DokumenPeraturan Bupati (Perbup)Berlaku

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Sleman Nomor 49 Tahun 2025

Nomor: 49
Tahun: 2025
Ditetapkan: 2 September 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 17

Lembaga terkait

Ringkasan

Materi Pokok: Ketentuan Umum; Kedudukan, Susunan dan Tugas; Tata Cara Pelaporan; Pembinaan dan Pengawasan; Pendanaan; Ketentuan Penutup;

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa untuk memberikan pedoman bagi pemerintah daerah dalam pengumpulan, verifikasi dan validasi data dan informasi, serta penyampaian Laporan Stabilitas Daerah kepada pimpinan daerah perlu disusun peraturan Bupati;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Bupati tentang Pusat Komunikasi dan Informasi Kewaspadaan Dini; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

2.Undang-Undang Nomor 120 Tahun 2024 tentang Kabupaten Sleman di Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 306, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7057);
3.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2018 tentang Kewaspadaan Dini di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 121 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2018 tentang Kewaspadaan Dini di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 815); MEMUTUSKAN: Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG PUSAT KOMUNIKASI DAN INFORMASI KEWASPADAAN DINI.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1.Kewaspadaan Dini adalah serangkaian upaya/tindakan untuk menangkal segala potensi ancaman, tantangan, hambatan dan gangguan dengan meningkatkan pendeteksian dan pencegahan dini.
2.Ancaman, Tantangan, Hambatan, dan Gangguan, yang selanjutnya disingkat ATHG adalah setiap upaya, pekerjaan, kegiatan, dan tindakan, baik dari dalam negeri maupun luar negeri yang dinilai dan/atau dibuktikan dapat membahayakan keselamatan bangsa, keamanan, kedaulatan, keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan kepentingan nasional di berbagai aspek baik ideologi, politik, ekonomi, sosial, dan budaya maupun pertahanan dan keamanan.
3.Ketenteraman Masyarakat dan Ketertiban Umum dan adalah suatu keadaan dinamis yang memungkinkan pemerintah daerah dan masyarakat dapat melakukan kegiatannya dengan tenteram, tertib, dan teratur.
4.Stabilitas Daerah adalah kondisi dinamis kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara yang memenuhi unsur ketentraman, ketertiban dan keteraturan di daerah;
5.Ketahanan Ideologi, Politik, Ekonomi, Sosial dan Budaya merupakan kondisi dinamis yang berisi keuletan, ketangguhan dan kekuatan dalam menghadapi dan mengatasi ancaman, tantangan, hambatan dan gangguan terhadap tatanan Politik, Ekonomi, Sosial dan Budaya di Daerah berlandaskan keyakinan kebenaran Ideologi Pancasila yang memiliki kemampuan untuk menggalang dan memelihara persatuan dan kesatuan nasional.
6.Komunikasi adalah pengiriman dan penerimaan pesan atau berita antara dua orang atau lebih sehingga pesan atau berita dimaksud dapat dipahami.
7.Informasi adalah penerangan, pemberitahuan kabar atau berita tentang sesuatu peristiwa bersifat keseluruhan makna yang menunjang amanat yang terlihat dalam bagian-bagian amanat itu.
8.Pengumpulan Bahan Keterangan adalah suatu kegiatan yang dilakukan oleh orang per orang untuk mencari keterangan/informasi lanjutan terhadap suatu objek/temuan hasil Pemantauan dan/atau laporan.
9.Pemantauan adalah kegiatan untuk mengamati/observasi situasi atau peristiwa yang terjadi di daerah.
10.Pelaporan adalah kegiatan penyampaian hasil pengolahan dan analisis data dan informasi dari suatu peristiwa.
11.Sistem Database Informasi Intelijen yang selanjutnya disingkat dengan SIDENI merupakan sistem informasi untuk memfasilitasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dalam melakukan pengumpulan, verifikasi dan validasi data dan informasi mengenai peristiwa yang terjadi di wilayah Kabupaten Sleman.
12.Sistem Data dan Informasi yang selanjutnya disingkat dengan SIDATIN merupakan sistem informasi untuk memfasilitasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dalam melakukan pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi mengenai peristiwa yang terjadi di Daerah.
13.Laporan Stabilitas Daerah adalah dokumen yang berisi hasil pemantauan, pengumpulan, verifikasi, dan analisis data serta informasi mengenai situasi yang berpotensi mengancam atau mengganggu ketentraman, ketertiban, dan keteraturan masyarakat di daerah, yang disusun secara periodik dalam bentuk Laporan Harian, Laporan Khusus, dan Laporan Umum untuk dilaporkan kepada Bupati melalui Tim Kewaspadaan Dini Pemerintah Daerah.
14.Laporan Harian adalah laporan hasil pengumpulan bahan keterangan atau hasil Pemantauan atas peristiwa atau kejadian yang terjadi pada satu hari.
15.Laporan Umum adalah laporan hasil Pemantauan Stabilitas Daerah yang dibuat setiap bulan.
16.Laporan Khusus adalah laporan mengenai suatu peristiwa yang perlu penanganan segera, yang bersifat mengancam/mengganggu Stabilitas Daerah dan disampaikan paling lambat 1x24 jam.
17.Daerah adalah Kabupaten Sleman.
18.Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Sleman.
19.Bupati adalah Bupati Sleman.
20.Badan Kesatuan Bangsa dan Politik yang selanjutnya disebut Bakesbangpol adalah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Sleman.
21.Tim Kewaspadaan Dini Pemerintah Daerah adalah Tim yang dibentuk oleh Kepala Daerah untuk membantu pelaksanaan tugas Kepala Daerah dalam pelaksanaan Kewaspadaan Dini Pemerintah Daerah.
22.Pusat Komunikasi dan Informasi Kewaspadaan Dini yang selanjutnya disebut Puskomin Kewaspadaan Dini adalah suatu wadah komunikasi, konsolidasi dan pengendalian sistem informasi Stabilitas Daerah yang dibentuk untuk mendukung Tim Kewaspadaan Dini Pemerintah Daerah dalam memberikan laporan secara cepat, tepat dan akurat.
23.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

Pasal 2

Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai pedoman dalam penyelenggaraan Pusat Komunikasi dan Informasi Kewaspadaan Dini di Kabupaten Sleman.

Pasal 3

Tujuan penyelenggaraan Pusat Komunikasi dan Informasi Kewaspadaan Dini sebagai berikut:

a.mendukung terwujudnya kewaspadaan dini di Daerah;
b.membangun sistem penyusunan Laporan Stabilitas Daerah secara periodik;
c.meningkatkan kualitas koordinasi dan sinergitas antara Perangkat Daerah dan unsur penyelenggara intelijen negara di Daerah; dan
d.meningkatkan efektifitas dan efisiensi dalam upaya penanganan konflik sosial di Daerah.

BAB II

KEDUDUKAN, SUSUNAN DAN TUGAS

Pasal 4

(1)Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk Pusat Komunikasi dan Informasi Kewaspadaan Dini Kabupaten Sleman yang berkedudukan di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.
(2)Fasilitasi penyelenggaraan Puskomin Kewaspadaan Dini dilaksanakan oleh Bakesbangpol melalui:
1. a.penetapan personalia;
2. b.penyediaan ruangan;
3. c.penyediaan perangkat keras (hardware) dan perangkat lunak (software) pendukung; dan
4. d.pertemuan secara berkala setiap bulan atau sewaktu-waktu jika diperlukan untuk kelancaran komunikasi dan koordinasi antar personalia Puskomin Kewaspadaan Dini.
(3)Susunan personalia Puskomin Kewaspadaan Dini terdiri atas unsur:
1. a.Perangkat Daerah;
2. b.Badan Intelijen Negara;
3. c.Intelijen Kepolisian Negara Republik Indonesia;
4. d.Intelijen Tentara Nasional Indonesia;
5. e.Intelijen Kejaksaan Republik Indonesia; dan
6. f.Intelijen Kementerian/Lembaga Pemerintah Non-Kementerian.
(4)Personalia Puskomin Kewaspadaan Dini sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Bakesbangpol.
(5)Puskomin Kewaspadaan Dini mempunyai tugas sebagai berikut:
1. a.menjaring data dan informasi situasi dan kondisi daerah mengenai ideologi, politik, ketahanan ekonomi, sosial, budaya, agama, keamanan, ketentraman, ketertiban dan penanganan konflik di daerah;
2. b.memantau perkembangan situasi dan kondisi daerah;
3. c.menginventarisasi, mengklarifikasi dan mentabulasi data/informasi situasi dan kondisi daerah;
4. d.mengadakan koordinasi dengan instansi terkait mengenai data/informasi dan perkembangan situasi daerah;
5. e.mengolah dan mengkaji data/informasi serta perkembangan situasi dan kondisi daerah;
6. f.menyusun Laporan Harian, Laporan Khusus, dan Laporan Umum serta rekomendasi kepada Tim Kewaspadaan Dini Pemerintah Daerah; dan
7. g.melakukan monitoring dan evaluasi terhadap informasi situasi dan kondisi daerah.
(6)Dalam pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Puskomin Kewaspadaan Dini dapat dibantu oleh jejaring dan/atau bersinergi dengan:
1. a.Unsur Pemerintah, Pemerintah Daerah dan Pemerintah Kalurahan;
2. b.Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat;
3. c.Forum Kerukunan Umat Beragama;
4. d.Forum Organisasi Masyarakat/Lembaga Swadaya Masyarakat;
5. e.Forum Komunikasi Antar Partai Politik;
6. f.Forum Pembauran Kebangsaan;
7. g.Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial;
8. h.Tim Pemantauan Orang Asing;
9. i.Media Massa; dan/atau
10. j.Masyarakat.

Pasal 5

(1)Pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dilakukan melalui Pendeteksian Dini dan Pencegahan Dini yang meliputi:
1. a.pengumpulan data dan informasi;
2. b.verifikasi, validasi, analisis dan evaluasi data dan informasi; dan
3. c.Pelaporan.
(2)Pengumpulan data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
1. a.wawancara;
2. b.observasi; dan
3. c.analisis dokumen.
(3)Verifikasi, validasi, analisis dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
1. a.pemilahan data dan informasi;
2. b.penyajian data dan informasi; dan
3. c.penarikan kesimpulan.
(4)Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
1. a.Pelaporan data dan informasi; dan
2. b.rekomendasi.
(5)Proses Pendeteksian Dini dan Pencegahan Dini sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memanfaatkan aplikasi SIDENI dan SIDATIN secara optimal.

BAB III

TATA CARA PELAPORAN

Pasal 6

(1)Puskomin Kewaspadaan Dini menyampaikan Laporan Stabilitas Daerah secara periodik kepada Ketua Tim Kewaspadaan Dini Pemerintah Daerah untuk selanjutnya disampaikan kepada Bupati.
(2)Laporan Stabilitas Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
1. a.Laporan Harian;
2. b.Laporan Khusus; dan
3. c.Laporan Umum.
(3)Laporan Stabilitas Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat hal-hal yang mengancam/mengganggu Stabilitas Daerah sebagai berikut:
1. a.penyebaran paham/ideologi yang bertentangan dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945;
2. b.gejala gerakan separatis yang mengancam keutuhan bangsa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
3. c.penistaan/penodaan lambang dan simbol negara;
4. d.penyalahgunaan nama dan atribut Instansi Pemerintah, TNI/POLRI/BIN untuk mengambil keuntungan pribadi dan meresahkan masyarakat;
5. e.penyalahgunaan atribut/simbol negara lain, gerakan separatis/terorisme serta organisasi terlarang;
6. f.fanatisme sempit yang menyebabkan ketidakharmonisan hubungan sosial diantara anggota masyarakat dari berbagai ras, suku, dan etnis;
7. g.kenakalan remaja yang merusak mental generasi muda seperti tawuran, penyalahgunaan narkoba, pergaulan bebas, geng motor, balapan liar dan lain-lain;
8. h.perbuatan/tindakan melanggar tatanan norma dan nilai yang berlaku umum dimasyarakat, baik yang dilakukan perorangan maupun kelompok/lembaga;
9. i.penyebaran pamflet, baliho, spanduk, selebaran yang dapat memecahbelah persatuan di masyarakat;
10. j.situasi politik pada setiap Tahapan Pelaksanaan Pemilihan Umum, dan Pemilihan Kepala Daerah;
11. k.situasi politik pada setiap Tahapan Pelaksanaan Pemilihan Lurah;
12. l.Ketidakpuasan masyarakat terhadap Kebijakan Pemerintah/Pemerintah Daerah/Pemerintah Kalurahan;
13. m.ketidakpuasan masyarakat terhadap impelementasi peraturan perundang-undangan yang berlaku;
14. n.penyampaian Aspirasi/Unjuk Rasa;
15. o.aktivitas Partai Politik dan/atau lembaga politik;
16. p.disharmonisasi antar instansi/lembaga;
17. q.penyebaran paham menyimpang/aliran sesat yang meresahkan masyarakat;
18. r.aktivitas Organisasi Masyarakat/Lembaga Swadaya Masyarakat/kelompok masyarakat yang dapat mengganggu ketertiban umum dan ketentraman masyarakat;
19. s.ketidakharmonisan hubungan sosial inter/antar umat beragama;
20. t.permasalahan pendirian rumah ibadah;
21. u.pendirian tempat usaha meresahkan masyarakat;
22. v.terganggunya jalur transportasi (kondisi infrastruktur jalan labil dan/atau jembatan ambruk);
23. w.jalur transportasi rawan munculnya tindak kejahatan yang bersifat meresahkan dan menyebabkan terganggunya aktivitas sosial ekonomi masyarakat;
24. x.kelangkaan dan ketidakstabilan harga bahan pokok dan bahan penting (bapokting);
25. y.kelangkaan pupuk dan bahan bakar minyak yang dapat mempengaruhi perekonomian masyarakat;
26. z.pengrusakan dan penutupan paksa fasilitas umum baik yang dilakukan oleh perorangan, lembaga dan perusahaan /pihak swasta; aa. tidak berfungsinya fasilitas umum seperti Kantor Desa, Balai Desa, Puskesmas/Puskesmas Pembantu, Pondok Bersalin Desa, Sekolah, Tempat Ibadah dan Fasilitas Umum lainnya yang menghambat pelayanan sosial kemasyarakatan; bb. potensi, gejala, atau peristiwa bencana, baik bencana perang, bencana alam dan/atau akibat ulah manusia; cc. aktivitas warga negara asing, tenaga kerja asing, dan lembaga asing yang mencurigakan dan meresahkan masyarakat; dd. aktivitas orang tak dikenal yang mencurigakan; ee. penyebaran paham radikal dan terorisme; ff. munculnya gizi buruk, busung lapar dan wabah penyakit yang merupakan kejadian luar biasa; gg. perusakan lingkungan hidup secara sengaja, baik oleh perorangan, lembaga dan perusahan/swasta; hh. potensi konflik sosial; dan ii. isu-isu negatif yang meresahkan masyarakat.

Pasal 7

(1)Laporan Harian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf a, merupakan laporan hasil pengumpulan bahan keterangan atau hasil Pemantauan atas peristiwa/kejadian yang terjadi pada satu hari yang disampaikan kepada Ketua Tim Kewaspadaan Dini Pemerintah Daerah untuk selanjutnya disampaikan kepada Bupati apabila diperlukan.
(2)Laporan Harian disampaikan melalui aplikasi SIDENI dan/atau SIDATIN.

Pasal 8

(1)Laporan Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf b, merupakan laporan hasil pengumpulan bahan keterangan atau hasil Pemantauan atas peristiwa/kejadian tertentu yang bersifat perlu penanganan segera dan disampaikan paling lambat 1x24 jam kepada Ketua Tim Kewaspadaan Dini Pemerintah Daerah untuk selanjutnya disampaikan kepada Bupati pada kesempatan pertama.
(2)Laporan Khusus disampaikan melalui aplikasi SIDENI, SIDATIN dan/atau laporan tertulis.

Pasal 9

(1)Laporan Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf c, merupakan laporan hasil Pemantauan Stabilitas Daerah yang dibuat setiap bulan kepada Ketua Tim Kewaspadaan Dini Pemerintah Daerah untuk selanjutnya disampaikan kepada Bupati.
(2)Laporan Umum disampaikan melalui aplikasi SIDENI, SIDATIN dan/atau laporan tertulis.

Pasal 10

Format Laporan Stabilitas Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Isi peraturan

Teks17PDFHirarki

Memuat teks peraturan…