DokumenPeraturan Bupati (Perbup)Berlaku

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Sleman Nomor 16 Tahun 2025

Nomor: 16
Tahun: 2025
Ditetapkan: 28 April 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 18

Lembaga terkait

Ringkasan

Materi Pokok: Mengubah Ketentuan Pasal 13; Pasal 15; Pasal 16; Pasal 17; Pasal 18; Pasal 46; Pasal 50; Pasal 51; Pasal 52; Pasal 53;Pasal 65; Pasal 66; Pasal 67; Pasal 68; Pasal 69; Pasal 14 dihapus; Pasal 73 ayat (2) dihapus;

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa dinamika pemerintahan daerah terus berkembang sehingga pengaturan pemberian tambahan penghasilan pegawai dalam Peraturan Bupati Nomor 26 Tahun 2024 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara Berbasis Kinerja di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sleman sudah tidak sesuai perkembangan sehingga perlu diubah;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 26 Tahun 2024 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara Berbasis Kinerja di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sleman; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3.Undang-Undang Nomor 120 Tahun 2024 tentang Kabupaten Sleman di Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 306, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7057);
4.Peraturan Bupati Nomor 26 Tahun 2024 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara Berbasis Kinerja di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sleman (Berita Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2024 Nomor 26); MEMUTUSKAN: Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 26 TAHUN 2024 TENTANG PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA BERBASIS KINERJA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SLEMAN. Pasal I Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Sleman Nomor 26 Tahun 2024 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara Berbasis Kinerja di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sleman (Berita Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2024 Nomor 26) diubah sebagai berikut:
1.Ketentuan Pasal 13 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 13

(1)Besaran TPP pada setiap jabatan ditetapkan berdasarkan pada penghitungan basis TPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dan kriteria pemberian TPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 sampai dengan Pasal 12.
(2)Besaran TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan ditetapkan secara proporsional berdasarkan kebijakan Pemerintah Daerah dan kemampuan keuangan daerah.

2.Pasal 14 dihapus.
3.Ketentuan Pasal 15 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 15

(1)Penetapan besaran TPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dengan pembulatan.
(2)Pembulatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam hal terdapat kekurangan atau kelebihan penghitungan besaran TPP dengan skala ribuan.

4.Ketentuan Pasal 16 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 16

Bupati menetapkan besaran TPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dengan Keputusan Bupati

5.Ketentuan Pasal 17 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 17

(1)Penghitungan pembayaran TPP untuk setiap Pegawai ASN dilakukan dengan memperhitungkan besaran TPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 dengan faktor pengurang TPP.
(2)Faktor pengurang TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperhitungkan pada setiap kriteria sebagai berikut:
1. a.besaran TPP berdasarkan beban kerja diperhitungkan dengan tingkat kehadiran Pegawai ASN;
2. b.besaran TPP berdasarkan prestasi kerja diperhitungkan dengan:
  1. 1.NKB Pegawai ASN;
  2. 2.capaian kinerja keuangan Perangkat Daerah;
  3. 3.ketepatan waktu laporan penerimaan gratifikasi;
  4. 4.ketepatan waktu penyampaian LHKPN;
  5. 5.ketepatan waktu pengembalian BMD;
  6. 6.ketepatan waktu laporan sasaran kinerja pegawai
  7. 7.ketepatan waktu laporan pengembangan kompetensi; dan/atau
  8. 8.sanksi hukuman disiplin.
3. c.besaran TPP berdasarkan kondisi kerja diperhitungkan dengan tingkat kehadiran Pegawai ASN, dalam hal Pegawai ASN tidak menerima besaran TPP berdasarkan beban kerja.
(3)Dalam hal penghitungan pembayaran TPP berdasarkan kriteria kelangkaan profesi, penghitungan pembayaran TPP tidak memperhitungkan faktor pengurang sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
(4)Penghitungan pembayaran TPP dilaksanakan berdasarkan rumus penghitungan pembayaran TPP sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

6.Ketentuan Pasal 18 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 18

Faktor pengurang TPP berdasarkan tingkat kehadiran Pegawai ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf a dan huruf c berdasarkan data laporan kehadiran Pegawai ASN.

7.Ketentuan Pasal 46 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 46

(1)Pembayaran TPP bagi ASN dalam 1 (satu) bulan sebesar 100% (seratus persen) dari besaran TPP.
(2)Pembayaran TPP bagi Calon PNS dalam 1 (satu) bulan sebesar 80% (delapan puluh persen) dari besaran TPP.
(3)Pembayaran TPP bagi PPPK pengangkatan pertama selama masa kerja 1 (satu) tahun dalam 1 (satu) bulan sebesar 80% (delapan puluh persen) dari besaran TPP.
(4)Pembayaran TPP bagi Pegawai ASN yang mendapat penugasan pada instansi atau lembaga lain di luar Pemerintah Daerah dalam 1 (satu) bulan sebesar 100% (seratus persen) dari besaran TPP.
(5)Pembayaran TPP bagi Pegawai ASN dari instansi atau lembaga lain di luar Pemerintah Daerah yang mendapat penugasan pada Pemerintah Daerah dalam 1 (satu) bulan sebesar 40% (empat puluh persen) dari besaran TPP.

8.Ketentuan Pasal 50 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 50

(1)Pembayaran TPP bagi Pegawai ASN pada instansi atau lembaga lain di luar wilayah Daerah yang mutasi masuk ke Pemerintah Daerah diperhitungkan sejak 3 (tiga) bulan setelah terhitung mulai tanggal Surat Perintah Melaksanakan Tugas.
(2)Pembayaran TPP bagi Pegawai ASN Pemerintah Daerah yang mutasi keluar dari Pemerintah Daerah diperhitungkan sampai dengan bulan terakhir sebelum saat terhitung mulai tanggal Surat Keputusan Pemberhentian.

9.Ketentuan Pasal 51 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 51

(1)Pembayaran TPP bagi Pegawai ASN yang mengalami mutasi jabatan diperhitungkan pada jabatan baru pada bulan berikutnya mulai tanggal keputusan dan/atau surat perintah melaksanakan tugas ditetapkan.
(2)Pembayaran TPP bagi Pegawai ASN yang mengalami kenaikan atau penurunan pangkat/golongan diperhitungkan mulai tanggal keputusan berlaku.
(3)Pembayaran TPP bagi Pegawai ASN yang selesai melaksanakan tugas belajar diperhitungkan pada bulan berikutnya mulai tanggal surat perintah melaksanakan tugas ditetapkan.
(4)Pembayaran TPP bagi Pegawai ASN yang selesai mendapatkan penugasan pada instansi atau lembaga lain diperhitungkan pada bulan berikutnya mulai tanggal surat perintah melaksanakan tugas ditetapkan.
(5)Pembayaran TPP bagi Pegawai ASN yang selesai melaksanakan cuti di luar tanggungan negara diperhitungkan pada bulan berikutnya mulai tanggal surat perintah melaksanakan tugas ditetapkan.

10.Ketentuan Pasal 52 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 52

(1)Pembayaran TPP bagi Calon PNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (2) diperhitungkan setelah 3 (tiga) bulan terhitung mulai tanggal Surat Perintah Melaksanakan Tugas.
(2)Pembayaran TPP bagi PPPK pengangkatan pertama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (3) diperhitungkan setelah 3 (tiga) bulan terhitung mulai tanggal Surat Perintah Melaksanakan Tugas.

11.Ketentuan Pasal 53 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 53

(1)Pembayaran TPP bagi Pegawai ASN dari instansi atau lembaga lain di luar Pemerintah Daerah yang mendapat penugasan pada Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (5) diperhitungkan setelah 3 (tiga) bulan terhitung mulai tanggal Surat Perintah Melaksanakan Tugas.
(2)Pembayaran TPP bagi Pegawai ASN dari instansi atau lembaga lain di luar Pemerintah Daerah yang mendapat penugasan pada Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (5) yang selanjutnya ditetapkan mutasi masuk pada Pemerintah Daerah diperhitungkan mulai tanggal keputusan mutasi masuk.

12.Ketentuan Pasal 65 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Isi peraturan

Teks18PDFHirarki

Memuat teks peraturan…