DokumenPeraturan Bupati (Perbup)Berlaku

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Sleman Nomor 118 Tahun 2025

Nomor: 118
Tahun: 2025
Ditetapkan: 22 Desember 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 21

Lembaga terkait

Ringkasan

Materi Pokok: Ketentuan Umum; Penghapusan Piutang Retribusi Kategori Macet; Piutang Retribusi dengan Kategori yang Sudah Kadaluwarsa; Ketentuan Penutup;

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa akumulasi piutang retribusi daerah yang tidak tertagih dapat menimbulkan beban sosial dan administrasi yang menghambat kelancaran pelayanan kepada masyarakat, sehingga dibutuhkan kebiakan penghapusan piutang yang mempertimbangkan kondisi sosial secara umum;
c.bahwa untuk memberikan kepastian hukum dalam pelaksanaan penghapusan piutang retribusi daerah yang transparan, akuntabel, dan efektif, perlu disusun pedoman penghapusan piutang retribusi daerah;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Retribusi Daerah; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang- Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3.Undang-Undang Nomor 120 Tahun 2024 tentang Kabupaten Sleman di Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 306, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7057); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN BUPATI SLEMAN TENTANG TATA CARA PENGAHAPUSAN PIUTANG RETRIBUSI DAERAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1.Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
2.Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi, termasuk pemungut Retribusi tertentu.
3.Panitia Urusan Piutang Negara selanjutnya disingkat PUPN adalah panitia yang bersifat interdepartemental.
4.Penyerah Piutang adalah instansi yang menyerahkan pengurusan Piutang Negara kepada PUPN.
5.Penghapusan secara Mutlak adalah kegiatan penghapusan piutang Retribusi Daerah setelah penghapusan secara bersyarat dengan menghapuskan hak tagih daerah.
6.Penanggung Utang adalah badan dan/atau orang yang berutang menurut peraturan, perjanjian atau sebab apapun.
7.Pernyataan Piutang Daerah Telah Optimal, selanjutnya disingkat PPDTO adalah surat yang ditetapkan oleh Pejabat Pengelola Keuangan Daerah sebagai bukti bahwa Piutang Daerah dengan kualifikasi macet telah dikelola secara optimal namun masih terdapat sisa kewajiban karena Penanggung Utang tidak mempunyai kemampuan untuk menyelesaikan utang, tidak ada barang jaminan atau sebab lain yang sah.
8.Barang Jaminan adalah harta kekayaan milik Penanggung Utang dan/atau penjamin utang yang diserahkan sebagai jaminan penyelesaian utang.
9.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
10.Bupati adalah Bupati Sleman.
11.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
12.Badan Keuangan dan Aset Daerah selanjutnya disingkat BKAD adalah Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sleman.
13.Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah selanjutnya disebut Kepala BKAD adalah Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sleman.
14.Pejabat pengelola keuangan daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah kepala kepala satua kerja perangkat daerah yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja daerah dan bertindak sebagai bendahara umum daerah.
15.Daerah adalah Kabupaten Sleman.

Pasal 2

(1)Bupati dapat menghapus piutang Retribusi.
(2)Penghapusan piutang Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terhadap:
1. a.piutang Retribusi dengan kategori macet; dan
2. b.piutang Retribusi dengan kategori yang sudah kedaluwarsa.

BAB II

PENGHAPUSAN PIUTANG RETRIBUSI KATEGORI MACET

Pasal 3

Penghapusan piutang Retribusi kategori macet sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a dilakukan:

a.pengurusannya kepada PUPN; atau
b.tidak dapat diserahkan kepengurusannya kepada PUPN.

Pasal 4

(1)Piutang Retribusi yang dilakukan pengurusannya kepada PUPN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a merupakan piutang yang adanya dan besarnya telah pasti menurut hukum, tetapi Penanggung Utang dan/atau penjamin utang tidak melunasi sebagaimana mestinya.
(2)Piutang Retribusi dengan kategori macet sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memenuhi kriteria:
1. a.didukung dokumen sumber atau dokumen pendukung yang memadai sehingga dapat dibuktikan subjek hukum yang harus bertanggung jawab terhadap penyelesaiannya; dan
2. b.didukung dokumen sumber atau dokumen pendukung yang memadai sehingga dapat dipastikan jumlah/besarannya.

Pasal 5

Penyerahan Piutang Negara kepada PUPN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, merupakan kewajiban bagi Penyerah Piutang jika telah memenuhi kriteria:

a.dilakukan proses penyelesaian terlebih dahulu di tingkat Penyerah Piutang; dan
b.ditetapkan adanya dan besarnya Piutang Negara telah pasti menurut hukum.

Pasal 6

Penghapusan piutang Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan.

Pasal 7

(1)Piutang Retribusi dengan kategori macet sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 3 huruf b, terdiri atas:
1. a.piutang Retribusi dengan jumlah sisa kewajiban paling banyak Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) per Penangung Utang atau setara dan tidak ada Barang Jaminan yang diserahkan atau Barang Jaminan tidak mempunyai nilai ekonomis; atau
2. b.piutang Retribusi yang tidak memenuhi syarat untuk diserahkan pengurusannya kepada PUPN.
(2)Piutang Daerah dengan kategori macet yang tidak dapat diserahkan pengurusannya kepada PUPN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselesaikan sendiri oleh PPKD sesuai ketentuan peraturan perundang- undangan.

Pasal 8

(1)Piutang Retribusi dengan kategori macet yang tidak memenuhi syarat untuk diserahkan pengurusannya kepada PUPN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf b merupakan piutang Retribusi yang adanya dan besarnya tidak pasti secara hukum.
(2)Piutang Retribusi yang adanya dan besarnya tidak pasti secara hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sehingga tidak dapat diserahkan pengurusannya kepada PUPN, terdiri atas:
1. a.piutang Retribusi yang tidak didukung dokumen sumber yang memadai sehingga tidak dapat dibuktikan siapa subjek hukum yang harus bertanggung jawab terhadap penyelesaiannya;
2. b.piutang Retribusi yang tidak dapat dipastikan jumlah/besarannya karena tidak ada atau tidak jelas dokumen sumber atau bukti-bukti pendukungnya;
3. c.piutang Retribusi yang masih menjadi objek sengketa di lembaga peradilan; dan/ atau
4. d.piutang Retribusi yang telah diserahkan ke PUPN namun dikembalikan atau ditolak oleh PUPN berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Pasal 9

(1)Penghapusan Piutang Retribusi yang tidak dapat diserahkan pengurusannya kepada PUPN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) dapat dilakukan setelah diterbitkan PPDTO oleh PPKD.
(2)Penerbitan PPDTO oleh PPKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus terlebih dahulu dilakukan upaya penagihan sesuai ketentuan perundang- undangan.

Pasal 10

Penghapusan piutang Retribusi sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan.

Isi peraturan

Teks21PDFHirarki

Memuat teks peraturan…