DokumenPeraturan Bupati (Perbup)Berlaku

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Sleman Nomor 40 Tahun 2025

Nomor: 40
Tahun: 2025
Ditetapkan: 30 Juli 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 17

Lembaga terkait

Ringkasan

Materi Pokok: Ketentuan Umum; Dasar Pengenaan dan Tata Cara Penghitungan Pajak Air Tanah; Pencatatan Volume Pengambilan Air Tanah; Ketentuan Peralihan; Ketentuan Penutup;

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa dalam rangka mengoptimalkan pemungutan pajak air tanah di daerah, diperlukan penghitungan nilai perolehan air tanah;
c.bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 43 Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 7 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 2 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, besarnya nilai perolehan air tanah sebagai dasar pengenaan pajak air tanah ditetapkan dengan Peraturan Bupati dengan berpedoman pada nilai perolehan air tanah yang ditetapkan oleh Gubernur;
d.bahwa Peraturan Bupati Sleman Nomor 30 Tahun 2024 tentang Nilai Perolehan Air Tanah sudah tidak sesuai dengan kebutuhan dan dinamika peraturan perundang- undangan, sehingga perlu dicabut dan diganti;
e.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Bupati tentang Nilai Perolehan Air Tanah; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3.Undang-Undang Nomor 120 Tahun 2024 tentang Kabupaten Sleman di Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 306, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7057);
4.Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 7 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2023 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sleman Nomor 204) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Daerah Kabupaten Sleman Nomor 2 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2025 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sleman Nomor 204); MEMUTUSKAN: Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG NILAI PEROLEHAN AIR TANAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1.Air adalah semua air yang terdapat pada, di atas atau di bawah permukaan tanah, termasuk air permukaan, air tanah, dan air laut yang berada di darat.
2.Sumber Air adalah tempat atau wadah Air alami dan/atau buatan yang terdapat pada di atas, atau di bawah permukaan tanah.
3.Air Tanah adalah air yang terdapat di dalam lapisan tanah atau batuan di bawah permukaan tanah.
4.Air Baku adalah Air yang berasal dari Air Tanah yang telah diambil dari sumbernya dan telah siap untuk dimanfaatkan.
5.Pajak Air Tanah yang selanjutnya disingkat PAT adalah Pajak atas pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah.
6.Nilai Perolehan Air Tanah yang selanjutnya disingkat NPA adalah harga Air Tanah yang akan dikenai pajak Air Tanah besarnya sama dengan Harga Air Baku dikalikan Bobot Air Tanah.
7.Harga Air Baku yang selanjutnya disingkat HAB adalah biaya yang ditetapkan berdasarkan biaya pemeliharaan dan pengendalian sumber daya Air Tanah.
8.Biaya Pemeliharaan yang selanjutnya disingkat BPH adalah biaya yang dibutuhkan untuk pembangunan dan pemeliharaan sumur imbuhan Air Tanah yang besarnya tergantung pada harga yang berlaku di daerah setempat dibagi dengan volume pengambilan selama umur produksi dalam satuan meter kubik.
9.Biaya Pengendalian yang selanjutnya disingkat BPL adalah biaya yang dibutuhkan untuk memantau kondisi Air Tanah yang besarnya tergantung pada harga yang berlaku di daerah setempat dibagi dengan volume pengambilan selama umur produksi dalam satuan meter kubik.
10.Bobot Air Tanah yang selanjutnya disingkat BAT adalah suatu koefisien dengan bobot nilai dari komponen sumber daya alam serta peruntukan dan pengelolaan yang besarnya ditentukan berdasarkan subyek kelompok pengguna Air Tanah serta volume pengambilannya.
11.Volume Pengambilan Air Tanah yang selanjutnya disebut Volume Pengambilan adalah jumlah Air Tanah dalam satuan meter kubik yang diambil dari sumur gali, sumur pasak, atau sumur bor.
12.Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
13.Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara (BUMN), atau badan usaha milik daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
14.Bupati adalah Bupati Sleman.
15.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
16.Daerah adalah Kabupaten Sleman.

BAB II

DASAR PENGENAAN DAN TATA CARA PENGHITUNGAN PAJAK AIR TANAH

Pasal 2

Setiap orang atau Badan yang melakukan pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah dipungut PAT.

Pasal 3

Tarif PAT ditetapkan sebesar 20% (dua puluh persen).

Pasal 4

(1)Dasar pengenaan PAT merupakan NPA.
(2)NPA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada hasil perkalian antara HAB dan BAT.
(3)Penghitungan NPA sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diperoleh dengan formula sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Huruf A angka 1 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 5

(1)HAB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 didasarkan pada hasil penjumlahan antara BPH dan BPL.
(2)Unsur penghitungan BPH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas biaya pembangunan dan pemeliharaan sumur imbuhan serta rata-rata Volume Pengambilan pada sumur produksi selama umur produksi.
(3)Unsur penghitungan BPL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
1. a.biaya pembangunan, operasional, serta pemeliharaan sumur pantau Air Tanah; dan
2. b.rata-rata Volume Pengambilan pada sumur produksi selama umur produksi.
(4)Penghitungan HAB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperoleh dengan formula sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Huruf A angka 2 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
(5)Nilai BPH, BPL, dan HAB tercantum dalam Lampiran I Huruf B yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 6

(1)BAT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dinyatakan dalam koefisien yang didasarkan atas faktor sebagai berikut:
1. a.jenis Sumber Air berupa Air Tanah;
2. b.lokasi Sumber Air berupa Air Tanah;
3. c.tujuan pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah;
4. d.volume Air Tanah yang diambil dan/atau dimanfaatkan;
5. e.kualitas Air Tanah; dan
6. f.tingkat kerusakan lingkungan yang diakibatkan oleh pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah.
(2)Faktor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikelompokkan ke dalam komponen sebagai berikut:
1. a.sumber daya alam; dan
2. b.peruntukan dan pengelolaan.
(3)Komponen sumber daya alam sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a meliputi faktor sebagai berikut:
1. a.jenis Sumber Air berupa Air Tanah;
2. b.lokasi Sumber Air berupa Air Tanah; dan
3. c.kualitas Air Tanah.
(4)Komponen peruntukan dan pengelolaan sebagaimana dimaksud pada ayat
(2)huruf b meliputi faktor sebagai berikut:
1. a.tujuan pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah;
2. b.volume Air Tanah yang diambil dan/atau dimanfaatkan; dan
3. c.tingkat kerusakan lingkungan yang diakibatkan oleh pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah.

Pasal 7

(1)Komponen sumber daya alam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) dibedakan menjadi 4 (empat) kriteria yang memiliki peringkat dan bobot.
(2)Bobot sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung secara eksponensial dari nilai peringkatnya dengan ketentuan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Huruf C angka 1 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
(3)Indikator kriteria dalam komponen sumber daya alam tercantum dalam Lampiran I Huruf C angka 2 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 8

(1)Komponen peruntukan dan pengelolaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (4) dibedakan menjadi 5 (lima) kelompok pengguna Air Tanah yang ditetapkan dalam bentuk pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah.
(2)5 (lima) kelompok pengguna Air Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)terdiri atas:
1. a.kelompok 1 (satu), merupakan kelompok yang melakukan pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah dengan produk berupa Air;
2. b.kelompok 2 (dua), merupakan kelompok yang melakukan pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah dengan produk bukan Air, termasuk untuk membantu proses produksi dan/atau operasional pada kegiatan usaha dengan tingkat risiko tinggi;
3. c.kelompok 3 (tiga), merupakan kelompok yang melakukan pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah dengan produk bukan Air, termasuk untuk membantu proses produksi dan/atau operasional pada kegiatan usaha dengan tingkat risiko menengah;
4. d.kelompok 4 (empat), merupakan kelompok yang melakukan pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah dengan produk bukan Air, termasuk untuk membantu proses produksi dan/atau operasional yang dilakukan pada kegiatan usaha dengan tingkat risiko rendah; dan
5. e.kelompok 5 (lima), merupakan kelompok yang melakukan pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah dengan:
  1. 1.produk bukan Air untuk kegiatan sosial, pendidikan, kesehatan, atau kegiatan yang dilakukan oleh lembaga pemerintahan; dan
  2. 2.produk berupa Air untuk pemanfaatan panas bumi langsung atau kegiatan yang dilakukan oleh badan usaha milik negara/badan usaha milik daerah/badan usaha milik kalurahan penyelenggara sistem penyediaan air minum.
(3)Kegiatan usaha dengan tingkat risiko pada kelompok 2 sampai dengan kelompok 4 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b sampai dengan huruf d dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang– undangan di bidang penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis risiko.

Pasal 9

(1)Komponen peruntukan dan pengelolaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (4) memiliki nilai berdasarkan kelompok Volume Pengambilan dan peruntukan yang dihitung secara progresif sesuai dengan ketentuan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Huruf C angka 3 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
(2)Nilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai faktor pengali terhadap persentase komponen peruntukan dan pengelolaan.

Pasal 10

(1)Setiap komponen BAT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) mempunyai koefisien yang besarnya ditentukan sebagai berikut:
1. a.60% (enam puluh persen) dari komponen sumber daya alam (S); dan
2. b.40% (empat puluh persen) dari komponen peruntukan dan pengelolaan (P).
(2)Penghitungan BAT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperoleh dengan formula sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Huruf A angka 5 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Isi peraturan

Teks17PDFHirarki

Memuat teks peraturan…