DokumenPeraturan Bupati (Perbup)Berlaku

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Sleman Nomor 99 Tahun 2025

Nomor: 99
Tahun: 2025
Ditetapkan: 24 September 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 5

Lembaga terkait

Ringkasan

Materi Pokok: Mengubah ketentuan Pasal 5; Menghapus ketentuan Pasal 6, Pasal; Mengubah ketentuan Pasal 11 Peraturan Bupati Sleman Nomor 22.1 Tahun 2019 tentang Biaya Operasional dan Besaran Tunjangan Badan Permusyawaratan Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 11.1 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peratuarn Bupati Nomor 22.1 Tahun 2019 tentang Biaya Operasional dan Besaran Tunjangan Badan Permusyawaratan Desa;

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa dinamika penyelenggaraan pemerintahan kalurahan serta meningkatnya tuntutan peran badan permusyawaratan kalurahan dalam mengawal aspirasi dan kepentingan masyarakat sehingga pengaturan biaya operasional dan besaran tunjangan perlu disesuaikan dengan kondisi sosial-ekonomi masyarakat dan kemampuan keuangan daerah;
c.bahwa Peraturan Bupati Sleman Nomor 22.1 Tahun 2019 tentang Biaya Operasional dan Besaran Tunjangan Badan Permusyawaratan Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Sleman Nomor 11.1 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Sleman Nomor 22.1 Tahun 2019 tentang Biaya Operasional dan Besaran Tunjangan Badan Permusyawaratan Desa, sudah tidak sesuai dengan perkembangan sehingga perlu dilakukan perubahan;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Nomor 22.1 Tahun 2019 tentang Biaya Operasional dan Besaran Tunjangan Badan Permusyawaratan Desa; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5495) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4.Undang-Undang Nomor 120 Tahun 2024 tentang Kabupaten Sleman di Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 306, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7057);
5.Peraturan Bupati Sleman Nomor 22.1 Tahun 2019 tentang Biaya Operasional dan Besaran Tunjangan Badan Permusyawaratan Desa (Berita Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2019 Nomor 22.1) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Nomor 11.1 Tahun 2021 (Berita Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2019 Nomor 11.1) tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 22.1 Tahun 2019 tentang Biaya Operasional dan Besaran Tunjangan Badan Permusyawaratan Desa; MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 22.1 TAHUN 2019 TENTANG BIAYA OPERASIONAL DAN BESARAN TUNJANGAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA.

Pasal 1

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Sleman Nomor 22.1 Tahun 2019 tentang Biaya Operasional dan Besaran Tunjangan Badan Permusyawaratan Desa (Berita Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2019 Nomor 20.1) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 11.1 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peratuarn Bupati Nomor 22.1 Tahun 2019 tentang Biaya Operasional dan Besaran Tunjangan Badan Permusyawaratan Desa (Berita Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2021 Nomor 11.1) diubah sebagai berikut:

1.Ketentuan Pasal 5 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5

(1)Tunjangan Badan Permusyawaratan Kalurahan dianggarkan dalam APB Kalurahan pada kegiatan penyediaan tunjangan BPD.
(2)Tunjangan Badan Permusyawaratan Kalurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersumber dari alokasi dana desa.
(3)Tunjangan Badan Permusyawaratan Kalurahan masuk perhitungan ketentuan 30% (tiga puluh persen) dalam APB Kalurahan sesuai ketentuan perundang-undangan.

2.Ketentuan Pasal 6 dihapus.
3.Ketentuan Pasal 10 dihapus.
4.Ketentuan Pasal 11 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 11

Tunjangan kedudukan anggota Badan Permusyawaratan Kalurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf a sebagai berikut:

a.ketua dengan besaran tunjangan kedudukan Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
b.wakil ketua dengan besaran tunjangan kedudukan Rp1.950.000,00 (satu juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah);
c.sekretaris dengan besaran tunjangan kedudukan Rp1.900.000,00 (satu juta sembilan ratus ribu rupiah);
d.kepala bidang dengan besaran tunjangan kedudukan Rp1.850.000,00 (satu juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah); dan
e.anggota dengan besaran tunjangan kedudukan Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah). Pasal II Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sleman. Ditetapkan di Sleman pada tanggal 24 September 2025 BUPATI SLEMAN, Ttd. HARDA KISWAYA Diundangkan di Sleman pada tanggal 24 September 2025 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SLEMAN, Ttd. SUSMIARTO BERITA DAERAH KABUPATEN SLEMAN TAHUN 2025 NOMOR 99

Isi peraturan

Teks5PDFHirarki

Memuat teks peraturan…