DokumenPeraturan Bupati (Perbup)Berlaku

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Solok Nomor 11 Tahun 2025

Nomor: 11
Tahun: 2025
Ditetapkan: 28 Juli 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 2

Lembaga terkait

Pemerintah Kabupaten Solok

aturan_pelaksanaan

Ringkasan

Menetapkan Perubahan Mengenai Peraturan Bupati Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah, a. b. d. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856), 1 N Undang-undang Nomor 51 Tahun 2024 tentang Kabupaten Solok di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6972): Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5165), Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322): Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1425): Peraturan Menteri Keuangan Nomor 157/PMK.05/2020 tentang Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Nomor 15 Peristiwa Setelah Tanggal Pelaporan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1194), Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781), Peraturan Menteri Keuangan Nomor 85/PMK.05/2021 tentang Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Nomor 17 Properti Investasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 766): Peraturan Daerah Kabupaten Solok Nomor 3 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Solok Nomor 105): 2. 4. 5. 6. 7. 8. 9. MEMUTUSKAN: : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 15 TAHUN 2023 TENTANG KEBIJAKAN AKUNTANSI PEMERINTAH DAERAH. Pasal I Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Solok Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah (Berita Daerah Kabupaten Solok Tahun 2023 Nomor 15) diubah sebagai berikut:

1.Ketentuan Pasal 6 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6

(1)Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah terdiri atas: kerangka konseptual: penyajian laporan keuangan: kebijakan akuntansi pendapatan-LRA: kebijakan akuntansi belanja dan transfer: 2 a. b. d. kebijakan akuntansi pembiayaan: kebijakan akuntansi pendapatan-LO: kebijakan akuntansi beban dan transfer: kebijakan akuntansi piutang: kebijakan akuntansi persediaan: kebijakan akuntansi kas: kebijakan akuntansi investasi: kebijakan akuntansi aset tetap: . kebijakan akuntansi aset lainnya, kebijakan akuntansi penyusutan: kebijakan akuntansi kewajiban: kebijakan akuntansi koreksi kesalahan, perubahan kebijakan akuntansi, perubahan estimasi akuntansi dan operasi yang tidak dilanjutkan dan peristiwa luar biasa: Laporan keuangan konsolidasi: kebijakan akuntansi penyajian laporan keuangan badan layanan umum daerah:
1. s.kebijakan akuntansi peristiwa setelah tanggal pelaporan: dan
2. t.kebijakan akuntansi properti investasi. e. f m. n.
(2)Kerangka konseptual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
(3)Penyajian laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
(4)Kebijakan akuntansi pendapatan-LRA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. (S) Kebijakan akuntansi pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
(6)Kebijakan akuntansi pendapatan-LO sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
(7)Kebijakan akuntansi beban dan transfer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
(8)Kebijakan akuntansi piutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h tercantum dalam Lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
(9)Kebijakan akuntansi persediaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i tercantum dalam Lampiran VIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
(10)Kebijakan akuntansi kas sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)huruf j tercantum dalam Lampiran IX yang merupakan 3 g r.
(11)Kebijakan akuntansi persediaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i tercantum dalam Lampiran X yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
(12)Kebijakan akuntansi investasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k tercantum dalam Lampiran XI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini,
(13)Kebijakan akuntansi aset tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf 1 tercantum dalam Lampiran XII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
(14)Kebijakan akuntansi aset lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf m tercantum dalam Lampiran XIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
(15)Kebijakan akuntansi penyusutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf n tercantum dalam Lampiran XIV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
(16)Kebijakan akuntansi kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf o tercantum dalam Lampiran XV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
(17)Kebijakan akuntansi koreksi kesalahan, perubahan kebijakan akuntansi, perubahan estimasi akuntansi dan operasi yang tidak dilanjutkan dan peristiwa luar biasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf p tercantum dalam Lampiran XVI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
(18)Laporan keuangan konsolidasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g tercantum dalam Lampiran XVII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
(19)Kebijakan akuntansi penyajian laporan keuangan badan layanan umum daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf r tercantum dalam Lampiran XVII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
(20)Kebijakan akuntansi peristiwa setelah tanggal pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf s tercantum dalam Lampiran XIX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
(21)Kebijakan akuntansi properti investasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf t tercantum dalam Lampiran XX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. K

2.Ketentuan ayat (4) Pasal 9 diubah sehingga Pasal 9 berbunyi sebagai berikut: 4

(1)Laporan keuangan tahunan entitas pelaporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf b disertai dengan pernyataan tanggung jawab yang ditandatangani oleh Bupati.
(2)Laporan keuangan tahunan entitas pelaporan dan akuntansi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf b disertai dengan pernyataan tanggung jawab yang ditandatangani oleh kepala SKPD.
(3)Pernyataan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)dan ayat (2) memuat pernyataan bahwa pengelolaan APBD yang menjadi tanggung jawabnya telah diselenggarakan berdasarkan system pengendalian intern yang memadai, standar akuntansi pemerintahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(4)Bentuk dan isi dari pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tercantum dalam Lampiran XXI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. Pasal II Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Solok. Ditetapkan di Arosuka pada tanggal 28 Jutu 2025 BUPATI SOLOK, W JON FIRMAN PANDU Diundangkan di Arosuka pada tanggal »1 SX 2025 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SOLOK, Lv MEDISON BERITA DAERAH KABUPATEN SOLOK TAHUN 2025 NOMOR N 5s

Isi peraturan

Teks2PDFHirarki

Memuat teks peraturan…