DokumenPeraturan Bupati (Perbup)Berlaku

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Sleman Nomor 12 Tahun 2025

Nomor: 12
Tahun: 2025
Ditetapkan: 14 April 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 17

Lembaga terkait

Pemerintah Kabupaten Sleman

aturan_pelaksanaan

Ringkasan

Materi Pokok: Ketentuan Umum; Pemakaian; Hak, Kewajiban, dan Larangan; Pemantauan dan Evaluasi; Ketentuan Penutup;

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Bupati tentang Pemakaian Pendopo dan Fasilitas Rumah Dinas Bupati dan Wakil Bupati untuk Kegiatan Masyarakat; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi UndangUndang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3.Undang-Undang Nomor 120 Tahun 2024 tentang Kabupaten Sleman di Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 306 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7057); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMAKAIAN PENDOPO DAN FASILITAS RUMAH DINAS BUPATI DAN WAKIL BUPATI UNTUK KEGIATAN MASYARAKAT.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1.Rumah Dinas Bupati dan Wakil Bupati yang selanjutnya disebut Rumah Dinas adalah rumah jabatan Bupati Sleman yang terletak di komplek Kantor Sekretariat Daerah Kabupaten Sleman dan rumah jabatan Wakil Bupati Sleman yang terletak di komplek Jl. Magelang, Bangun Rejo, Tridadi, Kec. Sleman, Kabupaten Sleman.
2.Pendopo Rumah Dinas Bupati Sleman yang selanjutnya disebut Pendopo Rumah Dinas adalah bangunan pendopo utama rumah dinas Bupati Sleman.
3.Fasilitas Rumah Dinas Bupati dan Wakil Bupati yang selanjutnya disebut Fasilitas Rumah Dinas adalah sarana penunjang rumah jabatan Bupati Sleman dan Wakil Bupati Sleman.
4.Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Sleman.
5.Bupati adalah Bupati Sleman.
6.Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Sleman.
7.Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Sleman.
8.Kepala Bagian Umum Sekretariat Daerah adalah kepala unit perangkat daerah yang melaksanakan urusan pengelolaan Rumah Dinas Bupati Sleman.

Pasal 2

Maksud disusunnya Peraturan Bupati ini sebagai pedoman pemakaian Pendopo Rumah Dinas dan Fasilitas Rumah Dinas oleh masyarakat yang tidak bersifat kegiatan kedinasan Pemerintah Daerah.

Pasal 3

Tujuan pemakaian Pendopo Rumah Dinas dan Fasilitas Rumah Dinas untuk:

a.memperluas kemanfaatan Pendopo Rumah Dinas dan Fasilitas Rumah Dinas bagi masyarakat; dan
b.mendekatkan hubungan sosial kemasyarakatan melalui pemanfaatan fasilitas Pemerintah Daerah.

Pasal 4

Masyarakat yang dapat memanfaatkan Pendopo Rumah Dinas dan Fasilitas Rumah Dinas meliputi:

a.perorangan;
b.kelompok masyarakat;
c.sekolah/lembaga pendidikan;
d.lembaga swasta; dan/atau
e.lembaga/organisasi kemasyarakatan.

Pasal 5

(1)Masyarakat dapat memakai Pendopo Rumah Dinas dan Fasilitas Rumah Dinas untuk kegiatan masyarakat.
(2)Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
1. a.perorangan;
2. b.kelompok masyarakat;
3. c.sekolah/lembaga pendidikan;
4. d.lembaga swasta; dan
5. e.lembaga/organisasi kemasyarakatan.
(3)Fasilitas Rumah Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
1. a.fasilitas rumah dinas Bupati meliputi:
  1. 1.ruang pertemuan;
  2. 2.kendaraan dinas Bupati;
  3. 3.halaman pendopo; dan
  4. 4.area parkir di kawasan rumah dinas Bupati.
2. b.fasilitas rumah dinas Wakil Bupati meliputi:
  1. 1.aula;
  2. 2.ruang pertemuan; dan
  3. 3.halaman parkir.

BAB II

PEMAKAIAN

Pasal 6

(1)Pemakaian Pendopo dan Fasilitas Rumah Dinas oleh masyarakat dilakukan dengan persetujuan Bupati atau Wakil Bupati.
(2)Masyarakat mengajukan permohonan tertulis kepada Bupati atau Wakil Bupati melalui Sekretaris Daerah.
(3)Permohonan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit memuat:
1. a.maksud, tujuan pemakaian, dan bentuk kegiatan;
2. b.waktu, jadwal, dan jumlah peserta kegiatan;
3. c.nama dan nomor kontak pemohon; dan
4. d.dilampiri foto kopi Kartu Tanda Penduduk pemohon.
(4)Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diajukan paling lambat 2 (dua) minggu sebelum waktu pemakaian.
(5)Dalam hal Bupati atau Wakil Bupati telah memberikan persetujuan, Kepala Bagian Umum Sekretariat Daerah berkoordinasi dengan pemohon.
(6)Dalam hal Bupati atau Wakil Bupati tidak memberikan persetujuan, maka Kepala Bagian Umum Sekretariat Daerah menyampaikan penolakan secara tertulis kepada pemohon disertai alasan penolakan.

Pasal 7

Kegiatan masyarakat yang dapat dilakukan di Pendopo Rumah Dinas dan Fasilitas Rumah Dinas meliputi:

a.hajatan pengantin/pernikahan atau khitanan;
b.rapat kerja lembaga/organisasi;
c.perayaan hari jadi lembaga/organisasi; dan/atau
d.kegiatan lain yang disetujui oleh Bupati atau Wakil Bupati.

Pasal 8

Pendopo Rumah Dinas dan Fasilitas Rumah Dinas untuk kegiatan hajatan pengantin/pernikahan atau khitanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a hanya dapat digunakan masyarakat pada hari Sabtu dan Minggu mulai pukul 06.00 WIB sampai dengan pukul 17.00 WIB.

Pasal 9

Pemakaian Pendopo Rumah Dinas dan Fasilitas Rumah Dinas tidak dipungut biaya.

Pasal 10

(1)Pemakaian Pendopo Rumah Dinas dan Fasilitas Rumah Dinas menyesuaikan dengan kapasitas ruangan.
(2)Dalam hal jumlah perserta melebihi kapasitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat menggunakan fasilitas halaman Pendopo dengan sarana dan prasarana yang disediakan oleh masyarakat secara mandiri.

Isi peraturan

Teks17PDFHirarki

Memuat teks peraturan…