DokumenPeraturan Bupati (Perbup)Berlaku

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Sleman Nomor 4 Tahun 2025

Nomor: 4
Tahun: 2025
Ditetapkan: 31 Januari 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 18

Lembaga terkait

Ringkasan

Materi Pokok: Ketentuan Umum; Jalur Evakuasi Bencana Gunungapi Merapi; Pemanfaatan Jalur Evakuasi Bencana Gunungapi Merapi; Penyelenggaraan Jalur Evakuasi Bencana Gunungapi Merapi; Sarana Prasarana Jalur Evakuasi Bencana Gunungapi Merapi; Rambu pada Jalur Evakuasi Bencana Gunungapi Merapi; Pendanaan; Monitoring dan Evaluasi; Ketentuan Penutup;

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Bupati tentang Jalur Evakuasi Bencana Gunungapi Merapi; Mengingat: 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3.Undang-Undang Nomor 120 Tahun 2024 tentang Kabupaten Sleman di Daerah Isimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 306, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7057); MEMUTUSKAN: Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG JALUR EVAKUASI BENCANA GUNUNGAPI MERAPI.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1.Jalur Evakuasi adalah jalur yang menghubungkan titik kumpul di area terdampak dan tempat pengungsian (barak) yang merupakan area aman dari ancaman bencana.
2.Jalur Evakuasi Bencana Gunungapi Merapi adalah semua jalan yang menghubungkan titik kumpul di area terdampak Gunungapi Merapi dan barak/tempat Pengungsian yang merupakan area aman dari ancaman bencana Gunungapi Merapi.
3.Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam dan/atau faktor nonalam maupun faktor manusia, sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkuangan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis.
4.Jalan Umum adalah jalan yang diperuntukan bagi lalu lintas umum.
5.Jalan Nasional adalah jalan umum yang meliputi jalan arteri dalam sistem jaringan jalan primer yang menghubungkan antar pusat kegiatan nasional, antar pusat kegiatan nasional dan pusat kegiatan wilayah dan/atau pusat kegiatan nasional dan/atau pusat kegiatan wilayah dengan bandar udara pengumpul dan Pelabuhan utama atau pengumpul, jalan kolektor dalam sistem jaringan jalan primer yang menghubungkan sistem transportasi nasional lainnya yang merupakan jalan kolektor primer, jalan strategis nasional dan jalan tol.
6.Jalan Provinsi adalah jalan umum yang meliputi jalan kolektor dalam sistem jaringan jalan primer yang menghubungkan ibu kota provinsi dengan ibu kota kabupaten/kota yang merupakan jalan kolektor primer 2, primer 3 dan jalan strategis provinsi yang pembangunannya diprioritaskan untuk melayani kepentingan provinsi berdasarkan pertimbangan untuk membangkitkan pertumbuhan ekonomi, kesejahteraan, dan keamanan.
7.Jalan Kabupaten adalah jalan umum yang meliputi kolektor dalam sistem jaringan jalan primer yang tidak termasuk jalan nasional dan jalan provinsi yang merupakan jalan kolektor primer 4, jalan umum dalam sistem jaringan jalan sekunder dalam wilayah Kabupaten, jalan strategis kabupeten, dan jalan lokal yang menghubungkan ibu kota kabupaten dengan ibu kota kecamatan, ibu kota kabupaten dengan pusat desa, antaribu kota kecamatan, ibu kota kecamatan dengan pusat desa, anpusat kegiatan lokal, antardesa, poros desa.
8.Jalan Desa adalah jalan umum yang menghubungkan kawasan dan/atau antarpermukiman serta jalan lingkungan di dalam desa.
9.Titik kumpul adalah tempat yang berada di area terdampak bencana Gunungapi Merapi yang digunakan sebagai tempat berkumpulnya masyarakat yang tinggal di area terdampak Gunungapi Merapi guna melakukan persiapan evakuasi warga menuju tempat pengungsian.
10.Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana adalah serangkaian upaya yang meliputi penetapan kebijakan pembangunan yang berisiko timbulnya bencana, kegiatan pencegahan bencana, tanggap darurat, rehablitasi dan rekonstruksi.
11.Tanggap Darurat Bencana adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan dengan segera pada saat kejadian bencana untuk menangani dampak buruk yang ditimbulkan, yang meliputi kegiatan penyelamatan dan evakuasi korban, harta benda, pemenuhan kebutuhan dasar, perlindungan, pengurusan pengungsi, penyelamatan, serta pemulihan prasarana dan sarana.
12.Status Keadaan Darurat Bencana adalah suatu keadaan yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah untuk jangka waktu tertentu atas dasar rekomendasi Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah.
13.Rehabilitasi adalah perbaikan dan pemulihan semua aspek pelayanan publik atau masyarakat sampai tingkat yang memadai pada wilayah pasca bencana dengan sasaran utama untuk normalisasi atau berjalannya secara wajar semua aspek pemerintahan dan kehidupan masyarakat pada wilayah pasca bencana.
14.Rekonstruksi adalah pembangunan kembali semua prasarana dan sarana, kelembagaan pada wilayah pascabencana, baik pada tingkat pemerintahan maupun masyarakat dengan sasaran utama tumbuh dan berkembangnya kegiatan perekonomian, sosial dan budaya, tegaknya hukum dan ketertiban, dan bangkitnya peran serta masyarakat dalam segala aspek kehidupan bermasyarakat pada wilayah pascabencana.
15.Barak/Tempat Pengungsian adalah sebuah tempat di area aman dari ancaman Gunungapi Merapi yang digunakan untuk menampung warga masyarakat yang terdampak bencana Gunungapi Merapi dapat berupa bangunan fasilitas umum yang ditetapkan untuk barak/tempat pengungsian apabila dalam keadaan tanggap darurat bencana.
16.Masyarakat adalah orang sebagai individu, sekelompok orang yang membentuk sebuah sistem yang semi terbuka dan semi tertutup, sekelompok orang yang tergabung dalam sebuah organisasi yang berstruktur dan/atau non struktur di luar organisasi pemerintah, baik organisasi sosial, maupun organisasi politik, dan Badan atau Lembaga non pemerintah baik yang berbadan hukum atau tidak berbadan hukum, serta badan atau lembaga yang bergerak dalam bidang usaha dan/atau sosial (profit dan nonprofit).
17.Daerah adalah Kabupaten Sleman.
18.Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Sleman.
19.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
20.Panewu adalah sebutan Camat merupakan Panewu di Kabupaten Sleman.
21.Lurah adalah sebutan Kepala Desa merupakan pejabat pemerintah kalurahan yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga kalurahannya dan melaksanakan tugas dari pemerintah dan pemerintah daerah. 22 Kapanewon adalah sebutan kecamatan di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta yang merupakan bagian wilayah dari daerah Kabupaten.
23.Kalurahan adalah sebutan Desa di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta yang merupakan kesatuan masyarakat hukum yang terdiri atas gabungan beberapa Padukuhan yang mempunyai batas-batas wilayah tertentu dan harta kekayaan sendiri.
24.Jalur Evakuasi I adalah jalur yang menghubungkan titik kumpul dan barak pengungsian berada di antara Sungai Krasak dan Sungai Boyong.
25.Jalur Evakuasi II adalah jalur yang menghubungkan titik kumpul dan barak pengungsian berada di antara Sungai Boyong dan Sungai Kuning.
26.Jalur Evakuasi III adalah jalur yang menghubungkan titik kumpul dan barak pengungsian berada di antara Sungai Kuning dan Sungai Opak.
27.Jalur Evakuasi IV adalah jalur yang menghubungkan titik kumpul dan barak pengungsian berada di antara Sungai Opak dan Sungai Gendol.
28.Jalur Evakuasi V adalah jalur yang menghubungkan titik kumpul dan barak pengungsian berada di antara Sungai Gendol dan Sungai Woro.

Pasal 2

Penyelenggaraan jalur evakuasi bencana Gunungapi Merapi berdasarkan pada asas berikut:

a.kemanfaatan yaitu berkenaan dengan semua kegiatan penyelenggaraan jalan sebagai jalur evakuasi yang dapat memberikan nilai tambah yang sebesar-besarnya, baik bagi pemangku kepentingan (stakeholders) maupun bagi masyarakat dalam rangka mewujudkan penanggulangan bencana;
b.keamanan dan keselamatan yaitu berkenaan dengan semua kegiatan penyelenggaraan jalan yang harus memenuhi persyaratan keteknikan jalan, sedangkan asas keselamatan berkenaan dengan kondisi permukaan jalan dan kondisi geometrik jalan;
c.keserasian yaitu berkenaan dengan keharmonisan jalur evakuasi bencana Gunungapi Merapi dengan lingkungan sekitarnya;
d.keselarasan dan keseimbangan dalam penyelenggaraan jalur evakuasi bencana Gunungapi Merapi mencerminkan keseimbangan dan keselarasan tata kehidupan sosial masyarakat dan lingkungan yang dilalui jalan jalur evakuasi;
e.Keadilan yaitu harus memberikan perlakuan yang sama terhadap semua pihak dan tidak mengarah kepada pemberian keuntungan terhadap pihak-pihak tertentu dengan cara atau alasan apapun;
f.transparansi dan akuntabilitas yaitu berkenaan dengan penyelenggaran jalan yang prosesnya dapat diketahui masyarakat dan asa akuntabilitas berkenaan dengan hasil penyelenggaraan jalan yang dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat;
g.Keberdayaan dan keberhasilgunaan dengan penyelenggaraan jalan yang harus dilaksanakan berlandaskan pemanfaatan sumberdaya dan ruang yang optimal dan asas keberhasilgunaan berkenan dengan pencapaian hasil sesuai dengan sasaran; dan
h.Kebersamaan dan kemitraan berkenaan dengan penyelenggaraan jalan yang melibatkan peran serta pemangku kepentingan melalui suatu hubungan kerja yang harmonis, setara, timbal balik, dan sinergis.

Pasal 3

(1)Maksud dari penyusunan Peraturan Bupati ini sebagai pedoman dalam penyelenggaraan jalur evakuasi bencana Gunungapi Merapi sehingga terwujudnya kepastian hukum dalam penyelenggaraan jalur evakuasi bencana Gunungapi Merapi.
(2)Penyelenggaraan jalur evakuasi bencana Gunungapi Merapi bertujuan untuk menjamin terpeliharanya kondisi jalur evakuasi bencana Gunungapi Merapi dalam kondisi baik sehingga pada saat terjadi darurat Gunungapi Merapi dapat dimanfaatkan sebagai sarana evakuasi masyarakat dari ancaman bencana Gunungapi Merapi.

BAB II

JALUR EVAKUASI BENCANA GUNUNGAPI MERAPI

Pasal 4

(1)Jalur evakuasi bencana Gunungapi Merapi ditetapkan sebagai sarana evakuasi pada saat terjadi bencana Gunungapi Merapi.
(2)Penetapan jalur evakuasi bencana Gunungapi Merapi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempertimbangkan status jalan, titik kumpul dan/atau barak/tempat pengungsian.
(3)Jalur evakuasi bencana Gunungapi Merapi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
1. a.Jalur Evakuasi I;
2. b.Jalur Evakuasi II;
3. c.Jalur Evakuasi III;
4. d.Jalur Evakuasi IV; dan
5. e.Jalur Evakuasi V.
(4)Jalur evakuasi bencana Gunungapi Merapi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dalam bentuk tabel dan peta.
(5)Jalur evakuasi bencana Gunungapi Merapi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) terdiri dari:
1. a.Tabel Jalur Evakuasi Bencana Gunungapi Merapi, sebagaimana terlampir dalam lampiran I;
2. b.Peta Jalur Evakuasi Bencana Gunungapi Merapi, sebagaimana terlampir dalam lampiran II;
3. c.Peta Jalur Evakuasi I Erupsi Gunungapi Merapi, sebagaimana terlampir dalam lampiran III;
4. d.Peta Jalur Evakuasi II Erupsi Gunungapi Merapi, sebagaimana terlampir dalam lampiran IV;
5. e.Peta Jalur Evakuasi III Erupsi Gunungapi Merapi, sebagaimana terlampir dalam lampiran V;
6. f.Peta Jalur Evakuasi IV Erupsi Gunungapi Merapi, sebagaimana terlampir dalam lampiran VI; dan
7. g.Peta Jalur Evakuasi V Erupsi Gunungapi Merapi, sebagaimana terlampir dalam lampiran VII.
(6)Lampiran sebagaimana dimaksud pada ayat (5) merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 5

Titik kumpul sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) ditentukan secara musyawarah dan kesepakatan warga yang tinggal di area terdampak bencana Gunungapi Merapi dengan memperhatikan karakteristik fisik dan geografis wilayah.

Pasal 6

Barak/tempat pengungsian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) lokasinya tersebar di wilayah daerah baik yang dikelola oleh Pemerintah Kalurahan maupun yang dikelola oleh Pemerintah Daerah.

BAB III

PEMANFAATAN JALUR EVAKUASI BENCANA GUNUNGAPI MERAPI

Pasal 7

Pemanfaatan jalur evakuasi bencana Gunungapi Merapi mendasarkan pada fungsi jalur evakuasi sebagai sarana penghubung antara titik kumpul dan barak/tempat pengungsian pada saat darurat bencana Gunungapi Merapi.

Pasal 8

Dalam hal Gunungapi Merapi ditetapkan dalam kondisi tanggap darurat maka kegiatan pada jalur evakuasi di luar peruntukan evakuasi diberhentikan.

Pasal 9

Pemanfaatan jalur evakuasi bencana Gunungapi Merapi untuk kegiatan perekonomian dan lainnya diperbolehkan apabila status Gunungapi Merapi pada tahapan status normal sampai dengan siaga dengan ketentuan mematuhi peraturan perundang-undangan yang melekat pada status jalan tersebut.

BAB IV

PENYELENGGARAAN JALUR EVAKUASI BENCANA GUNUNGAPI MERAPI

Pasal 10

(1)Jalur evakuasi bencana Gunungapi Merapi menggunakan jalan umum yang ada di daerah.
(2)Jalan umum dikelompokkan menurut status jalan terdiri dari:
1. a.Jalan Nasional;
2. b.Jalan Provinsi;
3. c.Jalan Kabupaten; dan
4. d.Jalan Desa.
(3)Kewenangan penyelenggaraan jalur evakuasi bencana Gunungapi Merapi didasarkan pada status jalan.
(4)Kewenangan penyelenggaraan jalur evakuasi bencana Gunungapi Merapi menjadi kewenangan Pemerintah Daerah yaitu Jalan Kabupaten dan Jalan Desa meliputi:
1. a.pengaturan;
2. b.pembinaan;
3. c.pembangunan; dan
4. d.pengawasan.
(5)Kewenangan Pemerintah Daerah dalam hal pembangunan, sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf c meliputi:
1. a.pembangunan jalan baru;
2. b.peningkatan jalan;
3. c.pemeliharaan berkala; dan/atau
4. d.pemeliharaan rutin.
(6)Penyelenggaraan jalur evakuasi bencana Gunungapi Merapi dikoordinasikan dengan para pihak yang memiliki kewenangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Isi peraturan

Teks18PDFHirarki

Memuat teks peraturan…