DokumenPeraturan Bupati (Perbup)Berlaku

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Sleman Nomor 44 Tahun 2025

Nomor: 44
Tahun: 2025
Ditetapkan: 15 Agustus 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 23

Lembaga terkait

Ringkasan

Materi Pokok: Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a semula sebesar Rp3.252.678.625.859,00 (tiga triliun dua ratus lima puluh dua miliar enam ratus tujuh puluh delapan juta enam ratus dua puluh lima ribu delapan ratus lima puluh sembilan rupiah) bertambah sebesar Rp34.817.292.741,00 (tiga puluh empat miliar delapan ratus tujuh belas juta dua ratus sembilan puluh dua ribu tujuh ratus empat puluh satu rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp3.287.495.918.600,00 (tiga triliun dua ratus delapan puluh tujuh miliar empat ratus sembilan puluh lima juta sembilan ratus delapan belas ribu enam ratus rupiah); Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b semula sebesar Rp3.371.401.395.703,00 (tiga triliun tiga ratus tujuh puluh satu miliar empat ratus satu juta tiga ratus sembilan puluh lima ribu tujuh ratus tiga rupiah) bertambah sebesar Rp16.735.570.825,00 (enam belas miliar tujuh ratus tiga puluh lima juta lima ratus tujuh puluh ribu delapan ratus dua puluh lima rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp3.388.136.966.528,00 (tiga triliun tiga ratus delapan puluh delapan miliar seratus tiga puluh enam juta sembilan ratus enam puluh enam ribu lima ratus dua puluh delapan rupiah); Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c semula sebesar Rp171.500.769.844,00 (seratus tujuh puluh satu miliar lima ratus juta tujuh ratus enam puluh sembilan ribu delapan ratus empat puluh empat rupiah) berkurang sebesar Rp18.081.721.916,00 (delapan belas miliar delapan puluh satu juta tujuh ratus dua puluh satu ribu sembilan ratus enam belas rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp153.419.047.928,00 (seratus lima puluh tiga miliar empat ratus sembilan belas juta empat puluh tujuh ribu sembilan ratus dua puluh delapan rupiah);

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6858);
3.Undang-Undang Nomor 120 Tahun 2024 tentang Kabupaten Sleman di Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 306, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7057);
4.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
5.Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 4 Tahun 2025 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2025 Nomor 4); 2 MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025.

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan peraturan daerah.
2.Penerimaan Daerah adalah uang yang masuk ke kas daerah.
3.Pengeluaran Daerah adalah uang yang keluar dari kas daerah.
4.Pendapatan Daerah adalah semua hak daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.
5.Dana Transfer Umum adalah dana yang dialokasikan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara kepada daerah untuk digunakan sesuai kewenangan daerah guna mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.
6.Dana Transfer Khusus adalah dana yang dialokasikan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara kepada daerah dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus, baik fisik maupun nonfisik yang merupakan urusan daerah.
7.Dana Bagi Hasil yang selanjutnya disingkat DBH adalah dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang bersumber dari pendapatan tertentu yang dialokasikan kepada daerah penghasil berdasarkan angka presentasi tertentu dengan tujuan mengurangi ketimpangan kemampuan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah.
8.Dana Alokasi Umum yang selanjutnya disingkat DAU adalah dana yang bersumber dari pendapatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.
9.Dana Alokasi Khusus yang selanjutnya disingkat DAK adalah dana yang bersumber dari pendapatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang dialokasikan kepada daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
10.Belanja Daerah adalah semua kewajiban pemerintah daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.
11.Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.
12.Pinjaman Daerah adalah semua transaksi yang mengakibatkan daerah menerima sejumlah uang atau menerima manfaat yang bernilai uang dari pihak lain sehingga daerah tersebut dibebani kewajiban untuk membayar kembali. 3
13.Utang Daerah yang selanjutnya disebut Utang adalah jumlah uang yang wajib dibayar pemerintah daerah dan/atau kewajiban pemerintah daerah yang dapat dinilai dengan uang berdasarkan peraturan perundang- undangan, perjanjian, atau berdasarkan sebab lainnya yang sah.
14.Pemberian Pinjaman Daerah adalah bentuk investasi pemerintah daerah pada pemerintah pusat, pemerintah daerah lainnya, Badan Layanan Umum Daerah milik pemerintah daerah lainnya, Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, koperasi, dan masyarakat dengan hak memperoleh bunga dan pengembalian pokok pinjaman.
15.Daerah adalah Kabupaten Sleman.
16.Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Sleman.
17.Bupati adalah Bupati Sleman.

Pasal 2

APBD terdiri atas:

a.Pendapatan Daerah;
b.Belanja Daerah; dan
c.Pembiayaan Daerah.

Pasal 3

Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a semula sebesar Rp3.252.678.625.859,00 (tiga triliun dua ratus lima puluh dua miliar enam ratus tujuh puluh delapan juta enam ratus dua puluh lima ribu delapan ratus lima puluh sembilan rupiah) bertambah sebesar Rp34.817.292.741,00 (tiga puluh empat miliar delapan ratus tujuh belas juta dua ratus sembilan puluh dua ribu tujuh ratus empat puluh satu rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp3.287.495.918.600,00 (tiga triliun dua ratus delapan puluh tujuh miliar empat ratus sembilan puluh lima juta sembilan ratus delapan belas ribu enam ratus rupiah), yang bersumber dari:

a.pendapatan asli daerah;
b.pendapatan transfer; dan
c.lain-lain pendapatan daerah yang sah.

Pasal 4

(1)Pendapatan asli daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a semula sebesar Rp1.430.752.853.148,00 (satu triliun empat ratus tiga puluh miliar tujuh ratus lima puluh dua juta delapan ratus lima puluh tiga ribu seratus empat puluh delapan rupiah) bertambah sebesar Rp44.797.125.456,00 (empat puluh empat miliar tujuh ratus sembilan puluh tujuh juta seratus dua puluh lima ribu empat ratus lima puluh enam rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp1.475.549.978.604,00 (satu triliun empat ratus tujuh puluh lima miliar lima ratus empat puluh sembilan juta sembilan ratus tujuh puluh delapan ribu enam ratus empat rupiah) terdiri atas:
1. a.pajak daerah;
2. b.retribusi daerah;
3. c.hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan; dan
4. d.lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.
(2)Pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a semula sebesar Rp1.091.770.090.300,00 (satu triliun sembilan puluh satu miliar tujuh ratus tujuh puluh juta sembilan puluh ribu tiga ratus 4 rupiah) bertambah sebesar Rp30.312.321.700,00 (tiga puluh miliar tiga ratus dua belas juta tiga ratus dua puluh satu ribu tujuh ratus rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp1.122.162.412.000,00 (satu triliun seratus dua puluh dua miliar seratus enam puluh dua juta empat ratus dua belas ribu rupiah).
(3)Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b semula sebesar Rp212.194.310.650,00 (dua ratus dua belas miliar seratus sembilan puluh empat juta tiga ratus sepuluh ribu enam ratus lima puluh rupiah) berkurang sebesar Rp8.614.357.650,00 (delapan miliar enam ratus empat belas juta tiga ratus lima puluh tujuh ribu enam ratus lima puluh rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp203.579.953.000,00 (dua ratus tiga miliar lima ratus tujuh puluh sembilan juta sembilan ratus lima puluh tiga ribu rupiah).
(4)Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c semula sebesar Rp41.594.058.198,00 (empat puluh satu miliar lima ratus sembilan puluh empat juta lima puluh delapan ribu seratus sembilan puluh delapan rupiah) bertambah sebesar Rp3.325.359.787,00 (tiga miliar tiga ratus dua puluh lima juta tiga ratus lima puluh sembilan ribu tujuh ratus delapan puluh tujuh rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp44.919.417.985,00 (empat puluh empat miliar sembilan ratus sembilan belas juta empat ratus tujuh belas ribu sembilan ratus delapan puluh lima rupiah).
(5)Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d semula sebesar Rp85.194.394.000,00 (delapan puluh lima miliar seratus sembilan puluh empat juta tiga ratus sembilan puluh emat ribu rupiah) bertambah sebesar Rp19.773.801.619,00 (sembilan belas miliar tujuh ratus tujuh puluh tiga juta delapan ratus satu ribu enam ratus sembilan belas rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp104.968.195.619,00 (seratus empat miliar sembilan ratus enam puluh delapan juta seratus sembilan puluh lima ribu enam ratus sembilan belas rupiah).

Pasal 5

(1)Pajak Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) terdiri atas:
1. a.pajak Barang dan Jasa Tertentu-makanan dan/atau minuman semula sebesar Rp175.604.750.000,00 (seratus tujuh puluh lima miliar enam ratus empat juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) bertambah sebesar Rp26.518.972.037,00 (dua puluh enam miliar lima ratus delapan belas juta sembilan ratus tujuh puluh dua ribu tiga puluh tujuh rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp202.123.722.037,00 (dua ratus dua miliar seratus dua puluh tiga juta tujuh ratus dua puluh dua ribu tiga puluh tujuh rupiah);
2. b.pajak Barang dan Jasa Tertentu-Tenaga Listrik semula sebesar Rp143.235.198.440,00 (seratus empat puluh tiga miliar dua ratus tiga puluh lima juta seratus sembilan puluh delapan ribu empat ratus empat puluh rupiah) bertambah sebesar Rp3.235.198.440,00 (tiga miliar dua ratus tiga puluh lima juta seratus sembilan puluh delapan ribu empat ratus empat puluh rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp140.000.000.000,00 (seratus empat puluh miliar rupiah);
3. c.pajak Barang dan Jasa Tertentu-Jasa Perhotelan semula sebesar Rp165.604.750.000,00 (seratus enam puluh lima miliar enam ratus 5 empat juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) bertambah sebesar Rp10.791.527.963,00 (sepuluh miliar tujuh ratus sembilan puluh satu juta lima ratus dua puluh tujuh ribu sembilan ratus enam puluh tiga rupiah) sehingga menjadi sebesar sebesar Rp176.396.277.963,00 (seratus tujuh puluh enam miliar tiga ratus sembilan puluh enam juta dua ratus tujuh puluh tujuh ribu sembilan ratus enam puluh tiga rupiah);
4. d.pajak Barang dan Jasa Tertentu-Jasa Parkir semula sebesar Rp3.600.000.000,00 (tiga miliar enam ratus juta rupiah) bertambah sebesar Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) menjadi sebesar Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah);
5. e.pajak Barang dan Jasa Tertentu-Jasa Kesenian dan Hiburan semula sebesar Rp19.451.775.000,00 (sembilan belas miliar empat ratus lima puluh satu juta tujuh ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) bertambah sebesar Rp6.548.225.000,00 (enam miliar lima ratus empat puluh delapan juta dua ratus dua puluh lima ribu rupiah) menjadi sebesar Rp26.000.000.000,00 (dua puluh enam miliar rupiah);
6. f.pajak reklame semula sebesar Rp12.651.000.000,00 (dua belas miliar enam ratus lima puluh satu juta rupiah) bertambah sebesar Rp877.000.000,00 (delapan ratus tujuh puluh tujuh juta rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp13.528.000.000,00 (tiga belas miliar lima ratus dua puluh delapan juta rupiah);
7. g.pajak air tanah semula sebesar Rp8.610.000.000,00 (delapan miliar enam ratus sepuluh juta rupiah) bertambah sebesar Rp390.000.000,00 (tiga ratus sembilan puluh juta rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp9.000.000.000,00 (sembilan miliar rupiah);
8. h.pajak mineral bukan logam dan batuan semula sebesar Rp Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) bertambah sebesar Rp0,00 (nol rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah);
9. i.pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) semula sebesar Rp80.400.000.000,00 (delapan puluh miliar empat ratus juta rupiah) bertambah sebesar Rp3.600.000.000,00 (tiga miliar enam ratus juta rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp84.000.000.000,00 (delapan puluh empat miliar rupiah);
10. j.bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) semula sebesar Rp248.910.000.000,00 berkurang sebesar Rp2.482.000.000,00 (dua miliar empat ratus delapan puluh dua juta rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp251.392.000.000,00 (dua ratus lima puluh satu miliar tiga ratus sembilan puluh dua juta rupiah);
11. k.opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) semula sebesar Rp161.945.236.860,00 (seratus enam puluh satu miliar sembilan ratus empat puluh lima juta dua ratus tiga puluh enam ribu delapan ratus enam puluh rupiah) berkurang sebesar Rp1.593.258.560,00 (satu miliar lima ratus sembilan puluh tiga juta dua ratus lima puluh delapan ribu lima ratus enam puluh rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp160.351.978.300,00 (seratus enam puluh miliar tiga ratus lima puluh satu juta sembilan ratus tujuh puluh delapan ribu tiga ratus rupiah); dan
12. l.opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) semula sebesar Rp69.757.380.000,00 (enam puluh sembilan miliar tujuh ratus lima puluh tujuh juta tiga ratus delapan puluh ribu rupiah) 6 berkurang sebesar Rp16.466.946.300,00 (enam belas miliar empat ratus enam puluh enam juta sembilan ratus empat puluh enam ribu tiga ratus rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp53.290.433.700,00 (lima puluh tiga miliar dua ratus sembilan puluh juta empat ratus tiga puluh tiga ribu tujuh ratus rupiah);
(2)Retribusi daerah sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 ayat (3) terdiri atas:
1. a.retribusi jasa umum semula sebesar Rp184.881.961.100,00 (seratus delapan puluh empat miliar delapan ratus delapan puluh satu juta sembilan ratus enam puluh satu ribu seratus rupiah) berkurang sebesar Rp5.699.187.100,00 (lima miliar enam ratus sembilan puluh sembilan juta seratus delapan puluh tujuh ribu seratus rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp179.182.774.000,00 (seratus tujuh puluh sembilan miliar seratus delapan puluh dua juta tujuh ratus tujuh puluh empat ribu rupiah);
2. b.retribusi jasa usaha semula sebesar Rp11.418.249.550,00 (sebelas miliar empat ratus delapan belas juta dua ratus empat puluh sembilan ribu lima ratus lima puluh rupiah) bertambah sebesar Rp1.318.929.450,00 (satu miliar tiga ratus delapan belas juta sembilan ratus dua puluh sembilan ribu empat ratus lima puluh rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp12.737.179.000,00 (dua belas miliar tujuh ratus tiga puluh tujuh juta seratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah); dan
3. c.retribusi perizinan tertentu semula sebesar Rp15.894.100.000,00 (lima belas miliar delapan ratus sembilan puluh empat juta seratus ribu rupiah) berkurang sebesar Rp4.234.100.000,00 (empat miliar dua ratus tiga puluh empat juta seratus ribu rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp11.660.000.000,00 (sebelas miliar enam ratus enam puluh juta rupiah).
(3)Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (4) bersumber dari Bagian Laba yang Dibagikan Kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas penyertaan modal pada Badan Usaha Milik Daerah semula sebesar Rp41.594.058.198,00 (empat puluh satu miliar lima ratus sembilan puluh empat juta lima puluh delapan ribu seratus sembilan puluh delapan rupiah) bertambah sebesar Rp3.325.359.787,00 (tiga miliar tiga ratus dua puluh lima juta tiga ratus lima puluh sembilan ribu tujuh ratus delapan puluh tujuh rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp44.919.417.985,00 (empat puluh empat miliar sembilan ratus sembilan belas juta empat ratus tujuh belas ribu sembilan ratus delapan puluh lima rupiah).
(4)Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (5) terdiri atas:
1. a.hasil pemanfaatan barang milik daerah yang tidak dipisahkan semula sebesar Rp300.000.000,00 (tujuh ratus enam puluh lima juta rupiah) bertambah sebesar Rp,00 (nol rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah);
2. b.jasa giro semula sebesar Rp2.521.729.000,00 (dua miliar lima ratus dua puluh satu juta tujuh ratus dua puluh sembilan ribu rupiah) berkurang sebesar Rp520.729.000,00 (lima ratus dua puluh juta 7 tujuh ratus dua puluh sembilan ribu rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp2.001.000.000,00 (dua miliar satu juta rupiah);
3. c.pendapatan bunga semula sebesar Rp32.687.125.000,00 (tiga puluh dua miliar enam ratus delapan puluh tujuh juta seratus dua puluh lima ribu rupiah) berkurang sebesar Rp2.387.125.000,00 (dua miliar tiga ratus delapan puluh tujuh juta seratus dua puluh lima ribu rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp30.300.000.000,00 (tiga puluh miliar tiga ratus juta rupiah);
4. d.pendapatan denda pajak daerah sebesar Rp1.763.287.620,00 (satu miliar tujuh ratus enam puluh tiga juta dua ratus delapan puluh tujuh ribu enam ratus dua puluh rupiah);
5. e.pendapatan denda retribusi daerah sebesar Rp10.711.371,00 (sepuluh juta tujuh ratus sebelas ribu tiga ratus tujuh puluh satu rupiah);
6. f.pendapatan dari pengembalian sebesar Rp6.798.427.441,00 (enam miliar tujuh ratus sembilan puluh delapan juta empat ratus dua puluh tujuh ribu empat ratus empat puluh satu rupiah);
7. g.pendapatan BLUD semula sebesar Rp49.685.540.000,00 (empat puluh sembilan miliar enam ratus delapan puluh lima juta lima ratus empat puluh juta rupiah) bertambah sebesar Rp6.179.522.000,00 (enam milir seratus tujuh puluh sembilan juta lima ratus dua puluh dua ribu rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp55.865.062.000,00 (lima puluh lima miliar delapan ratus enam puluh lima juta enam puluh dua ribu rupiah);
8. h.pendapatan Denda atas Pelanggaran Peraturan Daerah sebesar Rp7.922.651.028,00 (tujuh miliar sembilan ratus dua puluh dua juta enam ratus lima puluh satu ribu dua puluh delapan rupiah); dan
9. i.pendapatan Zakat, Infaq, Shadaqah, dan Wakaf sebesar Rp1.733.629,00 (satu juta tujuh ratus tiga puluh tiga ribu enam ratus dua puluh sembilan rupiah).

Pasal 6

(1)Pendapatan transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b semula sebesar Rp1.821.925.772.711,00 (satu triliun delapan ratus dua puluh satu miliar sembilan ratus dua puluh lima juta tujuh ratus tujuh puluh dua ribu tujuh ratus sebelas rupiah) berkurang sebesar Rp9.979.832.715,00 (sembilan miliar sembilan ratus tujuh puluh sembilan juta delapan ratus tiga puluh dua ribu tujuh ratus lima rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp1.811.945.939.996,00 (satu triliun delapan ratus sebelas miliar sembilan ratus empat puluh lima juta sembilan ratus tiga puluh sembilan ribu sembilan ratus sembilan puluh enam rupiah) terdiri atas:
1. a.pendapatan transfer pemerintah pusat; dan
2. b.pendapatan transfer antar daerah.
(2)Pendapatan transfer pemerintah pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a semula sebesar Rp1.647.185.356.000,00 (satu triliun enam ratus empat puluh tujuh miliar seratus delapan puluh lima juta tiga ratus lima puluh enam ribu rupiah) berkurang sebesar Rp16.505.754.768,00 (enam belas miliar lima ratus lima juta tujuh ratus lima puluh empat ribu tujuh ratus enam puluh delapan rupiah) 8 sehingga menjadi sebesar Rp1.630.679.601.232,00 (satu triliun enam ratus tiga puluh miliar enam ratus tujuh puluh sembilan juta enam ratus satu ribu dua ratus tiga puluh dua rupiah).
(3)Pendapatan transfer antar daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b semula sebesar Rp174.740.416.711,00 (seratus tujuh puluh empat miliar tujuh ratus empat puluh juta empat ratus enam belas ribu tujuh ratus sebelas rupiah) bertambah sebesar Rp6.525.922.053,00 (enam miliar lima ratus dua puluh lima juta sembilan ratus dua puluh dua ribu lima puluh tiga rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp181.266.338.764,00 (seratus delapan puluh satu miliar dua ratus enam puluh enam juta tiga ratus tiga puluh delapan ribu tujuh ratus enam puluh empat rupiah).

Pasal 7

Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b semula sebesar Rp3.371.401.395.703,00 (tiga triliun tiga ratus tujuh puluh satu miliar empat ratus satu juta tiga ratus sembilan puluh lima ribu tujuh ratus tiga rupiah) bertambah sebesar Rp16.735.570.825,00 (enam belas miliar tujuh ratus tiga puluh lima juta lima ratus tujuh puluh ribu delapan ratus dua puluh lima rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp3.388.136.966.528,00 (tiga triliun tiga ratus delapan puluh delapan miliar seratus tiga puluh enam juta sembilan ratus enam puluh enam ribu lima ratus dua puluh delapan rupiah) terdiri atas:

a.belanja operasi;
b.belanja modal;
c.belanja tidak terduga; dan
d.belanja transfer.

Pasal 8

(1)Belanja operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a semula sebesar Rp2.428.045.122.880,00 (dua triliun empat ratus dua puluh delapan miliar empat puluh lima juta seratus dua puluh dua ribu delapan ratus delapan puluh rupiah) bertambah sebesar Rp93.210.759.793,00 (sembilan puluh tiga miliar dua ratus sepuluh juta tujuh ratus lima puluh sembilan ribu tujuh ratus sembilan puluh tiga rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp2.521.255.882.673,00 (dua triliun lima ratus dua puluh satu miliar dua ratus lima puluh lima juta delapan ratus delapan puluh dua ribu enam ratus tujuh puluh tiga rupiah) terdiri atas:
1. a.belanja pegawai;
2. b.belanja barang dan jasa;
3. c.belanja hibah; dan
4. d.belanja bantuan sosial.
(2)Belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a semula sebesar Rp1.189.652.669.828,00 (satu triliun seratus delapan puluh sembilan miliar enam ratus lima puluh dua juta enam ratus enam puluh sembilan ribu delapan ratus dua puluh delapan rupiah) bertambah sebesar Rp59.987.230.126,00 (lima puluh sembilan miliar sembilan ratus delapan puluh tujuh juta dua ratus tiga puluh ribu seratus dua 9 puluh enam rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp1.249.639.899.954,00 (satu triliun dua ratus empat puluh sembilan miliar enam ratus tiga puluh sembilan juta delapan ratus sembilan puluh sembilan ribu sembilan ratus lima puluh empat rupiah).
(3)Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b semula sebesar Rp1.027.924.552.104,00 (satu triliun dua puluh tujuh miliar sembilan ratus dua puluh empat juta lima ratus lima puluh dua ribu seratus empat rupiah) bertambah sebesar Rp20.876.370.003,00 (dua puluh miliar delapan ratus tujuh puluh enam juta tiga ratus tujuh puluh ribu tiga rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp1.048.800.922.107,00 (satu triliun empat puluh delapan miliar delapan ratus juta sembilan ratus dua puluh dua ribu seratus tujuh rupiah).
(4)Belanja hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c semula sebesar Rp175.221.830.948,00 (seratus tujuh puluh lima miliar dua ratus dua puluh satu juta delapan ratus tiga puluh ribu sembilan ratus empat puluh delapan rupiah) bertambah sebesar Rp12.045.549.664,00 (dua belas miliar empat puluh lima juta lima ratus empat puluh sembilan ribu enam ratus enam puluh empat rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp187.267.380.612,00 (seratus delapan puluh tujuh miliar dua ratus enam puluh tujuh juta tiga ratus delapan puluh ribu enam ratus dua belas rupiah).
(5)Belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d semula sebesar Rp35.246.070.000,00 (tiga puluh lima miliar dua ratus empat puluh enam juta tujuh puluh ribu rupiah) bertambah sebesar Rp301.610.000,00 (tiga ratus satu juta enam ratus sepuluh ribu rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp35.547.680.000,00 (tiga puluh lima miliar lima ratus empat puluh tujuh juta enam ratus delapan puluh ribu rupiah).

Pasal 9

(1)Belanja pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) terdiri atas:
1. a.gaji dan tunjangan Aparatur Sipil Negara;
2. b.tambahan penghasilan Aparatur Sipil Negara;
3. c.gaji dan tunjangan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
4. d.gaji dan tunjangan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah;
5. e.belanja penerimaan lainnya pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah serta Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah;
6. f.belanja pegawai Bantuan Operasional Siswa; dan
7. g.belanja pegawai Badan Layanan Umum Daerah.
(2)Gaji dan tunjangan Aparatur Sipil Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a semula sebesar Rp635.631.947.720,00 (enam ratus tiga puluh lima miliar enam ratus tiga puluh satu juta sembilan ratus empat puluh tujuh ribu tujuh ratus dua puluh rupiah) bertambah sebesar Rp58.801.635.753,00 (lima puluh delapan miliar delapan ratus 10 satu juta enam ratus tiga puluh lima ribu tujuh ratus lima puluh tiga rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp694.433.583.473,00 (enam ratus sembilan puluh empat miliar empat ratus tiga puluh tiga juta lima ratus delapan puluh tiga ribu empat ratus tujuh puluh tiga rupiah).
(3)Tambahan penghasilan Aparatur Sipil Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b semula sebesar Rp451.509.475.506,00 (empat ratus lima puluh satu miliar lima ratus sembilan juta empat ratus tujuh puluh lima ribu lima ratus enam rupiah) berkurang sebesar Rp7.356.756.865,00 (tujuh miliar tiga ratus lima puluh enam juta tujuh ratus lima puluh enam ribu delapan ratus enam puluh lima rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp444.152.718.641,00 (empat ratus empat puluh empat miliar seratus lima puluh dua juta tujuh ratus delapan belas ribu enam ratus empat puluh satu rupiah).
(4)Gaji dan tunjangan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c semula sebesar Rp29.084.088.432,00 (dua puluh sembilan miliar delapan puluh empat juta delapan puluh delapan ribu empat ratus tiga puluh dua rupiah) bertambah sebesar Rp10.476.000,00 (sepuluh juta empat ratus tujuh puluh enam ribu rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp29.094.564.432,00 (dua puluh sembilan miliar sembilan puluh empat juta lima ratus enam puluh empat ribu empat ratus tiga puluh dua rupiah).
(5)Gaji dan tunjangan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d semula sebesar Rp492.610.470,00 (empat ratus sembilan puluh dua juta enam ratus sepuluh ribu empat ratus tujuh puluh rupiah) berkurang sebesar Rp260.162.670,00 (dua ratus enam puluh juta seratus enam puluh dua ribu enam ratus tujuh puluh rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp232.447.800,00 dua ratus tiga puluh dua juta empat ratus empat puluh tujuh ribu delapan ratus rupiah).
(6)Belanja penerimaan lainnya pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah serta Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e semula sebesar Rp1.854.826.150,00 (satu miliar delapan ratus lima puluh empat juta delapan ratus dua puluh enam ribu seratus lima puluh rupiah) bertambah sebesar Rp737.000.000,00 (tujuh ratus tiga puluh tujuh juta rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp2.591.826.150,00 (dua miliar lima ratus sembilan puluh satu juta delapan ratus dua puluh enam ribu seratus lima puluh rupiah).
(7)Belanja pegawai Bantuan Operasional Siswa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f semula sebesar Rp1.170.000.000,00 (satu miliar seratus tujuh puluh juta rupiah) bertambah sebesar Rp7.100.000,00 (tujuh juta seratus ribu rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp1.177.100.000,00 (satu miliar seratus tujuh puluh tujuh juta seratus ribu rupiah).
(8)Belanja pegawai Badan Layanan Umum Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g semula sebesar Rp69.909.721.550,00 (enam puluh sembilan miliar sembilan ratus sembilan juta tujuh ratus 11 dua puluh satu ribu lima ratus lima puluh rupiah) bertambah sebesar Rp8.047.937.908,00 (delapan miliar empat puluh tujuh juta sembilan ratus tiga puluh tujuh ribu sembilan ratus delapan rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp77.957.659.458,00 (tujuh puluh tujuh miliar sembilan ratus lima puluh tujuh juta enam ratus lima puluh sembilan ribu empat ratus lima puluh delapan rupiah).

Pasal 10

(1)Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf b semula sebesar Rp1.027.924.552.104,00 (satu triliun dua puluh tujuh miliar sembilan ratus dua puluh empat juta lima ratus lima puluh dua ribu seratus empat rupiah) bertambah sebesar Rp20.876.370.003,00 (dua puluh miliar delapan ratus tujuh puluh enam juta tiga ratus tujuh puluh ribu tiga rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp1.048.800.922.107,00 (satu triliun empat puluh delapan miliar delapan ratus juta sembilan ratus dua puluh dua ribu seratus tujuh rupiah) terdiri atas:
1. a.belanja barang;
2. b.belanja jasa;
3. c.belanja pemeliharaan;
4. d.belanja perjalanan dinas;
5. e.belanja uang dan/atau jasa untuk diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat;
6. f.belanja barang dan jasa bantuan operasional sekolah penyetaraan;
7. g.belanja barang dan jasa bantuan operasional kesehatan puskesmas; dan
8. h.belanja barang dan jasa Badan Layanan Umum Daerah.
(2)Belanja barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a semula sebesar Rp186.440.480.098,00 (seratus delapan puluh enam miliar empat ratus empat puluh juta empat ratus delapan puluh ribu sembilan puluh delapan rupiah) bertambah sebesar Rp12.735.619.616,00 (dua belas miliar tujuh ratus tiga puluh lima juta enam ratus sembilan belas ribu enam ratus enam belas rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp199.176.099.714,00 (seratus sembilan puluh sembilan miliar seratus tujuh puluh enam juta sembilan puluh sembilan ribu tujuh ratus empat belas rupiah).
(3)Belanja jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b semula sebesar Rp457.276.405.083,00 (empat ratus lima puluh tujuh miliar dua ratus tujuh puluh enam juta empat ratus lima ribu delapan puluh tiga rupiah) berkurang sebesar Rp9.257.958.874,00 (sembilan miliar dua ratus lima puluh tujuh juta sembilan ratus lima puluh delapan ribu delapan ratus tujuh puluh empat rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp448.018.446.209,00 (empat ratus empat puluh delapan miliar delapan belas juta empat ratus empat puluh enam ribu dua ratus sembilan rupiah).
(4)Belanja pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c semula sebesar Rp54.754.791.613,00 (lima puluh empat miliar tujuh ratus lima puluh empat juta tujuh ratus sembilan puluh satu ribu enam ratus tiga rupiah) bertambah sebesar Rp9.601.004.804,00 (sembilan miliar enam ratus satu juta empat ribu delapan ratus empat rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp64.355.796.417,00 (enam puluh empat miliar tiga ratus lima puluh lima juta tujuh ratus sembilan puluh enam ribu empat ratus tujuh belas rupiah). 12
(5)Belanja perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d semula sebesar Rp72.311.860.019,00 (tujuh puluh dua miliar tiga ratus sebelas juta delapan ratus enam puluh ribu sembilan belas rupiah) berkurang sebesar Rp6.183.838.046,00 (enam miliar seratus delapan puluh tiga juta delapan ratus tiga puluh delapan ribu empat puluh enam rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp66.128.021.973,00 (enam puluh enam miliar seratus dua puluh delapan juta dua puluh satu ribu sembilan ratus tujuh puluh tiga rupiah).
(6)Belanja uang dan/atau jasa untuk diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e semula sebesar Rp16.897.890.816,00 (enam belas miliar delapan ratus sembilan puluh tujuh juta delapan ratus sembilan puluh ribu delapan ratus enam belas rupiah) bertambah sebesar Rp381.737.184,00 (tiga ratus delapan puluh satu juta tujuh ratus tiga puluh tujuh ribu seratus delapan puluh empat rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp17.279.628.000,00 (tujuh belas miliar dua ratus tujuh puluh sembilan juta enam ratus dua puluh delapan ribu rupiah).
(7)Belanja barang dan jasa bantuan operasional sekolah penyetaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f semula sebesar Rp91.343.913.275,00 (sembilan puluh satu miliar tiga ratus empat puluh tiga juta sembilan ratus tiga belas ribu dua ratus tujuh puluh lima rupiah) berkurang sebesar Rp2.092.804.342,00 (dua miliar sembilan puluh dua juta delapan ratus empat ribu tiga ratus empat puluh dua rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp89.251.108.933,00 (delapan puluh sembilan miliar dua ratus lima puluh satu juta seratus delapan ribu sembilan ratus tiga puluh tiga rupiah).
(8)Belanja barang dan jasa bantuan operasional kesehatan puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g semula sebesar Rp11.203.998.750,00 (sebelas miliar dua ratus tiga juta sembilan ratus sembilan puluh delapan ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) berkurang sebesar Rp4.410.000,00 (empat juta empat ratus sepuluh ribu rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp11.208.408.750,00 (sebelas miliar dua ratus delapan juta empat ratus delapan ribu tujuh ratus lima puluh rupiah).
(9)Belanja barang dan jasa Badan Layanan Umum Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h semula sebesar Rp137.695.212.450,00 (seratus tiga puluh tujuh miliar enam ratus sembilan puluh lima juta dua ratus dua belas ribu empat ratus lima puluh rupiah) bertambah sebesar Rp15.688.199.661,00 (lima belas miliar enam ratus delapan puluh delapan juta seratus sembilan puluh sembilan ribu enam ratus enam puluh satu rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp153.383.412.111,00 (seratus lima puluh tiga miliar tiga ratus delapan puluh tiga juta empat ratus dua belas ribu seratus sebelas rupiah).

Pasal 11

(1)Belanja hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf c semula sebesar Rp175.221.830.948,00 (seratus tujuh puluh lima miliar dua ratus dua puluh satu juta delapan ratus tiga puluh ribu sembilan ratus empat puluh delapan rupiah) ) bertambah sebesar 13 Rp12.045.549.664,00 (dua belas miliar empat puluh lima juta lima ratus empat puluh sembilan ribu enam ratus enam puluh empat rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp187.267.380.612,00 (seratus delapan puluh tujuh miliar dua ratus enam puluh tujuh juta tiga ratus delapan puluh ribu enam ratus dua belas rupiah) terdiri atas:
1. a.belanja hibah kepada pemerintah pusat;
2. b.belanja hibah kepada badan, lembaga, organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum indonesia;
3. c.belanja hibah bantuan keuangan kepada partai politik; dan
4. d.belanja hibah dana bantuan operasioal sekolah penyetaraan.
(2)Belanja hibah kepada pemerintah pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a semula sebesar Rp0,00 (nol rupiah) bertambah sebesar Rp997.000.000,00 (sembilan ratus sembilan puluh tujuh juta rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp997.000.000,00 (sembilan ratus sembilan puluh tujuh juta rupiah).
(3)Belanja hibah kepada badan, lembaga, organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b semula sebesar Rp66.396.172.948,00 (enam puluh enam miliar tiga ratus sembilan puluh enam juta seratus tujuh puluh dua ribu sembilan ratus empat puluh delapan rupiah) bertambah sebesar Rp13.414.324.664,00 (tiga belas miliar empat ratus empat belas juta tiga ratus dua puluh empat ribu enam ratus enam puluh empat rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp79.810.497.612,00 (tujuh puluh sembilan miliar delapan ratus sepuluh juta empat ratus sembilan puluh tujuh ribu enam ratus dua belas rupiah).
(4)Belanja hibah bantuan keuangan kepada partai politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c semula sebesar Rp5.370.288.000,00 (lima miliar tiga ratus tujuh puluh juta dua ratus delapan puluh delapan ribu rupiah) berkurang sebesar Rp1.387.325.000,00 (satu miliar tiga ratus delapan puluh tujuh juta tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp3.982.963.000,00 (tiga miliar sembilan ratus delapan puluh dua juta sembilan ratus enam puluh tiga ribu rupiah).
(5)Belanja hibah dana bantuan operasional sekolah penyetaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d semula sebesar Rp103.455.370.000,00 seratus tiga miliar empat ratus lima puluh lima juta tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah) berkurang sebesar Rp978.450.000,00 (sembilan ratus tujuh puluh delapan juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp102.476.920.000,00 (seratus dua miliar empat ratus tujuh puluh enam juta sembilan ratus dua puluh ribu rupiah).

Isi peraturan

Teks23PDFHirarki

Memuat teks peraturan…