DokumenPeraturan Bupati (Perbup)Berlaku

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Solok Nomor 3 Tahun 2025

Nomor: 3
Tahun: 2025
Ditetapkan: 20 Maret 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 15

Lembaga terkait

Ringkasan

Pemerintah Daerah memberikan tunjangan Hari Raya dan gaji ketiga belas yang bersumber dari APBD kepada PNS dan Calon PNS: PPPK, Bupati dan Wakil Bupati, Pimpinan DPRD dan Anggota DPRD, pimpinan badan layanan umum Daerah, dan pegawai non pegawai aparatur sipil negara pada perangkat Daerah yang menerapkan pola pengelolaan keuangan badan layanan umum Daerah.

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Bupati tentang Teknis Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2025: Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indoesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 56),

2.Undang-Undang Nomor 51 tahun 2024 tentang Kabupaten Solok di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6972):
3.Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2025 tentang Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas Kepada Aparatur Negara, Pensiunan, Penerima Pensiunan, dan Penerima Tunjangan Tahun 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7099), MEMUTUSKAN : PERATURAN BUPATI TENTANG TEKNIS PEMBERIAN TUNJANGAN HARI RAYA DAN GAJI KETIGA BELAS YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN 2025. Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan: 1. 2. 10. 11. 12. Daerah adalah Kabupaten Solok. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan daerah otonom. Bupati adalah Bupati Solok. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Solok. Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut pimpinan DPRD adalah Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Solok. Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut Anggota DPRD adalah Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Solok. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memiliki syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai Aparatur Sipil Negara secara tetap oleh Pejabat Pembina Kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan. Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang selanjutnya disingkat PPPK adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan. Calon Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut Calon PNS adalah Warga Negara Indonesia yang baru dalam mengikuti tes seleksi penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil pada tahap pertama sebelum menjadi Pegawai Negeri Sipil. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah Daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah. Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat TPP ASN adalah penghasilan dalam bentuk uang diluar gaji dan tunjangan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah kepada Pegawai Aparatur Sipil Negara yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Tunjangan umum adalah tunjangan yang khusus diberikan bagi PNS yang tidak menduduki jabatan struktural maupun fungsional. 3. 4. 5. 6.Ke 7. 8. uv 3 13. 14.

(1)
(2)
(3)
(4)Surat Perintah Membayar yang selanjutnya disingkat SPM adalah dokumen yang diterbitkan oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran atau pejabat lain yang ditunjuk untuk mencairkan dana yang bersumber dari Dokumen Pelaksanaan Anggaran atau dokumen lain yang dipersamakan. Hari Raya adalah Hari Raya Idul Fitri.

Pasal 2

Pemerintah Daerah memberikan tunjangan Hari Raya dan gaji ketiga belas yang bersumber dari APBD kepada : PNS dan Calon PNS: PPPK, Bupati dan Wakil Bupati, Pimpinan DPRD dan Anggota DPRD, pimpinan badan layanan umum Daerah, dan pegawai non pegawai aparatur sipil negara pada perangkat Daerah yang menerapkan pola pengelolaan keuangan badan layanan umum Daerah. PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi PNS dalam jabatan:

a.pimpinan tinggi atau dalam jabatan setara jabatan pimpinan tinggi,
b.administrator atau dalam jabatan yang setara jabatan administrator, pengawas atau dalam jabatan yang setara jabatan pengawas, fungsional utama, fungsional ahli madya, fungsional ahli muda, fungsional ahli pertama, fungsional penyelia, fungsional mahir: fungsional terampil, . fungsional pemula, dan
l.pelaksana. PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, termasuk yang diberhentikan sementara dan gajinya masih dibayarkan. Tunjangan Hari Raya dan gaji ketiga belas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diberikan kepada PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dalam hal:
a.sedang menjalani cuti di luar tanggungan negara, atau
b.sedang ditugaskan di luar instansi Pemerintah Daerah yang gajinya dibayar oleh instansi tempat penugasannya. a. b. d. e. f d. e. f 1.

Pasal 3

(1)Tunjangan Hari Raya dan gaji ketiga belas bagi PNS dan PPPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a dan huruf b terdiri atas :
1. a.gaji pokok,
2. b.tunjangan keluarga,
3. c.tunjangan pangan/tunjangan beras,
4. d.tunjangan jabatan atau Tunjangan Umum: dan
5. e.TPP ASN sebesar yang diterima dalam 1 (satu) bulan, sesuai pangkat, jabatan, peringkat jabatan atau kelas jabatannya.
(2)Dalam hal guru yang gaji pokoknya bersumber dari APBD tidak menerima tambahan penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, dapat diberikan sebesar tunjangan profesi guru atau sebesar tambahan penghasilan guru aparatur sipil negara yang diterima dalam 1 (satu) bulan.
(3)Tunjangan Hari Raya dan gaji ketiga belas bagi calon PNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a terdiri atas :
1. a.8046 (delapan puluh persen) dari gaji pokok,
2. b.tunjangan keluarga: C. tunjangan pangan/tunjangan beras: dan
3. d.tunjangan jabatan atau Tunjangan Umum, sesuai pangkat, jabatan, peringkat jabatan atau kelas jabatannya.
(4)Tunjangan Hari Raya dan gaji ketiga belas bagi PPPK berlaku ketentuan :
1. a.PPPK dengan masa kerja kurang dari 1 (satu) tahun diberikan tunjangan Hari Raya dan gaji ketiga belas secara proposional sesuai bulan bekerja yang mengacu pada besaran penghasilan 1 (satu) bulan yang diterima:
2. b.PPPK dengan masa kerja kurang dari 1 (satu) bulan kelender sebelum Hari Raya Tahun 2025, tidak diberikan tunjangan Hari Raya, dan
3. c.PPPK dengan masa kerja kurang dari 1 (satu) bulan kelender sebelum tanggal 1 Juni Tahun 2025, tidak diberikan gaji ketiga belas. 1

Pasal 4

Tunjangan Hari Raya dan gaji ketiga belas bagi Bupati dan Wakil Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf c terdiri atas:

a.gaji pokok,
b.tunjangan keluarga: C. tunjangan pangan: dan
d.tunjangan jabatan. s

Pasal 5

Tunjangan Hari Raya dan gaji ketiga belas bagi Pimpinan DPRD dan Anggota DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf d sebesar akumulasi dari uang representasi tunjangan keluarga dan tunjangan jabatan Pimpinan DPRD dan Anggota DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur hak keuangan dan administratif Pimpinan DPRD dan Anggota DPRD.

Pasal 6

Tunjangan Hari Raya dan gaji ketiga belas bagi:

a.Pimpinan Badan Layanan Umum Daerah: dan
b.pegawai non-pegawai aparatur sipil negara yang bertugas pada instansi pemerintah yang menerapkan pola pengelolaan keuangan badan layanan umum Daerah, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf e dan huruf f, paling banyak sebesar tunjangan Hari Raya dan gaji ketiga belas yang diberikan kepada PNS pada badan layanan umum Daerah tersebut yang pangkat, jabatan, peringkat jabatan, atau kelas jabatannya setara.

Pasal 7

Tunjangan Hari Raya dan gaji ketiga belas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) tidak termasuk : . insentif kinerja, .insentif kerja: . tunjangan pengelola arsip statis: .tunjangan bahaya, tunjangan resiko, tunjangan kompensasi,atau tunjangan lain sejenis: tunjangan pengamanan, tunjangan khusus guru: . insentif khusus: .tunjangan pengabdian bagi PNS yang bekerja dan bertempat tinggal di daerah terpencil:

i.tunjangan selisih penghasilan bagi PNS: dan . tunjangan atau insentif yang ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan atau peraturan internal instansi pemerintah dan tunjangan atau dengan sebutan lain diluar ketentuan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 sampai dengan Pasal 6. DO rp ha Mm Ig

Pasal 8

(1)Tunjangan Hari Raya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dibayarkan paling cepat 15 (lima belas) hari kerja sebelum tanggal Hari Raya.
(2)Dalam hal tunjangan Hari Raya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum dapat dibayarkan, tunjangan Hari Raya dapat dibayarkan setelah tanggal Hari Raya.
(3)Besaran tunjangan Hari Raya yang dibayarkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 sampai dengan Pasal & didasarkan pada besaran komponen penghasilan yang dibayarkan pada bulan Februari 2025. j
(1)
(2)
(3)
(1)
(2)
(1)
(2)
(1)
(2)
(1)
(2)

Pasal 9

Pemberian gaji ketiga belas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dibayarkan paling cepat bulan Juni tahun 2025. Dalam hal pemberian gaji ketiga belas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum dapat dibayarkan, gaji ketiga belas dapat dibayarkan setelah bulan Juni tahun 2025. Besaran gaji ketiga belas yang dibayarkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 sampai dengan Pasal 6 didasarkan pada komponen penghasilan yang dibayarkan pada bulan Mei tahun 2025.

Pasal 10

Tunjangan Hari Raya dan gaji ketiga belas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) tidak dikenakan potongan iuran dan/atau potongan lain berdasarkan ketentuan peraturan perundang -— undangan. Tunjangan Hari Raya dan gaji ketiga belas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan pajak penghasilan sesuai ketentuan peraturan perundang- undangan dan ditanggung Pemerintah Daerah. vs

Pasal 11

Pembayaran tunjangan Hari Raya dan gaji ketiga belas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dan Pasal 9 dibebankan pada dokumen pelaksanaan anggaran satuan kerja perangkat Daerah berkenaan. Terhadap pemberian tunjangan Hari Raya dan gaji ketiga belas dilakukan pembulatan sebagaimana mestinya.

Pasal 12

Dalam hal aparatur negara sesuai ketentuan dapat menerima lebih dari 1 (satu) tunjangan Hari Raya dan gaji ketiga belas, maka tunjangan Hari Raya dan gaji ketiga belas yang dibayarkan hanya 1 (satu) yaitu tunjangan Hari Raya dan gaji ketiga belas yang nilainya paling besar. Apabila aparatur negara menerima lebih dari 1 (satu) tunjangan Hari Raya dan gaji ketiga belas, kelebihan pembayaran tersebut merupakan utang dan wajib mengembalikan kepada negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. ji

Isi peraturan

Teks15PDFHirarki

Memuat teks peraturan…