DokumenPeraturan Bupati (Perbup)Berlaku

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Solok Nomor 1 Tahun 2025

Nomor: 1
Tahun: 2025
Ditetapkan: 14 Januari 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 26

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai pedoman dalam pemberian belanja Subsidi yang bersumber dari APBD. Peraturan Bupati ini bertujuan agar pelaksanaan pemberian belanja Subsidi berjalan efektif, efisien dan tertib administrasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dalam rangka menunjang penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah.

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pemberian dan Pertanggungjawaban Subsidi,

1.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856), Undang-Undang Nomor S1 Tahun 2024 tentang Kabupaten Solok di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesi Tahun 2024 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesi Nomor 6972): Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322), Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, Peraturan Daerah Kabupaten Solok Nomor 3 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Solok Tahun 2023 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten 3. 4. 5. Solok Nomor 105), 1 MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PEMBERIAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN SUBSIDI.

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Solok.
2.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3.Bupati adalah Bupati Solok.
4.Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Solok.
5.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Solok.
6.Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah unsur perangkat daerah pada Pemerintah Kabupaten yang melaksanakan Urusan Pemerintahan daerah.
7.Satuan Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab yang selanjutnya disebut SKPD Penanggungjawab adalah SKPD yang diberikan kewenangan dalam hal pemberian belanja subsidi sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
8.Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat SKPKD adalah unsur penunjang Urusan Pemerintahan pada Pemerintah Daerah yang melaksanakan pengelolaan keuangan daerah.
9.Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah kepala SKPKD yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai bendahara umum daerah.
10.Tim Anggaran Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat TAPD adalah tim yang bertugas menyiapkan dan melaksanakan kebijakan Kepala Daerah dalam rangka penyusunan APBD.
11.Subsidi adalah pemberian uang dari Pemerintah Daerah untuk bantuan biaya produksi kepada perusahaan/ lembaga tertentu agar harga jual produksi/jasa yang dihasilkan dapat terjangkau oleh masyarakat banyak.
12.Badan Usaha Milik Negara yang selanjutnya disingkat BUMN adalah badan usaha yang sebagian besar modalnya dimiliki oleh negara melalui penyertaan secara langsung, modal tersebut berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan.
13.Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutya disingkat BUMD adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Daerah. 2 N
14.Badan Usaha Milik Swasta yang selanjutnya disingkat BUMS adalah badan hukum swasta baik berbentuk korporasi maupun yayasan.
15.Badan Usaha Milik Nagari yang selanjutnya disebut BUMNag adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Nagari melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan Nagari yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan Masyarakat Nagari.
16.Badan Usaha Milik Nagari Bersama yang selanjutnya disebut BUMnag Bersama adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Nagari melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan Nagari yang dipisahkan guna mengelolaaset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masarakat Nagari.
17.Naskah Perjanjian Subsidi Daerah yang selanjutnya disingkat NPSD adalah naskah perjanjian subsidi yang bersumber dari APBD antara Pemerintah Daerah dengan Penerima Belanja Subsidi.

Pasal 2

(1)Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai pedoman dalam pemberian belanja Subsidi yang bersumber dari APBD.
(2)Peraturan Bupati ini bertujuan agar pelaksanaan pemberian belanja Subsidi berjalan efektif, efisien dan tertib administrasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dalam rangka menunjang penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah.

BAB II

KRITERIA PEMBERIAN SUBSIDI

Pasal 3

(1)Belanja Subsidi dapat diberikan kepada BUMN, BUMS, BUMNag, dan/atau BUMNag Bersama yang menghasilkan produksi atau jasa pelayanan umum masyarakat yang merupakan urusan Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2)BUMN, BUMS, BUMNag, dan/atau BUMNag Bersama penerima Subsidi sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)terlebih dahulu dilakukan pemeriksaan dengan tujuan tertentu oleh kantor akuntan publik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.
(3)Dalam hal tidak ada kantor akuntan publik, pemeriksaan dengan tujuan tertentu dapat dilaksanakan oleh lembaga independen dan ditetapkan oleh Bupati.
(4)Pemeriksaan dengan tujuan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan pemeriksaan yang 3 bertujuan untuk memberikan rekomendasi atas kelayakan pemberian Subsidi.
(5)Hasil pemeriksaan dengan tujuan tertentu menjadi dasar perencanaan dan bahan pertimbangan untuk memberikan Subsidi pada tahun anggaran berikutnya.
(6)Ketentuan pemberian Subsidi kepada BUMD penyelenggara sistem penyediaan air minum berpedoman kepada ketentuan peraturan perundang- undangan.
(7)Pemberian Subsidi berupa bunga atau bagi hasil kepada usaha mikro perorangan tidak dilakukan pemeriksaan dengan tujuan tertentu.

Pasal 4

(1)Pemberian Subsidi kepada BUMD di dahului dengan pemberian penugasan.
(2)Pemberian penugasan kepada BUMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB III

PENGANGGARAN

Pasal 5

(1)Subsidi diberikan sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah.
(2)Subsidi digunakan untuk menganggarkan bantuan biaya produksi agar harga jual produksi atau jasa yang dihasilkan oleh BUMN, BUMS, BUMNag dan/atau BUMNag Bersama terjangkau oleh masyarakat.
(3)Pemerintah Daerah menganggarkan Subsidi dalam APBD tahun anggaran berkenaan pada SKPD Penanggungjawab sesuai dengan tugas dan fungsi urusan Pemerintah Daerah.

BAB IV

PELAKSANAAN

Pasal 6

(1)BUMN, BUMS, BUMNag, dan/atau BUMNag Bersama calon penerima Subsidi mengajukan surat permohonan bantuan Subsidi kepada Bupati melalui SKPD Penanggungjawab sesuai tugas dan fungsi urusan Pemerintah Daerah.
(2)Surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1), paling sedikit dilengkapi dokumen meliputi:
1. a.proposal, paling sedikit memuat:
  1. 1.latar belakang,
  2. 2.maksud dan tujuan,
  3. 3.rincian rencana kegiatan,
  4. 4.rincian rencana penggunaan Subsidi,
  5. 5.rincian perhitungan biaya produksi, biaya operasional, dan
  6. 6.proyeksi penghitungan alokasi pendanaan Subsidi. 4
2. b.dokumen laporan keuangan tahun sebelumnya telah diaudit oleh kantor akuntan publik,
3. c.laporan realisasi Subsidi tahun sebelumnya apabila telah menerima Subsidi dari Pemerintah Daerah,
4. d.dokumen administrasi, paling sedikit memuat:
  1. 1.fotokopi akta notaris/ sertifikat pendaftaran pendirian badan hukum penyelenggara yang telah mendapat pengesahan dari kementerian yang membidangi hukum,
  2. 2.fotokopi nomor pokok wajib pajak,
  3. 3.pakta integritas direktur atau sebutan lain yang setara dengan bermeterai cukup,
  4. 4.surat keterangan domisili dari nagari setempat,
  5. 5.izin operasional/tanda daftar perusahaan dari instansi yang berwenang,
  6. 6.fotokopi kartu tanda penduduk yang masih berlaku atas nama direktur atau sebutan lain yang setara, dan
  7. 7.fotokopi nomor rekening bank yang masih aktif atas nama penyelenggara.
(3)Subsidi kepada BUMN, BUMS, BUMNag , dan/ atau BUMNag Bersama dilaksanakan oleh SKPD Penanggungjawab sesuai dengan tugas dan fungsi urusan Pemerintahan Daerah.
(4)Format surat permohonan, pakta integritas, sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 7

(1)Kepala SKPD Penanggungjawab melakukan verifikasi terhadap kelengkapan, keabsahan dan kelayakan permohonan Subsidi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2).
(2)Dalam melakukan verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala SKPD dapat membentuk tim verifikasi dan melibatkan tenaga ahli yang bersertifikat atau yang berkompeten sesuai dengan keahliannya.
(3)Jangka waktu pelaksanaan verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak tanggal diterimanya surat permohonan dan dokumen secara lengkap.
(4)Pelaksanaan kegiatan tim verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan kegiatan yang terpisah dari proses pemeriksaan operasional dan audit keuangan.

Pasal 8

(1)Berdasarkan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Kepala SKPD Penanggungjawab membuat dan menyampaikan surat rekomendasi tertulis kepada Bupati melalui TAPD.
(2)TAPD memberikan pertimbangan atas surat rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan prioritas dan kemampuan keuangan daerah. 5
(3)Kepala SKPD Penanggungjawab menyampaikan surat rekomendasi yang telah mendapatkan pertimbangan dari TAPD kepada Bupati untuk persetujuan penganggaran.
(4)Pertimbangan TAPD sebagaimana dimaksud pada ayat
(2)dan persetujuan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menjadi dasar pencantuman alokasi anggaran Subsidi dalam rancangan kebijakan umum anggaran dan prioritas plafon anggaran sementara.
(5)Format surat rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tercantum dalam Lampiran III dan Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 9

(1)Setiap pemberian Subsidi dituangkan dalam NPSD antara Bupati dan penerima Subsidi.
(2)NPSD sebagaiman dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
1. a.pemberi dan penerima Subsidi, b.nomor pokok wajib pajak penerima Subsidi, Cc. tujuan pemberian Subsidi, d.besaran/rincian penggunaan Subsidi yang akan diterima perusahaan/lembaga tertentu,
2. e.hak dan kewajiban,
3. f.tata cara penyaluran/penyerahan Subsidi, dan
4. g.nomor rekening bank.
(3)Rancangan NPSD dari SKPD Penanggungjawab disampaikan kepada Sekretaris Daerah melalui Bagian Kerjasama Sekretariat Daerah dan Bagian Perekonomian Sekretariat Daerah untuk dilakukan penelitian atas substansi NPSD.
(4)Bupati dapat mendelegasikan kewenangan penandatanganan NPSD kepada pejabat Daerah yang ditunjuk.
(5)Pendelegasian kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
(6)Format NPSD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 10

(1)Bupati menetapkan penerima dan besaran bantuan Subsidi dengan keputusan Bupati berdasarkan peraturan Daerah tentang APBD.
(2)Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi dasar penandatanganan NPSD.
(3)Pemberian Subsidi dari Pemerintah Daerah kepada penerima Subsidi dilakukan setelah penandatanganan NPSD.

Pasal 11

(1)Subsidi diberikan dalam bentuk uang sebesar nilai yang tercantum dalam NPSD.
(2)Penerima Subsidi wajib menggunakan bantuan Subsidi ang diterima sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam NPSD. 6 ya
(1)
(2)
(3)
(1)
(2)
(3)
(1)
(2)

Isi peraturan

Teks26PDFHirarki

Memuat teks peraturan…