51 s.d. 100 400.000,00 350.000,00
(4)>101 s.d. 150 425.000,00 375.000,00
(5)> 151 s.d. 200 450.000,00 400.000,00
(6)> 200 475.000,00 425.000,00 Keterangan: (a) Pembantu pengelola gaji diperkenankan untuk Perangkat Daerah yang mempunyai jumlah keseluruhan ASN lebih dari 150 orang. (b) Kompensasi jabatan pembantu pengelola gaji diberikan berdasarkan jumlah pegawai yang dikelola. (c) Untuk pengelola gaji pada Dinas Kesehatan kompensasi jabatan dapat ditambah sebesar Rp75.000,00/bulan dan pembantu pengelola gaji pada Dinas Kesehatan kompensasi jabatan dapat ditambah sebesar Rp50.000,00/bulan. (d) Untuk pengelola gaji dan tunjangan anggota DPRD diberikan kompensasi sebesar Rp700.000,00/bulan. (e) Untuk pengelola gaji pada Dinas Pendidikan diberikan kompensasi sebesar Rp850.000,00/bulan dan untuk pembantu pengelola gaji Dinas Pendidikan diberikan kompensasi sebesar Rp650.000,00/bulan. 8) Pembuku No Uraian Satuan Besaran (Rp) a) Nilai pagu s.d. Rp100 juta OB 150.000,00 b) Nilai pagu di atas Rp100 juta s.d. Rp250 juta OB 225.000,00 c) Nilai pagu di atas Rp250 juta s.d. Rp500 juta OB 300.000,00 d) Nilai pagu di atas Rp500 juta s.d. Rp1 miliar OB 475.000,00 e) Nilai pagu di atas Rp1 miliar s.d. Rp2,5 miliar OB 500.000,00 f) Nilai pagu di atas Rp2,5 miliar s.d. Rp5 miliar OB 550.000,00 g) Nilai pagu di atas Rp5 miliar s.d. Rp10 miliar OB 550.000,00 h) Nilai pagu di atas Rp10 miliar s.d. Rp25 miliar OB 550.000,00 i) Nilai pagu di atas Rp25 miliar s.d. Rp50 miliar OB 600.000,00 j) Nilai pagu di atas Rp50 miliar s.d. Rp75 miliar OB 600.000,00 k) Nilai pagu di atas Rp75 miliar s.d. Rp100 miliar OB 600.000,00 l) Nilai pagu di atas Rp100 miliar s.d. Rp250 miliar OB 650.000,00 m) Nilai pagu di atas Rp250 miliar s.d. Rp500 miliar OB 650.000,00 n) Nilai pagu di atas Rp500 miliar s.d. Rp750 miliar OB 650.000,00 9) Honorarium Pengelola Keuangan Satuan Pendidikan Sekolah Dasar Negeri Uraian Satuan Besaran (Rp) Pengelola Keuangan Satuan Pendidikan Sekolah Dasar Negeri OB 500.000,00 Keterangan : Honorarium diberikan kepada aparatur sipil negara yang diberi tugas tambahan sebagai pengelola keuangan pada satuan pendidikan Sekolah Dasar Negeri berdasarkan surat keputusan pejabat yang berwenang. 10) Honorarium Bendahara Satuan Pendidikan Sekolah Dasar Negeri Uraian Satuan Besaran (Rp) Bendahara Satuan Pendidikan Sekolah Dasar Negeri OB 225.000,00 Keterangan : Honorarium diberikan kepada aparatur sipil negara yang diberi tugas tambahan sebagai bendahara keuangan pada satuan pendidikan Sekolah Dasar Negeri berdasarkan surat keputusan pejabat yang berwenang. Ketentuan Honorarium Penanggung Jawab Pengelola Keuangan: Honorarium penanggung jawab pengelola keuangan pada setiap satuan kerja, diberikan berdasarkan besaran pagu yang dikelola penanggung jawab pengelola keuangan untuk setiap Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA), dengan ketentuan sebagai berikut: a) Penanggung jawab pengelola keuangan yang mengelola lebih dari 1 (satu) DPA dapat diberikan honorarium dimaksud sesuai dengan jumlah DPA yang dikelola dengan besaran didasarkan atas pagu dana yang dikelola pada masing-masing DPA. b) Pagu dana tersebut tidak termasuk belanja pada subkegiatan penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN, subkegiatan penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, subkegiatan Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD, dan subkegiatan pelaksanaan penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan SKPD. c) Kompensasi Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD)/Pengguna Anggaran (PA) dapat diberikan kepada Pejabat Pelaksana Tugas (Plt.) dan Pejabat Pelaksana Harian (Plh.) dengan penghitungan secara proporsional dengan pelaksanaan tugas. d) Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)/Pejabat Pembuat Komitmen (PPKom) dijabat oleh Pejabat Eselon III, Pejabat Eselon IV atau pejabat pelaksana/fungsional dibawahnya. e) Kompensasi Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)/Pejabat Pembuat Komitmen (PPKom) dapat diberikan kepada Pejabat Pelaksana Tugas (Plt.) dan Pejabat Pelaksana Harian (Plh.) dengan penghitungan secara proporsional dengan pelaksanaan tugas dan besaran pagu dana yang dikelola. f) Pengadaan konstruksi pada Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman, Dinas Pendidikan, Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Dinas Kesehatan, RSUD Sleman, RSUD Prambanan dan Dinas Pertanian, Pangan, dan Perikanan dapat ditunjuk lebih dari 1 (satu) PPTK. g) Pengadaan obat dan alat kesehatan pakai habis dengan nilai paling sedikit 10 (sepuluh) miliar rupiah pada Dinas Kesehatan, RSUD Sleman, dan RSUD Prambanan dapat ditunjuk lebih dari 1 (satu) PPTK. h) Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)/Pejabat Pembuat Komitmen (PPKom) yang dijabat lebih dari 1 (satu) orang honorarium pengelola keuangan dibagi secara proporsional. i) Contoh penghitungan kompensasi PPTK/PPKom ketika PPKom dilimpahkan kepada orang lain: PPTK : anggaran yang menjadi tanggungjawabnya dikurangi anggaran pengadaan yang dilimpahkan ke PPKom (dokumen perikatannya adalah Surat Perintah Kerja Surat Perjanjian dan Surat Pesanan). PPKom: anggaran pengadaan yang dilimpahkan dari PPTK , diberikan saat/selesai pengadaan. anggaran bidang A : 700.000.000,00 anggaran pengadaan : 300.000.000,00 Paket 1 : 50.000.000,00 Paket 2 : 100.000.000,00 Paket 3 : 150.000.000,00 anggaran tanpa pengadaan : 400.000.000,00 Kompensasi PPTK: 400.000.000,00/700.000.000,00 x 1.135.000,00 x 12 : 7.782.857,00 Kompensasi PPKom: 300.000.000,00/700.000.000,00 x 1.135.000,00 x 12 : 5.837.143,00 Kompensasi PPTK per bulan: 7.782.857,00/12 bulan : 648.571,00 Kompensasi PPKom per paket: Paket 1: 50.000.000,00/300.000.000,00 x 5.837.143,00 : 972.857,00 Paket 2: 100.000.000,00/300.000.000,00 x 5.837.143,00 : 1.945.714,00 Paket 3: 150.000.000,00/300.000.000,00 x 5.837.143,00 : 2.918.571,00 j) Kompensasi PPKom pada pelaksanaan tanggap darurat bencana dari anggaran Belanja Tidak Terduga (BTT) dengan nilai pagu pengadaan sampai dengan Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dengan perhitungan 0,86% dari nilai pengadaan. k) Kompensasi PPkom pada pelaksanaan tanggap darurat bencana dari anggaran BTT dengan nilai pagu pengadaan diatas Rp100.000.000,00 diperhitungkan sebagaimana tabel kompensasi kerja Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)/Pejabat Pembuat Komitmen (PPKom). l) Perangkat Daerah yang bertipe A, Sekretariat Daerah, Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sarana), Dinas Kebudayaan (Kundha Kabudayan) dan RSUD Sleman dapat ditunjuk lebih dari 1 (satu) PPK-SKPD. m) Pengelolaan belanja urusan kewenangan pengelolaan keuangan daerah dapat ditunjuk PPTK dan PPK-SKPD tersendiri dan dapat dibantu tim teknis sebagai staf pengelola keuangan maksimal sebanyak 4 (empat) orang. n) Jumlah keseluruhan alokasi dana untuk honorarium penanggung jawab pengelola keuangan dalam 1 (satu) tahun anggaran paling banyak 10% (sepuluh persen) dari pagu yang dikelola. o) Bendahara pengeluaran pembantu pada RSUD Sleman dan RSUD Prambanan dapat mengambil honorarium bendahara pengeluaran karena merupakan unit organisasi bersifat khusus. p) Pembantu bendahara pengeluaran atau pembuku yang merangkap jabatan pengelola gaji dapat mengambil honorarium 20% dari standar harga satuan kompensasi jabatan pengelola gaji.
1. b.Pejabat Pengelola Barang Milik Daerah (BMD). 1) Honorarium Pengurus Barang Milik Daerah No. Jabatan Kompensasi (Rp) a) Pengurus Barang Pengelola 500.000,00 b) Pembantu Pengurus Barang Pengelola 450.000,00 c) Pengurus Barang Pengguna 400.000,00 d) Pembantu Pengurus Barang Pengguna 350.000,00 e) Pengurus Barang Pembantu 300.000,00 f) Pejabat Penatausahaan Pengguna Barang 350.000.00 Keterangan: Untuk SKPD yang mengelola karcis berperforasi dapat diangkat pengurus barang pembantu yang bertugas mengelola benda berharga dengan kompensasi sebesar Rp300.000,00.
2. c.Honorarium Pengadaan Barang/Jasa 1) Honorarium Pejabat Pengadaan Barang/Jasa No Uraian Satuan Besaran (Rp) a) Nilai pagu s.d. Rp100 juta OB 150.000,00 b) Nilai pagu di atas Rp100 juta s.d. Rp250 juta OB 225.000,00 c) Nilai pagu di atas Rp250 juta s.d. Rp500 juta OB 300.000,00 No Uraian Satuan Besaran (Rp) d) Nilai pagu di atas Rp500 juta s.d. Rp1 miliar OB 475.000,00 e) Nilai pagu di atas Rp1 miliar s.d. Rp2,5 miliar OB 500.000,00 f) Nilai pagu di atas Rp2,5 miliar s.d. Rp5 miliar OB 550.000,00 g) Nilai pagu di atas Rp5 miliar s.d. Rp10 miliar OB 600.000,00 h) Nilai pagu di atas Rp10 miliar s.d. Rp25 miliar OB 650.000,00 i) Nilai pagu di atas Rp25 miliar OB 680.000,00 2) Honorarium Tim Pendukung /Tim Teknis No. Uraian Satuan Besaran (Rp) a) Tim Pendukung /Tim Teknis OB 225.000,00 Ketentuan Kompensasi Kerja Pengadaan Barang/Jasa:
(1)Untuk pengadaan konstruksi, PPTK dapat dibantu lebih dari 1 (satu) Pejabat Teknis/Tim Pendukung maksimal sebanyak 3 (tiga) orang untuk setiap jabatan.
(2)Untuk pengadaan barang/jasa/jasa lainnya (non konstruksi) dengan nilai pagu pekerjaan di atas Rp200.000.000,00, PPTK dapat dibantu lebih dari 1 (satu) Pejabat Teknis/Tim Pendukung maksimal sebanyak 3 (tiga) orang untuk setiap jabatan.
(3)Untuk pengadaan jasa konsultansi dengan nilai pagu pekerjaan di atas Rp100.000.000,00, PPTK dapat dibantu lebih dari 1 (satu) Pejabat Teknis/Tim Pendukung maksimal sebanyak 3 (tiga) orang untuk setiap jabatan.
(4)Untuk pengadaan barang/jasa/jasa lainnya (non konstruksi) pada RSUD Sleman dan RSUD Prambanan, PPTK dapat dibantu lebih dari 1 (satu) Pejabat Teknis/Tim Pendukung maksimal sebanyak 4 (empat) orang untuk setiap jabatan.
(5)Honorarium Tim Pendukung/Tim Teknis dapat diberikan kepada ASN yang sudah mempunyai sertifikat dasar/ level 1 yang mendapat tugas pendelegasian dari Jabatan Fungsional Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa dalam proses pelaksanaan pengadaan barang dan jasa melalui Toko Daring (Mbizmarket) dengan nilai sampai dengan Rp 50.000.000,00.
1. d.Honorarium Perangkat Unit Kerja Pengadaan Barang Dan Jasa (UKPBJ) No. Uraian Satuan Besaran (Rp) 1) Kepala OB 1.000.000,00 2) Sekretaris/Staf Pendukung OB 750.000,00 Keterangan:
(1)Honorarium diberikan kepada aparatur sipil negara yang diberi tugas tambahan sebagai perangkat pada UKPBJ berdasarkan surat keputusan pejabat yang berwenang.
(2)Dalam hal UKPBJ sudah merupakan struktur organisasi tersendiri dan telah diperhitungkan dalam komponen tambahan penghasilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, perangkat UKPBJ tidak diberikan honorarium dimaksud.

2.Kompensasi Kerja

a.Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan. Tim yang keanggotaannya berasal dari lintas satuan kerja perangkat daerah, pengaturan batasan jumlah tim yang dapat diberikan honorarium bagi Bupati/Wakil Bupati, pejabat eselon II, pejabat eselon III, pejabat eselon IV, pelaksana, dan pejabat fungsional pada tim dimaksud, jumlah keanggotaan tim yang dapat diberikan honor sesuai dengan ketentuan sebagai berikut: No. Jabatan Jumlah Tim 1) Pejabat Eselon II 2 2) Pejabat Eselon III 3 3) Pejabat Eselon IV, pelaksana, dan pejabat fungsional 5 a) Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan yang mengikutsertakan instansi pemerintah di luar Pemerintah Kabupaten Sleman No. Jabatan Satuan Besaran (Rp)

(1)Pengarah OB 1.500.000,00
(2)Wakil Pengarah OB 1.500.000,00
(3)Anggota Pengarah OB 1.350.000,00
(4)Penanggung Jawab OB 1.250.000,00
(5)Ketua OB 1.000.000,00
(6)Wakil Ketua OB 850.000,00
(7)Sekretaris OB 750.000,00
(8)Anggota OB 750.000,00 b) Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan yang beranggotakan antar satuan kerja perangkat daerah No. Jabatan Satuan Besaran (Rp)
(1)Pengarah OB 750.000,00
(2)Wakil Pengarah OB 750.000,00
(3)Anggota Pengarah OB 725.000,00
(4)Penanggung Jawab OB 700.000,00
(5)Ketua OB 650.000,00
(6)Wakil Ketua OB 600.000,00
(7)Sekretaris OB 500.000,00
(8)Anggota OB 500.000,00 Keterangan huruf a) dan huruf b): (a) Honorarium yang diberikan kepada seseorang yang diangkat dalam suatu tim pelaksana kegiatan untuk melaksanakan suatu tugas tertentu berdasarkan surat keputusan Bupati. (b) Ketentuan pembentukan tim yang dapat diberikan honorarium adalah sebagai berikut: (b.1) mempunyai keluaran (output) jelas dan terukur; dan (b.2) bersifat koordinatif: (c) bersifat temporer dan pelaksanaan kegiatannya perlu diprioritaskan; (d) merupakan tugas tambahan atau perangkapan fungsi bagi yang bersangkutan di luar tugas dan fungsi sehari- hari; dan (e) dilakukan secara selektif, efektif, dan efisien. c) Honorarium Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan No. Jabatan Satuan Besaran (Rp)
(1)Ketua/Wakil Ketua OB 250.000,00
(2)Anggota OB 220.000,00 Keterangan: (a) Honorarium yang diberikan kepada seseorang yang diberi tugas melaksanakan kegiatan administratif untuk menunjang kegiatan tim pelaksana kegiatan. Sekretariat tim pelaksana kegiatan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari tim pelaksana kegiatan. (b) Sekretariat tim pelaksana kegiatan hanya dapat dibentuk untuk menunjang tim pelaksana kegiatan. (c) Jumlah sekretariat tim pelaksana kegiatan diatur sebagai berikut: (c.1) paling banyak 10 (sepuluh) orang untuk tim pelaksana kegiatan yang mengikutsertakan instansi pemerintah di luar Pemerintah Kabupaten Sleman; atau (c.2) paling banyak 7 (tujuh) orang untuk tim pelaksana kegiatan yang beranggotakan antar satuan kerja perangkat daerah. (d) Dalam hal tim pelaksana kegiatan telah terbentuk selama 3 (tiga) tahun berturut-turut, pemerintah daerah melakukan evaluasi terhadap urgensi dan efektivitas keberadaan tim dimaksud untuk dipertimbangkan menjadi tugas dan fungsi suatu satuan kerja perangkat daerah.
1. b.Honorarium Pemberi Keterangan Ahli/Saksi Ahli dan Beracara No. Jabatan Satuan Besaran (Rp) 1) Honorarium Pemberi Keterangan Ahli/Saksi Ahli a) ASN Kabupaten Sleman OK 1.000.000,00 b) Non ASN Kabupaten Sleman OK 1.800.000,00 2) Honorarium Beracara a) Ketua OK 600.000,00 b) Anggota OK 500.000,00 Keterangan:
(1)Honorarium Pemberi Keterangan Ahli atau Saksi Ahli (a) Honorarium pemberi keterangan ahli atau saksi ahli diberikan kepada pejabat negara, pejabat daerah, aparatur sipil negara, dan pihak lain yang diberi tugas menghadiri dan memberikan informasi atau keterangan sesuai dengan keahlian di bidang tugasnya yang diperlukan dalam tingkat penyidikan dan/atau persidangan di pengadilan. (b) Dalam hal instansi yang mengundang atau memanggil pemberi keterangan ahli atau saksi ahli tidak memberikan honorarium dimaksud, instansi pengirim pemberi keterangan ahli atau saksi ahli dapat memberikan honorarium dimaksud.
(2)Honorarium Beracara Honorarium beracara diberikan kepada pejabat negara, pejabat daerah, aparatur sipil negara, dan pihak lain yang diberi tugas untuk beracara mewakili instansi pemerintah dalam persidangan pengadilan sepanjang merupakan tugas tambahan dan tidak duplikasi dengan pemberian gaji dan tunjangan kinerja atau tunjangan tambahan. Hanya untuk penyelesaian perkara litigasi.
1. c.Honorarium Rohaniwan, Pembaca Doa Pelantikan DPRD dan Pengambil Sumpah Pelantikan DPRD No. Jabatan Satuan Besaran (Rp) 1) Honorarium Rohaniwan OK 400.000,00 2) Pembaca Doa Pelantikan DPRD OK 400.000,00 3) Pengambil Sumpah Pelantikan DPRD OK 1.500.000,00 Keterangan: Honorarium rohaniwan diberikan kepada seseorang yang ditugaskan oleh pejabat yang berwenang sebagai rohaniwan dalam pengambilan sumpah jabatan.
2. d.Honorarium Penyusunan Jurnal/Buletin/Majalah/Pengelola Teknologi Informasi/Pengelola Website 1) Honorarium Tim Penyusunan Jurnal No. Jabatan Satuan Besaran (Rp) a) Penanggung jawab
(1)Non ASN Oter 500.000,00
(2)ASN Oter 350.000,00 b) Redaktur
(1)Non ASN Oter 400.000,00
(2)ASN Oter 300.000,00 c) Penyunting/Editor ASN
(1)Non ASN Oter 300.000,00
(2)ASN Oter 200.000,00 d) Desain Grafis Oter 180.000,00 e) Fotografer Oter 180.000,00 f) Sekretariat Oter 150.000,00 No. Jabatan Satuan Besaran (Rp) g) Pembuat Artikel Per halaman 200.000,00 Keterangan:
(1)Honorarium tim penyusunan jurnal diberikan kepada penyusun dan penerbit jurnal berdasarkan surat Keputusan Bupati/Sekretaris Daerah. Unsur sekretariat adalah pembantu umum sejumlah 1 (satu) orang dan pelaksana sebanyak 1 (satu) orang dan tidak berupa struktur organisasi tersendiri.
(2)ASN adalah ASN Kabupaten Sleman. 2) Honorarium Tim Penyusunan Buletin/Majalah No. Jabatan Satuan Besaran (Rp) a) Penanggung jawab
(1)Non ASN Oter 400.000,00
(2)ASN Oter 300.000,00 b) Redaktur
(1)Non ASN Oter 300.000,00
(2)ASN Oter 200.000,00 c) Penyunting/Editor
(1)Non ASN Oter 250.000,00
(2)ASN Oter 150.000,00 d) Desain Grafis Oter 180.000,00 e) Fotografer Oter 180.000,00 f) Sekretariat Oter 150.000,00 g) Pembuat Artikel Per halaman 100.000,00 Keterangan:
(1)Honorarium tim penyusunan buletin atau majalah dapat diberikan kepada penyusun dan penerbit buletin atau majalah berdasarkan surat keputusan pejabat yang berwenang.
(2)ASN adalah ASN Kabupaten Sleman.
(3)Majalah adalah terbitan berkala yang isinya berbagai liputan jurnalistik, pandangan tentang topik aktual yang patut diketahui pembaca.
(4)Buletin adalah media cetak berupa selebaran atau majalah berisi warta singkat atau pernyataan tertulis yang diterbitkan secara periodik yang ditujukan untuk lembaga atau kelompok profesi tertentu.
(5)Satuan halaman merupakan halaman kirim dengan ketentuan ukuran kertas A4, spasi 1,5 dan ukuran font 12, maksimal 4 halaman. 3) Honorarium Tim Pengelola Teknologi Informasi/Pengelola Website No. Jabatan Satuan Besaran (Rp) a) Penanggung jawab
(1)Non ASN OB 500.000,00
(2)ASN OB 250.000,00 b) Redaktur No. Jabatan Satuan Besaran (Rp)
(1)Non ASN OB 450.000,00
(2)ASN OB 225.000,00 c) Editor
(1)Non ASN OB 400.000,00
(2)ASN OB 200.000,00 d) Web Admin
(1)Non ASN OB 350.000,00
(2)ASN/Tenaga Non- ASN OB 175.000,00 e) Web Developer
(1)Non ASN OB 300.000,00
(2)ASN/Tenaga Non- ASN OB 150.000,00 f) Pembuat Artikel Per halaman 100.000,00 Keterangan:
(1)Honorarium tim pengelola teknologi informasi atau website dapat diberikan kepada pengelola website atau media sejenis (tidak termasuk media sosial) berdasarkan surat keputusan kepala daerah.
(2)ASN adalah ASN Kabupaten Sleman.
(3)Website atau media sejenis tersebut dikelola oleh pemerintah daerah.
(4)Dalam hal pengelola teknologi informasi atau website sudah merupakan struktur organisasi tersendiri dan telah diperhitungkan dalam komponen tambahan penghasilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, pengelola teknologi informasi atau website tidak diberikan honorarium dimaksud.
1. e.Honorarium Penyelenggaraan Ujian Honorarium Penyelenggara Ujian Tingkat Pendidikan Dasar/sederajat dan Tingkat Pendidikan Menengah/sederajat No. Uraian Satuan Besaran (Rp) a) Penyusun atau Pembuat Bahan Ujian Naskah/ Pelajaran 150.000,00 b) Pengawas Ujian OH 150.000,00 c) Pemeriksa Hasil Ujian SD Siswa/Mata Ujian 1.500,00 d) Pemeriksa Hasil Ujian SMP Siswa/Mata Ujian 2.000,00 e) Pemeriksa Hasil Ujian Tingkat Menengah Siswa/Mata Ujian 2.500,00 Keterangan: Honorarium penyelenggaraan ujian merupakan imbalan diberikan kepada penyusun naskah ujian, pengawas ujian, penguji, atau pemeriksa hasil ujian yang bersifat lokal sesuai dengan kewenangan pemerintah daerah.
2. f.Honorarium Penulisan Butir Soal Tingkat Kabupaten/Kota No. Uraian Satuan Besaran (Rp) 1) Honorarium Penyusunan Butir Soal Tingkat Provinsi/ Kabupaten/ Kota Per Butir Soal 100.000,00 2) Honorarium Telaah Butir Soal Tingkat Kabupaten/ Kota a) Telaah Materi Soal Per Butir Soal 45.000,00 b) Telaah Bahasa Soal Per Butir Soal 20.000,00 Keterangan: Honorarium penulisan butir soal kabupaten diberikan sesuai dengan kepakaran kepada penyusun soal yang digunakan pada penilaian tingkat lokal, meliputi soal yang bersifat penilaian akademik, seperti soal ujian berstandar lokal, soal ujian, soal tes kompetensi akademik, soal calon aparatur sipil negara, dan soal untuk penilaian non akademik seperti soal tes bakat, tes minat, soal yang mengukur kecenderungan perilaku, soal tes kompetensi guru yang non akademik, soal tes asesmen pegawai, soal kompetensi manajerial sesuai dengan kewenangan pemerintah daerah.
3. g.Honorarium Narasumber/Pembahas/Moderator/ Pembawa Acara / Panitia No. Uraian Satuan Besaran (Rp) 1) Honorarium Narasumber/ Pembahas a) Menteri/Pejabat Setingkat Menteri/Pejabat Negara Lainnya OJ 1.500.000,00 b) Kepala Daerah/Ketua DPRD/Pejabat Daerah Lainnya yang disetarakan OJ 1.400.000,00 c) Pejabat Eselon I/yang disetarakan OJ 1.200.000,00 d) Pejabat Eselon IIa/Wakil Ketua DPRD/Anggota DPRD/yang disetarakan OJ 1.000.000,00 e) Pejabat Eselon IIb/yang disetarakan OJ 750.000,00 f) Pejabat Eselon III ke bawah/yang disetarakan OJ 500.000,00 2) Honorarium Moderator a) Internasional OH 400.000 b) Nasional OH 350.000 No. Uraian Satuan Besaran (Rp) c) Regional OH 300.000 d) Lokal/ASN Daerah OH 250.000 3) Honorarium Pembawa Acara OK 150.000 4) Honorarium Panitia a) Ketua OK 200.000,00 b) Anggota Ok 150.000,00 Keterangan:
(1)Honorarium Narasumber atau Pembahas (a) Honorarium narasumber atau pembahas diberikan kepada pejabat negara, pejabat daerah, aparatur sipil negara, dan pihak lain yang memberikan informasi atau pengetahuan dalam kegiatan seminar, rapat koordinatif, sosialisasi, diseminasi, bimbingan teknis, workshop, sarasehan, simposium, lokakarya, focus group discussion, dan kegiatan sejenis (tidak termasuk untuk kegiatan pendidikan dan pelatihan) yang mengundang minimal menteri/kepala daerah/wakil kepala daerah/ pimpinan/anggota DPRD/Sekretaris Daerah dan dihadiri lintas satuan kerja perangkat daerah dan/atau masyarakat. (b) Honorarium narasumber atau pembahas dapat diberikan dengan ketentuan sebagai berikut: (b.1) satuan jam yang digunakan dalam pemberian honorarium narasumber atau pembahas adalah 60 (enam puluh) menit, baik dilakukan secara panel maupun individual. (b.2) narasumber atau pembahas berasal dari: (b.2.1) luar SKPD penyelenggara atau masyarakat; atau (b.2.2) dalam SKPD penyelenggara sepanjang peserta yang menjadi sasaran utama kegiatan berasal dari luar SKPD penyelenggara dan/ atau masyarakat. (b.3) dalam hal narasumber atau pembahas tersebut berasal dari SKPD penyelenggara, maka diberikan honorarium sebesar 50% (lima puluh persen) dari honorarium narasumber/pembahas.
(2)Honorarium Moderator (a) Honorarium moderator diberikan kepada pejabat daerah, aparatur sipil negara, dan pihak lain yang ditunjuk oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan tugas sebagai moderator pada kegiatan seminar, rapat, sosialisasi, diseminasi, bimbingan teknis, workshop, sarasehan, simposium, lokakarya, focus group discussion, dan kegiatan sejenis (tidak termasuk untuk kegiatan pendidikan dan pelatihan) yang mengundang minimal menteri/kepala daerah/wakil kepala daerah/ pimpinan/anggota DPRD/Sekretaris Daerah dan dihadiri lintas satuan kerja perangkat daerah dan/atau masyarakat. (b) Honorarium moderator dapat diberikan dengan ketentuan: (b.1) moderator berasal dari luar SKPD penyelenggara; atau (b.2) moderator berasal dari dalam SKPD penyelenggara sepanjang peserta yang menjadi sasaran utama kegiatan berasal dari luar SKPD penyelenggara dan/atau masyarakat; (b.3) dalam hal moderator berasal dari SKPD penyelenggara, maka diberikan honorarium sebesar 50% (lima puluh persen) dari honorarium moderator; (b.4) Dikecualikan dari ketentuan angka (b.3), honorarium moderator untuk kegiatan Forkopim Kapanewon/Musrenbang Kapanewon/ Rapat pengendalian pembangunan Kapanewon dapat diberikan honorarium sebesar Rp175.000,00.
(3)Honorarium Pembawa Acara Honorarium pembawa acara yang diberikan kepada aparatur sipil negara dan pihak lain yang ditunjuk oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan tugas memandu acara dalam kegiatan seminar, rapat kerja, sosialisasi, diseminasi, workshop, sarasehan, simposium, lokakarya, dan kegiatan sejenis yang mengundang minimal menteri, kepala daerah/wakil kepala daerah, dan/atau pimpinan/anggota DPRD dan dihadiri lintas satuan kerja perangkat daerah dan/ atau masyarakat.
(4)Honorarium Panitia (a) Honorarium panitia diberikan kepada aparatur sipil negara yang diberi tugas oleh pejabat yang berwenang sebagai panitia atas pelaksanaan kegiatan seminar, rapat kerja, sosialisasi, diseminasi, workshop, sarasehan, simposium, lokakarya, dan kegiatan sejenis sepanjang peserta yang menjadi sasaran utama kegiatan berasal dari luar SKPD penyelenggara dan/atau masyarakat. (b) Dalam hal pelaksanaan kegiatan seminar, rapat kerja, sosialisasi, diseminasi, workshop, sarasehan, simposium, lokakarya, dan kegiatan sejenis memerlukan tambahan panitia yang berasal dari non aparatur sipil negara harus dilakukan secara selektif dengan mempertimbangkan urgensi, dengan besaran honorarium mengacu pada besaran honorarium untuk anggota panitia. (c) Untuk jumlah peserta 40 (empat puluh) orang atau lebih, jumlah panitia yang dapat diberikan honorarium maksimal 10% (sepuluh persen) dari jumlah peserta dengan mempertimbangkan efisiensi dan efektivitas. Sedangkan untuk jumlah peserta kurang dari 40 (empat puluh) orang, jumlah panitia yang dapat diberikan honorarium paling banyak 4 (empat) orang.
1. h.Honorarium Tim Anggaran Pemerintah Daerah 1) Honorarium Tim Anggaran Pemerintah Daerah No. Uraian Satuan Besaran (Rp) a) Pembina OB 3.500.000,00 b) Pengarah OB 3.000.000,00 c) Ketua OB 2.500.000,00 d) Wakil Ketua OB 2.000.000,00 e) Sekretaris OB 1.500.000,00 f) Anggota OB 1.300.000,00 2) Honorarium Sekretariat Tim Anggaran Pemerintah Daerah No. Uraian Satuan Besaran (Rp) a) Ketua OB 1.000.000,00 b) Sekretaris OB 900.000,00 c) Anggota OB 600.000,00 Keterangan:
(1)anggota tim yang ditetapkan berdasarkan surat keputusan kepala daerah.
(2)jumlah anggota kesekretariatan paling banyak 7 (tujuh) anggota.
1. i.Honorarium Telaah Staf Ahli Bupati Uraian Satuan Besaran (Rp) Penyusun Telaah OK 1.500.000,00
2. j.Pekerjaan perencanaan dan kajian yang melibatkan narasumber akademisi dan nonakademisi dengan basis perhitungan orang/hari (OH), untuk pekerjaan swakelola Kualifikasi Narasumber Rp/orang/hari Keterangan 1) Akademisi: a) S-3 750.000,00 • S1 dengan pengalaman 8 (delapan) tahun setara dengan S2 • D3 dengan pengalaman 8 (delapan) tahun setara dengan S1 b) S-2 550.000,00 c) S-1 450.000,00 d) D 3 350.000,00 2) Non Akademisi: a) Pejabat Negara 1.000.000,00 b) ASN Eselon II 750.000,00 c) ASN Eselon III atau S-2 550.000,00 d) ASN Eselon IV atau S-1 450.000,00
3. k.Honorarium Manajer Operasional Dekranasda Uraian Satuan Kompensasi (Rp) Keterangan Manajer Operasional Dekranasda OK 4.000.000,00 S1 dengan pengalaman 2 tahun
4. l.Kegiatan penjangkauan anak jalanan, penertiban/pembinaan gelandangan dan pengemis diberikan kompensasi sebesar Rp50.000,00.
5. m.Kompensasi pemutakhiran Kartu Keluarga (KK) No Uraian Satuan Kompensasi (Rp) Keterangan 1) Proses pemberkasan Fisik per berkas KK 10.000,00 Petugas Registrasi (Kalurahan/ Dukuh/ Kader sadar Adminduk/ Kader PKK) 2) Verifikasi, Validasi dan Entri Data KK di Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) per berkas KK 10.000,00
6. n.Kompensasi percepatan pelayanan Kartu Identitas Anak (KIA) No. Uraian Satuan Kompensasi (Rp) Keterangan 1) Proses pemberkasan Fisik per berkas KIA 5.000,00 Petugas Registrasi (Kalurahan/ Dukuh /Kader sadar Adminduk/ Kader PKK) 2) Verifikasi, Validasi dan Entri Data KIA di Sistem Informasi Administrrasi Kependudukan (SIAK) per berkas KIA 5.000,00
7. o.Kompensasi percepatan pencatatan kelahiran dan kematian No. Kegiatan Satuan Kompensasi (Rp) Keterangan 1) Pemberkasan permohonan pencatatan akta pencatatan sipil per berkas 10.000,00 2) Verifikasi berkas permohonan akta pencatatan sipil per berkas 10.000,00 No. Kegiatan Satuan Kompensasi (Rp) Keterangan 3) Entri data/rekam data per berkas 10.000,00
8. p.Kompensasi Koordinator Wilayah pada Dinas Pendidikan Kegiatan Satuan Kompensasi (Rp) Keterangan Koordinator Wilayah pada Dinas Pendidikan OB 1.000.000,00
9. q.Pembukaan acara/peresmian proyek Kompensasi bagi Pejabat Negara saat melakukan pembukaan acara/ peresmian proyek sebesar Rp1.500.000,00/acara.
10. r.Kompensasi Penilaian Berkas PAK Bidang Pendidikan/Bidang Kesehatan Uraian Satuan Harga (Rp) Keterangan Penilaian berkas PAK bidang pendidikan/ bidang kesehatan Jabatan Fungsional 20.000,00
11. s.Kompensasi Inventarisasi Tanah No Uraian Satuan Harga (Rp) 1) Pemeriksaan bidang tanah Orang/Bidang 75.000,00 2) Penunjuk batas Orang/Bidang 60.000,00 3) Pembuatan patok tulangan 4, besi 6 mm dan mobilisasi ke kalurahan Patok 40.000,00 4) Pemasangan patok dan mobilisasi ke lokasi Patok 45.000,00 5) Pemberkasan pendaftaran tanah Bidang 250.000,00 6) Pendaftaran pencatatan perubahan sertifikat tanah desa/kalurahan Bidang 50.000,00 7) Pengumpulan dan penelitian berkas ke desa/kalurahan Orang/Bidang 50.000,00 8) Petugas verifikasi tanah desa/kalurahan/tanah kasultanan Orang/Bidang 50.000,00 9) Petugas ukur tanah Orang/Bidang 100.000,00 10) Petugas ploting bidang tanag desa/kalurahan Orang/Bidang 50.000,00 11) Pendaftaran tanah dengan luas 1 m² s.d 5.000 m² untuk tanah pertanian Bidang 550.000,00 12) Pendaftaran tanah Kasultanan dan tanah Kalurahan dengan luas Bidang 650.000,00 No Uraian Satuan Harga (Rp) 5.001 m² s.d 10.000 m² untuk tanah pertanian 13) Pendaftaran tanah dengan luas 10.001 m² s.d 15.000 m² untuk tanah pertanian Bidang 750.000,00 14) Pendaftaran tanah dengan luas 15.001 m² s.d 20.000 m² untuk tanah pertanian Bidang 850.000,00 15) Pendaftaran tanah dengan luas 20.001 m² s.d 25.000 m² untuk tanah pertanian Bidang 950.000,00 16) Pendaftaran tanah dengan luas diatas 25.000 m² untuk tanah pertanian Bidang 1.050.000,00 17) Pendaftaran tanah dengan luas 1 m² s.d 5.000 m² untuk tanah non pertanian Bidang 650.000,00 18) Pendaftaran tanah dengan luas 5.001 m² s.d 10.000 m² untuk tanah non pertanian Bidang 850.000,00 19) Pendaftaran tanah dengan luas 10.001 m² s.d 15.000 m² untuk tanah non pertanian Bidang 1.050.000,00 20) Pendaftaran tanah dengan luas 15.001 m² s.d 20.000 m² untuk tanah non pertanian Bidang 1.250.000,00 21) Pendaftaran tanah dengan luas 20.001 m² s.d 25.000 m² untuk tanah non pertanian Bidang 1.450.000,00 22) Pendaftaran tanah dengan luas diatas 25.000 m² untuk non tanah pertanian Bidang 1.650.000,00 23) Pendaftaran Ukur Peta Bidang Tanah pertanian dengan luas 1 m² s.d 5.000 m² Bidang 500.000,00 24) Pendaftaran Ukur Peta Bidang Tanah pertanian dengan luas 5.001 m² s.d 10.000 m² Bidang 900.000,00 25) Pendaftaran Ukur Peta Bidang Tanah pertanian dengan luas 10.001 m² s.d 15.000 m² Bidang 1.300.000,00 26) Pendaftaran Ukur Peta Bidang Tanah pertanian dengan luas 15.001 m² s.d 20.000 m² Bidang 1.700.000,00 27) Pendaftaran Ukur Peta Bidang Tanah pertanian Bidang 2.100.000,00 No Uraian Satuan Harga (Rp) dengan luas 20.001 m² s.d 25.000 m² 28) Pendaftaran Ukur Peta Bidang Tanah pertanian dengan luas diatas 25.000 m² Bidang 2.500.000,00 29) Pendaftaran Ukur Peta Bidang Tanah non pertanian dengan luas 1 m² s.d 5000 m² Bidang 900.000,00 30) Pendaftaran Ukur Peta Bidang Tanah non pertanian dengan luas 5001 m² s.d 10.000 m² Bidang 1.700.000,00 31) Pendaftaran Ukur Peta Bidang Tanah non pertanian dengan luas 10.001 m² s.d 15.000 m² Bidang 2.500.000,00 32) Pendaftaran Ukur Peta Bidang Tanah non pertanian dengan luas 15.001 m² s.d 20.000 m² Bidang 3.300.000,00 33) Pendaftaran Ukur Peta Bidang Tanah non pertanian dengan luas 20.001 m² s.d 25.000 m² Bidang 4.100.000,00 34) Pendaftaran Ukur Peta Bidang Tanah non pertanian dengan luas diatas 25.000 m² Bidang 4.900.000,00
12. t.Kompensasi surveyor akreditasi Puskesmas dan Rumah Sakit Umum Daerah Uraian Satuan Harga (Rp) Ket. Narasumber akreditasi puskesmas dan Rumah Sakit Umum Daerah Per jpl 900.000,00
13. u.Kompensasi kegiatan Audit Maternal dan Perinatal (AMP) No. Uraian Satuan Harga (Rp) Keterangan 1) Narasumber Tenaga Ahli OH 1.500.000,00 Konsultan Obstetri dan Konsultan Anak 2) Narasumber Praktisi OH 1.500.000,00 Dokter Spesialis Kandungan/ Spesialis Anak
14. v.Kompensasi Pelacakan, Pemantauan Kontak, dan surveilans data COVID-19 No. Uraian Satuan Harga (Rp) Ket 1) Honorarium Tracer OB 325.000,00 No. Uraian Satuan Harga (Rp) Ket 2) Insentif Tracer per kontak erat 15.000,00 3) Honor Petugas Surveilans/Pengolah Data OB 500.000,00
15. w.Kompensasi kegiatan penyelesaian permasalahan mutasi kepegawaian Uraian Satuan Harga (Rp) Ket Narasumber penyelesaian permasalahan mutasi kepegawaian OH 450.000,00
16. x.Kompensasi seleksi pengadaan PNS dan PPPK No. Uraian Satuan Harga (Rp) Ket 1) Penanggungjawab Panitia Seleksi Pengadaan PNS dan PPPK OK 450.000,00 2) Wakil Penanggungjawab Panitia Seleksi Pengadaan PNS dan PPPK OK 450.000,00 3) Ketua Panitia Seleksi Pengadaan PNS dan PPPK OK 400.000,00 4) Sekretaris Panitia Seleksi Pengadaan PNS dan PPPK OK 300.000,00 5) Anggota Panitia Seleksi Pengadaan PNS dan PPPK OK 300.000,00 6) Honorarium Rohaniawan Pengadaan PNS dan PPPK OK 200.000,00 7) Jasa Tenaga Kesehatan Pengadaan PNS dan PPPK OH 150.000,00 8) Petugas Mobil Toilet Pengadaan PNS dan PPPK OH 250.000,00 9) Petugas Kebersihan Pengadaan PNS dan PPPK (pada saat SKD dan SKB) OH 100.000,00 10) Petugas Kebersihan Pengadaan PNS dan PPPK (Seleksi Administrasi) OH 40.000,00 11) Petugas Keamanan Pengadaan PNS dan PPPK OH 150.000,00
17. y.Kompensasi Petugas Admin Data Pertanian dan Pendamping Kelompok Kegiatan Pekarangan Pangan Lestari (P2L) No Uraian Satuan Harga (Rp) Keterangan 1) Petugas Admin Data Pertanian OB 200.000,00 sumber dana DAK 2) Pendamping Kelompok Kegiatan Pekarangan Pangan Lestari (P2L) OB 350.000,00 sumber dana DAK
18. z.Kompensasi tenaga pendukung pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana No Uraian Satuan Harga (Rp) Keterangan 1) Kompensasi penanganan kasus kekerasan pada perempuan dan anak a) Mediator kasus kekerasan pada perempuan dan anak kali 300.000,00 b) Juru bahasa isyarat pendamping pelayanan disabilatas kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak per layanan /orang 300.000,00 Minimal melakukan 1,5 jam pelayanan c) Konselor Kerohanian / rumah tangga per layanan 150.000,00 d) Advokat untuk pendampingan persidangan kasus 500.000,00 Tenaga Penyedia Jasa Lainnya Orang Perorangan Kabupaten Sleman kasus 1.500.000,00 Non ASN Kabupaten Sleman e) Psikolog Klinis kali 300.000,00 f) Psikiater kali 300.000,00 2) Kompensasi pelayanan keluarga berencana a) Petugas pencatatan dan pelaporan pelayanan KB di fanyaskes OB 100.000,00 b) Tim pendamping keluarga OB 120.000,00 3) Biaya pengganti istirahat peserta KB MOW MOP a) Biaya pengganti istirahat peserta KB MOW MOP Orang 450.000,00 Biaya pengganti istirahat peserta KB MOW MOP aa. Kompensasi juri penilaian kinerja perangkat daerah No Uraian Satuan Harga (Rp) Ket 1) Juri lomba penilaian kinerja perangkat daerah OB 550.000,00 2) Juri lomba penilaian kinerja pelayanan publik OB 550.000,00 No Uraian Satuan Harga (Rp) Ket 3) Juri lomba penilaian kinerja kapanewon OB 550.000,00 bb. Kompensasi Tim Teknis Penyelenggaraan Assesmen Nasional Berbasis Komputer pada Satuan Pendidikan No Uraian Satuan Harga (Rp) Ket 1) Ketua Pokja Ujian OB 220.000,00 2) Anggota Pokja Ujian OB 200.000,00 3) Tim Teknis OB 500.000,00 4) Teknisi Ujian OH 150.000,00 5) Proktor Ujian OH 150.000,00 Keterangan: Honorarium diberikan kepada aparatur sipil negara yang diberi tugas tambahan sebagai tim teknis pada satuan pendidikan yang menyelenggarakan Asessesmen Nasional Berbasis Komputer berdasarkan surat keputusan pejabat yang berwenang. Honorarium tim teknis Penyelenggaraan Asessesmen Nasional Berbasis Komputer maksimal diberikan 6 (enam) bulan dalam satu Tahun Anggaran. cc. Kompensasi Pelaksana Pengukuran Debit Sungai dan Pembantu Pelaksana Pengukuran Debit Sungai No Uraian Satuan Harga (Rp) Ket. 1) Pelaksana pengukuran debit sungai Orang/titik lokasi 150.000,00 2) Pembantu pelaksana pengukuran debit sungai Orang/titik lokasi 100.000,00 dd. Kompensasi Pembuat Konten Media Pembelajaran Berbasis Teknologi Informasi Uraian Satuan Harga (Rp) Ket Pembuat Konten Media Pembelajaran Berbasis Teknologi Informasi OH 500.000,00 Keterangan: Honorarium diberikan kepada aparatur sipil negara dan non aparatur sipil negara yang diberi tugas tambahan sebagai pembuat konten media pembelajaran berbasis teknologi informasi pada satuan pendidikan berdasarkan surat keputusan pejabat yang berwenang. Honorarium pembuat konten media pembelajaran berbasis teknologi informasi maksimal diberikan 3 hari per orang untuk satu kali produk media pembelajaran. ee. Kompensasi Jasa Telekonsultasi Uraian Satuan Harga (Rp) Ket Kompensasi Jasa Telekonsultasi OB 1.950.000,00 Keterangan : Kompensasi jasa telekonsultasi diberikan kepada Dokter Spesialis Obstetri dan Ginekologi dan Dokter Spesialis Anak yang diberi tugas tambahan sebagai konsultan telekonsultasi berdasarkan surat keputusan pejabat yang berwenang. ff. Kompensasi Tim Medis pada kunjungan Kenegaraan/Tamu Negara No Uraian Satuan Harga (Rp) Ket
  1. 1.Dokter Spesialis OH 400.000,00
  2. 2.Dokter Umum OH 300.000,00
  3. 3.Perawat OH 200.000,00
  4. 4.Petugas Lapangan /Petugas Sarpras /Admin/Driver/Satpam /Cleaning Servis OH 100.000,00 gg. Kompensasi Tim Medis Pertolongan Pertama Pada Kecelakaan (P3K) oleh UPT/UPTD BLUD Dinas Kesehatan No Uraian Satuan Harga (Rp) Ket 1) Dokter Umum OH 200.000,00 2) Perawat OH 150.000,00 3) Petugas Sarpras/ Admin/Driver OH 75.000,00 hh. Kompensasi Petugas Proteksi Radiasi (PPR) Uraian Satuan Harga (Rp) Ket Petugas Proteksi Radiasi (PPR) OB 400.000,00 Keterangan: Kompensasi PPR dapat diberikan jika petugas PPR tidak diberikan jasa pelayanan atas ketugasan sebagai PPR. ii. Kompensasi pada Sekolah Khusus Olahraga (KKO) No Uraian Satuan Harga (Rp) Ket 1) Pelatih OB 600.000,00 2) Pembantu Pelatih OB 450.000,00 Keterangan: Kompensasi pelatih dan asisten pelatih pada Sekolah Khusus Olahraga (KKO) diberikan kepada aparatur sipil negara dan non aparatur sipil negara yang memliki sertifikat dan pelatihan dilaksanakan setelah jam kerja berdasarkan surat keputusan pejabat yang berwenang.
  5. 3.Kompensasi Kerja Hari Libur
19. a.Untuk pelaksanaan kerja pada hari libur hari raya idul fitri, natal dan tahun baru dapat diberikan kompensasi kerja hari libur sebesar Rp125.000,00.
20. b.Untuk pelaksanaan kerja pada hari libur nasional, cuti bersama dan hari kerja yang ditetapkan sebagai hari libur selain huruf a. dapat diberikan kompensasi kerja hari libur sebesar Rp100.000,00.
21. c.Untuk pelaksanaan kerja pada hari libur biasa dan dilaksanakan minimal 5 jam pada kegiatan keprotokoleran/peliputan kegiatan pemerintah daerah/pengelolaan pengaduan perangkat daerah/pelayanan perpustakaan/pelayanan sandi dan telekomunikasi/pelayanan perizinan dan pelayanan kependudukan/pelayanan SLRT (Sistem Pelayanan dan Rujukan Terpadu)/validasi kinerja dan disiplin ASN/penghitungan insentif tenaga kesehatan dalam rangka pelaksanaan vaksinasi dan penanganan COVID-19/legislasi rancangan peraturan perundang-undangan/pendataan reklame non permanen dan kegiatan penyiraman taman publik milih Pemerintah Daerah Kabupaten Sleman oleh Pranata Taman pada Dinas Lingkungan Hidup dapat diberikan kompensasi kerja hari libur sebesar Rp100.000,00.
  1. 4.Kompensasi kerja dalam rangka pengelolaan event di UPTD Stadion maguwoharjo di luar jam kerja dapat diberikan kompensasi sebesar Rp100.000,00.
  2. 5.Kompensasi Kerja Keadaan Darurat Bencana No. Uraian Satuan Harga (Rp) Ket
22. a.TIM PEMBINA 1) Pembina OH 250.000,00 2) Pengarah OH 230.000,00 3) Ketua OH 210.000,00 4) Anggota OH 195.000,00
23. b.Tim Pelaksana Pos Komando Penanganan Darurat Bencana 1) Komandan OH 210.000,00 2) Wakil 1 komandan OH 190.000,00 3) Wakil 2 Komandan OH 190.000,00 4) Kepala Sekretariat OH 170.000,00 5) Unit Sekretariat OH 160.000,00 6) Kepala Bagian Operasi OH 170.000,00 7) Unit Operasi/ 8) Evakuasi/Pelaksana OH 160.000,00 9) Kepala Bagian Logistik OH 170.000,00 10) Unit Logistik OH 160.000,00 11) Kepala Bagian Lembaga Terkait OH 170.000,00 12) Unit Lembaga Terkait OH 160.000,00
24. c.Pos Lapangan Penanganan Darurat Bencana 1) Koordinator OH 140.000,00 2) Kepala Sekretariat OH 130.000,00 3) Kepala Seksi OH 120.000,00 4) Anggota OH 110.000,00 B. MAKAN MINUM
  1. 1.Setiap kali sidang/rapat dapat diberikan jamuan snack dengan nilai paling tinggi No Uraian Satuan Harga (Rp)
25. a.Rapat Rutin Org/Kali 15.000,00
26. b.Penerimaan Tamu Org/Kali 15.000,00
27. c.Sidang/rapat di Pengadilan Org/Kali 15.000,00
  1. 2.Setiap kali sidang/rapat dapat diberikan jamuan makan dengan nilai paling tinggi No Uraian Satuan Harga (Rp)
28. a.Rapat rutin Org/Kali 30.000,00
29. b.Peninjauan ke lokasi kegiatan Org/Kali 35.000,00
30. c.Penerimaan Tamu Org/Kali 30.000,00
31. d.Penerimaan Tamu Pimpinan DPRD Org/Kali 36.000,00
32. d.Sidang/rapat di Pengadilan Org/Kali 35.000,00
33. e.Public Hearing dan reses DPRD Org/Kali 36.000,00 Keterangan: Jamuan makan peninjauan tidak boleh diberikan bersamaan uang perjalanan dinas.
  1. 3.Makan minum workshop/seminar/diseminasi/panitia seleksi jabatan pimpinan tinggi pratama No. Keterangan Satuan Harga (Rp)
34. a.tanpa sewa gedung Org/Kali 75.000,00
35. b.termasuk sewa gedung Org/Kali 200.000,00
  1. 4.Makan minum diklat/sosialisasi/bimbingan teknis No. Keterangan Satuan Harga (Rp)
36. a.Makan dan Minum Org/Kali 35.000,00
37. b.Snack dan Minum Org/Kali 15.000,00 Keterangan: Makan/snack diklat, sosialisasi dan bimbingan teknis dapat diberikan lebih dari satu kali sesuai dengan durasi waktu pelaksanaan.
  1. 5.Makan Minum Tamu Resmi Bupati No. Keterangan Satuan Harga (Rp)
38. a.di luar kantor 1) Kepala Negara Org/Kali 750.000,00 2) Setingkat Menteri/Pejabat Es.I Kementerian 500.000,00 3) Selain a) dan b) Org/Kali 200.000,00
39. b.di dalam kantor Org/Kali 150.000,00 Catatan: standar ini hanya ditujukan untuk tamu dalam rangka kunjungan khusus seperti kunjungan kenegaraan, kunjungan kerja (di luar studi tiru, diklat).
  1. 6.Makan minum rapat koordinasi tingkat Bupati/Wakil Bupati No Uraian Satuan Harga (Rp)
40. a.Jamuan snack rapat koordinasi tingkat Bupati/Wakil Bupati Org/Kali 49.000,00
41. b.Jamuan makan rapat koordinasi tingkat Bupati/Wakil Bupati Org/Kali 110.000,00 Catatan: standar ini hanya ditujukan untuk rapat koordinasi tingkat Kepala Daerah/Eselon I/Setara/Forkompimda atau sejenis yang diselenggarakan di dalam kantor.
  1. 7.Kelebihan jam kerja dapat diberikan jamuan makan senilai setinggi- tingginya No. Keterangan Satuan Harga (Rp)
42. a.sekurang-kurangnya 2 (dua) jam Org/Kali 25.000,00
43. b.sekurang-kurangnya 6 (enam) jam Org/Kali 60.000,00
  1. 8.Dapat diberikan jamuan makan dengan nilai paling tinggi Rp25.000,00 per orang kepada:
44. a.Petugas piket malam pada satuan polisi pamong praja dan petugas pemadam kebakaran;
45. b.Petugas instalasi bedah sentral dan petugas jaga malam, petugas instalasi gawat darurat dan residen yang berjaga 24 jam pada RSUD dan Puskesmas Rawat Inap; dan
46. c.Petugas pelayanan front office perizinan/pelayanan administrasi kependudukan dan petugas pengujian kelayakan kendaraan bermotor yang melakukan pelayanan tanpa jam istirahat.
  1. 9.Makan dan minum Konsumsi Diklat diluar Gedung Pemerintahan No. Keterangan Satuan Harga (Rp)
47. a.Makan dan Minum O/Mkn 65.000,00
48. b.Snack dan Minum O/Mkn 25.000,00 Keterangan: Makan/snack konsumsi diklat dapat diberikan lebih dari satu kali sesuai dengan durasi waktu pelaksanaan.
  1. 10.Makan Minum Konsinyering Keterangan Satuan Harga (Rp) Makan dan Minum Konsinyering tanpa sewa gedung Org/Kali 75.000,00 Keterangan: Makan minum konsinyering hanya ditujukan untuk pembahasan kebijakan pemerintah daerah yang menghasilkan rancangan peraturan daerah.
  2. 11.Makan minum paripurna No. Keterangan Satuan Harga (Rp)
49. a.Makan minum paripurna bersifat istimewa tanpa sewa gedung Org/Kali 150.000,00
50. b.Makan minum paripurna bersifat istimewa termasuk sewa gedung Org/Kali 200.000,00
51. c.Makan minum paripurna Org/Kali 67.000,00 Catatan: Standar makan minum paripurna bersifat istimewa hanya ditujukan untuk makan minum paripurna Hari Jadi Kabupaten Sleman, Hari Kemerdekaan Republik Indonesia dan Rapat paripurna pelantikan Anggota DPRD hasil pemilihan legislatif.
  1. 12.Makan minum tamu kaji banding berbayar pada RSUD No. Keterangan Satuan Harga (Rp)
52. a.Makan dan minum Org/Kali 40.000,00
53. b.Snack dan minum Org/Kali 25.000,00 C. BIAYA PERJALANAN DINAS
  1. 1.Perjalanan Dinas Dalam Provinsi
54. a.Transport Lokal No Jabatan Satu an Transport Lokal (Rp) Antar Kabupaten Antar Kapanewon Dalam Kapanewon 1) Bupati/ Wakil Bupati OH 170.000,00 125.000,00 - 2) Pimpinan DPRD OH 170.000,00 125.000,00 - 3) Anggota DPRD OH 170.000,00 125.000,00 - 4) Sekretaris Daerah OH 150.000,00 100.000,00 - 5) Pejabat Eselon II OH 120.000,00 90.000,00 - 6) Pejabat Eselon III/ Ketua/Wakil Ketua Lembaga OH 110.000,00 80.000,00 45.000,00 7) Pejabat Eselon IV/ Ketua Tim Kerja OH 100.000,00 70.000,00 40.000,00 8) Staf Gol IV/Gol III, PPPK Golongan IX/X/XI dan Non ASN OH 80.000,00 60.000,00 35.000,00 9) Staf Gol II/I, PPPK Golongan V/VI/VII, PPPK paruh waktu dan Penyedia Jasa Lainnya Orang Perorangan OH 70.000,00 50.000,00 30.000,00 Keterangan: a) diberikan secara lumpsum; b) biaya perjalanan dinas dalam daerah dalam Kapanewon dipergunakan bagi pejabat/pegawai/Non ASN di lingkungan Kapanewon, RSUD dan Puskesmas.
55. b.Satuan Biaya Tiket Transportasi Darat Dalam Provinsi No. Uraian Satuan Tarif (Rp) Ket 1) Sleman – Yogyakarta OK 200.000,00 2) Sleman – Bantul OK 250.000,00 3) Sleman - Kulon Progo OK 350.000,00 4) Sleman - Gunung Kidul OK 350.000,00 Keterangan: Satuan Biaya Transportasi Darat diberikan at cost;
56. c.Bantuan Transport No. Uraian Satuan Harga (Rp) Keterangan 1) Pegawai ASN/BLUD/Penyedia Jasa Lainnya Orang Perorangan Kabupaten Sleman OH 50.000,00 a) peserta di luar instansi penyelenggara kegiatan yang tidak mencairkan biaya perjalanan dinas instansi yang bersangkutan. b) ASN UPT yang domisili kantornya berada di luar kantor instansi penyelenggara yang tidak mencairkan biaya perjalanan dinas. c) Angka 1) dan angka 2) dikhususkan untuk kegiatan yang dibiayai dari BLUD RSUD. 2) Masyarakat Non ASN Kabupaten Sleman OH 50.000,00 3) Penegakan protokol kesehatan dan penanganan kejadian bencana OH 50.000,00 Diperuntukan untuk ASN, Penyedia Jasa Lainnya Orang Perorangan dan Non ASN Pemerintah Daerah Kabupaten Sleman 4) Petugas Vaksinasi COVID-19 OH 50.000,00 Diperuntukan untuk ASN dan Penyedia Jasa Lainnya Orang Perorangan Pemerintah Daerah Kabupaten Sleman No. Uraian Satuan Harga (Rp) Keterangan 150.000,00 Diperuntukkan bagi petugas diluar ASN dan diluar Penyedia Jasa Lainnya Orang Perorangan Pemerintah Daerah Kabupaten Sleman 5) Petugas Administrasi Vaksinasi COVID-19 OH 50.000,00 6) Petugas Korsik Gita Praja Sembada OH 50.000,00 Diperuntukan untuk ASN dan Penyedia Jasa Lainnya Orang Perorangan dan Non ASN Pemerintah Daerah Kabupaten Sleman 7) Petugas Pendukung Pemeriksa Kelaikan Kendaraan Jeep Wisata OH 100.000,00 Diperuntukkan bagi petugas diluar ASN dan diluar Penyedia Jasa Lainnya Orang Perorangan Pemerintah Daerah Kabupaten Sleman 8) Petugas Pengawasan, Pengendalian dan Penertiban Perparkiran OH 100.000,00 Diperuntukkan bagi petugas diluar ASN dan diluar Penyedia Jasa Lainnya Orang Perorangan Pemerintah Daerah Kabupaten Sleman 9) Petugas Pendukung Penataan Manajemen Rekayasa Lalu Lintas, Inspeksi jalan dan kampanye Lalu Lintas OH 100.000,00 Diperuntukkan bagi petugas diluar ASN dan diluar Penyedia Jasa Lainnya Orang Perorangan Pemerintah No. Uraian Satuan Harga (Rp) Keterangan Daerah Kabupaten Sleman 10) Petugas Pendukung Andalalin OH 100.000,00 Diperuntukkan bagi petugas diluar ASN dan diluar Penyedia Jasa Lainnya Orang Perorangan Pemerintah Daerah Kabupaten Sleman 11) Petugas Penertiban Jalan Jalur Tambang Orang /shift /hari 50.000,00 Diperuntukkan bagi ASN dan Penyedia Jasa Lainnya Orang Perorangan Pemerintah Daerah Kabupaten Sleman 12) Pendamping korban menginap di penampungan sementara OH 75.000,00 Diperuntukkan bagi ASN dan Penyedia Jasa Lainnya Orang Perorangan Pemerintah Daerah Kabupaten Sleman 13) Petugas Pemantauan dan Pendataan Objek Pajak Daerah OH 75.000,00 Diperuntukan untuk ASN dan Penyedia Jasa Lainnya Orang Perorangan Pemerintah Daerah Kabupaten Sleman dengan waktu pelaksanaan pada malam hari dan hari libur 14) Uang Transport untuk wartawan peliput jumpa pers Media/ Kali 110.000,00 15) Petugas Intelijen Daerah OH 100.000,00 Anggota jejaring intelijen daerah/pusat komunikasi intelijen No. Uraian Satuan Harga (Rp) Keterangan 16) Petugas Pemeriksa Kelaikan Jalan Kendaraan Wisata Sekolah OH 150.000,00 Diperuntukkan bagi ASN dan Penyedia Jasa Lainnya Orang Perorangan Pemerintah Daerah Kabupaten Sleman 17) Petugas Pengumpul Informasi cukai hasil tembakau OH 150.000,00 18) Petugas Operasi Bersama Rokok Ilegal OH 100.000,00 19) Petugas Keamanan Pelantikan DPRD OH 100.000,00 Diperuntukkan bagi petugas diluar ASN dan diluar Penyedia Jasa Lainnya Orang Perorangan Pemerintah Daerah Kabupaten Sleman 21) Anggota Satgas Linmas Inti Kabupaten Sleman OH 100.000,00 Diperuntukkan bagi petugas diluar ASN dan diluar Penyedia Jasa Lainnya Orang Perorangan Pemerintah Daerah Kabupaten Sleman 22) Satgas Linmas Kabupaten Sleman OH 100.000,00 Diperuntukkan bagi petugas diluar ASN dan diluar Penyedia Jasa Lainnya Orang Perorangan Pemerintah Daerah Kabupaten Sleman 23) Petugas Pendamping Penyelenggaraan Trantibum OH 100.000,00 Diperuntukkan bagi petugas diluar ASN dan diluar Penyedia Jasa Lainnya No. Uraian Satuan Harga (Rp) Keterangan Orang Perorangan Pemerintah Daerah Kabupaten Sleman
57. d.Narasumber yang berasal dari luar DIY dapat diberikan akomodasi berupa: 1) penginapan sebesar Rp1.300.000,00/OH 2) konsumsi diberikan secara lumpsum sebesar Rp210.000,00/OH 3) transport lokal diberikan secara lumpsum sebesar Rp400.000,00/OH 4) tiket pulang pergi.
58. e.Narasumber Surveyor Akreditasi Puskesmas dan Rumah Sakit Umum Daerah dapat diberikan akomodasi berupa: 1) penginapan sebesar Rp1.300.000,00/OH 2) uang harian: a) Narasumber dari luar kota sebesar Rp420.000,00/OH b) Narasumber dari dalam kota sebesar Rp170.000,00/OH 3) tiket pulang pergi.
59. f.Kegiatan Rapat atau Pertemuan di Luar Kantor setingkat Bupati/Wakil Bupati No. Uraian Satuan Harga (Rp) Fasilitas 1) paket Fullboard (di luar kantor sehari penuh dan menginap) hari 963.000,00 akomodasi 1 (satu) malam, makan 3 (tiga) kali, rehat kopi dan kudapan 2 (dua) kali, ruang pertemuan dan fasilitasnya 2) paket Fullday (di luar kantor minimal 8 (delapan) jam tanpa menginap) hari 405.000,00 makan 1 (satu) kali, rehat kopi dan kudapan 2 (dua) kali, ruang pertemuan dan fasilitasnya. 3) paket Halfday (di luar kantor minimal 5 (lima) jam tanpa menginap) hari 250.000,00 makan 1 (satu) kali, rehat kopi dan kudapan 1 (satu) kali, ruang pertemuan dan fasilitasnya. 4) paket Residence (di luar kantor minimal 12 (dua belas) jam dan tanpa menginap) hari 655.000,00 makan 2 (dua) kali, rehat kopi dan kudapan 3 (tiga) kali, ruang pertemuan dan fasilitasnya.
60. g.Kegiatan Rapat atau Pertemuan di Luar Kantor setingkat Eselon II ke bawah No. Uraian Satuan Harga (Rp) Fasilitas 1) paket fullboard (di luar kantor sehari penuh dan menginap) hari 750.000,00 akomodasi 1 (satu) malam, makan 3 (tiga) kali, rehat kopi dan kudapan 2 (dua) kali, ruang pertemuan dan fasilitasnya. 2) paket Fullday (di luar kantor minimal 8 (delapan) jam tanpa menginap) hari 310.000,00 makan 1 (satu) kali, rehat kopi dan kudapan 2 (dua) kali, ruang pertemuan dan fasilitasnya. 3) paket Halfday (di luar kantor minimal 5 (lima) jam tanpa menginap) hari 210.000,00 makan 1 (satu) kali, rehat kopi dan kudapan 1 (satu) kali, ruang pertemuan dan fasilitasnya. 4) paket Residence (di luar kantor minimal 12 (dua belas) jam dan tanpa menginap) hari 520.000,00 makan 2 (dua) kali, rehat kopi dan kudapan 3 (tiga) kali, ruang pertemuan dan fasilitasnya. Keterangan: Satuan biaya dalam perencanaan kebutuhan biaya kegiatan rapat atau pertemuan yang diselenggarakan di luar kantor dalam rangka penyelesaian pekerjaan yang perlu dilakukan secara intensif dan bersifat koordinatif yang paling sedikit melibatkan peserta dari luar satuan kerja perangkat daerah atau masyarakat.
61. h.Uang Harian Kegiatan Rapat atau Pertemuan di Luar Kantor No. Uraian Satuan Harga (Rp) Ket 1 paket fullboard (di luar kantor sehari penuh dan menginap) hari 140.000,00 2 paket Fullday (di luar kantor minimal 8 (delapan) jam tanpa menginap) hari 100.000,00 3 paket Halfday (di luar kantor minimal 5 (lima) jam tanpa menginap) hari 100.000,00 4 paket Residence (di luar kantor minimal 12 (dua belas) jam dan tanpa menginap) hari 140.000,00 Keterangan: Uang Harian Kegiatan Rapat atau Pertemuan di Luar Kantor dapat diberikan dalam rangka penyelesaian pekerjaan yang perlu dilakukan secara intensif dan bersifat koordinatif yang paling sedikit melibatkan peserta dari luar satuan kerja perangkat daerah atau masyarakat.
62. i.Transport lokal yang bersumber dana dari Dana Alokasi Khusus No Jabatan Satu an Transport Lokal (Rp) Antar Kabupaten Antar Kapanewon Dalam Kapanewon 1) Bupati/ Wakil Bupati OH 170.000,00 125.000,00 - 2) Pimpinan DPRD OH 170.000,00 125.000,00 - 3) Anggota DPRD OH 170.000,00 125.000,00 - 4) Sekretaris Daerah OH 150.000,00 100.000,00 - 5) Pejabat Eselon II OH 120.000,00 90.000,00 - 6) Pejabat Eselon III /Ketua/Wakil Ketua Lembaga OH 110.000,00 80.000,00 50.000,00 7) Pejabat Eselon IV /Ketua Tim Kerja OH 100.000,00 75.000,00 50.000,00 8) Staf Gol IV/Gol III, PPPK Golongan IX/X/XI dan Non ASN OH 80.000,00 75.000,00 50.000,00 9) Staf Gol II/I, PPPK Golongan V/VI/VII PPPK Paruh waktu dan Penyedia Jasa Lainnya Orang Perorangan OH 80.000,00 75.000,00 50.000,00 Keterangan: Diberikan secara lumpsum.
63. j.Bantuan transport yang bersumber dana dari Dana Alokasi Khusus No. Uraian Satuan Harga (Rp) Keterangan 1) Pegawai ASN/ Penyedia Jasa Lainnya Orang Perorangan Kabupaten Sleman OH 75.000,00 a) peserta di luar instansi penyelenggara kegiatan yang tidak mencairkan biaya perjalanan dinas instansi yang bersangkutan. b) ASN UPT yang domisili kantornya berada di luar kantor instansi penyelenggara yang tidak No. Uraian Satuan Harga (Rp) Keterangan mencairkan biaya perjalanan dinas. 2) Masyarakat Non ASN Kabupaten Sleman OH 75.000,00 Keterangan: Diberikan secara lumpsum.
  1. 2.Perjalanan Dinas Dalam Negeri (Luar Provinsi) Perjalanan dinas dalam rangka pelaksanaan tugas kegiatan diberikan uang perjalanan dinas sebagai berikut:
64. a.Penginapan NO Provinsi Satuan Tarif Hotel (Rp) Bupati/ Wakil Bupati/Pimpinan DPRD Anggota DPRD/ Pejabat Eselon II Pejabat Eselon III/Ketua/Wakil Ketua Lembaga Pejabat Eselon IV/Ketua Tim Kerja, PNS golongan IV, III, II, I, PPPK, PPPK Paruh Waktu, Penyedia Jasa Lainnya Orang Perorangan dan Non ASN 1) Aceh OH 4.420.000,00 3.526.000,00 1.533.000,00 770.000,00 2) Sumatera Utara OH 4.960.000,00 2.195.000,00 1.100.000,00 699.000,00 3) Riau OH 3.820.000,00 3.119.000,00 1.650.000,00 852.000,00 4) Kepulauan Riau OH 5.344.000,00 2.318.000,00 1.297.000,00 792.000,00 5) Jambi OH 5.000.000,00 4.102.000,00 1.225.000,00 580.000,00 6) Sumatera Barat OH 5.236.000,00 3.332.000,00 1.353.000,00 701.000,00 7) Sumatera Selatan OH 5.850.000,00 3.083.000,00 1.955.000,00 861.000,00 8) Lampung OH 4.491.000,00 2.488.000,00 1.425.000,00 580.000,00 9) Bengkulu OH 2.140.000,00 1.628.000,00 1.546.000,00 692.000,00 10) Bangka Belitung OH 3.827.000,00 2.838.000,00 1.957.000,00 649.000,00 11) Banten OH 5.725.000,00 2.373.000,00 1.204.000,00 724.000,00 12) Jawa Barat OH 5.381.000,00 2.755.000,00 1.201.000,00 686.000,00 13) D.K.I Jakarta OH 8.720.000,00 2.063.000,00 992.000,00 730.000,00 14) Jawa Tengah OH 5.303.000,00 1.850.000,00 1.201.000,00 750.000,00 15) D.I. Yogyakarta OH 5.017.000,00 2.695.000,00 1.384.000,00 845.000,00 16) Jawa Timur OH 4.449.000,00 2.007.000,00 1.153.000,00 814.000,00 17) Bali OH 6.848.000,00 2.433.000,00 1.685.000,00 1.138.000,00 18) Nusa Tenggara Barat OH 4.375.000,00 2.648.000,00 1.418.000,00 907.000,00 19) Nusa Tenggara Timur OH 3.750.000,00 2.133.000,00 1.355.000,00 688.000,00 NO Provinsi Satuan Tarif Hotel (Rp) Bupati/ Wakil Bupati/Pimpinan DPRD Anggota DPRD/ Pejabat Eselon II Pejabat Eselon III/Ketua/Wakil Ketua Lembaga Pejabat Eselon IV/Ketua Tim Kerja, PNS golongan IV, III, II, I, PPPK, PPPK Paruh Waktu, Penyedia Jasa Lainnya Orang Perorangan dan Non ASN 20) Kalimantan Barat OH 2.654.000,00 1.923.000,00 1.125.000,00 538.000,00 21) Kalimantan Tengah OH 4.901.000,00 3.391.000,00 1.160.000,00 659.000,00 22) Kalimantan Selatan OH 4.797.000,00 3.316.000,00 1.500.000,00 697.000,00 23) Kalimantan Timur OH 4.000.000,00 2.188.000,00 1.507.000,00 804.000,00 24) Kalimantan Utara OH 4.000.000,00 2.735.000,00 1.507.000,00 904.000,00 25) Sulawesi Utara OH 4.919.000,00 2.290.000,00 1.207.000,00 978.000,00 26) Gorontalo OH 4.168.000,00 3.107.000,00 1.606.000,00 955.000,00 27) Sulawesi Barat OH 4.076.000,00 3.098.000,00 1.344.000,00 704.000,00 28) Sulawesi Selatan OH 4.820.000,00 1.938.000,00 1.423.000,00 745.000,00 29) Sulawesi Tengah OH 2.309.000,00 2.027.000,00 1.679.000,00 951.000,00 30) Sulawesi Tenggara OH 3.088.000,00 2.574.000,00 1.297.000,00 786.000,00 31) Maluku OH 3.467.000,00 3.240.000,00 1.059.000,00 667.000,00 32) Maluku Utara OH 4.611.000,00 3.843.000,00 1.160.000,00 605.000,00 33) Papua OH 3.859.000,00 3.318.000,00 2.521.000,00 1.038.000,00 34) Papua Barat OH 3.872.000,00 3.341.000,00 2.056.000,00 967.000,00 35) Papua Barat Daya OH 3.872.000,00 3.341.000,00 2.056.000,00 967.000,00 36) Papua Tengah OH 3.859.000,00 3.318.000,00 2.521.000,00 1.038.000,00 37) Papua Selatan OH 5.673.000,00 4.877.000,00 3.706.000,00 1.526.000,00 38) Papua Pegunungan OH 5.711.000,00 4.911.000,00 3.731.000,00 1.536.000,00 Keterangan: Dalam hal perjalanan dinas tidak menggunakan biaya penginapan, diberikan biaya penginapan secara lumpsum sebesar 30% (tiga puluh persen) dari tarif penginapan di kota tempat tujuan;
65. b.Uang Harian No. Provinsi Satuan Tarif (Rp) 1) Aceh OH 360.000,00 2) Sumatera Utara OH 370.000,00 3) Riau OH 370.000,00 4) Kepulauan Riau OH 370.000,00 5) Jambi OH 370.000,00 6) Sumatera Barat OH 380.000,00 7) Sumatera Selatan OH 380.000,00 8) Lampung OH 380.000,00 9) Bengkulu OH 380.000,00 10) Bangka Belitung OH 410.000,00 11) Banten OH 370.000,00 12) Jawa Barat OH 430.000,00 13) D.K.I. Jakarta OH 530.000,00 14) Jawa Tengah OH 370.000,00 15) Jawa Timur OH 410.000,00 16) Bali OH 480.000,00 17) Nusa Tenggara Barat OH 440.000,00 18) Nusa Tenggara Timur OH 430.000,00 19) Kalimantan Barat OH 380.000,00 20) Kalimantan Tengah OH 360.000,00 21) Kalimantan Selatan OH 380.000,00 22) Kalimantan Timur OH 430.000,00 23) Kalimantan Utara OH 430.000,00 24) Sulawesi Utara OH 370.000,00 25) Gorontalo OH 370.000,00 26) Sulawesi Barat OH 410.000,00 27) Sulawesi Selatan OH 430.000,00 28) Sulawesi Tengah OH 370.000,00 29) Sulawesi Tenggara OH 380.000,00 30) Maluku OH 380.000,00 31) Maluku Utara OH 430.000,00 32) Papua OH 580.000,00 33) Papua Barat OH 480.000,00 34) Papua Barat Daya OH 480.000,00 35) Papua Tengah OH 580.000,00 36) Papua Selatan OH 580.000,00 37) Papua Pegunungan OH 580.000,00 Keterangan: Bagi pengiriman kontingen kesenian diluar DIY yang tidak diberikan uang harian perjalanan dinas, dapat diberikan pengganti uang makan sebesar Rp. 75.000 sekali makan.
66. c.Uang Representasi untuk perjalanan dinas sebagai berikut: No. Jabatan Orang/hari 1) Bupati/Wakil Bupati 250.000,00 2) Pimpinan DPRD 250.000,00 3) Anggota DPRD 150.000,00 4) Eselon II 150.000,00 Uang representasi diberikan: a) kepada Bupati/Wakil Bupati, Pimpinan dan anggota DPRD, pejabat eselon II yang melaksanakan perjalanan dinas jabatan dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi yang melekat pada jabatan; b) diberikan sebagai pengganti atas pengeluaran tambahan dalam kedudukan sebagai Bupati/Wakil Bupati, Pimpinan dan anggota DPRD, pejabat eselon II dalam rangka perjalanan dinas, seperti tips porter, tips pengemudi, yang diberikan secara lumpsum; dan c) besaran uang representasi diberikan paling banyak 4 (empat) hari.
67. d.Satuan biaya bahan bakar minyak kendaraan roda empat dalam rangka perjalanan dinas dalam negeri pergi pulang (PP) 1) Jawa Tengah No Tujuan Harga (Rp) a) Kabupaten Cilacap 480,600.00 b) Kabupaten Banyumas 432,000.00 c) Kabupaten Purbalingga 418,500.00 d) Kabupaten Banjarnegara 342,900.00 e) Kabupaten Kebumen 286,200.00 f) Kabupaten Purworejo 142,560.00 g) Kabupaten Wonosobo 225,720.00 h) Kabupaten Magelang 90,450.00 i) Kabupaten Boyolali 135,540.00 j) Kabupaten Klaten 117,450.00 k) Kabupaten Sukoharjo 178,740.00 l) Kabupaten Wonogiri 222,480.00 m) Kabupaten Karanganyar 275,400.00 n) Kabupaten Sragen 286,200.00 0) Kabupaten Grobogan 386,100.00 p) Kabupaten Blora 626,400.00 q) Kabupaten Rembang 720,900.00 r) Kabupaten Pati 518,400.00 s) Kabupaten Kudus 450,900.00 t) Kabupaten Jepara 502,200.00 u) Kabupaten Demak 372,600.00 v) Kabupaten Semarang 302,400.00 w) Kabupaten Temanggung 149,310.00 x) Kabupaten Kendal 369,900.00 y) Kabupaten Batang 513,000.00 z) Kabupaten Pekalongan 537,300.00 aa) Kabupaten Pemalang 629,100.00 bb) Kabupaten Tegal 704,700.00 cc) Kabupaten Brebes 731,700.00 dd) Kota Magelang 90,450.00 ee) Kota Surakarta 189,000.00 ff) Kota Salatiga 196,020.00 gg) Kota Semarang 302,400.00 hh) Kota Pekalongan 537,300.00 No Tujuan Harga (Rp) ii) Kota Tegal 704,700.00 2) Jawa Timur No Tujuan Harga (Rp) a) Kabupaten Pacitan 340,200.00 b) Kabupaten Ponorogo 405,000.00 c) Kabupaten Trenggalek 542,700.00 d) Kabupaten Tulung agung 785,700.00 e) Kabupaten Blitar 810,000.00 f) Kabupaten Kediri 702,000.00 g) Kabupaten Malang 893,000.00 h) Kabupaten Lumajang 915,500.00 i) Kabupaten Jember 935,500.00 j) Kabupaten Banyuwangi 978,000.00 k) Kabupaten Bondowoso 937,500.00 l) Kabupaten Situbondo 939,500.00 m) Kabupaten Probolinggo 897,500.00 n) Kabupaten Pasuruan 882,500.00 0) Kabupaten Sidoarjo 865,000.00 p) Kabupaten Mojokerto 777,600.00 q) Kabupaten Jombang 707,400.00 r) Kabupaten Nganjuk 610,200.00 s) Kabupaten Madiun 502,200.00 t) Kabupaten Magetan 513,000.00 u) Kabupaten Ngawi 421,200.00 v) Kabupaten Bojonegoro 618,300.00 w) Kabupaten Tuban 720,900.00 x) Kabupaten Lamongan 869,500.00 y) Kabupaten Gresik 864,500.00 z) Kabupaten Bangkalan 877,000.00 aa) Kabupaten Sampang 897,000.00 bb) Kabupaten Pamekasan 910,000.00 cc) Kabupaten Sumenep 933,000.00 dd) Kota Kediri 696,600.00 ee) Kota Blitar 807,300.00 ff) Kota Malang 893,000.00 gg) Kota Probolinggo 897,500.00 hh) Kota Pasuruan 882,500.00 ii) Kota Mojokerto 777,600.00 gg) Kota Madiun 502,200.00 hh) Kota Batu 865,000.00 ii) Kota Surabaya 865,000.00 3) Jawa Barat No Tujuan Harga (Rp) a) Kabupaten Bandung 1,022,500.00 b) Kabupaten Bandung Barat 960,500.00 c) Kota Bandung 919.500.00 d) Kabupaten Bekasi 946,500.00 e) Kabupaten Bogor 1,014,500.00 f) Kabupaten Ciamis 785,700.00 g) Kabupaten Cianjur 947,000.00 h) Kabupaten Cirebon 868,500.00 i) Kabupaten Garut 931,000.00 j) Kabupaten Indramayu 892,500.00 k) Kabupaten Karawang 930,000.00 l) Kabupaten Kuningan 869,000.00 m) Kabupaten Majalengka 891,500.00 n) Kabupaten Pangandaran 756,000.00 o) Kabupaten Purwakarta 928,500.00 p) Kabupaten Subang 905,000.00 q) Kabupaten Sukabumi 956,000.00 r) Kabupaten Sumedang 901,000.00 s) Kabupaten Tasikmalaya 831,600.00 t) Kota Banjar 718,200.00 u) Kota Bekasi 946,500.00 v) Kota Bogor 965,000.00 w) Kota Cimahi 924,500.00 x) Kota Cirebon 868,500.00 y) Kota Depok 958,500.00 z) Kota Sukabumi 956,000.00 aa) Kota Tasikmalaya 831,600.00 4) Jakarta No Tujuan Harga (Rp) a) Jakarta 952,500.00 5) Banten No Tujuan Harga (Rp) a) Kabupaten Pandegelang 999,500.00 b) Kabupaten Lebak 1,009,000.00 c) Kabupaten Tangerang 965,000.00 d) Kabupaten Serang 986,500.00 e) Kota Tangerang 965,000.00 f) Kota Cilegon 991,000.00 g) Kota Serang 986,500.00 h) Kota Tangerang Selatan 959,500.00
68. e.Keterangan angka 2. Perjalanan Dinas Dalam Negeri (Luar Provinsi): 1) untuk pendamping dapat memakai fasilitas penginapan seperti yang didampingi; 2) rincian uang perjalanan dinas merupakan besaran uang yang diberikan apabila perjalanan dinas tidak difasilitasi oleh penyelenggara kegiatan; 3) dalam hal akomodasi tidak menggunakan fasilitas hotel atau tempat penginapan lainnya, biaya penginapan diberikan sebesar 30% (tiga puluh persen) dari standar harga jasa penginapan sesuai dengan golongannya; 4) dalam hal akomodasi menggunakan Graha Sembada, tidak diberikan biaya penginapan; 5) yang dimaksud Ketua DPRD adalah unsur Pimpinan DPRD.
69. f.Ketentuan: 1) Perjalanan dinas hanya dapat dilakukan apabila diperlukan untuk pelaksanaan tugas dan fungsi. 2) Selama-lamanya 4 (empat) hari kerja untuk satu tujuan di Pulau Jawa. 3) Selama-lamanya 7 (tujuh) hari kerja untuk satu tujuan di Luar Pulau Jawa. 4) Ketentuan sebagaimana huruf b) dan huruf c), dikecualikan untuk perjalanan dinas yang dilakukan atas dasar permintaan/undangan pihak diluar Pemerintah Daerah Kabupaten Sleman atau pengiriman diklat. 5) Peserta yang memerlukan waktu tambahan untuk berangkat atau pulang di luar waktu pelaksanaan kegiatan, dapat dialokasikan biaya penginapan dan uang harian perjalanan dinas sesuai ketentuan yang berlaku untuk 1 (satu) hari sebelum dan/atau 1 (satu) hari sesudah pelaksanaan kegiatan.
  1. 3.Perjalanan Dinas ke Luar Negeri` Perjalanan dinas dalam rangka pelaksanaan tugas kegiatan disediakan uang harian (uang makan, uang saku, uang transport lokal, dan penginapan): No Negara Sat uan Jumlah Uang Harian (US Dollar) Bupati/ Wakil Bupati Pejabat Es II/PNS Gol IVc Ke Atas/ Pimpinan dan Anggota DPRD Pejabat Es.III/ PNS Gol IIIc s.d. Gol IVb PNS Lainnya/ PPPK/Non ASN AMERIKA UTARA 1) Amerika Serikat OH 659 563 505 447 2) Kanada OH 552 467 416 365 AMERIKA SELATAN 3) Argentina OH 534 402 351 349 4) Venezuela OH 557 388 344 343 No Negara Sat uan Jumlah Uang Harian (US Dollar) Bupati/ Wakil Bupati Pejabat Es II/PNS Gol IVc Ke Atas/ Pimpinan dan Anggota DPRD Pejabat Es.III/ PNS Gol IIIc s.d. Gol IVb PNS Lainnya/ PPPK/Non ASN 5) Brazil OH 436 396 378 351 6) Chile OH 434 370 332 294 7) Columbia OH 466 413 405 365 8) Peru OH 459 352 320 280 9) Suriname OH 460 375 312 288 10) Ekuador OH 416 355 319 283 AMERIKA TENGAH 11) Mexico OH 553 468 417 366 12) Kuba OH 453 385 345 305 13) Panama OH 418 357 320 283 EROPA BARAT 14) Austria OH 504 453 347 317 15) Belgia OH 538 456 406 357 16) Perancis OH 548 464 413 381 17) Jerman OH 485 415 368 324 18) Belanda OH 485 416 368 324 19) Swiss OH 636 570 444 401 EROPA UTARA 20) Denmark OH 569 491 428 375 21) Finlandia OH 521 442 394 346 22) Norwegia OH 621 559 389 386 23) Swedia OH 615 519 461 403 24) Kerajaan Inggris OH 792 774 583 582 EROPA SELATAN 25) Bosnia Herzegovina OH 456 420 334 333 26) Kroasia OH 555 506 406 405 27) Spanyol OH 457 413 335 296 28) Yunani OH 427 379 327 289 29) Italia OH 702 637 446 427 30) Portugal OH 462 405 333 302 31) Serbia OH 417 375 326 288 No Negara Sat uan Jumlah Uang Harian (US Dollar) Bupati/ Wakil Bupati Pejabat Es II/PNS Gol IVc Ke Atas/ Pimpinan dan Anggota DPRD Pejabat Es.III/ PNS Gol IIIc s.d. Gol IVb PNS Lainnya/ PPPK/Non ASN EROPA TIMUR 32) Bulgaria OH 406 367 320 284 33) Ceko OH 618 526 447 367 34) Hongaria OH 485 438 390 345 35) Polandia OH 478 415 363 320 36) Rumania OH 416 381 313 277 37) Rusia OH 556 512 407 406 38) Slovakia OH 437 394 341 303 39) Ukraina OH 485 436 375 331 AFRIKA BARAT 40) Nigeria OH 468 428 405 370 41) Senegal OH 461 393 336 311 42) Kamerun OH 468 428 405 370 AFRIKA TIMUR 43) Ethiopia OH 420 374 330 285 44) Kenya OH 457 418 344 308 45) Madagaskar OH 543 366 330 295 46) Tanzania OH 458 386 357 303 47) Zimbabwe OH 430 400 330 316 48) Mozambique OH 472 436 356 319 AFRIKA SELATAN 49) Namibia OH 442 376 312 269 50) Afrika Selatan OH 440 400 363 317 AFRIKA UTARA 51) Aljazair OH 394 361 319 290 52) Mesir OH 481 426 405 361 53) Maroko OH 442 373 320 298 54) Tunisia OH 413 320 283 252 55) Sudan OH 443 408 358 280 56) Libya OH 456 393 340 320 ASIA BARAT 57) Azerbaijan OH 498 459 365 364 No Negara Sat uan Jumlah Uang Harian (US Dollar) Bupati/ Wakil Bupati Pejabat Es II/PNS Gol IVc Ke Atas/ Pimpinan dan Anggota DPRD Pejabat Es.III/ PNS Gol IIIc s.d. Gol IVb PNS Lainnya/ PPPK/Non ASN 58) Bahrain OH 483 455 330 257 59) Irak OH 461 392 351 310 60) Yordania OH 504 428 382 336 61) Kuwait OH 581 491 437 383 62) Libanon OH 457 389 348 307 63) Qatar OH 506 448 349 290 64) Suriah OH 358 301 272 243 65) Turki OH 456 364 311 276 66) Uni Emirat Arab OH 594 502 446 391 67) Yaman OH 353 249 226 204 68) Saudi Arabia OH 468 398 356 314 69) Kasultanan Oman OH 516 437 390 343 ASIA TIMUR 70) Tiongkok OH 411 351 315 279 71) Hongkong OH 601 507 451 395 72) Jepang OH 519 428 382 336 73) Korea Selatan OH 515 467 425 421 74) Korea Utara OH 494 321 300 278 ASIA SELATAN 75) Afganistan OH 585 503 238 250 76) Bangladesh OH 390 347 287 257 77) India OH 422 329 327 325 78) Pakistan OH 480 408 305 263 79) Srilangka OH 457 362 337 280 80) Iran OH 421 332 299 266 ASIA TENGAH 81) Uzbekistan OH 458 395 317 282 82) Kazakhstan OH 456 420 334 333 ASIA TENGGARA 83) Filipina OH 450 380 287 265 No Negara Sat uan Jumlah Uang Harian (US Dollar) Bupati/ Wakil Bupati Pejabat Es II/PNS Gol IVc Ke Atas/ Pimpinan dan Anggota DPRD Pejabat Es.III/ PNS Gol IIIc s.d. Gol IVb PNS Lainnya/ PPPK/Non ASN 84) Singapura OH 615 519 461 403 85) Malaysia OH 435 347 308 268 86) Thailand OH 420 358 318 278 87) Myanmar OH 382 283 273 245 88) Laos OH 380 277 251 225 89) Vietnam OH 407 343 297 253 90) Brunei Darussalam OH 374 278 252 226 91) Kamboja OH 347 282 277 250 92) Timor Leste OH 392 354 236 212 ASIA PASIFIK 93) Australia OH 636 585 424 393 94) Selandia Baru OH 545 461 411 361 95) Kaledonia Baru OH 445 400 368 280 96) Papua Nugini OH 520 476 429 376 97) Fiji OH 427 365 327 289 Keterangan Perjalanan Dinas ke Luar Negeri:
70. a.Selain diberikan uang harian (uang makan, uang saku, uang transport lokal) dan penginapan perjalanan dinas ke luar negeri dapat diberikan biaya transportasi. Biaya transportasi terdiri atas: a.1) biaya transportasi termasuk biaya transportasi dari terminal bus/stasiun/bandar udara/pelabuhan ke tempat tujuan dan sebaliknya; a.2) airport tax dan retribusi yang dipungut di terminal bus/stasiun/bandar udara/pelabuhan keberangkatan dan kepulangan; a.3) biaya aplikasi visa; a.4) biaya lainnya dalam rangka melaksanakan perjalanan dinas sepanjang dipersyaratkan di negara penerima; dan
71. b.Komponen biaya transportasi perjalanan dinas ke luar negeri dibayarkan sesuai biaya riil.
72. c.Pengeluaran untuk uang harian perjalanan dinas ke luar negeri diberikan secara Lumpsum.
  1. 4.Ketentuan Perjalanan Dinas:
73. a.Jenis dan kelas angkutan 1) ASN No Golongan Pesawat Udara Kapal Laut Kereta Api Bus/ Angkutan umum darat lainnya a) Pejabat Es. II dan pejabat lainnya yang setara Ekonomi Kelas IB Eksekutif/ Panoramic /Luxury Eksekutif b) Pejabat Es.III/PNS Gol IV, Pejabat Es.IV/Ketua Tim Kerja, PNS Gol III, PNS Gol II, PNS Gol I, PPPK Gol XI/X/IX/VII /VI/V, PPPK Paruh Waktu Penyedia Jasa Lainnya Orang Perorangan dan Non ASN Ekonomi Kelas IIA Eksekutif Eksekutif 2) Pejabat Negara/Pimpinan DPRD/Anggota DPRD/Ketua Lembaga No Jabatan Pesawat Udara Kapal Laut Kereta Api Bus/Angk utan umum darat lainnya 1) Bupati/ Wakil Bupati Bisnis VIP/ Kls IA Eksekutif/ Panoramic/ Luxury/ Komparte-men Eksekutif 2) Ketua DPRD /Wakil Ketua DPRD Bisnis VIP/ Kls IA Eksekutif/ Panoramic/ Luxury/ Kompartemen Eksekutif 3) Anggota DPRD Ekonomi Kelas IB Eksekutif/ Panoramic/ Luxury Eksekutif 4) Ketua/ Wakil Ketua Lembaga Ekonomi Kelas IB Eksekutif/ Luxury Eksekutif
74. b.perjalanan lanjutan dari bandara ke kota tujuan dan sebaliknya merupakan komponen biaya tiket.
75. c.biaya sewa kendaraan dari tempat kedudukan sampai dengan tempat tujuan dan sebaliknya dapat diberikan jika tidak terdapat moda transportasi yang sesuai dengan jenis dan kelas angkutan serta tidak menggunakan kendaraan dinas.
76. d.biaya sewa kendaraan dari tempat kedudukan sampai dengan tempat tujuan dan sebaliknya bagi Pejabat Es.III/PNS Gol IV, Pejabat Es.IV/Ketua Tim Kerja, PNS Gol III, PNS Gol II PNS Gol I, PPPK, PPPK Paruh Waktu, Penyedia Jasa Lainnya Orang Perorangan dan Non ASN dapat diberikan jika pelaksanaan kegiatan berskala besar dan lebih efisien.
77. e.perjalanan dari kantor tempat kedudukan menuju bandara/pelabuhan/terminal/stasiun keberangkatan atau dari bandara/pelabuhan/terminal/stasiun kedatangan menuju tempat tujuan dan sebaliknya dapat diberikan biaya tol.
78. f.perjalanan dinas yang dilakukan dengan kendaraan bermotor mendapatkan biaya pengganti pembelian BBM dan biaya tol secara at cost.
79. g.biaya sewa kendaraan dapat diberikan bagi Bupati/Wakil Bupati/Ketua DPRD pada saat melakukan perjalanan dinas dalam negeri dari tempat kedudukan, tempat tujuan dan kepulangan.
80. h.biaya sewa kendaraan sebagaimana dimaksud dalam huruf g. dapat diberikan kepada Wakil Ketua DPRD dengan satuan biaya sewa kendaraan sesuai standar kendaraan Wakil Ketua DPRD.
81. i.selain ketentuan sebagaimana dimaksud dalam huruf g., biaya sewa kendaraan pada tempat tujuan dapat diberikan apabila pelaksanaan kegiatan membutuhkan mobilitas tinggi, berskala besar, dan tidak tersedia kendaraan dinas serta dilakukan secara selektif dan efisien.
82. j.biaya bagasi untuk perjalanan dinas yang menggunakan moda transportasi udara menggunakan maskapai penerbangan dengan bagasi berbayar dapat diberikan at cost dengan ketentuan sebagai berikut: 1) diberikan maksimal sebesar No Uraian Jumlah (per orang per sekali penerbangan)
  1. 1.Perjalanan dinas dalam negeri 5 kg
  2. 2.Perjalanan dinas luar negeri 15 kg 2) Untuk pengiriman misi kesenian dan kebudayaan, pameran, dan transmigrasi diberikan maksimal No Uraian Jumlah (per orang per sekali penerbangan)
  3. 1.Perjalanan dinas dalam negeri 15 kg
  4. 2.Perjalanan dinas luar negeri 20 kg
83. k.lembaga dimaksud adalah lembaga yang berhubungan dengan kegiatan pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan serta pembentukannya berdasarkan ketentuan perundang-undangan.
84. l.pendamping perjalanan dinas dengan ketentuan: Jumlah orang Jumlah Pendamping (paling banyak) 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) orang 2 (dua) orang 6 (enam) sampai dengan 15 (lima belas) orang 3 (tiga) orang Lebih dari 16 (enam belas) orang 4 (empat) orang Keterangan: 1) Pendamping perjalanan dinas hanya berlaku untuk Bupati, Wakil Bupati, Ketua dan Wakil Ketua DPRD, serta Anggota DPRD. 2) Untuk Bupati, Wakil Bupati, Ketua dan Wakil Ketua DPRD dapat didampingi lebih dari 1 (satu) pendamping dan maksimal sebanyak 3 (tiga) orang. 3) Pegawai Perangkat Daerah yang mendampingi dapat menggunakan fasilitas jenis dan kelas angkutan seperti yang didampingi, dengan memperhatikan prinsip efisien dan kewajaran. 4) untuk pendamping dapat diberikan biaya sewa kendaraan apabila yang didampingi menggunakan fasilitas sewa kendaraan dan tidak menggunakan kendaraan dinas.
85. m.untuk melaksanakan Perjalanan Dinas diterbitkan Surat Perintah Tugas (SPT) dan Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD).
86. n.sebagai tanda bukti bahwa tugas tersebut telah dilaksanakan maka SPPD diketahui/ditandatangani oleh Pejabat Instansi yang dituju dan diwajibkan menyerahkan kembali SPPD tersebut kepada Bendahara Pengeluaran Instansi masing-masing/Pemegang Mata Anggaran.
87. o.bagi mereka yang telah melaksanakan perjalanan dinas, diwajibkan menyampaikan laporan tertulis hasil perjalanan dinas kepada pejabat yang memberi tugas selambat-lambatnya 3 (tiga) hari setelah berakhirnya perjalanan dinas.
88. p.biaya perjalanan dinas untuk suami/istri bupati/wakil bupati disesuaikan dengan biaya perjalanan dinas bupati/wakil bupati.
89. q.bila diperlukan biaya PCR test/rapid test dan surat keterangan sehat dalam rangka perjalanan dinas dapat diberikan at cost. D. KEGIATAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
  1. 1.Pengiriman Pendidikan dan Pelatihan bagi Bupati/Wakil Bupati/Pimpinan DPRD No Uraian Satuan Harga (Rp)
90. a.Bantuan Praktik Kerja Lapangan 1) dalam negeri OA 5.000.000,00 2) luar negeri OA 15.000.000,00
91. b.Bantuan Penyusunan Laporan OA 5.000.000,00
92. c.Uang Saku OH 160.000,00
93. d.Uang Saku Pendamping OH 90.000,00
94. e.Penginapan Pendamping OH 730.000,00
95. f.Akomodasi (uang makan dan transport lokal) OH 160.000,00 Ketentuan:
96. a.Pendamping tidak diperkenankan pejabat struktural.
97. b.Akomodasi dan penginapan diberikan dalam hal tidak ditanggung oleh penyelenggara.
98. c.Uang saku dan akomodasi dibayarkan secara lumpsum sedangkan penginapan dibayarkan secara at cost.
  1. 2.Pengiriman Pendidikan dan Pelatihan ASN Keterangan Satuan Harga (Rp) Ket.
99. a.Bantuan Praktik Kerja Lapangan Keterangan Satuan Harga (Rp) Ket. 1) Diklatpim IV/PKP OA 1.000.000,00 2) Diklatpim III/PKA OA 2.000.000,00 3) Diklatpim II/PKN OA 4.000.000,00 4) Diklat Teknis Fungsional OA 500.000,00
100. b.Bantuan Penyusunan Laporan 1) Diklatpim Tingkat IV/PKP OA 1.600.000,00 2) Diklatpim Tingkat III/PKA OA 2.700.000,00 3) Diklatpim Tingkat II/PKN OA 5.000.000,00 4) Diklat Teknis Fungsional OA 750.000,00 5) Bantuan diklat online/quota OA 500.000,00
101. c.Bantuan Aktualisasi Perubahan 1) Diklatpim Tingkat IV/PKP OA 2.200.000,00 2) Diklatpim Tingkat III/PKA OA 3.400.000,00 3) Diklatpim Tingkat II/PKN OA 6.000.000,00 Ketentuan: a) Pengiriman Pendidikan dan Pelatihan adalah kegiatan yang dibiayai oleh Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan untuk mengirim pegawai mengikuti pendidikan dan pelatihan ASN. b) Pengiriman ASN dalam rangka peningkatan kualitas SDM diberikan uang transport lokal untuk 1 (satu) kali diklat. c) Biaya tiket di luar Wilayah Jawa Tengah di luar Kabupaten/kota Klaten, Magelang, Boyolali, Purworejo, Sukoharjo, Surakarta untuk Pengiriman Pendidikan dan Pelatihan yang menganut sistem on campus/off campus diberikan sesuai dengan jadwal tahapan pendidikan dan pelatihan. d) Pemberian uang penginapan dalam hal tidak ditanggung panitia penyelenggara, menggunakan besaran uang penginapan dalam standar harga perjalanan dinas. e) Pengiriman ASN dalam rangka peningkatan kualitas SDM yang dibiayai oleh SKPD menggunakan biaya perjalanan dinas sebagaimana tersebut dalam huruf C. BIAYA PERJALANAN DINAS.
  1. 3.Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai ASN Kelompok /Unsur Kegiatan Satuan Harga (Rp) Keterangan
  2. 1.Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Kelompok /Unsur Kegiatan Satuan Harga (Rp) Keterangan
102. a.Gaji/Upah 1) Honorarium Penceramah JPL 1.000.000,00 2) Narasumber/ Widyaiswara JPL 750.000,00 Pusat JPL 300.000,00 Daerah 3) Honorarium Pengajar yang berasal dari dalam satuan kerja perangkat daerah penyelenggara JPL 200.000,00 4) Pakar/Profesiona l/ Akademisi JPL 600.000,00 5) Honorarium Penyusunan Modul Diklat Per Modul 5.000.000,00 6) Tim Teaching dan Olahraga JPL 300.000,00 Pakar/ profesional / Akademisi /Pusat JPL 200.000,00 Daerah 7) Penguji/ Pengawas JPL 850.000,00 Pusat JPL 200.000,00 Daerah 8) Penata Laksana Diklat Harian (Klasikal/Tatap Muka) a) Golongan IV JPL 30.000,00 b) Golongan III JPL 25.000,00 c) Golongan II JPL 20.000,00
103. b.Biaya Perjalanan 1) Bantuan transport- akomodasi Pengajar OH 150.000,00 Wilayah kab/kota Klaten, Magelang, Boyolali, Purworejo, Sukoharjo, Surakarta OH 200.000,00 Wilayah Jateng diluar wilayah kab/kota Klaten, Kelompok /Unsur Kegiatan Satuan Harga (Rp) Keterangan Magelang, Boyolali, Purworejo, Sukoharjo, Surakarta OH 80.000,00 DIY 2) Bantuan transport- akomodasi Mentor OH 80.000,00 3) Bantuan transport- akomodasi Penata Laksana Diklat Harian OH 30.000,00
104. c.Sewa Kamar 1) Asrama OH 200.000,00 DIY 2) Sewa Kamar Hotel OH 400.000,00 DIY
105. d.Sewa Ruang/Kelas H 5.500.000,00 Kapasitas >50 orang/hari H 4.500.000,00 Kapasitas < 50 orang/hari
106. e.Paket sewa ruang makan OH 230.000,00 1 x makan, 2 x snack, sewa ruang kelas OH 200.000,00 1 x makan, 1 x snack, sewa ruang kelas OH 700.000,00 3 x makan, 2 x snack, sewa ruang kelas, kamar
107. f.Sewa ruang makan H 750.000,00
108. g.Sewa Lahan Lapangan Mobilitas A 750.000,00
109. h.Modul Modul 150.000,00
110. i.Penyusunan Hand Out Naskah 100.000,00
111. j.Foto Peserta Orang 35.000,00
  1. 2.Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan E-Learning /Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ) Kelompok /Unsur Kegiatan Satuan Harga (Rp) Keterangan
112. a.Gaji/Upah 1) Penata Laksana Diklat Harian E- Learning/PJJ a) Golongan IV JPL 25.000,00 b) Golongan III JPL 20.000,00 c) Golongan II JPL 15.000,00 Ketentuan:
(1)Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai adalah proses penyelenggaraan belajar mengajar dalam rangka peningkatan ketrampilan ASN melalui peningkatan pengetahuan, keahlian dan ketrampilan untuk mendukung pelaksanaan tugas jabatan secara profesional.
(2)Honorarium Penceramah Honorarium penceramah dapat diberikan kepada Penceramah yang memberikan wawasan pengetahuan dan/atau sharing experience sesuai dengan keahliannya kepada peserta pendidikan dan pelatihan pada kegiatan pendidikan dan pelatihan dengan ketentuan sebagai berikut: (a) berasal dari luar satuan kerja perangkat daerah penyelenggara atau masyarakat; (b) berasal dari dalam satuan kerja perangkat daerah penyelenggara sepanjang peserta pendidikan dan pelatihan yang menjadi sasaran utama kegiatan berasal dari luar perangkat daerah penyelenggara dan/atau masyarakat; atau (c) dalam hal penceramah tersebut berasal dari satuan kerja perangkat daerah penyelenggara maka diberikan honorarium sebesar 50% (lima puluh persen) dari honorarium penceramah.
(3)Honorarium Pengajar yang berasal dari luar satuan kerja perangkat daerah penyelenggara Honorarium dapat diberikan kepada pengajar yang berasal dari luar satuan kerja perangkat daerah penyelenggara sepanjang kebutuhan pengajar tidak terpenuhi dari satuan kerja perangkat daerah penyelenggara.
(4)Honorarium Pengajar yang berasal dari dalam satuan kerja perangkat daerah penyelenggara Honorarium dapat diberikan kepada pengajar yang berasal dari dalam satuan kerja perangkat daerah penyelenggara, baik widyaiswara maupun pegawai lainnya. Bagi widyaiswara, honorarium diberikan atas kelebihan jumlah minimal jam tatap muka. Ketentuan jumlah minimal tatap muka sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(5)Honorarium Penyusunan Modul Pendidikan dan Pelatihan Honorarium penyusunan modul pendidikan dan pelatihan dapat diberikan kepada aparatur sipil negara atau pihak lain yang diberi tugas untuk menyusun modul untuk pelaksanaan pendidikan dan pelatihan berdasarkan surat keputusan kepala daerah. Pemberian honorarium dimaksud berpedoman pada ketentuan sebagai berikut: (a) bagi widyaiswara, honorarium dimaksud diberikan atas kelebihan minimal jam tatap muka widyaiswara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan (b) satuan biaya ini diperuntukkan bagi penyusunan modul pendidikan dan pelatihan baru atau penyempurnaan modul pendidikan dan pelatihan lama dengan persentase penyempurnaan substansi modul pendidikan dan pelatihan paling sedikit 50% (lima puluh persen).

4.Kegiatan Pembekalan Purna Tugas Kelompok/Unsur Kegiatan Satuan Besaran (Rp) Keterangan

a.Gaji Upah 1) Honorarium Narasumber/Pen gajar JPL 300.000,00 2) Honorarium Pengajar yang berasal dari dalam satuan kerja perangkat daerah penyelenggara JPL 200.000,00 3) Pakar Profesional/Akad emisi JPL 500.000,00 4) Honorarium Penyusunan Modul Pembekalan Per Modul 500.000,00 5) Penata Laksana Pembekalan Harian a) Golongan III JPL 25.000,00 b) Golongan II JPL 20.000,00
b.Uang Saku OH 100.000,00
c.Transport Pengajar OH 100.000,00
d.Sewa Ruang/Kelas H 4.000.000,00 Kapasitas > 50 0rang/hari H 3.000.000,00 Kapasitas < 50 orang/hari
e.Paket Sewa Ruang Makan OH 200.000,00 1 x makan, 2 x snack, sewa ruang OH 150.000,00 1 x makan, 1 x snack, sewa ruang
f.Biaya 1 x makan, 2 x Snack OH 100.000,00
g.Bantuan Lokus H 2.500.000,00
h.Sewa Ruang Makan H 750.000,00
i.Modul Modul 150.000,00
1. 5.Kegiatan Pemagangan
a.Kegiatan Pemagangan ASN Kelompok/ Unsur Kegiatan Satuan Besaran (Rp) Keterangan 1) Honorarium Mentor a) Lokal Jpl 150.000,00 (1) Mentor di instansi Pemerintah Kabupaten Sleman

(2)1 hari maksimal 2 jpl
(3)Jumlah peserta minimal 3 orang b) Regional Jpl 200.000,00 (1) Mentor di instansi Pemerintah DIY / Regional Yogyakarta
(2)1 hari maksimal 2 jpl
(3)Jumlah peserta minimal 3 orang c) Nasional Jpl 300.000,00 (1) Mentor di instansi Pusat (K/L)
(2)1 hari maksimal 2 jpl
(3)Jumlah peserta minimal 3 orang 2) Uang saku peserta OH 75.000,00 a) DIY OH 130.000,00 b) Luar DIY 70% uang harian standar biaya perjalanan dinas dalam negeri (luar provinsi) 3) Bantuan penyusunan laporan OK 250.000,00 4) Penginapan /sewa kamar (≥ 10 hari kerja) 10 x 70% tarif penginapan standar perjalanan dinas dalam negeri (luar provinsi) Ketentuan pemberian uang saku magang di DIY: (a) 1 (satu) - 10 (sepuluh) hari kerja = 100% x standar uang harian diklat (b) 11 (sebelas) - 22 (dua puluh dua) hari kerja = 90% x standar uang harian diklat (c) 23 (dua puluh tiga) – 44 (empat puluh empat) hari kerja = 80% x standar uang harian diklat (d) 45 (empat puluh lima) – 66 (enam puluh enam) hari kerja = 70% x standar uang harian diklat (e) > 66 hari kerja = 60% x standar uang harian diklat
1. b.Kegiatan Pemagangan Bagi Masyarakat Kelompok/ Unsur Kegiatan Satuan Besaran (Rp) Keterangan 1) Gaji/Upah: Pembimbing Pemagangan OB 750.000,00 a. Pemagangan untuk satu perusahaan minimal 5 (lima) peserta.
2. b.Jika peserta magang lebih dari 10 (sepuluh) peserta dan kelipatannya pada satu perusahaan dapat menambah jumlah pembimbing. 2) Biaya magang OA 500.000,00 baju kerja, konsumsi, sertifikat, bpjs kecelakaan kerja dan kematian. 3) Transport peserta OH 50.000,00 di dalam kabupaten OH 70.000,00 di luar kabupaten
  1. 6.Kegiatan Pelatihan pada Balai Latihan Kerja Kelompok/Unsur Kegiatan Satuan Besaran (Rp) Keterangan
3. a.Gaji/Upah: Kelebihan jam mengajar Narasumber/ Instruktur JPL 45.000,00 Diperuntukan untuk ASN Karena jabatan/ keahlian dan maksimal diberikan 2 JPL per hari per orang Narasumber/ Instruktur JPL 35.000,00 Diperuntukan untuk non ASN Karena jabatan/keahlian
4. b.Bahan: Kelompok/Unsur Kegiatan Satuan Besaran (Rp) Keterangan Peraga, buku, reproduksi, dsb. O 100.000,00 Modul pelatihan modul 500.000,00 Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia
5. c.Lain-lain: 1) Dokumentasi A 75.000,00 2) Transport pengajar/ Instruktur OH 50.000,00 khusus Mobile training unit non PNS 3) Transport peserta OH 50.000,00
  1. 7.Kegiatan Bimbingan Teknis Bimbingan Teknis adalah usaha peningkatan pengetahuan berupa kebijakan serta ada tindaklanjut secara langsung tanpa diiringi perubahan sikap dan perilaku, misalnya konsultasi dan bimbingan yang diikuti praktek langsung pengisian suatu formulir. Kelompok/Unsur Kegiatan Satuan Besaran (Rp) Keterangan
6. a.Gaji/Upah: 1) Narasumber JPL 500.000,00 Pusat 2) Narasumber JPL 250.000,00 Karena jabatan/keahlia n 3) Instruktur JPL 200.000,00 Karena mempunyai sertifikat
7. b.Bahan: Peraga, buku, reproduksi, dsb. A 100.000,00
8. c.Lain-lain: 1) Dokumentasi, A 75.000,00 2) Transport pengajar/ Instruktur OH 50.000,00 3) Transport peserta OH 50.000,00
  1. 8.Kegiatan Sosialisasi Sosialisasi adalah usaha peningkatan pengetahuan berbentuk pengenalan/pemahaman terhadap peraturan atau kebijakan baru. Kelompok/Unsur Kegiatan Satuan Besaran (Rp) Keterangan
9. a.Gaji/Upah: Narasumber JPL 150.000,00 Paling banyak: /3 JPL/ hari/orang, dan 2 hari/A
10. b.Bahan: Peraga, buku, reproduksi, dsb. A 100.000,00
11. c.Dokumentasi A 75.000,00 Kelompok/Unsur Kegiatan Satuan Besaran (Rp) Keterangan
12. d.Transport pengajar/ Instruktur OH 50.000,00
13. e.Transport peserta OH 50.000,00
  1. 9.Pelaksanaan Uji Kompetensi Kelompok/Unsur Kegiatan Satuan Besaran (Rp) Keterangan
14. a.Penguji 1) Pengarah Umum OA 500.000,00 maksimal 10 (sepuluh) hari 2) Pengarah Teknis OA 450.000,00 3) Ketua Assesor OA 1.000.000,00 4) Assesor O/Asesi 800.000,00 5) Penilai Kompetensi OA 450.000,00 6) Pengawas Uji Kompetensi OA 200.000,00 7) Validasi Data Hasil Uji OA 450.000,00 8) Analis Data OA 200.000,00 9) Admin Penilai Kompetensi O/Asesi 200.000,00 10) Mitra Kerjasama Jpl/A 300.000,00 11) Admin Sekretariat/Tena ga Pendukung OA 200.000,00 Maksimal 2 (dua) hari
15. b.Penyusun soal 1) SLTA MP 250.000,00 1 (satu) – 25 (dua puluh lima) soal MP 500.000,00 26 (dua puluh enam) – 50 (lima puluh) soal MP 600.000,00 51 (lima puluh satu) – 75 (tujuh puluh lima) soal MP 700.000,00 >75 (lebih dari tujuh puluh lima) soal 2) D3 MP 300.000,00 1 (satu) – 25 (dua puluh lima) soal MP 600.000,00 26 (dua puluh enam) – 50 (lima puluh) soal Kelompok/Unsur Kegiatan Satuan Besaran (Rp) Keterangan
16. a.Penguji MP 700.000,00 51 (lima puluh satu) – 75 (tujuh puluh lima) soal MP 800.000,00 >75 (lebih dari tujuh puluh lima) soal 3) S1 MP 350.000,00 1 (satu) – 25 (dua puluh lima) soal MP 700.000,00 26 (dua puluh enam) – 50 (lima puluh) soal MP 800.000,00 51 (lima puluh satu) – 75 (tujuh puluh lima) soal MP 1.000.000,00 >75 (lebih dari tujuh puluh lima) soal
17. c.Penguji 1) Presentasi OH 500.000,00 1 (satu) – 5 (lima) orang OH 600.000,00 6 (enam) – 10 (sepuluh) orang OH 700.000,00 11 (sebelas) – 15 (lima belas) orang 2) Psikologi OA 750.000,00 OH 100.000,00 untuk uji MAD 3) Pengawas ujian OH 150.000,00 JPL 175.000,00 pengawas dari pusat 4) Koreksi OH 100.000,00 5) Ujian praktik OH 75.000,00
  1. 10.Uji Seleksi Terbuka/Rotasi Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama No. Uraian Satuan Tarif (Rp) Keterangan
18. a.Penguji presentasi dan wawancara 1) 1 s.d. 7 peserta /penguji 2.400.000,00 waktu pelaksanaan kegiatan 0,5 hari No. Uraian Satuan Tarif (Rp) Keterangan 2) 8 s.d. 12 peserta /penguji 4.800.000,00 waktu pelaksanaan kegiatan 1 hari 3) 13 s.d. 20 peserta /penguji 7.200.000,00 waktu pelaksanaan kegiatan 1,5 hari 4) diatas 20 peserta /penguji 9.600.000,00 waktu pelaksanaan kegiatan 2 hari atau lebih
19. b.Penguji seleksi rekam jejak: 1) 1 s.d. 6 peserta O/ peserta 250.000,00 2) 7 s.d. 20 peserta O/ peserta 150.000,00 3) diatas 20 peserta O/ peserta 100.000,00
20. c.Pengawas Ujian 1) Kordinator /angkata n 250.000,00 2) Anggota /angkata n 200.000,00
  1. 11.Kegiatan Pengelolaan Assesment Center Kelompok/Unsur Kegiatan Satuan Besaran (Rp) Ket Honorarium Tester Orang per kegiatan 300.000,00
  2. 12.Kegiatan Verifikasi Lapangan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Pada Kegiatan Usaha Pelayanan Kesehatan Honorarium Verifikasi Pelayanan Rumah Sakit Kelompok/Unsur Kegiatan Satuan Besaran (Rp) Kompensasi Narasumber:
21. a.Luring Pegawai Pusat JPL 750.000,00
22. b.Luring Pegawai Propinsi JPL 500.000,00
23. c.Luring Pegawai Kabupaten JPL 300.000,00
24. d.Daring Pegawai Pusat JPL 500.000,00
25. e.Daring Pegawai Propinsi JPL 300.000,00
26. f.Daring Pegawai Kabupaten JPL 200.000,00 Keterangan: Narasumber Verifikasi lapangan yang sudah mencairkan biaya perjalanan dinas tidak diperbolehkan menerima kompensasi tersebut.
  1. 13.Uang Harian Diklat No. Provinsi Satuan Tarif (Rp)
27. a.Aceh OH 110.000,00
28. b.Sumatera Utara OH 110.000,00
29. c.Riau OH 110.000,00 No. Provinsi Satuan Tarif (Rp)
30. d.Kepulauan Riau OH 110.000,00
31. e.Jambi OH 110.000,00
32. f.Sumatera Barat OH 110.000,00
33. g.Sumatera Selatan OH 110.000,00
34. h.Lampung OH 110.000,00
35. i.Bengkulu OH 110.000,00
36. j.Bangka Belitung OH 120.000,00
37. k.Banten OH 110.000,00
38. l.Jawa Barat OH 130.000,00
39. m.D.K.I. Jakarta OH 160.000,00
40. n.Jawa Tengah OH 110.000,00
41. o.D.I Yogyakarta OH 130.000,00
42. p.Jawa Timur OH 120.000,00
43. q.Bali OH 140.000,00
44. r.Nusa Tenggara Barat OH 130.000,00
45. s.Nusa Tenggara Timur OH 130.000,00
46. t.Kalimantan Barat OH 110.000,00
47. u.Kalimantan Tengah OH 110.000,00
48. v.Kalimantan Selatan OH 110.000,00
49. w.Kalimantan Timur OH 130.000,00
50. x.Kalimantan Utara OH 130.000,00
51. y.Sulawesi Utara OH 110.000,00
52. z.Gorontalo OH 110.000,00 aa. Sulawesi Barat OH 120.000,00 bb. Sulawesi Selatan OH 130.000,00 cc. Sulawesi Tengah OH 110.000,00 dd. Sulawesi Tenggara OH 110.000,00 ee. Maluku OH 110.000,00 ff. Maluku Utara OH 130.000,00 gg. Papua OH 170.000,00 hh. Papua Barat OH 140.000,00 Ketentuan/Keterangan: 1) Bila diperlukan, biaya PCR test/rapid test dan surat keterangan sehat dalam rangka kegiatan pengembangan sumber daya manusia dapat diberikan at cost. 2) OA = per orang per angkatan 3) OH = per orang per hari. 4) OB = per orang per bulan. 5) P/M = per penyusun per materi 6) MP = per mata pelajaran 7) JPL = per jam pelajaran = 45 (empat puluh lima) menit 8) OS = per orang per sesi 9) A = per angkatan 10) H = per hari 11) O/Mkn = per orang per satu kali makan E. BIAYA PENGELOLAAN ANGGARAN PENGADAAN Tabel 1 BIAYA PENGELOLAAN ANGGARAN KONSTRUKSI GEDUNG (% MAKSIMAL) (KEGIATAN PERENCANAAN, PENGAWASAN OLEH PENYEDIA JASA DAN PENGELOLAAN KEGIATAN) Ketentuan:
  1. 1.Untuk penghitungan prosentase berdasarkan simulasi dan perkiraan kebutuhan.
  2. 2.Untuk paket pekerjaan pengadaan langsung konstruksi dapat dilakukan dengan menggunakan konsultan perseorangan (ketentuan konsultan perseorangan remunerasi diberikan sebesar 55%).
  3. 3.Untuk paket pekerjaan pengadaan langsung dapat dilakukan dengan swakelola.
  4. 4.Untuk paket pekerjaan pengadaan langsung dapat dilakukan penggabungan pemaketan (apabila ada paket pekerjaan lain yang lingkup pekerjaannya sama/sejenis).
  5. 5.Untuk waktu pelaksanaan pekerjaan yang kurang dari 22 (dua puluh dua) hari, perhitungan menggunakan standar orang hari. KOMPONEN KEGIATAN BIAYA KONSTRUKSI FISIK 0 s.d. 200 juta > 200 juta s.d. 400 juta > 400 juta s.d. 600 juta > 600 juta s.d. 800 juta > 800 juta s.d. 1 M > 1 M s.d. 2,5 M >2,5 M s.d. 5 M > 5 M s.d. 10 M > 10 M s.d. 25 M > 25 M s.d. 50 M > 50 M s.d. 100 M >100 M s.d. 250 M > 250 M s.d. 500 M > 500 M PERENCANAAN KONSTRUKSI 15.18 12.86 12.11 11.97 11.38 10.23 9.28 7.81 6.83 4.88 3.29 2.08 1.80 1.80 (dalam %) PENGAWASAN KONSTRUKSI 15.38 14.92 14.54 12.28 11.31 7.72 6.47 5.41 4.49 4.03 3.63 2.48 1.59 1.59 (dalam %) PENGELOLAAN KEGIATAN 2.35 1.93 1.75 1.40 1.13 0.75 0.60 0.42 0.26 0.18 0.13 0.12 0.11 0.11 (dalam %) Tabel 2 BIAYA PENGELOLAAN ANGGARAN KONSTRUKSI SPAM (% MAKSIMAL) (KEGIATAN PERENCANAAN, PENGAWASAN OLEH PENYEDIA JASA DAN PENGELOLAAN KEGIATAN) KOMPONEN KEGIATAN BIAYA KONSTRUKSI FISIK 0 s.d. 200 juta > 200 juta s.d. 400 juta > 400 juta s.d. 600 juta > 600 juta s.d. 800 juta > 800 juta s.d. 1 M > 1 M s.d. 2,5 M > 2,5 M s.d. 5 M > 5 M s.d. 10 M > 10 M s.d. 25 M > 25 M s.d. 50 M > 50 M s.d. 100 M > 100 M s.d. 250 M > 250 M s.d. 500 M > 500 M PERENCANAAN KONSTRUKSI 12.62 12.38 12.27 11.18 10.98 10.23 9.28 7.81 6.83 4.88 3.29 2.08 1.80 1.80 (dalam %) PENGAWASAN KONSTRUKSI 20.55 15.55 12.94 10.52 10.43 7.72 6.38 5.41 4.49 4.03 3.63 2.48 1.59 1.40 (dalam %) PENGELOLAAN KEGIATAN 2.35 1.93 1.75 1.40 1.13 0.65 0.54 0.39 0.23 0.17 0.12 0.11 0.10 0.10 (dalam %) Ketentuan:
  6. 1.Untuk penghitungan prosentase berdasarkan simulasi dan perkiraan kebutuhan.
  7. 2.Untuk paket pekerjaan pengadaan langsung konstruksi dapat dilakukan dengan menggunakan konsultan perseorangan (ketentuan konsultan perseorangan remunerasi diberikan sebesar 55%).
  8. 3.Untuk paket pekerjaan pengadaan langsung dapat dilakukan dengan swakelola.
  9. 4.Untuk paket pekerjaan pengadaan langsung dapat dilakukan penggabungan pemaketan (apabila ada paket pekerjaan lain yang lingkup pekerjaannya sama/sejenis).
  10. 5.Untuk waktu pelaksanaan pekerjaan yang kurang dari 22 (dua puluh dua) hari, perhitungan menggunakan standar orang hari. Tabel 3 BIAYA PENGELOLAAN ANGGARAN KONSTRUKSI DRAINASE (% MAKSIMAL) (KEGIATAN PERENCANAAN, PENGAWASAN OLEH PENYEDIA JASA DAN PENGELOLAAN KEGIATAN) KOMPONEN KEGIATAN BIAYA KONSTRUKSI FISIK 0 s.d. 200 juta > 200 juta s.d. 400 juta > 400 juta s.d. 600 juta > 600 juta s.d. 800 juta > 800 juta s.d. 1 M > 1 M s.d. 2,5 M > 2,5 M s.d. 5 M > 5 M s.d. 10 M > 10 M s.d. 25 M > 25 M s.d. 50 M > 50 M s.d. 100 M > 100 M s.d. 250 M > 250 M s.d. 500 M > 500 M PERENCANAAN KONSTRUKSI 17.88 14.58 12.29 12.18 11.93 10.23 9.28 7.81 6.83 4.88 3.29 2.08 1.80 1.80 (dalam %) PENGAWASAN KONSTRUKSI 20.55 15.55 12.94 10.52 10.43 7.72 6.47 5.41 4.49 4.03 3.63 2.48 1.59 1.40 (dalam %) PENGELOLAAN KEGIATAN 2.35 1.93 1.75 1.40 1.13 0.65 0.54 0.39 0.23 0.17 0.12 0.11 0.10 0.10 (dalam %) Ketentuan:
  11. 1.Untuk penghitungan prosentase berdasarkan simulasi dan perkiraan kebutuhan.
  12. 2.Untuk paket pekerjaan pengadaan langsung konstruksi dapat dilakukan dengan menggunakan konsultan perseorangan (ketentuan konsultan perseorangan remunerasi diberikan sebesar 55%).
  13. 3.Untuk paket pekerjaan pengadaan langsung dapat dilakukan dengan swakelola.
  14. 4.Untuk paket pekerjaan pengadaan langsung dapat dilakukan penggabungan pemaketan (apabila ada paket pekerjaan lain yang lingkup pekerjaannya sama/sejenis).
  15. 5.Untuk waktu pelaksanaan pekerjaan yang kurang dari 22 (dua puluh dua) hari, perhitungan menggunakan standar orang hari. Tabel 4 BIAYA PENGELOLAAN ANGGARAN KONSTRUKSI JALAN (% MAKSIMAL) (KEGIATAN PERENCANAAN, PENGAWASAN OLEH PENYEDIA JASA DAN PENGELOLAAN KEGIATAN) KOMPONEN KEGIATAN BIAYA KONSTRUKSI FISIK 0 s.d. 200 juta > 200 juta s.d. 400 juta > 400 juta s.d. 600 juta > 600 juta s.d. 800 juta > 800 juta s.d. 1 M > 1 M s.d. 2,5 M > 2,5 M s.d. 5 M > 5 M s.d. 10 M > 10 M s.d. 25 M > 25 M s.d. 50 M > 50 M s.d. 100 M > 100 M s.d. 250 M > 250 M s.d. 500 M > 500 M PERENCANAAN KONSTRUKSI 15.67 14.24 13.79 12.88 12.16 10.23 9.28 7.81 6.83 4.88 3.29 2.08 1.80 1.80 (dalam %) PENGAWASAN KONSTRUKSI 15.87 13.04 12.52 10.54 9.37 7.72 6.47 5.41 4.49 4.03 3.63 2.48 1.59 1.40 (dalam %) PENGELOLAAN KEGIATAN 2.35 1.93 1.75 1.40 1.13 0.65 0.54 0.39 0.23 0.17 0.12 0.11 0.10 0.10 (dalam %) Ketentuan:
  16. 1.Untuk penghitungan prosentase berdasarkan simulasi dan perkiraan kebutuhan.
  17. 2.Untuk paket pekerjaan pengadaan langsung konstruksi dapat dilakukan dengan menggunakan konsultan perseorangan (ketentuan konsultan perseorangan remunerasi diberikan sebesar 55%).
  18. 3.Untuk paket pekerjaan pengadaan langsung dapat dilakukan dengan swakelola.
  19. 4.Untuk paket pekerjaan pengadaan langsung dapat dilakukan penggabungan pemaketan (apabila ada paket pekerjaan lain yang lingkup pekerjaannya sama/sejenis).
  20. 5.Untuk waktu pelaksanaan pekerjaan yang kurang dari 22 (dua puluh dua) hari, perhitungan menggunakan standar orang hari. Tabel 5 BIAYA PENGELOLAAN ANGGARAN KONSTRUKSI JEMBATAN (% MAKSIMAL) (KEGIATAN PERENCANAAN, PENGAWASAN OLEH PENYEDIA JASA DAN PENGELOLAAN KEGIATAN) KOMPONEN KEGIATAN (Juta) BIAYA KONSTRUKSI FISIK 0 s.d. 200 juta > 200 juta s.d. 400 juta > 400 juta s.d. 600 juta > 600 juta s.d. 800 juta > 800 juta s.d. 1 M > 1 M s.d. 2,5 M > 2,5 M s.d. 5 M > 5 M s.d. 10 M > 10 M s.d. 25 M > 25 M s.d. 50 M > 50 M s.d. 100 M > 100 M s.d. 250 M > 250 M s.d. 500 M > 500 M PERENCANAAN KONSTRUKSI 14.06 14.06 11.13 11.28 11.31 10.23 9.28 7.81 6.83 4.88 3.29 2.08 1.80 1.80 (dalam %) PENGAWASAN KONSTRUKSI 18.31 16.17 13.24 11.63 11.54 7.72 6.47 5.41 4.49 4.03 3.63 2.48 1.59 1.40 (dalam %) PENGELOLAAN KEGIATAN 2.35 1.93 1.75 1.40 1.13 0.65 0.54 0.39 0.23 0.17 0.12 0.11 0.10 0.10 (dalam %) Ketentuan:
  21. 1.Untuk penghitungan prosentase berdasarkan simulasi dan perkiraan kebutuhan.
  22. 2.Untuk paket pekerjaan pengadaan langsung konstruksi dapat dilakukan dengan menggunakan konsultan perseorangan (ketentuan konsultan perseorangan remunerasi diberikan sebesar 55%).
  23. 3.Untuk paket pekerjaan pengadaan langsung dapat dilakukan dengan swakelola.
  24. 4.Untuk paket pekerjaan pengadaan langsung dapat dilakukan penggabungan pemaketan (apabila ada paket pekerjaan lain yang lingkup pekerjaannya sama/sejenis)
  25. 5.Untuk waktu pelaksanaan pekerjaan yang kurang dari 22 (dua puluh dua) hari, perhitungan menggunakan standar orang hari. Tabel 6 BIAYA PENGELOLAAN ANGGARAN KONSTRUKSI BANGUNAN AIR (% MAKSIMAL) (KEGIATAN PERENCANAAN, PENGAWASAN OLEH PENYEDIA JASA DAN PENGELOLAAN KEGIATAN) KOMPONEN KEGIATAN BIAYA KONSTRUKSI FISIK 0 s.d. 200 juta > 200 juta s.d. 400 juta > 400 juta s.d. 600 juta > 600 juta s.d. 800 juta > 800 juta s.d. 1 M > 1 M s.d. 2,5 M > 2,5 M s.d. 5 M > 5 M s.d. 10 M > 10 M s.d. 25 M > 25 M s.d. 50 M > 50 M s.d. 100 M > 100 M s.d. 250 M > 250 M s.d. 500 M > 500 M PERENCANAAN KONSTRUKSI 17.24 14.02 12.32 11.34 10.99 10.23 9.28 7.81 6.83 4.88 3.29 2.08 1.80 1.80 (dalam %) PENGAWASAN KONSTRUKSI 20.85 16.61 15.90 12.17 10.80 7.72 6.47 5.41 4.49 4.03 3.63 2.48 1.59 1.59 (dalam %) PENGELOLAAN KEGIATAN 2.35 1.93 1.75 1.40 1.13 0.65 0.54 0.39 0.23 0.17 0.12 0.11 0.10 0.10 (dalam %) Ketentuan:
  26. 1.Untuk penghitungan prosentase berdasarkan simulasi dan perkiraan kebutuhan.
  27. 2.Untuk paket pekerjaan pengadaan langsung konstruksi dapat dilakukan dengan menggunakan konsultan perseorangan (ketentuan konsultan perseorangan remunerasi diberikan sebesar 55%).
  28. 3.Untuk paket pekerjaan pengadaan langsung dapat dilakukan dengan swakelola.
  29. 4.Untuk paket pekerjaan pengadaan langsung dapat dilakukan penggabungan pemaketan (apabila ada paket pekerjaan lain yang lingkup pekerjaannya sama/sejenis)
  30. 5.Untuk waktu pelaksanaan pekerjaan yang kurang dari 22 (dua puluh dua) hari, perhitungan menggunakan standar orang hari Tabel 7 BIAYA PENGELOLAAN ANGGARAN KONSTRUKSI SELAIN GEDUNG, SPAM, DRAINASE, BANGUNAN AIR, JALAN DAN JEMBATAN (% MAKSIMAL) (KEGIATAN PERENCANAAN, PENGAWASAN OLEH PENYEDIA JASA DAN PENGELOLAAN KEGIATAN) Ketentuan:
  31. 1.Untuk penghitungan prosentase berdasarkan simulasi dan perkiraan kebutuhan.
  32. 2.Untuk paket pekerjaan pengadaan langsung konstruksi dapat dilakukan dengan menggunakan konsultan perseorangan (ketentuan konsultan perseorangan remunerasi diberikan sebesar 55%).
  33. 3.Untuk paket pekerjaan pengadaan langsung dapat dilakukan dengan swakelola.
  34. 4.Untuk paket pekerjaan pengadaan langsung dapat dilakukan penggabungan pemaketan (apabila ada paket pekerjaan lain yang lingkup pekerjaannya sama/sejenis).
  35. 5.Untuk waktu pelaksanaan pekerjaan yang kurang dari 22 (dua puluh dua) hari, perhitungan menggunakan standar orang hari. KOMPONEN KEGIATAN BIAYA KONSTRUKSI FISIK 0 s.d. 200 juta > 200 juta s.d. 400 juta > 400 juta s.d. 600 juta > 600 juta s.d. 800 juta > 800 juta s.d. 1 M > 1 M s.d. 2,5 M >2,5 M s.d. 5 M > 5 M s.d. 10 M > 10 M s.d. 25 M > 25 M s.d. 50 M > 50 M s.d. 100 M >100 M s.d. 250 M > 250 M s.d. 500 M > 500 M PERENCANAAN KONSTRUKSI 14.25 11.97 11.98 11.78 11.61 10.23 9.28 7.81 6.83 4.88 3.29 2.08 1.80 1.80 (dalam %) PENGAWASAN KONSTRUKSI 13.84 13.45 13.42 13.02 11.77 7.72 6.47 5.41 4.49 4.03 3.63 2.48 1.59 1.59 (dalam %) PENGELOLAAN KEGIATAN 2.35 1.93 1.75 1.40 1.13 0.65 0.60 0.42 0.26 0.18 0.13 0.12 0.11 0.11 (dalam %) Tabel 8 BIAYA PENGELOLAAN ANGGARAN KONSTRUKSI GEDUNG (% MAKSIMAL) (KEGIATAN PERENCANAAN DAN PENGAWASAN SECARA SWAKELOLA) KOMPONEN KEGIATAN BIAYA KONSTRUKSI FISIK < 200 jt > 200 Jt s.d. 500 Jt > 500 Jt s.d. 1 M > 1 M s.d. 2,5 M > 2,5 M s.d. 5 M > 5 M s.d. 10 M > 10 M PERENCANAAN KONSTRUKSI 5,00 3,60 2,70 1,90 1,20 0,80 0,60 (dalam %) PENGAWASAN KONSTRUKSI 3,20 2,10 1,40 1,00 0,75 0,60 0,45 (dalam %) PENGELOLAAN KEGIATAN 2,45 1,75 1,05 0,70 0,53 0,35 0,26 (dalam %) Tabel 9 BIAYA PENGELOLAAN ANGGARAN KONSTRUKSI NON GEDUNG/BANGUNAN AIR/JALAN (% MAKSIMAL) (KEGIATAN PERENCANAAN DAN PENGAWASAN SECARA SWAKELOLA) KOMPONEN KEGIATAN BIAYA KONSTRUKSI FISIK < 200 jt > 200 Jt s.d. 500 Jt > 500 Jt s.d. 1 M > 1 M s.d. 2,5 M > 2,5 M s.d. 5 M > 5 M s.d. 10 M > 10 M PERENCANAAN KONSTRUKSI 3,86 2,80 2,06 1,25 0,76 0,45 0,30 (dalam %) PENGAWASAN KONSTRUKSI 3,20 2,10 1,40 1,00 0,75 0,34 0,20 (dalam %) PENGELOLAAN KEGIATAN 2,08 1,49 0,89 0,59 0,45 0,30 0,22 (dalam %) Tabel 10 BIAYA PENGELOLAAN ANGGARAN KONSTRUKSI GEDUNG/NON GEDUNG/BANGUNAN AIR (% MAKSIMAL) (KEGIATAN PERENCANAAN, PENGAWASAN DAN PELAKSANAAN SECARA SWAKELOLA) KOMPONEN KEGIATAN BIAYA KONSTRUKSI FISIK < 200 jt > 200 Jt s.d. 500 Jt > 500 Jt s.d. 1 M > 1 M s.d. 2,5 M > 2,5 M s.d. 5 M > 5 M s.d. 10 M > 10 M PERENCANAAN KONSTRUKSI 3,50 2,20 1,70 1,50 1,30 1,10 0,90 (dalam %) PENGAWASAN KONSTRUKSI 2,10 1,70 1,20 1,10 0,80 0,50 0,35 (dalam %) PENGELOLAAN KEGIATAN 1,49 0,89 0,60 0,45 0,30 0,22 0,15 (dalam %) Ketentuan tabel 8, tabel 9, dan tabel 10:
53. a.Kompensasi pekerjaan konstruksi yang pekerjaan perencanaan dan pengawasannya dilaksanakan secara swakelola dengan kompensasi harian No Jabatan Satuan Kompensasi (Rp) 1) Penanggung Jawab OH 135.000,00 2) Ketua OH 125.000,00 3) Perencana Pekerjaan a) Koordinator Perencana OH 105.000,00 b) Perencana Arsitektur OH 95.000,00 c) Perencana Struktur OH 95.000,00 d) Perencana Utilitas OH 95.000,00 e) Tenaga Survey OH 75.000,00 f) Penggambar OH 75.000,00 g) Penghitung RAB OH 75.000,00 4) Pengawas Pelaksana Pekerjaan: a) Koordinator Pengawas OH 105.000,00 b) Tenaga Pengawas OH 95.000,00 Ketentuan:
(1)Penggunaan OH maksimal 5 hari dalam satu bulan.
(2)Untuk waktu pelaksanaan pekerjaan yang lebih dari 5 (lima) hari menggunakan standar orang/bulan (OB).
1. b.Kompensasi pekerjaan konstruksi yang pekerjaan perencanaan dan pengawasannya dilaksanakan secara swakelola dengan kompensasi bulanan No Jabatan Satuan Kompensasi (Rp) 1) Penanggung Jawab OB 675.000,00 2) Ketua OB 625.000,00 3) Perencana Pekerjaan a) Koordinator Perencana OB 525.000,00 b) Perencana Arsitektur OB 475.000,00 c) Perencana Struktur OB 475.000,00 d) Perencana Utilitas OB 475.000,00 e) Tenaga Survey OB 375.000,00 f) Penggambar OB 375.000,00 g) Penghitung RAB OB 375.000,00 4) Pengawas Pelaksana Pekerjaan: a) Koordinator Pengawas OB 525.000,00 b) Tenaga Pengawas OB 475.000,00 Tabel 11 BIAYA PENGELOLAAN ANGGARAN JASA KONSULTANSI (% Maksimal) No. Nilai Konstruksi Pengelolaan Kegiatan 1) 0 rupiah sampai dengan 100 juta rupiah 2,47% 2) diatas 100 juta rupiah sampai dengan 200 juta rupiah 2,04% 3) diatas 200 juta rupiah sampai dengan 500 juta rupiah 1,79% No. Nilai Konstruksi Pengelolaan Kegiatan 4) diatas 500 juta rupiah sampai dengan 1 miliar rupiah 1,22% 5) diatas 1 miliar rupiah sampai dengan 2,5 miliar rupiah 0,90% 6) diatas 2,5 miliar rupiah sampai dengan 5 miliar rupiah 0,73% 7) diatas 5 miliar rupiah sampai dengan 10 miliar rupiah 0,65% 8) diatas 10 miliar rupiah 0,57% Tabel 12 BIAYA PENGADAAN BARANG DAN JASA LAINNYA (% Maksimal) No. Nilai Pengadaan Pengelolaan Kegiatan 1) 0 rupiah sampai dengan 50 juta rupiah 0,22% 2) diatas 50 juta rupiah sampai dengan 100 juta rupiah 0,34% 3) diatas 100 juta rupiah sampai dengan 200 juta rupiah 0,34% 4) diatas 200 juta rupiah sampai dengan 500 juta rupiah 0,42% 5) diatas 500 juta rupiah sampai dengan 1 miliar rupiah 0,26% 6) diatas 1 miliar rupiah sampai dengan 2,5 miliar rupiah 0,18% 7) diatas 2,5 miliar rupiah sampai dengan 5 miliar rupiah 0,12% 8) diatas 5 miliar rupiah sampai dengan 10 miliar rupiah 0,09% 9) diatas 10 miliar rupiah 0,08% Tabel 13 BIAYA PENGADAAN TANAH (% Maksimal) No. Nilai Pengadaan Pengelolaan Kegiatan 1) sampai dengan 10 miliar rupiah (4% x 10 miliar) 2) diatas 10 miliar rupiah sampai dengan 15 miliar rupiah (400 juta) + (3% x 5 miliar) 3) diatas 15 miliar rupiah sampai dengan 30 miliar rupiah (550 juta) + (2% x 15 miliar) 4) diatas 30 miliar rupiah sampai dengan 50 miliar rupiah (850 juta) + (1% x 20 miliar) 5) diatas 50 miliar rupiah sampai dengan 100 miliar rupiah (1.050 juta) + (0,50% x 50 miliar) 6) diatas 100 miliar rupiah sampai dengan 250 miliar rupiah (1.300 juta) + (0,25% x 150 miliar 7) diatas 250 miliar rupiah sampai dengan 500 miliar rupiah (1.675 juta)+(0,20% x 250 miliar) 8) diatas 500 miliar rupiah (2.175 juta) + (0,15% x (Nilai ganti kerugian tanah – 500 miliar)) Keterangan Tabel 1 s.d. tabel 13: a) Pengelolaan kegiatan dapat digunakan untuk biaya tenaga ahli, kompensasi kerja tim swakelola/tim pengadaan tanah, biaya alat tulis kantor, biaya cetak dan penggandaan, biaya survei, dan biaya rapat. b) Untuk pengadaan tanah dapat diberikan honorarium untuk tim persiapan/tim pelaksanaan dengan susunan sebagai berikut:
(1)Honorarium tim persiapan/tim pelaksanaan: No. Jabatan Satuan Besaran (Rp) (a) Pengarah OB per Paket 1.500.000,00 (b) Wakil Pengarah OB per Paket 1.500.000,00 (c) Anggota Pengarah OB per Paket 1.350.000,00 (d) Penanggung Jawab OB per Paket 1.250.000,00 (e) Ketua OB per Paket 1.000.000,00 (f) Wakil Ketua OB per Paket 850.000,00 (g) Sekretaris OB per Paket 750.000,00 (h) Anggota OB per Paket 750.000,00
(2)Honorarium sekretariat tim persiapan/tim pelaksanaan No. Jabatan Satuan Besaran (Rp) (a) Ketua/Wakil Ketua OB per Paket 250.000,00 (b) Anggota OB per Paket 220.000,00 F. SATUAN BIAYA PENGADAAN KENDARAAN DINAS

1.Kendaraan Dinas Pejabat Uraian Satuan Besaran (Rp) Pejabat Eselon II Unit 488.645.000,00
2.Kendaraan Operasional Kantor Dan/Atau Lapangan Roda 4 (Empat) No. Uraian Satuan Besaran (Rp) a. Pick Up Unit 216.910.000,00 b. Minibus Unit 377.950.000,00 c. Double Gardan Unit 549.567.000,00
3.Kendaraan Operasional Bus No. Uraian Satuan Besaran (Rp)

a.Roda 4 dan/atau Bus Kecil Unit 360.942.000,00
b.Roda 6 dan/atau Bus Sedang Unit 718.252.000,00
c.Roda 6 dan/atau Bus Besar Unit 1.184.787.000,00
1. 4.Kendaraan Operasional Kantor dan/atau Lapangan Roda 2 (Dua) No. Uraian Satuan Besaran (Rp)
a.Operasional Unit 30.767.000,00 b. Lapangan Unit 35.471.000,00 G. BIAYA OPERASI DAN PEMELIHARAAN
1. 1.Satuan biaya pemeliharaan gedung atau bangunan No. Provinsi Satuan Gd Bertingkat Gd Tdk Bertingkat Halaman
a.D.I yogyakarta M2/ tahun 168.000,00 97.000,00 10.000,00
b.D.K.I Jakarta M2/ tahun 206.000,00 153.000,00 11.000,00 Keterangan: Satuan biaya pemeliharaan gedung atau bangunan dalam negeri merupakan satuan biaya yang digunakan untuk menyusun perencanaan kebutuhan biaya pemeliharaan rutin gedung atau bangunan di dalam negeri, guna menjaga atau mempertahankan gedung dan bangunan kantor agar tetap dalam kondisi semula, atau perbaikan dengan tingkat kerusakan kurang dari atau sama dengan 2 (dua persen) dari nilai bangunan saat ini, tidak termasuk untuk pemeliharaan gedung atau bangunan di dalam negeri yang memiliki spesifkasi khusus berdasarkan ketentuan peraturan perundangundangan.
1. 2.Satuan Biaya Pemeliharaan Kendaraan
a.Satuan biaya pemeliharaan kendaraan dinas pejabat No. Uraian Satuan Besaran (Rp) BBM Pemeliharaan 1) Bupati/Wakil Bupati/Ketua DPRD Unit/ Tahun 30.000.000,00 11.900.000,00 2) Pejabat Es.IIa/Wakil Ketua DPRD Unit/ Tahun 29.450.000,00 10.500.000,00 3) Pejabat Es.IIb (Asisten Sekretaris Daerah) Unit/ Tahun 26.400.000,00 9.500.000,00 4) Pejabat Es.IIb Unit/ Tahun 23.100.000,00 9.500.000,00
b.Satuan biaya pemeliharaan kendaraan operasional pejabat 1) Roda Empat Provinsi Satuan Besaran (Rp) BBM Pemeliharaan D.I Yogyakarta Unit/ Tahun 13.200.000,00 8.000.000,00 Keterangan: Untuk kendaraan operasional bagi Panewu dapat ditambah anggaran BBM sebesar Rp. 3.300.000,00 per tahun. 2) Roda dua No. Provinsi Satuan Besaran (Rp) BBM Pemeliharaan a) D.I Yogyakarta Unit/ Tahun 2.800.000,00 1.110.000,00 b) D.K.I Jakarta Unit/ Tahun 2.530.000,00 1.110.000,00
c.Satuan biaya pemeliharaan kendaraan operasional 1) Roda Empat No. Provinsi Satuan Besaran (Rp) BBM Pemeliharaan a) D.I Yogyakarta Unit/ Tahun - 8.000.000,00 b) D.K.I Jakarta Unit/ Tahun - 11.900.000,00 2) Roda Empat Pooling No. Provinsi Satuan Besaran (Rp) BBM Pemeliharaan a) D.I Yogyakarta Unit/ Tahun 1.000.000,00 8.000.000,00 b) D.K.I Jakarta Unit/ Tahun - 11.900.000,00 3) Double Gardan Provinsi Satuan Besaran (Rp) BBM Pemeliharaan D.I Yogyakarta Unit/ Tahun - 12.000.000,00 4) Pick Up Provinsi Satuan Besaran (Rp) BBM Pemeliharaan D.I Yogyakarta Unit/ Tahun - 10.000.000,00 5) Roda dua No. Provinsi Satuan Besaran (Rp) BBM Pemeliharaan a) D.I Yogyakarta Unit/ Tahun - 1.110.000,00 b) D.K.I Jakarta Unit/ Tahun - 1.110.000,00 6) Roda dua pooling No. Provinsi Satuan Besaran (Rp) BBM Pemeliharaan a) D.I Yogyakarta Unit/ Tahun 280.000,00 1.110.000,00 b) D.K.I Jakarta Unit/ Tahun 253.000,00 1.110.000,00 7) Satuan Biaya Pemeliharaan kendaraan roda 6 Uraian Satuan Besaran (Rp) Roda 6 Unit/Tahun 15.600.000,00 Keterangan:

(1)Satuan biaya pemeliharaan kendaraan dinas merupakan satuan biaya yang digunakan untuk menyusun perencanaan kebutuhan biaya pemeliharaan dan operasional kendaraan dinas, yang digunakan untuk mempertahankan kendaraan dinas agar tetap dalam kondisi normal dan siap pakai sesuai dengan peruntukannya.
(2)Biaya BBM untuk kendaraan dinas operasional dialokasikan pada BBM kegiatan.
(3)Satuan biaya ini tidak diperuntukan bagi: (a) Kendaraan yang rusak berat yang memerlukan biaya pemeliharaan besar dan untuk selanjutnya harus dihapuskan dari daftar inventaris; dan/atau (b) Pemeliharaan kendaraan yang bersifat rekondisi dan/atau overhaul.

3.Satuan Biaya Pemeliharaan Sarana Kantor No. Uraian Satuan Besaran (Rp)
1.Inventaris kantor pegawai/tahun 80.000,00
2.AC Split Unit/tahun 610.000,00
3.Printer Unit/tahun 690.000,00
4.Personal Computer/Notebook Unit/tahun 730.000,00
5.Genset lebih kecil dari 50 KVA Unit/tahun 7.190.000,00
6.Genset 75 KVA Unit/tahun 8.640.000,00
7.Genset 100 KVA Unit/tahun 10.150.000,00
8.Genset 125 KVA Unit/tahun 10.780.000,00
9.Genset 150 KVA Unit/tahun 13.260.000,00
10.Genset 175 KVA Unit/tahun 14.810.000,00
11.Genset 200 KVA Unit/tahun 15.850.000,00
12.Genset 250 KVA Unit/tahun 16.790.000,00
13.Genset 275 KVA Unit/tahun 17.760.000,00
14.Genset 300 KVA Unit/tahun 20.960.000,00
15.Genset 350 KVA Unit/tahun 22.960.000,00
16.Genset 450 KVA Unit/tahun 25.620.000,00
17.Genset 500 KVA Unit/tahun 31.770.000,00
18.Alat Uji kepadatan Tanah Sandcone Unit/tahun 973,000.00
19.Alat Uji Tekan Beton( Hummer test) Unit/tahun 5,399,000.00
20.Compresion Tension Machine Unit/tahun 5,405,000.00
21.Kalibrasi Compresion Tension Machine (alat Uji Kuat Tekan Mortar) Unit/tahun 5,405,000.00
22.Mesin Ketik Manual Unit/tahun 325,000.00
23.Mesin Ketik Listrik Unit/tahun 487,000.00
24.Mesin Foto Copy Unit/tahun 3,000,000.00
25.Alat Pemadam Kebakaran Unit/tahun 512,000.00
26.Mesin Pompa Air Unit/tahun 649,000.00
27.Kompresor Unit/tahun 487,000.00
28.Mesin Faximili Unit/tahun 649,000.00
29.CCTV Unit/tahun 2,703,000.00
30.Drone Unit/tahun 4,324,000.00
31.Iris Scanner (Komponen Perekaman KTP El) Unit/tahun 519,000.00
32.Fingerprint Scanner (Komponen Perekaman KTP El) Unit/tahun 919,000.00
33.Signature Pad (Komponen Perekaman KTP El) Unit/tahun 379,000.00 No. Uraian Satuan Besaran (Rp)
34.Televisi Unit/tahun 271,000.00
35.Kulkas Unit/tahun 287,000.00
36.Kipas Angin Unit/tahun 141,000.00
37.Mesin Cuci Unit/tahun 541,000.00
38.Mesin Foging Unit/tahun 481,000.00
39.Kursi Unit/tahun 233,000.00
40.Kursi Spon Unit/tahun 271,000.00
41.Kursi Tunggu Unit/tahun 811,000.00
42.Meja Unit/tahun 346,000.00
43.Meja Kantor Unit/tahun 433,000.00
44.Rak Unit/tahun 573,000.00
45.Almari Unit/tahun 541,000.00
46.Sound System Unit/tahun 1,352,000.00
47.Tape Recorder Unit/tahun 541,000.00
48.Timbangan Sample Pengujian Unit/tahun 325,000.00
49.Timbangan Laboratorium Unit/tahun 325,000.00
50.Mesin Potong Rumput Unit/tahun 1,081,000.00
51.Printer Fargo (HDP 5000/5600) Unit/tahun 15,540,000.00
52.Printer KIA (Datacard Entrust) Unit/tahun 13,468,000.00
53.Printer KIA (Magicard Rio Pro 360) Unit/tahun 13,468,000.00
54.Alat Pengolahan Aspal AMP 800 Unit / Tahun 144,900,000.00
55.alat Stone Crusher Unit / Tahun 9,315,000.00
56.AMP 500 Unit / Tahun 42,435,000.00
57.Piston Kompresor Udara Unit / Tahun 2,070,000.00
58.Molen Unit / Tahun 1,138,500.00
59.Alat Coredrill Unit / Tahun 1,552,500.00
60.Kalibrasi Compresion Tension Machine Unit / Tahun 3,105,000.00
61.Compresion Tension Machine (Kuat Tekan Beton) Unit / Tahun 1,552,500.00
62.Alat Uji Tekan Beton ( Hummer test) Unit / Tahun 2,070,000.00
63.Alat Uji kepadatan Tanah Sandcone Unit / Tahun 2,070,000.00
64.Alat Ekstraksi Aspal Unit / Tahun 1,035,000.00
65.Alat angkut trailler/self loader Unit / Tahun 15,525,000.00
66.Asphal Sprayer Unit / Tahun 3,622,500.00
67.backhoe Loader Unit / Tahun 26,910,000.00
68.Asphal finisher Unit / Tahun 46,575,000.00
69.Alat Berat Pneumatic Tandem Roller (PTR) Unit / Tahun 4,140,000.00
70.Alat berat Wheell loader Unit / Tahun 20,700,000.00
71.alat Berat Vibro Unit / Tahun 25,875,000.00
72.alat berat Mesin Gilas Unit / Tahun 3,105,000.00
73.alat angkut Fork lift Unit / Tahun 3,622,500.00 No. Uraian Satuan Besaran (Rp)
74.alat berat Excavator PC 130 Unit / Tahun 31,050,000.00
75.alat berat Excavator (Mini Excavator) Unit / Tahun 18,630,000.00 Keterangan: 1) Satuan biaya pemeliharaan sarana kantor merupakan satuan biaya yang digunakan untuk mempertahankan barang inventaris kantor (yang digunakan langsung oleh pegawai, khususnya meja dan kursi), personal computer, notebook, printer, AC split, dan genset agar berada dalam kondisi normal (beroperasi dengan baik). 2) Biaya pemeliharaan genset belum termasuk kebutuhan bahan bakar minyak. 3) Biaya Pemeliharaan printer belum termasuk kebutuhan penggantian toner.
4.Pemeliharaan Mesin/Peralatan Kantor yang dilakukan oleh Pihak Ketiga (Rp/per tahun) No. Uraian Satuan Harga (Rp) Keterangan

a.Pemeliharaan Tower Three Angle Stage 600.000,00 Per stage 4 (empat) meter, meliputi : penggantian spanner dan pengecatan
b.Penangkal petir (konvensional) dan ground Unit 2.500.000,00 Skala ground sistem < 3 (tiga) Ohm, per sumur
c.Penangkal petir (aktif) dan ground Unit 8.500.000,00 Penangkal petir Evo Franklin dan ground sistem < 3 Ohm
d.HT (Handy Talkie) Unit 1.250.000,00 Pemeliharaan karena rusak, penggantian baterei
e.Pesawat RIG Unit 3.500.000,00
f.Repeater radio komunikasi Unit 10.000.000,00
g.Server - Rack Model Proc. Intel Octa Core Unit 10.000.000,00 Asumsi kerusakan : mainboard - Rack Model Proc. Xeon Six Core Unit 8.000.000,00 Power supply, memory, Hard disk - Server CPU Blade IBM Unit 15.000.000,00 - Chasis Blade server IBM Unit 75.000.000,00 Penggantian chasis dan komponen pendukung - Server CPU Blade CIsco Unit 25.000.000,00
h.UPS < 1500VA Unit 1.250.000,00 1500 - 3000 VA Unit 3.000.000,00 Penggantian aki kering dan service 3500 – 6000 VA Unit 8.000.000,00 No. Uraian Satuan Harga (Rp) Keterangan 6001 – 10000 VA Unit 15.000.000,00 10001 – 20000 VA Unit 25.000.000,00 20001 - 60000 VA Unit 40.000.000,00 >=60000 VA Unit 60.000.000,00
i.LCD Projector < 2200 lumens Unit 3.500.000,00 Biaya service dan penggantian bolam/lampu > 2200 lumens Unit 6.000.000,00
j.Kamera dan Handycam - DLSR Unit 4.000.000,00 Biaya servis, ganti board - Digital Unit 2.500.000,00
k.Perangkat Digital - IP CCTV Unit 10.000.000,00 - IP Teleconference Unit 6.000.000,00
l.Mesin presensi unit 1.000.000,00 Board, sensor, power
m.Pemeliharaan AC Presisi Unit / Tahun 36,763,200.00 Maintenance Indoor dan Outdoor Unit AC Presisi, Maintenance Air Filter, Tidak termasuk penggantian sparepart
n.Pemeliharaan Kelistrikan Titik 2,297,700.00 Pengecekan rutin kelistrikan gedung dan ruang server
o.Pemeliharaan Grounding Unit 3,446,550.00 Pengecekan rutin grounding gedung
p.Pemeliharaan Sistem Pemadam FM200 Unit 32,742,230.00 JASA MAINTENANCE FIRE SUPPRESSION SYSTEM FM200 Jasa perawatan dan pemeliharaan sistem fire suppression FM200, yaitu sebagai berikut : Maintenance FM200 , Cleaning detector, Cek tegangan detector, Cek tegangan battery , Cek control panel 6. Tes manual, bell indikator lamp, No. Uraian Satuan Harga (Rp) Keterangan signal evacuate, multi tone & gas discharge signal lamp , Tes fungsi detector , Tes uji fungsi dan training , Free fasilitas on calling , 2 kali kunjungan dalam satu tahun
q.Pemasangan tower Unit 673,000.00 jasa pemasangan tower three angle
r.Pembongkaran Unit 363,000.00 jasa bongkar tower three angle
1. 5.Satuan Biaya Pemeliharaan Software No. Uraian Spesifikasi Satuan Besaran (Rp)
a.Pemeliharaan aplikasi basic Maintenance aplikasi rutin, optimasi sistem, perbaikan bug/ error sederhana Paket 10,000,000.00
b.Pemeliharaan aplikasi/ sistem SKPD berbasis modul aplikasi (1-3 modul) Pemeliharaan terhadap aplikasi, 1 - 3 fitur/ modul, Database RDBMS (MySQL, PostgreSQL dan sejenis),front-end back-end standard, Shared hosting, Tanpa integrasi dengan aplikasi lain Paket 25,000,000.00
c.Pemeliharaan aplikasi/ sistem SKPD berbasis modul aplikasi (4-7 modul) Pemeliharaan terhadap aplikasi, 4 - 7 fitur/ modul, Database Database RDBMS (MySQL, PostgreSQL dan sejenis),front-end back-end standard, Shared hosting, Tanpa integrasi dengan aplikasi lain Paket 35,000,000.00
d.Pemeliharaan aplikasi/ sistem SKPD berbasis modul aplikasi (8- 10 modul) Pemeliharaan terhadap aplikasi, 8 - 10 fitur/ modul, Database RDBMS (MySQL, PostgreSQL dan sejenis),front-end back-end Paket 50,000,000.00 No. Uraian Spesifikasi Satuan Besaran (Rp) standard, Dedicated server, Tanpa integrasi dengan aplikasi lain
e.Pemeliharaan aplikasi/ sistem SKPD berbasis modul (1-8 modul) dengan integrasi aplikasi Pemeliharaan terhadap aplikasi, 1 - 8 fitur/ modul yang kompleks. Terdapat integrasi dengan aplikasi/ sistem lain/ penyediaan API untuk kebutuhan integrasi. Database RDBMS (MySQL, PostgreSQL dan sejenis). Advanced front-end back-end aplikasi. Dedicated server/ cloud server Paket 60,000,000.00
f.Pemeliharaan aplikasi/ sistem SKPD berbasis modul (lebih dari 8 modul) dengan integrasi aplikasi Pemeliharaan terhadap aplikasi, lebih dari 8 fitur/ modul yang kompleks. Terdapat integrasi dengan aplikasi/ sistem lain/ penyediaan API untuk kebutuhan integrasi. Database RDBMS (MySQL, PostgreSQL dan sejenis). Advanced front-end back-end aplikasi. Dedicated server/ cloud server Paket 80,000,000.00
g.Pemeliharaan aplikasi/ sistem terintegrasi dengan multiple sistem Pemeliharaan terhadap aplikasi, lebih dari 8 fitur/ modul kompleks, realtime fitur, API Gateway, integrasi dengan multiple sistem/ payment system; Teknologi : microservices/ cloud infrastuktur/ database clustering/ load balancing Paket 100,000,000.00
1. 6.Satuan biaya pemeliharaan jaringan local area network yang tidak melibatkan ketrampilan/keahlian No. Uraian Spesifikasi Satuan Besaran (Rp)
a.Penarikan Kabel Fiber Optik Kabel fiber optik 1 sampai 12 core Meter 6,000.00
b.Penarikan Kabel Fiber Optik Kabel fiber optik 24 core sampai 96 Meter 7,000.00
c.Penarikan Kabel UTP/STP Kabel Jaringan LAN UTP/STP Meter 6,000.00
d.Terminasi Fiber Optik Jasa penyambungan /terminasi kabel fiber optik Titik 71,000.00
e.Pelepasan Kabel FIber Optik Jasa Lepas Kabel fiber Optik Meter 3,000.00
f.Penanaman Tiang FO Jasa Tanam tiang dimeter 3 - 5 inc Unit 673,000.00
g.Pencabutan Tiang FO Jasa cabut tiang dimeter 3 - 5 inc Unit 394,000.00 BUPATI SLEMAN, Ttd. HARDA KISWAYA LAMPIRAN II PERATURAN BUPATI SLEMAN NOMOR 114 TAHUN 2025 TENTANG STANDAR HARGA SATUAN STANDAR HARGA SATUAN YANG BERSIFAT BATAS TERTINGGI YANG BESARANNYA TIDAK DAPAT DILAMPAUI DALAM PERENCANAAN DAN DAPAT DILAMPAUI DALAM PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH A. KOMPENSASI KERJA
1. 1.Honorarium Narasumber, Moderator, Atau Pembawa Acara Profesional NO. URAIAN SATUAN BESARAN (Rp) 1) Honorarium Narasumber OJ 1.700.000,00 2) Honorarim Moderator OK 1.000.000,00 3) Honorarium Pembawa Acara OK 750.000,00 Keterangan: a) Pemberian honorarium jasa narasumber, moderator, atau pembawa acara profesional (pakar, praktisi, atau pembicara khusus) yang mempunyai keahlian dan/ atau pengalaman tertentu dalam ilmu dan/ atau bidang tertentu untuk kegiatan seminar, rapat koordinasi, sosialisasi, diseminasi, dan kegiatan sejenisnya. b) Pemberian honorarium jasa narasumber, moderator, atau pembawa acara profesional (pakar, praktisi, atau pembicara khusus) dapat melebihi besaran standar honor narasumber, moderator, atau pembawa acara sepanjang didukung dengan bukti pengeluaran riil (pembiayaan secara at cost).
2. 2.Pekerjaan Perencanaan, Pengawasan dan Studi yang Dilaksanakan oleh Penyedia Jasa Konsultan
a.Tenaga Ahli KUALIFIKASI TENAGA AHLI DAN TAHUN PENGALAMAN BESARAN PER BULAN (Rp) S1/Setara S2/Setara S3/Setara AHLI MUDA 1 19,227,600.00 28,224,000.00 33,075,000.00 2 20,815,200.00 30,164,400.00 35,191,800.00 AHLI MADYA 1 3 22,402,800.00 32,016,600.00 37,308,600.00 2 4 23,990,400.00 33,868,800.00 39,425,400.00 3 5 25,578,000.00 35,721,000.00 42,071,400.00 AHLI UTAMA 1 4 6 27,165,600.00 37,837,800.00 45,864,000.00 2 5 7 28,753,200.00 39,690,000.00 47,980,800.00 3 6 8 30,429,000.00 41,542,200.00 50,097,600.00 77142.461.250,4 7 9 32,016,600.00 43,659,000.00 52,214,400.00 5 8 10 33,604,200.00 45,599,400.00 54,331,200.00 6 9 11 35,191,800.00 47,451,600.00 56,448,000.00 7 10 12 36,779,400.00 49,568,400.00 58,564,800.00 8 11 13 38,367,000.00 51,420,600.00 60,769,800.00 9 12 14 39,954,600.00 53,272,800.00 62,886,600.00 10 13 15 41,542,200.00 55,389,600.00 65,003,400.00 11 14 16 43,129,800.00 57,241,800.00 67,120,200.00 12 15 17 44,717,400.00 59,094,000.00 69,237,000.00 13 16 18 46,393,200.00 61,299,000.00 71,353,800.00 14 17 19 47,980,800.00 63,151,200.00 73,470,600.00 15 18 20 49,568,400.00 65,003,400.00 75,675,600.00 16 19 21 51,156,000.00 67,120,200.00 77,792,400.00 17 20 22 52,743,600.00 68,972,400.00 79,909,200.00 18 21 23 54,331,200.00 70,824,600.00 82,026,000.00 19 22 24 55,918,800.00 72,853,200.00 84,848,400.00 20 23 25 57,506,400.00 74,793,600.00 87,053,400.00 87,053,400.00
b.Tenaga Pendukung No. Jabatan Pengalaman Rupiah Per Bulan S1 D3 SLTA 1) Pengawas 1 – 5 4.540.000,00 3.710.000,00 3.160.000,00 6 – 10 4.950.000,00 4.130.000,00 3.580.000,00 > 10 5.360.000,00 4.540.000,00 3.990.000,00 2) Surveyor 1 – 5 4.540.000,00 3.710.000,00 3.160.000,00 6 – 10 4.950.000,00 4.130.000,00 3.580.000,00 > 10 5.360.000,00 4.540.000,00 3.990.000,00 3) Penghitung RAB – 4.540.000,00 3.780.000,00 3.780.000,00 4) Penggambar/Operator GIS/ Animasi – 4.540.000,00 3.780.000,00 3.780.000,00 5) Operator Komputer – 4.130.000,00 3.440.000,00 2.957.100,00 6) Staf Administrasi – 4.130.000,00 3.440.000,00 2.957.100,00 Keterangan: a) Kompensasi kerja dimaksud sudah termasuk PPN. b) Konsultan perseorangan diberikan sebesar 55% dari standar. c) Untuk waktu pelaksanaan pekerjaan yang kurang dari 22 (dua puluh dua) hari, perhitungan menggunakan standar orang hari. d) Standar orang hari dihitung dengan rumusan standar perbulan dibagi 22 (dua puluh dua) hari. B. BIAYA PERJALANAN DINAS
1. 1.Satuan Biaya Taksi No. Provinsi Satuan Besaran (Rp)
a.Aceh Orang/Kali 127.000,00
b.Sumatera Utara Orang/Kali 308.000,00
c.Riau Orang/Kali 101.000,00
d.Kepulauan Riau Orang/Kali 165.000,00
e.Jambi Orang/Kali 147.000,00
f.Sumatera Barat Orang/Kali 190.000,00
g.Sumatera Selatan Orang/Kali 179.000,00
h.Lampung Orang/Kali 168.000,00
i.Bengkulu Orang/Kali 109.000,00
j.Bangka Belitung Orang/Kali 97.000,00
k.Banten Orang/Kali 536.000,00
l.Jawa Barat Orang/Kali 200.000,00
m.D.K.I. Jakarta Orang/Kali 256.000,00
n.Jawa Tengah Orang/Kali 108.000,00
o.D.I. Yogyakarta Bandara Internasional Adisucipto Orang/Kali 118.000,00 Bandara Yogyakarta Internasional Airport (YIA) Orang/Kali 267.000,00
p.Jawa Timur Orang/Kali 233.000,00
q.Bali Orang/Kali 227.000,00
r.Nusa Tenggara Barat Orang/Kali 231.000,00
s.Nusa Tenggara Timur Orang/Kali 116.000,00
t.Kalimantan Barat Orang/Kali 171.000,00
u.Kalimantan Tengah Orang/Kali 134.000,00
v.Kalimantan Selatan Orang/Kali 180.000,00
w.Kalimantan Timur Orang/Kali 533.000,00
x.Kalimantan Utara Orang/Kali 218.000,00
y.Sulawesi Utara Orang/Kali 138.000,00
z.Gorontalo Orang/Kali 265.000,00 aa. Sulawesi Barat Orang/Kali 313.000,00 bb. Sulawesi Selatan Orang/Kali 187.000,00 cc. Sulawesi Tengah Orang/Kali 165.000,00 dd. Sulawesi Tenggara Orang/Kali 171.000,00 ee. Maluku Orang/Kali 288.000,00 ff. Maluku Utara Orang/Kali 215.000,00 gg. Papua Orang/Kali 513.000,00 hh. Papua Barat Orang/Kali 236.000,00 ii. Papua Barat Daya Orang/Kali 236.000,00 jj. Papua Tengah Orang/Kali 513.000,00 kk. Papua Selatan Orang/Kali 513.000,00 ll. Papua Pegunungan Orang/Kali 513.000,00 Keterangan: 1) satuan biaya yang digunakan untuk menyusun perencanaan kebutuhan biaya untuk 1 (satu) kali perjalanan taksi: a) keberangkatan

(1)dari kantor tempat kedudukan asal menuju bandara, pelabuhan, terminal, atau stasiun untuk keberangkatan ke tempat tujuan;
(2)dari bandara, pelabuhan, terminal, atau stasiun kedatangan menuju tempat tujuan; b) kepulangan
(1)dari tempat tujuan menuju bandara, pelabuhan, terminal, atau stasiun untuk keberangkatan ke tempat kedudukan asal; atau
(2)dari bandara, pelabuhan, terminal, atau stasiun kedatangan menuju kantor tempat kedudukan asal. 2) dalam hal lokasi kantor kedudukan atau lokasi tujuan tidak dapat dijangkau dengan taksi menuju atau dari bandara, pelabuhan, terminal, atau stasiun, biaya transportasi menggunakan satuan biaya transportasi darat atau biaya transportasi lainnya. 3) pembiayaan taksi perjalanan dinas dalam negeri dapat dilaksanakan melebihi standar biaya taksi perjalanan dinas dalam negeri, sepanjang didukung dengan bukti pengeluaran riil (pertanggungjawaban secara at cost). C. Satuan Biaya Tiket Pesawat Perjalanan Dinas Dalam Negeri Pergi Pulang (PP) No. Kota Satuan Biaya Tiket (Rp) Asal Tujuan Bisnis Ekonomi

1.Yogyakarta Jakarta 4.107.000,00 2.268.000,00
2.Yogyakarta Balikpapan 9.669.000,00 4.749.000,00
3.Yogyakarta Banda Aceh 9.765.000,00 5.380.000,00
4.Yogyakarta Bandar Lampung 5.155.000,00 2.760.000,00
5.Yogyakarta Bandung 3.369.000,00 2.129.000,00
6.Yogyakarta Banjarmasin 7.723.000,00 4.022.000,00
7.Yogyakarta Batam 7.370.000,00 3.936.000,00
8.Yogyakarta Biak 15.648.000,00 8.108.000,00
9.Yogyakarta Jambi 6.653.000,00 3.551.000,00
10.Yogyakarta Jayapura 13.274.000,00 7.690.000,00
11.Yogyakarta Kendari 8.129.000,00 4.706.000,00
12.Yogyakarta Kupang 7.348.000,00 4.182.000,00
13.Yogyakarta Pangkal Pinang 6.065.000,00 3.262.000,00
14.Yogyakarta Mataram 4.417.000,00 2.781.000,00
15.Yogyakarta Palangkaraya 7.477.000,00 4.022.000,00
16.Yogyakarta Denpasar 3.861.000,00 2.481.000,00
17.Yogyakarta Makassar 6.525.000,00 3.893.000,00
18.Yogyakarta Manado 10.536.000,00 5.722.000,00
19.Yogyakarta Medan 9.519.000,00 4.770.000,00
20.Yogyakarta Padang 7.969.000,00 4.000.000,00
21.Yogyakarta Palembang 6.460.000,00 3.380.000,00
22.Yogyakarta Pekanbaru 8.022.000,00 4.054.000,00
23.Yogyakarta Pontianak 6.910.000,00 3.840.000,00
24.Yogyakarta Timika 11.894.000,00 7.038.000,00 Keterangan:

a.Biaya tiket pesawat perjalanan dinas dalam negeri pergi pulang (PP) berlaku pertanggungjawaban secara at cost (biaya riil).
b.Pembiayaan tiket pesawat perjalanan dinas dalam negeri dapat dilaksanakan melebihi besaran standar biaya tiket pesawat perjalanan dinas dalam negeri, sepanjang didukung dengan bukti pengeluaran riil (pertanggungjawaban secara at cost). D. Biaya Tiket Kereta Api No. Tujuan Kelas Kompartemen (Rp) Luxury (Rp) Panoramic (Rp) Eksekutif (Rp) Ekonomi (Rp)
1. 1.Kabupaten Cilacap 522.500,00
2. 2.Kabupaten Banyumas 1.050.000,00 567.500,00
3. 3.Kabupaten Kebumen 407.500,00
4. 4.Kabupaten Sragen 377.500,00
5. 5.Kota Surakarta 387.500,00
6. 6.Kota Semarang 342.500,00
7. 7.Kota Tegal 245.000,00
8. 8.Kabupaten Lumajang 497.500,00
9. 9.Kabupaten Jember 497.500,00
10. 10.Kabupaten Banyuwangi 607.500,00 410.000,00
11. 11.Kabupaten Pasuruan 497.500,00
12. 12.Kabupaten Sidoarjo 497.500,00
13. 13.Kabupaten Mojokerto 407.500,00
14. 14.Kabupaten Jombang 417.500,00
15. 15.Kabupaten Nganjuk 517.500,00
16. 16.Kabupaten Ngawi 517.500,00
17. 17.Kota Malang 687.500,00 360.000,00
18. 18.Kota Probolinggo 497.500,00
19. 19.Kota Mojokerto 517.500,00
20. 20.Kota Madiun 1.050.000,00 517.500,00
21. 21.Kota Surabaya 1.500.000,00 1.357.500,00 750.000,00 497.500,00 320.000,00
22. 22.Kabupaten Garut 517.500,00
23. 23.Kabupaten Indramayu 492.500,00
24. 24.Kabupaten Tasikmalaya 497.500,00
25. 25.Kota Bandung 950.000,00 647.500,00 370.000,00 No. Tujuan Kelas Kompartemen (Rp) Luxury (Rp) Panoramic (Rp) Eksekutif (Rp) Ekonomi (Rp)
26. 26.Kota Bekasi 587.500,00
27. 27.Kota Cirebon 1.050.000,00 567.500,00
28. 28.Kota Tasikmalaya 517.500,00
29. 29.Jakarta 2.000.000,00 1.125.000,00 702.500,00 390.000,00 Keterangan: Biaya tiket Kereta Api perjalanan dinas dalam negeri berlaku pertanggungjawaban secara at cost (biaya riil). E. Satuan Biaya Sewa Kendaraan Darat Dalam Rangka Perjalanan Dinas
30. 1.Jawa Tengah No. Tujuan Jenis Kendaraan Setara Innova (Rp) Setara Hiace (Rp) Micro Bus (Rp) Bus Besar (Rp)
a.Kabupaten Cilacap 1,443,000.00 2,542,000.00 3,135,000.00 4,702,000.00
b.Kabupaten Banyumas 1,428,000.00 2,525,000.00 3,135,000.00 4,702,000.00
c.Kabupaten Purbalingga 1,424,000.00 2,521,000.00 2,919,000.00 4,702,000.00
d.Kabupaten Banjarnegara 1,401,000.00 2,495,000.00 2,919,000.00 4,648,000.00
e.Kabupaten Kebumen 1,384,000.00 2,476,000.00 2,919,000.00 4,540,000.00
f.Kabupaten Purworejo 1,124,000.00 2,211,000.00 2,595,000.00 4,486,000.00
g.Kabupaten Wonosobo 1,366,000.00 2,455,000.00 3,135,000.00 4,540,000.00
h.Kabupaten Magelang 1,109,000.00 2,193,000.00 2,595,000.00 4,486,000.00
i.Kabupaten Boyolali 1,122,000.00 2,208,000.00 2,595,000.00 4,486,000.00
j.Kabupaten Klaten 1,117,000.00 2,202,000.00 2,595,000.00 4,540,000.00
k.Kabupaten Sukoharjo 1,135,000.00 2,223,000.00 2,919,000.00 4,540,000.00
l.Kabupaten Wonogiri 1,365,000.00 2,454,000.00 2,919,000.00 4,540,000.00
m.Kabupaten Karanganyar 1,381,000.00 2,472,000.00 2,919,000.00 4,594,000.00
n.Kabupaten Sragen 1,384,000.00 2,476,000.00 3,135,000.00 4,594,000.00
o.Kabupaten Grobogan 1,414,000.00 2,510,000.00 3,135,000.00 4,648,000.00
p.Kabupaten Blora 1,487,000.00 2,592,000.00 3,135,000.00 4,756,000.00 No. Tujuan Jenis Kendaraan Setara Innova (Rp) Setara Hiace (Rp) Micro Bus (Rp) Bus Besar (Rp)
q.Kabupaten Rembang 1,516,000.00 2,624,000.00 3,135,000.00 4,864,000.00
r.Kabupaten Pati 1,454,000.00 2,555,000.00 3,135,000.00 4,810,000.00
s.Kabupaten Kudus 1,434,000.00 2,532,000.00 3,135,000.00 4,864,000.00
t.Kabupaten Jepara 1,449,000.00 2,549,000.00 3,135,000.00 4,864,000.00
u.Kabupaten Demak 1,410,000.00 2,505,000.00 3,135,000.00 4,702,000.00
v.Kabupaten Semarang 1,389,000.00 2,481,000.00 2,919,000.00 4,702,000.00
w.Kabupaten Temanggung 1,343,000.00 2,429,000.00 2,919,000.00 4,540,000.00
x.Kabupaten Kendal 1,409,000.00 2,504,000.00 2,919,000.00 4,973,000.00
y.Kabupaten Batang 1,453,000.00 2,553,000.00 3,675,000.00 5,243,000.00
z.Kabupaten Pekalongan 1,460,000.00 2,561,000.00 3,675,000.00 5,297,000.00 aa. Kabupaten Pemalang 1,488,000.00 2,592,000.00 3,675,000.00 5,297,000.00 bb. Kabupaten Tegal 1,511,000.00 2,618,000.00 3,675,000.00 5,405,000.00 cc. Kabupaten Brebes 1,519,000.00 2,627,000.00 3,675,000.00 5,405,000.00 dd. Kota Magelang 1,109,000.00 2,193,000.00 2,811,000.00 4,486,000.00 ee. Kota Surakarta 1,355,000.00 2,443,000.00 2,811,000.00 4,594,000.00 ff. Kota Salatiga 1,357,000.00 2,445,000.00 3,567,000.00 4,594,000.00 gg. Kota Semarang 1,389,000.00 2,481,000.00 3,567,000.00 4,648,000.00 hh. Kota Pekalongan 1,460,000.00 2,561,000.00 3,675,000.00 5,189,000.00 ii. Kota Tegal 1,511,000.00 2,618,000.00 3,675,000.00 5,405,000.00
1. 2.Jawa Timur No Tujuan Jenis Kendaraan Setara Innova (Rp) Setara Hiace (Rp) Micro Bus (Rp) Bus Besar (Rp)
a.Kabupaten Pacitan 1,563,000.00 2,548,000.00 3,730,000.00 4,324,000.00
b.Kabupaten Ponorogo 1,582,000.00 2,570,000.00 3,730,000.00 4,432.000.00
c.Kabupaten Trenggalek 1,624,000.00 2,617,000.00 3,730,000.00 4,540,000.00
d.Kabupaten Tulung Agung 1,697,000.00 2,700,000.00 3,946,000.00 4,864,000.00 No Tujuan Jenis Kendaraan Setara Innova (Rp) Setara Hiace (Rp) Micro Bus (Rp) Bus Besar (Rp)
e.Kabupaten Blitar 1,705,000.00 2,708,000.00 3,946,000.00 4,864,000.00
f.Kabupaten Kediri 1,672,000.00 2,671,000.00 3,946,000.00 4,756,000.00
g.Kabupaten Malang 1,786,000.00 2,800,000.00 4,054,000.00 4,973,000.00
h.Kabupaten Lumajang 1,831,000.00 2,850,000.00 4,162,000.00 5,081,000.00
i.Kabupaten Jember 1,871,000.00 2,896,000.00 4,162,000.00 5,081,000.00
j.Kabupaten Banyuwangi 1,956,000.00 2,991,000.00 4,270,000.00 5,405,000.00
k.Kabupaten Bondowoso 1,875,000.00 2,900,000.00 4,162,000.00 5,081,000.00
l.Kabupaten Situbondo 1,879,000.00 2,904,000.00 4,162,000.00 5,189,000.00
m.Kabupaten Probolinggo 1,795,000.00 2,810,000.00 4,054,000.00 5,081,000.00
n.Kabupaten Pasuruan 1,765,000.00 2,776,000.00 4,054,000.00 5,081,000.00
o.Kabupaten Sidoarjo 1,730,000.00 2,737,000.00 3,946,000.00 4,973,000.00
p.Kabupaten Mojokerto 1,695,000.00 2,697,000.00 3,946,000.00 4,973,000.00
q.Kabupaten Jombang 1,674,000.00 2,673,000.00 3,946,000.00 4,486,000.00
r.Kabupaten Nganjuk 1,644,000.00 2,640,000.00 3,946,000.00 4,486,000.00
s.Kabupaten Madiun 1,612,000.00 2,603,000.00 3,730,000.00 4,432,000.00
t.Kabupaten Magetan 1,615,000.00 2,607,000.00 3,730,000.00 4,432,000.00
u.Kabupaten Ngawi 1,587,000.00 2,576,000.00 3,730,000.00 4,432,000.00
v.Kabupaten Bojonegoro 1,647,000.00 2,643,000.00 3,838,000.00 4,540,000.00
w.Kabupaten Tuban 1,678,000.00 2,678,000.00 3,838,000.00 4,594,000.00
x.Kabupaten Lamongan 1,739,000.00 2,747,000.00 3,946,000.00 4,648,000.00
y.Kabupaten Gresik 1,729,000.00 2,736,000.00 3,946,000.00 4,648,000.00
z.Kabupaten Bangkalan 1,754,000.00 2,764,000.00 4,162,000.00 4,648,000.00 aa. Kabupaten Sampang 1,794,000.00 2,808,000.00 4,162,000.00 4,702,000.00 bb. Kabupaten Pamekasan 1,820,000.00 2,838,000.00 4,216,000.00 4,756,000.00 cc. Kabupaten Sumenep 1,866,000.00 2,889,000.00 4,162,000.00 4,810,000.00 dd. Kota Kediri 1,670,000.00 2,670,000.00 3,838,000.00 4,540,000.00 ee. Kota Blitar 1,704,000.00 2,707,000.00 3,946,000.00 4,540,000.00 ff. Kota Malang 1,786,000.00 2,800,000.00 4,054,000.00 4,864,000.00 No Tujuan Jenis Kendaraan Setara Innova (Rp) Setara Hiace (Rp) Micro Bus (Rp) Bus Besar (Rp) gg. Kota Probolinggo 1,795,000.00 2,810,000.00 3,838,000.00 4,756,000.00 hh. Kota Pasuruan 1,765,000.00 2,776,000.00 3,946,000.00 4,540,000.00 ii. Kota Mojokerto 1,695,000.00 2,697,000.00 3,946,000.00 4,540,000.00 jj. Kota Madiun 1,612,000.00 2,603,000.00 3,730,000.00 4,540,000.00 kk. Kota Surabaya 1,730,000.00 2,737,000.00 3,946,000.00 4,756,000.00 ll. Kota Batu 1,730,000.00 2,737,000.00 3,946,000.00 4,756,000.00
1. 3.Jawa barat No Tujuan Jenis Kendaraan Setara Innova (Rp) Setara Hiace (Rp) Micro Bus (Rp) Bus Besar (Rp)
a.Kabupaten Bandung 2,045,000 2,860,000.00 4,270,000.00 4,648,000.00
b.Kabupaten Bandung Barat 1,921,000 2,874,000.00 4,162,000.00 4,594,000.00
c.Kabupaten Bekasi 1,893,000 2,919,000.00 4,108,000.00 4,594,000.00
d.Kabupaten Bogor 2,029,000 2,962,000.00 4,270,000.00 4,973,000.00
e.Kabupaten Ciamis 1,697,000 2,700,000.00 3,135,000.00 4,594,000.00
f.Kabupaten Cianjur 1,894,000 2,921,000.00 3,243,000.00 4,648,000.00
g.Kabupaten Cirebon 1,737,000 2,745,000.00 3,135,000.00 4,648,000.00
h.Kabupaten Garut 1,862,000 2,885,000.00 3,243,000.00 4,648,000.00
i.Kabupaten Indramayu 1,785,000 2,798,000.00 3,459,000.00 4,594,000.00
j.Kabupaten Karawang 1,860,000 2,883,000.00 3,459,000.00 4,756,000.00
k.Kabupaten Kuningan 1,738,000 2,746,000.00 3,351,000.00 4,594,000.00
l.Kabupaten Majalengka 1,783,000 2,796,000.00 3,459,000.00 4,648,000.00
m.Kabupaten Pangandaran 1,688,000 2,690,000.00 3,351,000.00 4,648,000.00
n.Kabupaten Purwakarta 1,857,000 2,880,000.00 3,459,000.00 4,756,000.00
o.Kabupaten Subang 1,810,000 2,827,000.00 3,459,000.00 4,756,000.00 No Tujuan Jenis Kendaraan Setara Innova (Rp) Setara Hiace (Rp) Micro Bus (Rp) Bus Besar (Rp)
p.Kabupaten Sukabumi 1,912,000 2,941,000.00 3,567,000.00 4,810,000.00
q.Kabupaten Sumedang 1,802,000 2,817,000.00 3,459,000.00 4,594,000.00
r.Kabupaten Tasikmalaya 1,711,000 2,715,000.00 3,459,000.00 4,594,000.00
s.Kota Bandung 1,839,000 2,860,000.00 3,567,000.00 4,810,000.00
t.Kota Banjar 1,677,000 2,677,000.00 3,459,000.00 4,648,000.00
u.Kota Bekasi 1,893,000 2,919,000.00 3,459,000.00 4,702,000.00
v.Kota Bogor 1,930,000 2,962,000.00 3,567,000.00 4,702,000.00
w.Kota Cimahi 1,849,000 2,871,000.00 3,567,000.00 4,702,000.00
x.Kota Cirebon 1,737,000 2,745,000.00 3,459,000.00 4,648,000.00
y.Kota Depok 1,917,000 2,947,000.00 3,567,000.00 4,648,000.00
z.Kota Sukabumi 1,912,000 2,941,000.00 3,567,000.00 4,756,000.00 aa. Kota Tasikmalaya 1,711,000 2,715,000.00 3,459,000.00 4,648,000.00
1. 4.Jakarta Tujuan Jenis Kendaraan Setara Innova (Rp) Setara Hiace (Rp) Micro Bus (Rp) Bus Besar (Rp) Jakarta 1,905,000.00 2.933.000,00 3.892.000,00 5.243.000,00
2. 5.Banten No Tujuan Jenis Kendaraan Setara Innova (Rp) Setara Hiace (Rp) Micro Bus (Rp) Bus Besar (Rp)
a.Kabupaten Pandegelang 1,999,000.00 3,039,000.00 4,000,000.00 4,864,000.00
b.Kabupaten Lebak 2,018,000.00 3,061,000.00 4,000,000.00 4,810,000.00
c.Kabupaten Tangerang 1,930,000.00 2,962,000.00 3,892,000.00 4,702,000.00
d.Kabupaten Serang 1,973,000.00 3,010,000.00 4,000,000.00 4,864,000.00 No Tujuan Jenis Kendaraan Setara Innova (Rp) Setara Hiace (Rp) Micro Bus (Rp) Bus Besar (Rp)
e.Kota Tangerang 1,930,000.00 2,962,000.00 3,892,000.00 4,756,000.00
f.Kota Cilegon 1,982,000.00 3,020,000.00 4,000,000.00 4,973,000.00
g.Kota Serang 1,973,000.00 3,010,000.00 3,892,000.00 4,756,000.00
h.Kota Tangerang Selatan 1,919,000.00 2,950,000.00 3,892,000.00 4,756,000.00
1. 6.Bali No Tujuan Jenis Kendaraan Setara Innova (Rp) Setara Hiace (Rp) Micro Bus (Rp) Bus Besar (Rp)
a.Kabupaten Jembrana 2,087,000.00 3,017,000.00 4,216,000.00 5,621,000.00
b.Kabupaten Tabanan 2,145,000.00 3,082,000.00 4,270,000.00 5,675,000.00
c.Kabupaten Badung 2,155,000.00 3,093,000.00 4,324,000.00 5,729,000.00
d.Kabupaten Gianyar 2,166,000.00 3,106,000.00 4,324,000.00 5,729,000.00
e.Kabupaten Klungkung 2,177,000.00 3,118,000.00 4,324,000.00 5,729,000.00
f.Kabupaten Bangli 2,191,000.00 3,133,000.00 4,324,000.00 5,729,000.00
g.Kabupaten Karangasem 2,201,000.00 3,144,000.00 4,324,000.00 5,729,000.00
h.Kabupaten Buleleng 2,137,000.00 3,073,000.00 4,216,000.00 5,675,000.00
i.Kota Denpasar 2,138,000.00 3,074,000.00 4,270,000.00 5,729,000.00
1. 7.Provinsi di luar Pulau Jawa dan Pulau Bali No Tujuan Jenis Kendaraan Setara Innova (Rp)
a.Provinsi Aceh 1,946,000.00
b.Provinsi Sumatera Utara 1,622,000.00
c.Provinsi Sumatera Barat 1,514,000.00
d.Provinsi Riau 1,514,000.00
e.Provinsi Jambi 1,514,000.00
f.Provinsi Sumatera Selatan 1,514,000.00
g.Provinsi Bengkulu 1,838,000.00
h.Provinsi Lampung 1,622,000.00
i.Provinsi Bangka Belitung 1,730,000.00
j.Provinsi Kepulauan Riau 1,730,000.00
k.Provinsi Nusa Tenggara Barat 1,514,000.00
l.Provinsi Nusa Tenggara Timur 1,514,000.00
m.Provinsi Kalimantan Barat 1,730,000.00
n.Provinsi Kalimantan Tengah 1,622,000.00
o.Provinsi Kalimantan Selatan 1,730,000.00
p.Provinsi Kalimantan Timur 2,000,000.00
q.Provinsi Kalimantan Utara 1,730,000.00
r.Provinsi Sulawesi Utara 1,622,000.00
s.Provinsi Sulawesi Tengah 1,514,000.00
t.Provinsi Sulawesi Selatan 1,514,000.00
u.Provinsi Sulawesi Tenggara 1,730,000.00
v.Provinsi Gorontalo 1,514,000.00
w.Provinsi Sulawesi Barat 1,514,000.00
x.Provinsi Maluku 1,514,000.00
y.Provinsi Maluku Utara 1,514,000.00
z.Provinsi Papua Barat 1,514,000.00 aa. Provinsi Papua 1,406,000.00 Keterangan: 1) satuan biaya sewa kendaraan termasuk biaya bahan bakar serta pengemudi dan dibayarkan at cost. 2) Biaya sewa ke Pulau Bali belum termasuk biaya penyeberangan pelabuhan Merak Pelabuhan Gilimanuk. Adapun biaya penyeberangan Pelabuhan Merak Pelabuhuan Gilimanuk dapat dirinci sebagai berikut: No Jenis kendaraan Biaya Penyeberangan (PP) 1 Setara Innova 838.000,00 2 Setara Hiace 1.678.000,00 3 Micro Bus 2.760.000,00 4 Bus besar 2.760.000,00
1. 8.Sewa kendaraan darat dalam rangka perjalanan dinas untuk Bupati/Wakil Bupati/Ketua DPRD
a.Jawa Tengah No Tujuan Jenis Kendaraan Camry (Rp) Fortuner (Rp) 1) Kabupaten Cilacap 2,595,000.00 2,595,000.00 2) Kabupaten Banyumas 2,595,000.00 2,595,000.00 3) Kabupaten Purbalingga 2,378,000.00 2,595,000.00 4) Kabupaten Banjarnegara 2,378,000.00 2,595,000.00 5) Kabupaten Kebumen 2,270,000.00 2,487,000.00 6) Kabupaten Purworejo 2,270,000.00 2,487,000.00 7) Kabupaten Wonosobo 2,378,000.00 2,487,000.00 8) Kabupaten Magelang 2,270,000.00 2,432,000.00 9) Kabupaten Boyolali 2,270,000.00 2,487,000.00 10) Kabupaten Klaten 2,270,000.00 2,432,000.00 11) Kabupaten Sukoharjo 2,378,000.00 2,432,000.00 12) Kabupaten Wonogiri 2,432,000.00 2,487,000.00 13) Kabupaten Karanganyar 2,432,000.00 2,487,000.00 14) Kabupaten Sragen 2,432,000.00 2,487,000.00 15) Kabupaten Grobogan 2,432,000.00 2,487,000.00 16) Kabupaten Blora 2,703,000.00 2,487,000.00 17) Kabupaten Rembang 3,027,000.00 2,703,000.00 18) Kabupaten Pati 3,027,000.00 2,703,000.00 19) Kabupaten Kudus 3,027,000.00 2,703,000.00 20) Kabupaten Jepara 3,027,000.00 2,703,000.00 21) Kabupaten Demak 2,649,000.00 2,703,000.00 22) Kabupaten Semarang 2,541,000.00 2,649,000.00 23) Kabupaten Temanggung 2,757,000.00 2,487,000.00 24) Kabupaten Kendal 3,351,000.00 2,649,000.00 25) Kabupaten Batang 3,405,000.00 2,703,000.00 26) Kabupaten Pekalongan 3,513,000.00 2,703,000.00 27) Kabupaten Pemalang 3,513,000.00 2,757,000.00 28) Kabupaten Tegal 3,621,000.00 2,811,000.00 29) Kabupaten Brebes 3,675,000.00 2,811,000.00 30) Kota Magelang 2,324,000.00 2,378,000.00 31) Kota Surakarta 2,324,000.00 2,378,000.00 32) Kota Salatiga 2,324,000.00 2,487,000.00 No Tujuan Jenis Kendaraan Camry (Rp) Fortuner (Rp) 33) Kota Semarang 2,432,000.00 2,595,000.00 34) Kota Pekalongan 3,513,000.00 2,811,000.00 35) Kota Tegal 3,621,000.00 2,811,000.00
b.Jawa Timur No Tujuan Jenis Kendaraan Camry (Rp) Fortuner (Rp) 1) Kabupaten Pacitan 2,703,000.00 2,487,000.00 2) Kabupaten Ponorogo 2,703,000.00 2,487,000.00 3) Kabupaten Trenggalek 2,703,000.00 2,487,000.00 4) Kabupaten Tulung agung 3,027,000.00 2,595,000.00 5) Kabupaten Blitar 3,027,000.00 2,595,000.00 6) Kabupaten Kediri 3,027,000.00 2,487,000.00 7) Kabupaten Malang 3,243,000.00 2,595,000.00 8) Kabupaten Lumajang 3,243,000.00 2,757,000.00 9) Kabupaten Jember 3,243,000.00 2,811,000.00 10) Kabupaten Banyuwangi 3,243,000.00 2,919,000.00 11) Kabupaten Bondowoso 3,243,000.00 2,919,000.00 12) Kabupaten Situbondo 3,243,000.00 2,919,000.00 13) Kabupaten Probolinggo 3,243,000.00 2,811,000.00 14) Kabupaten Pasuruan 3,243,000.00 2,703,000.00 15) Kabupaten Sidoarjo 3,243,000.00 2,649,000.00 16) Kabupaten Mojokerto 3,243,000.00 2,595,000.00 17) Kabupaten Jombang 2,811,000.00 2,649,000.00 18) Kabupaten Nganjuk 2,811,000.00 2,649,000.00 19) Kabupaten Madiun 2,703,000.00 2,649,000.00 20) Kabupaten Magetan 2,703,000.00 2,649,000.00 21) Kabupaten Ngawi 2,703,000.00 2,378,000.00 22) Kabupaten Bojonegoro 2,811,000.00 2,432,000.00 23) Kabupaten Tuban 2,811,000.00 2,487,000.00 24) Kabupaten Lamongan 2,919,000.00 2,595,000.00 25) Kabupaten Gresik 2,919,000.00 2,541,000.00 26) Kabupaten Bangkalan 2,919,000.00 2,541,000.00 27) Kabupaten Sampang 2,919,000.00 2,595,000.00 No Tujuan Jenis Kendaraan Camry (Rp) Fortuner (Rp) 28) Kabupaten Pamekasan 3,081,000.00 2,595,000.00 29) Kabupaten Sumenep 3,081,000.00 2,703,000.00 30) Kota Kediri 3,081,000.00 2,432,000.00 31) Kota Blitar 3,081,000.00 2,487,000.00 32) Kota Malang 3,081,000.00 2,703,000.00 33) Kota Probolinggo 3,081,000.00 2,811,000.00 34) Kota Pasuruan 3,081,000.00 2,703,000.00 35) Kota Mojokerto 2,649,000.00 2,432,000.00 36) Kota Madiun 2,649,000.00 2,378,000.00 37) Kota Batu 2,973,000.00 2,649,000.00 38) Kota Surabaya 2,973,000.00 2,649,000.00
c.Jawa barat No Tujuan Jenis Kendaraan Camry (Rp) Fortuner (Rp) 1) Kabupaten Bandung 2,703,000.00 2,811,000.00 2) Kabupaten Bandung Barat 2,757,000.00 2,487,000.00 3) Kota Bandung 2,757,000.00 2,811,000.00 4) Kabupaten Bekasi 3,081,000.00 2,919,000.00 5) Kabupaten Bogor 3,081,000.00 2,973,000.00 6) Kabupaten Ciamis 3,081,000.00 2,973,000.00 7) Kabupaten Cianjur 2,811,000.00 2,973,000.00 8) Kabupaten Cirebon 3,081,000.00 3,027,000.00 9) Kabupaten Garut 3,081,000.00 2,487,000.00 10) Kabupaten Indramayu 2,811,000.00 2,487,000.00 11) Kabupaten Karawang 2,865,000.00 2,541,000.00 12) Kabupaten Kuningan 2,865,000.00 2,541,000.00 13) Kabupaten Majalengka 2,811,000.00 2,487,000.00 14) Kabupaten Pangandaran 2,811,000.00 2,487,000.00 15) Kabupaten Purwakarta 2,811,000.00 2,595,000.00 16) Kabupaten Subang 2,865,000.00 2,595,000.00 17) Kabupaten Sukabumi 2,865,000.00 2,595,000.00 18) Kabupaten Sumedang 2,865,000.00 2,595,000.00 19) Kabupaten Tasikmalaya 2,865,000.00 2,595,000.00 No Tujuan Jenis Kendaraan Camry (Rp) Fortuner (Rp) 20) Kota Banjar 2,811,000.00 2,487,000.00 21) Kota Bekasi 3,081,000.00 2,703,000.00 22) Kota Bogor 3,135,000.00 2,757,000.00 23) Kota Cimahi 3,351,000.00 2,541,000.00 24) Kota Cirebon 2,811,000.00 2,541,000.00 25) Kota Depok 2,865,000.00 2,703,000.00 26) Kota Sukabumi 2,865,000.00 2,649,000.00 27) Kota Tasikmalaya 2,811,000.00 2,487,000.00
d.Jakarta Tujuan Jenis Kendaraan Camry (Rp) Fortuner (Rp) Jakarta 2.703.000,00 2.703.000,00
e.Banten No Tujuan Jenis Kendaraan Camry (Rp) Fortuner (Rp) 1) Kabupaten Pandegelang 3,675,000.00 2,811,000.00 2) Kabupaten Lebak 3,675,000.00 2,811,000.00 3) Kabupaten Tangerang 3,621,000.00 2,703,000.00 4) Kabupaten Serang 3,621,000.00 2,811,000.00 5) Kota Tangerang 3,621,000.00 2,703,000.00 6) Kota Cilegon 3,730,000.00 2,811,000.00 7) Kota Serang 3,567,000.00 2,811,000.00 8) Kota Tangerang Selatan 3,621,000.00 2,703,000.00
f.Bali No Tujuan Jenis Kendaraan Camry (Rp) Fortuner (Rp) 1) Kabupaten Jembrana 3,567,000.00 3,135,000.00 2) Kabupaten Tabanan 3,621,000.00 3,243,000.00 3) Kabupaten Badung 3,675,000.00 3,459,000.00 4) Kabupaten Gianyar 3,675,000.00 3,567,000.00 5) Kabupaten Klungkung 3,675,000.00 3,567,000.00 6) Kabupaten Bangli 3,675,000.00 3,567,000.00 7) Kabupaten Karangasem 3,675,000.00 3,675,000.00 8) Kabupaten Buleleng 3,567,000.00 3,135,000.00 9) Kota Denpasar 3,675,000.00 3,621,000.00
g.Provinsi di luar Pulau Jawa dan Pulau Bali No Tujuan Jenis Kendaraan Camry (Rp) Fortuner (Rp) 1) Provinsi Aceh 3,351,000.00 2,811,000.00 2) Provinsi Sumatera Utara 2,595,000.00 2,162,000.00 3) Provinsi Sumatera Barat 2,487,000.00 2,270,000.00 4) Provinsi Riau 3,351,000.00 2,703,000.00 5) Provinsi Jambi 3,351,000.00 2,487,000.00 6) Provinsi Sumatera Selatan 3,351,000.00 2,487,000.00 7) Provinsi Bengkulu 2,919,000.00 2,487,000.00 8) Provinsi Lampung 3,351,000.00 2,487,000.00 9) Provinsi Bangka Belitung 3,351,000.00 3,243,000.00 10) Provinsi Kepulauan Riau 2,919,000.00 3,243,000.00 11) Provinsi Nusa Tenggara Barat 2,919,000.00 2,487,000.00 12) Provinsi Nusa Tenggara Timur 3,351,000.00 2,487,000.00 13) Provinsi Kalimantan Barat 3,351,000.00 2,378,000.00 14) Provinsi Kalimantan Tengah 3,351,000.00 2,487,000.00 15) Provinsi Kalimantan Selatan 3,351,000.00 2,487,000.00 16) Provinsi Kalimantan Timur 3,243,000.00 3,243,000.00 17) Provinsi Kalimantan Utara 3,351,000.00 2,487,000.00 18) Provinsi Sulawesi Utara 2,919,000.00 2,487,000.00 19) Provinsi Sulawesi Tengah 3,351,000.00 2,487,000.00 20) Provinsi Sulawesi Selatan 2,919,000.00 2,595,000.00 21) Provinsi Sulawesi Tenggara 2,919,000.00 2,703,000.00 22) Provinsi Gorontalo 2,919,000.00 2,703,000.00 23) Provinsi Sulawesi Barat 2,919,000.00 2,487,000.00 24) Provinsi Maluku 2,703,000.00 2,811,000.00 25) Provinsi Maluku Utara 3,243,000.00 2,703,000.00 26) Provinsi Papua Barat 2,919,000.00 2,270,000.00 27) Provinsi Papua 3,243,000.00 2,487,000.00 Keterangan: a) satuan biaya sewa kendaraan merupakan satuan biaya yang digunakan untuk menyusun perencanaan kebutuhan biaya untuk biaya sewa kendaraan per hari; b) satuan biaya sewa kendaraan termasuk biaya bahan bakar serta pengemudi dan dibayarkan at cost; c) sewa kendaraan untuk mengantar dari tempat kedudukan sampai dengan tempat tujuan dan sebaliknya serta untuk sewa kendaraan selama di tempat tujuan; d) sewa kendaraan di luar Pulau Jawa dan Pulau Bali untuk Bupati/Wakil Bupati dipergunakan untuk mengantar dari Bandara, Pelabuhan, Terminal atau Stasiun tujuan ke tempat tujuan dan sebaliknya serta untuk sewa kendaraan selama di tempat tujuan; e) sewa kendaraan di luar Pulau Jawa dan Pulau Bali selain untuk Bupati/Wakil Bupati dipergunakan dalam hal lokasi kantor tujuan atau lokasi tujuan tidak dapat dijangkau dengan taksi menuju atau dari bandara, pelabuhan, terminal, atau stasiun. f) sewa kendaraan dalam rangka perjalanan dinas dapat diatur sebagai berikut: No Jenis kendaraan Jumlah Peserta

(1)Setara Innova minimal 4
(2)Setara Hiace minimal 6
(3)Micro Bus minimal 13
(4)Bus besar minimal 24 g) pada masa pandemi Covid-19 sewa kendaraan dalam rangka perjalanan dinas dapat diatur sebagai berikut: No Jenis kendaraan Jumlah Peserta
(1)Setara Innova Minimal 3
(2)Setara Hiace minimal 4
(3)Micro Bus minimal 8
(4)Bus besar minimal 13 h) biaya sewa kendaraan untuk pendamping Jenis kendaraan Jumlah Peserta Setara Avansa Minimal 3

9.Satuan Biaya Tiket Transportasi Darat dalam rangka Perjalanan Dinas

a.Jawa Tengah No Tujuan Harga (Rp) 1) Kabupaten Cilacap 305.000,00 2) Kabupaten Banyumas 274.000,00 3) Kabupaten Purbalingga 266.000,00 4) Kabupaten Banjarnegara 218.000,00 5) Kabupaten Kebumen 182.000,00 6) Kabupaten Purworejo 202.000,00 7) Kabupaten Wonosobo 319.000,00 8) Kabupaten Magelang 128.000,00 9) Kabupaten Boyolali 192.000,00 10) Kabupaten Klaten 166.000,00 11) Kabupaten Sukoharjo 253.000,00 12) Kabupaten Wonogiri 315.000,00 No Tujuan Harga (Rp) 13) Kabupaten Karanganyar 175.000,00 14) Kabupaten Sragen 182.000,00 15) Kabupaten Grobogan 245.000,00 16) Kabupaten Blora 397.000,00 17) Kabupaten Rembang 457.000,00 18) Kabupaten Pati 329.000,00 19) Kabupaten Kudus 286.000,00 20) Kabupaten Jepara 319.000,00 21) Kabupaten Demak 237.000,00 22) Kabupaten Semarang 192.000,00 23) Kabupaten Temanggung 211.600,00 24) Kabupaten Kendal 235.000,00 25) Kabupaten Batang 326.000,00 26) Kabupaten Pekalongan 341.000,00 27) Kabupaten Pemalang 399.000,00 28) Kabupaten Tegal 447.000,00 29) Kabupaten Brebes 464.000,00 30) Kota Magelang 128.000,00 31) Kota Surakarta 268.000,00 32) Kota Salatiga 277.000,00 33) Kota Semarang 192.000,00 34) Kota Pekalongan 341.000,00 35) Kota Tegal 447.000,00
b.Jawa Timur No Tujuan Harga (Rp) 1) Kabupaten Pacitan 216.000,00 2) Kabupaten Ponorogo 257.000,00 3) Kabupaten Trenggalek 344.000,00 4) Kabupaten Tulung agung 498.000,00 5) Kabupaten Blitar 514.000,00 6) Kabupaten Kediri 445.000,00 7) Kabupaten Malang 538.000,00 8) Kabupaten Lumajang 612.000,00 9) Kabupaten Jember 640.000,00 10) Kabupaten Banyuwangi 771.000,00 11) Kabupaten Bondowoso 646.000,00 12) Kabupaten Situbondo 651.000,00 13) Kabupaten Probolinggo 552.000,00 14) Kabupaten Pasuruan 503.000,00 15) Kabupaten Sidoarjo 445.000,00 16) Kabupaten Mojokerto 493.000,00 17) Kabupaten Jombang 449.000,00 18) Kabupaten Nganjuk 387.000,00 19) Kabupaten Madiun 319.000,00 20) Kabupaten Magetan 326.000,00 No Tujuan Harga (Rp) 21) Kabupaten Ngawi 267.000,00 22) Kabupaten Bojonegoro 392.000,00 23) Kabupaten Tuban 457.000,00 24) Kabupaten Lamongan 460.000,00 25) Kabupaten Gresik 444.000,00 26) Kabupaten Bangkalan 485.000,00 27) Kabupaten Sampang 550.000,00 28) Kabupaten Pamekasan 594.000,00 29) Kabupaten Sumenep 668.000,00 30) Kota Kediri 442.000,00 31) Kota Blitar 512.000,00 32) Kota Malang 538.000,00 33) Kota Probolinggo 552.000,00 34) Kota Pasuruan 503.000,00 35) Kota Mojokerto 493.000,00 36) Kota Madiun 319.000,00 37) Kota Batu 445.000,00 38) Kota Surabaya 445.000,00
c.Jawa Barat No Tujuan Harga (Rp) 1) Kabupaten Bandung 625.000,00 2) Kabupaten Bandung Barat 646.000,00 3) Kota Bandung 625.000,00 4) Kabupaten Bekasi 673.000,00 5) Kabupaten Bogor 731.000,00 6) Kabupaten Ciamis 498.000,00 7) Kabupaten Cianjur 675.000,00 8) Kabupaten Cirebon 457.000,00 9) Kabupaten Garut 663.000,00 10) Kabupaten Indramayu 535.000,00 11) Kabupaten Karawang 659.000,00 12) Kabupaten Kuningan 458.000,00 13) Kabupaten Majalengka 532.000,00 14) Kabupaten Pangandaran 480.000,00 15) Kabupaten Purwakarta 655.000,00 16) Kabupaten Subang 577.000,00 17) Kabupaten Sukabumi 703.000,00 18) Kabupaten Sumedang 563.000,00 19) Kabupaten Tasikmalaya 414.000,00 20) Kota Banjar 456.000,00 21) Kota Bekasi 673.000,00 22) Kota Bogor 731.000,00 23) Kota Cimahi 641.000,00 24) Kota Cirebon 457.000,00 25) Kota Depok 711.000,00 No Tujuan Harga (Rp) 26) Kota Sukabumi 703.000,00 27) Kota Tasikmalaya 414.000,00
d.Jakarta Tujuan Harga (Rp) Jakarta 692.000,00
e.Banten No Tujuan Harga (Rp) 1) Kabupaten Pandegelang 837.000,00 2) Kabupaten Lebak 868.000,00 3) Kabupaten Tangerang 731.000,00 4) Kabupaten Serang 798.000,00 5) Kota Tangerang 731.000,00 6) Kota Cilegon 811.000,00 7) Kota Serang 798.000,00 8) Kota Tangerang Selatan 714.000,00 F. SEWA ANGKUTAN DARAT DALAM DIY No. Jenis kendaraan Satuan Harga (Rp)
1. 1.Pick up Unit 300.000,00
2. 2.Truck Unit 800.000,00
3. 3.Setara Hiace Unit 1.300.000,00
4. 4.Micro Bus Unit 1.800.000,00
5. 5.Bus Besar Unit 3.500.000,00 Keterangan: Biaya sewa termasuk biaya sopir dan BBM BUPATI SLEMAN, Ttd. HARDA KISWAYA

Isi peraturan

Teks10PDFHirarki

Memuat teks peraturan…