DokumenPeraturan Bupati (Perbup)Berlaku

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Sleman Nomor 98 Tahun 2025

Nomor: 98
Tahun: 2025
Ditetapkan: 23 September 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 14

Lembaga terkait

Ringkasan

Materi Pokok: Mengubah ketentuan Pasal 4 ayat (6), Pasal 10, Paragraf 2 Bagian Ketiga Bab II, Pasal 11; Menghapus Paragraf 3 Bagian Ketiga Bab II; Menghapus Pasal 12; Mengubah Pasal 16, Pasal 18, Pasal 27; Menyisipkan 1 (satu) pasal diantara Pasal 27 dan Pasal 28 yakni Pasal 27A; Mengubah ketentuan Pasal 40, Paragraf 2 Bagian Ketiga Bab III, Pasal 41; Menghapus Paragraf 3 Bagian Ketiga Bab III , Pasal 42; Mengubah Pasal 46; Menyisipkan 1 (satu) Bab diantara Bab IV dan Bab V yakni Bab IVA; Menyisipkan 1 (satu) Pasal diatara Pasal 52 dan Pasal 53 yakni Pasal 52A Peraturan Bupati Sleman Nomor 57 Tahun 2024;

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 57 Tahun 2024 tentang Pedoman Pemberian dan Pengelolaan Hibah dan Bantuan Sosial; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang- Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3.Undang-Undang Nomor 120 Tahun 2024 tentang Kabupaten Sleman di Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 306, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7057);
4.Peraturan Bupati Sleman Nomor 57 Tahun 2024 tentang Pedoman Pemberian dan Pengelolaan Hibah dan Bantuan Sosial (Berita Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2024 Nomor 57); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 57 TAHUN 2024 TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN DAN PENGELOLAAN HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL.

Pasal 1

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Sleman Nomor 57 Tahun 2024 tentang Pedoman Pemberian dan Pengelolaan Hibah dan Bantuan Sosial (Berita Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2024 Nomor 57) diubah sebagai berikut:

1.Ketentuan ayat (6) Pasal 4 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4

(1)Hibah kepada pemerintah pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf a dengan ketentuan sebagai berikut:
1. a.diberikan kepada satuan kerja dari kementerian/lembaga pemerintah non kementerian yang wilayah kerjanya berada di Daerah;
2. b.tidak boleh tumpang tindih pendanaannya dengan APBN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
3. c.unit kerja pada Kementerian yang membidangi urusan pemerintahan di bidang administrasi kependudukan dapat memperoleh Hibah penyediaan blangko KTP-el;
4. d.penyediaan setiap keping blangko KTP-el tidak didanai dari 2 (dua) sumber dana yaitu Hibah APBD maupun APBN; dan
5. e.hanya dapat diberikan 1 (satu) kali dalam tahun berkenaan.
(2)Hibah kepada pemerintah daerah lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf b diberikan kepada daerah otonom baru hasil pemekaran daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.
(3)Hibah kepada badan usaha milik negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf c diberikan dalam rangka untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(4)Hibah kepada badan usaha milik Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf d diberikan dalam rangka untuk meneruskan Hibah yang diterima Pemerintah Daerah dari pemerintah pusat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(5)Hibah kepada badan usaha milik Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf d hanya dapat diberikan dalam bentuk uang dan/atau jasa.
(6)Hibah kepada badan dan lembaga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf e diberikan dengan ketentuan sebagai berikut:
1. a.badan dan lembaga yang bersifat nirlaba, sukarela dan sosial yang dibentuk sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
2. b.badan dan lembaga bersifat nirlaba, sukarela dan sosial yang telah memiliki surat keterangan terdaftar yang diterbitkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri, Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta, atau Bupati;
3. c.badan dan lembaga bersifat nirlaba, sukarela bersifat sosial kemasyarakatan berupa kelompok masyarakat yang keberadaannya diakui oleh pemerintah pusat dan/atau Pemerintah Daerah melalui pengesahan atau penetapan dari pimpinan instansi vertikal atau Kepala SKPD Terkait sesuai dengan kewenangannya; dan
4. d.koperasi yang didirikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan memenuhi kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah.
(7)Hibah kepada organisasi kemasyarakatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf e diberikan kepada organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia.

2.Ketentuan Pasal 10 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 10

(1)Pelaksanaan anggaran Hibah berupa uang, barang dan/atau jasa berdasarkan DPA-SKPD dan/atau Perubahan DPA-SKPD.
(2)Tata cara pelaksanaan Hibah berupa uang meliputi:
1. a.pengusulan;
2. b.penetapan; dan
3. c.penyaluran.
(3)Tata cara pelaksanaan Hibah berupa barang dan/atau jasa meliputi:
1. a.pengusulan;
2. b.pengadaan;
3. c.penetapan; dan
4. d.penyaluran.
  1. 3.Paragraf 2 Bagian Ketiga Bab II diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
  2. 4.Ketentuan Pasal 11 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 11

(1)SKPD Terkait mengusulkan dokumen berisi daftar penerima Hibah uang, barang, dan/atau jasa kepada Bupati sebelum NPHD ditandatangani.
(2)Dokumen berisi daftar penerima Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)harus memuat:
1. a.nama penerima, alamat penerima, dan besaran uang untuk Hibah berupa uang; atau
2. b.nama penerima, alamat penerima, bentuk barang dan/atau jasa, dan nilai barang dan/atau jasa untuk Hibah berupa barang dan/atau jasa.
(3)Nilai barang dan/atau jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b didasarkan pada harga yang ditetapkan dalam kontrak dan/atau berdasarkan harga perolehan barang melalui proses pengadaan barang dan/atau jasa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(4)Dokumen berisi daftar penerima Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat
(2)ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

5.Paragraf 3 Bagian Ketiga Bab II dihapus.
6.Pasal 12 dihapus.
7.Ketentuan Pasal 16 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 16

(1)Penerima Hibah berupa uang yang bersifat tidak terus menerus mengajukan permohonan penyaluran dana kepada Kepala SKPD Terkait dilampiri dengan:
1. a.NPHD;
2. b.pakta integritas;
3. c.surat tanggung jawab mutlak; dan
4. d.salinan nomor rekening bank yang dipergunakan untuk menampung dan mengelola penerimaan hibah.
(2)Penerima Hibah berupa uang yang bersifat terus menerus mengajukan permohonan penyaluran dana kepada Kepala SKPD Terkait dilampiri dengan:
1. a.NPHD;
2. b.pakta integritas;
3. c.surat tanggung jawab mutlak; dan
4. d.salinan nomor rekening giro/tabungan pada bank umum milik pemerintah daerah yang dipergunakan untuk menampung dan mengelola penerimaan hibah.
(3)Permohonan penyaluran dana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diverifikasi di SKPD Terkait dan dikoordinasikan oleh PPTK.
(4)Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dengan ketentuan sebagai berikut:
1. a.penerima dana Hibah sesuai dengan yang tercantum dalam Keputusan Bupati yang memuat daftar penerima dana Hibah;
2. b.pengajuan penyaluran dana Hibah telah sesuai dengan NPHD yang ditandatangani oleh pemberi dan penerima dana Hibah;
3. c.penerima dana Hibah telah menandatangani pakta integritas dan surat tanggung jawab mutlak; dan
4. d.salinan nomor rekening bank penerima Hibah merupakan rekening yang masih aktif.
(5)Berdasarkan permohonan penerima Hibah yang telah diverifikasi, PPTK membuat SPP-LS Pihak Ketiga Lainnya.
(6)Berdasarkan SPP-LS Pihak Ketiga Lainnya, Kepala SKPD Terkait menandatangani SPM-LS dan kelengkapannya yang kemudian dikirimkan kepada Kepala BKAD selaku BUD dilampiri dengan:
1. a.salinan Keputusan Bupati yang memuat daftar penerima dana Hibah;
2. b.salinan NPHD; dan
3. c.salinan nomor rekening bank yang masih aktif milik penerima Hibah.
(7)Berdasarkan SPM LS dari Kepala SKPD Terkait, Kepala BKAD selaku BUD menerbitkan SP2D-LS.

8.Ketentuan Pasal 18 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 18

(1)Penyaluran Hibah berupa barang dan/atau jasa dilakukan sebagai berikut:
1. a.Hibah berupa barang dan/jasa tanpa masa pemeliharaan dilakukan setelah proses serah terima pekerjaan selesai sesuai dengan ketentuan dalam kontrak pengadaan barang dan/atau jasa; dan
2. b.Hibah berupa barang dan/jasa dengan masa pemeliharaan dilakukan setelah proses serah terima sementara sesuai dengan ketentuan dalam kontrak pengadaan barang dan/atau jasa.
(2)Penyaluran Hibah berupa barang dan/atau jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diawali dengan Kepala SKPD Terkait menyampaikan pemberitahuan secara tertulis kepada penerima Hibah untuk melakukan pengambilan atau pemanfaatan barang dan/atau jasa.
(3)Pengambilan atau pemanfaatan barang dan/atau jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diverifikasi oleh SKPD Terkait dan dikoordinasikan oleh PPTK dengan ketentuan sebagai berikut:
1. a.penerima Hibah berupa barang dan/atau jasa tercantum dalam Keputusan Bupati yang memuat daftar penerima Hibah;
2. b.penyaluran Hibah telah sesuai dengan NPHD yang ditandatangani oleh Kepala SKPD Terkait dan penerima Hibah; dan
3. c.penerima Hibah berupa barang dan/atau jasa telah menandatangani pakta integritas yang telah disampaikan kepada SKPD Terkait.
(4)Berdasarkan permohonan penerima Hibah yang telah diverifikasi PPTK, Kepala SKPD Terkait menyalurkan barang dan/atau jasa kepada penerima Hibah barang dan/atau jasa, yang dimuat dalam berita acara serah terima barang dan/atau jasa yang ditandatangani oleh Kepala SKPD Terkait dan penerima Hibah.
(5)Dalam hal penyaluran Hibah berupa barang dan/atau jasa terdapat masa pemeliharaan pekerjaan sebagaimana termuat dalam kontrak pengadaan barang dan jasa, pemeliharaan terhadap barang dan/atau jasa dilaksanakan sesuai kontrak pengadaan barang dan/atau jasa.
(6)Apabila selama masa pemeliharaan pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) terdapat kerusakan dan/atau kekeliruan dalam penggunaan/pemanfaatan/pengoperasian yang menyebabkan kerusakan atau gagal fungsi pada barang dan/atau jasa yang disebabkan oleh kesalahan atau kelalaian penerima Hibah, pemeliharaan terhadap barang dan/atau jasa dilaksanakan oleh penerima Hibah sesuai NPHD.

9.Ketentuan Pasal 27 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 27

(1)Dalam hal sampai dengan akhir tahun anggaran dana Hibah berupa uang tidak seluruhnya terealisasi, penerima Hibah dapat mengusulkan dana Hibah untuk:
1. a.digunakan untuk menambah volume kegiatan dan/atau menambah kegiatan baru; atau
2. b.disetorkan kembali ke RKUD, kecuali ditentukan lain dalam peraturan perundang-undangan.
(2)Penggunaan dana Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dituangkan dalam perubahan NPHD.
(3)Penggunaan dana Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaporkan secara tertulis kepada SKPD terkait.
(4)Dalam hal dana Hibah yang tidak terealisasi disetorkan kembali ke RKUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, penerima Hibah harus menyetorkan kembali ke RKUD paling lambat tanggal 31 Desember tahun berjalan.
(5)Penerima Hibah harus menyetorkan ke RKUD untuk sisa saldo yang terdapat dalam rekening penerima Hibah yang bersumber dari jasa giro/bunga bank atas pemberian Hibah berupa uang dari Pemerintah Daerah, kecuali ditentukan lain dalam peraturan perundang-undangan.
(6)Penerima Hibah harus menyetorkan ke RKUD untuk sisa saldo pada rekening penerima Hibah yang bersumber dari jasa giro/bunga bank sebagaimana dimaksud pada ayat (5) paling lambat tanggal 31 Desember tahun berjalan.
(7)Bukti penyetoran kembali dana Hibah berupa uang yang tidak terealisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan sisa saldo pada rekening penerima Hibah yang bersumber dari jasa giro/bunga bank sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilaporkan secara tertulis kepada SKPD terkait paling lambat tanggal 10 bulan Januari tahun anggaran berikutnya.

10.Di antara Pasal 27 dan Pasal 28 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 27A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 27A

(1)Penerima Hibah yang tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 dan Pasal 27 ayat (4), ayat (5) dan ayat (6) diberikan sanksi administratif berupa:
1. a.teguran tertulis; dan
2. b.tidak menerima dana Hibah selama 2 (dua) tahun berturut-turut.
(2)Pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:
1. a.Penerima Hibah wajib menindaklanjuti teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak teguran tertulis diterima; dan
2. b.Dalam hal penerima hibah tidak menindaklanjuti teguran tertulis sebagaimana dimaksud dalam huruf a, penerima Hibah tidak menerima dana Hibah selama 2 (dua) tahun berturut-turut.
  1. 11.Ketentuan Pasal 40 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 40

(1)Pelaksanaan anggaran Bantuan Sosial yang direncanakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) huruf a berdasarkan DPA-SKPD dan/atau Perubahan DPA-SKPD.
(2)Tata cara pelaksanaan Bantuan Sosial berupa uang meliputi:
1. a.pengusulan;
2. b.penetapan; dan
3. c.penyaluran.
(3)Tata cara pelaksanaan Bantuan Sosial berupa barang meliputi:
1. a.pengusulan;
2. b.pengadaan;
3. c.penetapan; dan
4. d.penyaluran.
  1. 12.Paragraf 2 Bagian Ketiga Bab III diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
  2. 13.Ketentuan Pasal 41 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 41

(1)SKPD Terkait mengusulkan penetapan penerima Bantuan Sosial yang direncanakan beserta besaran uang dan bentuk barang kepada Bupati.
(2)Usulan penetapan penerima Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan berpedoman pada Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD.
(3)Nilai barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada harga yang ditetapkan dalam kontrak dan/atau berdasarkan harga perolehan barang melalui proses pengadaan barang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(4)Daftar penerima Bantuan Sosial yang direncanakan beserta besaran uang atau bentuk dan nilai barang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

14.Paragraf 3 Bagian Ketiga Bab III dihapus.
15.Pasal 42 dihapus.
16.Ketentuan Pasal 46 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Isi peraturan

Teks14PDFHirarki

Memuat teks peraturan…