DokumenPeraturan Bupati (Perbup)Berlaku

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Solok Nomor 4 Tahun 2025

Nomor: 4
Tahun: 2025
Ditetapkan: 4 Mei 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 60

Lembaga terkait

Ringkasan

Anggaran pendapatan transfer pemerintah pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf direncanakan sebesar Rp1.096.635.921.000,00 (Satu triliun sembilan puluh enam milyar enam ratus tiga puluh lima juta sembilan ratus dua puluh satu ribu rupiah), yang terdiri atas: a. dana desa, b. dana bagi hasil, c. dana alokasi umum, dan d. dana alokasi khusus. Dana desa sebagaimana dimaksud pada ayat (l) huruf direncanakan sebesar Rp82.730.445.000,00 (delapan puluh dua milyar tujuh ratus tiga puluh juta empat ratus empat puluh lima ribu rupiah).

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa untuk melaksanakan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja Dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 dan adanya pengajuan Telaah Staf Pergeseran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 oleh perangkat daerah sehingga terhadap Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu diubah:
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Solok Nomor 24 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Tahun Anggaran 2025. (. Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856): 2. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2024 tentang Kabupaten Solok di Provinsi Sumatera Barat (lembaran Negara Republik Indoensia Tahun 2024 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia N omor 6972):

3.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Dacrah (lembaran Negara Republik a Pa Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575),
4.Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2025 tentang Rincian Dana Bagi Hasil Cukai Hasil tembakau Menurut Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2025,
5.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah,
6.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025,
7.Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 453 Tahun 2024 Tentang Perubahan Rincian Alokasi Dana Alokasi Khusus Nonfisik Bantuan Operasional Kesehatan Subjenis Bantuan Operasional Kesehatan Pengawasan Obat Dan Makanan Dan Subjenis Bantuan Operasional Kesehatan Puskesmas Dan Perubahan Rincian Alokasi Dana Alokasi Khusus Nonfisik Dana Ketahanan Pangan Dan Pertanian Subjenis Bantuan Operasional Penyuluh Pertanian Tahun Anggaran 2025,
8.Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 29 tahun 2025 tentang Penyesuaian Rincian Alokasi Transfer ke Daerah menurut Provinsi/Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2025 dalam rangka Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025,
9.Peraturan Daerah Kabupaten Solok Nomor 3 Tahun 2023 tentang Pengelola Keuangan Daerah (lembaran Daerah Kabupaten Solok Tahun 2023 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Solok Nomor 105),
10.Peraturan Daerah Kabupaten Solok Nomor 8 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025,
11.Peraturan Bupati Solok Nomor 24 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Tahun Anggaran 2025. MEMUTUSKAN: PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI SOLOK NOMOR 24 TAHUN 2024 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025. Pasal I Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Solok Nomor 24 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Solok Tahun 2024 Nomor 24) diubah sebagai berikut: Ketentuan Pasal 3 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

Anggaran Pendapatan Daerah Tahun 2025 direncanakan sebesar Rp1.268.902.035.955,00 (satu trillun dua ratus enam puluh delapan milyar sembilan ratus dua juta tiga puluh lima ribu sembilan ratus lima puluh lima rupiah), yang bersumber dari: 2 t Pd

a.pendapatan asli Daerah, dan b.pendapatan transfer. 2 Ketentuan ayat (1) dan ayat (2) Pasal 15 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 15

Anggaran pendapatan transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 hurufb direncanakan sebesar Rp1.128.914.281.857,00 (satu triliun seratus dua puluh delapan milyar sembilan ratus empat belas juta dua ratus delapan puluh satu ribu delapan ratus lima puluh tujuh rupiah), yang terdiri atas:

a.pendapatan transfer pemerintah pusat, dan
b.pendapatan transfer antar Daerah. Pendapatan transfer pemerintah pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (l) huruf a direncanakan sebesar Rp1.096.635.921.000,00 (Satu triliun sembilan puluh enam miliar enam ratus tiga puluh lima juta sembilan ratus dua puluh satu ribu rupiah). Pendapatan transfer antar Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp32.278.360.857,00 (tiga puluh dua milyar dua ratus tujuh puluh delapan juta tiga ratus enam puluh ribu delapan ratus lima puluh tujuh rupiah). xJ
1. 3.Ketentuan ayat (1), ayat (3), ayat (4), dan ayat (5) Pasal 16 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

(1)
(2)
(3)
(4)(S)

Pasal 16

Anggaran pendapatan transfer pemerintah pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp1.096.635.921.000,00 (Satu triliun sembilan puluh enam milyar enam ratus tiga puluh lima juta sembilan ratus dua puluh satu ribu rupiah), yang terdiri atas:

a.dana desa,
b.dana bagi hasil,
c.dana alokasi umum, dan
d.dana alokasi khusus. Dana desa sebagaimana dimaksud pada ayat (l) huruf a direncanakan sebesar Rp82.730.445.000,00 (delapan puluh dua milyar tujuh ratus tiga puluh juta empat ratus empat puluh lima ribu rupiah). Dana bagi hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp13.976.500.000,00 (tiga belas milyar sembilan ratus tujuh puluh enam juta lima ratus ribu rupiah). Dana alokasi umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp713.434.985.000,00 (tujuh ratus tiga belas milyar empat ratus tiga puluh empat juta sembilan ratus delapan puluh lima ribu rupiah). Dana alokasi khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp286.493.991.000,00 (dua ratus delapan puluh enam milyar empat ratus sembilan puluh tiga juta sembilan ratus sembilan puluh satu ribu rupiah). 3 4. 5. Ketentuan ayat (2) Pasal 17 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 17

(1)Anggaran Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp82.730.445.000,00 (delapan puluh dua milyar tujuh ratus tiga puluh juta empat ratus empat puluh lima ribu rupiah), yang merupakan dana desa.
(2)Anggaran Dana Bagi Hasil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp13.976.500.000,00 (tiga belas milyar sembilan ratus tujuh puluh enam juta lima ratus ribu rupiah), yang merupakan:
1. a.dana bagi hasil pajak,
2. b.dana bagi hasil sumber daya alam, dan
3. c.dana bagi hasil lainnya. Ketentuan ayat (1), ayat (4), ayat (5) dan ayat (6) Pasal 18 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 18

(1)Anggaran dana bagi hasil Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf a sebesar Rp6.988.004.000,00 (Enam milyar sembilan ratus delapan puluh delapan juta empat ribu rupiah), yang terdiri atas:
1. a.dana bagi hasil pajak bumi dan bangunan sebesar Rp1.526.295.000,00 (satu milyar lima ratus dua puluh enam juta dua ratus sembilan puluh lima ribu rupiah),
2. b.dana bagi hasil Pph Pasal 21 sebesar Rp5.321.588.000,00 (lima milyar tiga ratus dua puluh satu juta lima ratus delapan puluh delapan ribu rupiah),
3. c.dana bagi hasil cukai hasil tembakau sebesar Rp140.121.000,00 (seratus empat puluh juta seratus dua puluh satu ribu rupiah),
(2)Anggaran dana bagi hasil sumber daya alam sebagaimana dimaksud dalam pasal 17 ayat (1) huruf a sebesar Rp4.407.249.000,00 (empat milyar empat ratus tujuh juta dua ratus empat puluh sembilan ribu rupiah), yang terdiri atas:
1. a.dana bagi hasil sumber daya alam pengusahaan panas bumi sebesar Rp1.328.669.000,00 (satu milyar tiga ratus dua puluh delapan juta enam ratus enam puluh sembilan ribu rupiah),
2. b.dana bagi hasil sumber daya alam mineral dan batubara- landrent sebesar Rp2.163.359.000,00 (dua milyar seratus enam puluh tiga juta tiga ratus lima puluh sembilan ribu rupiah),
3. c.dana bagi hasil sumber daya alam kehutanan- provisi sumber daya hutan sebesar Rp64.045.000,00 (enam puluh empat juta empat puluh lima ribu rupiah), dan
4. d.dana bagi hasil sumber daya alam perikanan sebesar Rp851.176.000,00 (delapan ratus lima puluh satu juta seratus tujuh puluh enam ribu rupiah). Ng
(3)Anggaran dana bagi hasil lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf b sebesar Rp2.581.247.000,00 (dua milyar lima ratus delapan puluh satu juta dua ratus empat puluh tujuh ribu rupiah), yang merupakan dana bagi hasil sawit 4 sebesar Rp2.581.247.000,00 (dua milyar lima ratus delapan puluh satu juta dua ratus empat puluh tujuh ribu rupiah),
(4)Anggaran dana alokasi umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf c sebesar Rp713.434.985.000,00 (tujuh ratus tiga belas milyar empat ratus tiga puluh empat juta sembilan ratus delapan puluh lima ribu rupiah), yang terdiri atas:
1. a.dana alokasi umum yang tidak ditentukan penggunaannya sebesar Rp608.100.357.000,00 (enam ratus delapan milyar seratus juta tiga ratus lima puluh tujuh ribu rupiah),
2. b.dana alokasi umum tambahan dukungan pendanaan atas kebijakan penggajian pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja sebesar Rp16.401.351.000,00 (enam belas milyar empat ratus satu juta tiga ratus lima puluh satu ribu rupiah),
3. c.dana alokasi umum yang ditentukan penggunaannya bidang pendidikan sebesar Rp48.371.871.000,00 (empat puluh delapan milyar tiga ratus tujuh puluh satu juta delapan ratus tujuh puluh satu ribu rupiah),
4. d.dana alokasi umum yang ditentukan penggunaannya bidang kesehatan sebesar Rp40.561.406.000,00 (empat puluh milyar lima ratus enam puluh satu juta empat ratus enam ribu rupiah), dan
5. e.Dana Alokasi Umum yang ditentukan penggunaannya bidang pekerjaan umum sebesar Rp0,00 (nol rupiah).
(5)Anggaran dana transfer khusus-dana alokasi khusus fisik sebagaimana dimaksud dalam pasal 17 ayat (1) huruf c sebesar Rp43.912.720.000,00 (empat puluh tiga milyar sembilan ratus dua belas juta tujuh ratus dua puluh ribu rupiah), yang terdiri atas:
1. a.dana alokasi khusus fisik-bidang pendidikan-reguler-PAUD sebesar Rp1.768.307.000,00 (satu milyar tujuh ratus enam puluh delapan juta tiga ratus tujuh ribu rupiah),
2. b.dana alokasi khusus fisik-bidang pendidikan-reguler-SD sebesar Rp321.673.000,00 (tiga ratus dua puluh satu juta enam ratus tujuh puluh tiga ribu rupiah),
3. c.dana alokasi khusus fisik-bidang pendidikan-reguler-SMP sebesar Rp236.224.000,00 (dua ratus tiga puluh enam juta dua ratus dua puluh empat ribu rupiah),
4. d.dana alokasi khusus fisik-bidang kesehatan dan KB- reguler-pelayanan kesehatan dasar sebesar Rp28.571.312.000,00 (dua puluh delapan milyar lima ratus tujuh puluh satu juta tiga ratus dua belas ribu rupiah),
5. e.dana alokasi khusus fisik-bidang kesehatan dan KB- Reguler-KB sebesar Rp237.036.000,00 (dua ratus tiga puluh tujuh juta tiga puluh enam ribu rupiah),
6. f.dana alokasi khusus fisik-bidang sanitasi-reguler sebesar Rp7.902.007.000,00 (tujuh milyar sembilan ratus dua juta tujuh ribu rupiah),
7. g.dana alokasi khusus fisik-bidang irigasi-penugasan sebesar Rp0,00 (nol rupiah),
8. h.dana alokasi khusus fisik-bidang jalan-tematik penguatan kawasan sentra produksi pangan (pertanian, perikanan, dan hewani) sebesar Rp0,00 (nol rupiah), ii dana alokasi khusus Fisik-Bidang Air Minum-Tematik Pengentasan Permukiman Kumuh Terpadu sebesar Ke 5 Rp817.600.000,00 (delapan ratus tujuh belas juta enam ratus ribu rupiah), dana alokasi khusus fisik-bidang sanitasi-tematik pengentasan permukiman kumuh terpadu sebesar Rp1.908.160.000,00 (satu milyar sembilan ratus delapan juta seratus enam puluh ribu rupiah), dana alokasi khusus fisik-bidang perumahan dan permukiman-tematik pengentasan permukiman kumuh terpadu sebesar Rp2.150.401.000,00 (dua milyar seratus lima puluh juta empat ratus satu ribu rupiah), dana alokasi khusus fisik-bidang pertanian-tematik penguatan kawasan sentra produksi pangan (pertanian, perikanan, dan hewani) sebesar Rp0,00 (nol rupiah), k. 1
(6)Anggaran dana transfer khusus-Dana Alokasi Khusus non fisik sebagaimana dimaksud pasal 17 ayat (1) huruf d sebesar Rp242.581.271.000,00 (dua ratus empat puluh dua milyar lima ratus delapan puluh satu juta dua ratus tujuh puluh satu ribu rupiah), yang terdiri atas:
1. a.dana alokasi khusus non fisik-BOS reguler sebesar Rp57.099.278.000,00 (lima puluh tujuh milyar sembilan puluh sembilan juta dua ratus tujuh puluh delapan ribu rupiah), dana alokasi khusus non fisik-BOS kinerja sebesar Rp2.040.750.000,00 (dua milyar empat puluh juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), dana alokasi khusus non fisik-TPG PNSD sebesar Rp130.633.987.000,00 (seratus tiga puluh milyar enam ratus tiga puluh tiga juta sembilan ratus delapan puluh tujuh ribu rupiah), dana alokasi khusus non fisik-Tamsil Guru PNSD sebesar Rp841.250.000,00 (delapan ratus empat puluh satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah), dana alokasi khusus non fisik-TKG PNSD sebesar Rp6.565.958.000,00 (enam milyar lima ratus enam puluh lima juta sembilan ratus lima puluh delapan ribu rupiah), dana alokasi khusus non fisik-BOP PAUD sebesar Rp5.997.348.000,00 (lima milyar sembilan ratus sembilan puluh tujuh juta tiga ratus empat puluh delapan ribu rupiah), dana alokasi khusus non fisik-BOP Pendidikan Kesetaraan sebesar Rp3.925.900.000,00 (tiga milyar sembilan ratus dua puluh lima juta sembilan ratus ribu rupiah), dana alokasi khusus non fisik-BOKKB-pengawasan obat dan makanan sebesar Rp537.457.000,00 (lima ratus tiga puluh tujuh juta empat ratus lima puluh tujuh ribu rupiah), DAK non fisik-BOKKB-BOKB sebesar Rp4.789.345.000,00 (empat milyar tujuh ratus delapan puluh sembilan juta tiga ratus empat puluh lima ribu rupiah), DAK non fisik-dana pelayanan perlindungan perempuan dan anak sebesar Rp400.660.000,00 (empat ratus juta enam ratus enam puluh ribu rupiah), DAK non fisik-dana ketahanan pangan dan pertanian sebesar Rp4.464.460.000,00 (empat milyar empat ratus enam puluh empat juta empat ratus enam puluh ribu rupiah), b. d. e. f£ () g h. k. 6 Il. DAK non fisik-dana BOK-BOK Dinas-BOK kabupaten/kota sebesar Rp9.901.557.000,00 (sembilan milyar sembilan ratus satu juta lima ratus lima puluh tujuh ribu rupiah),
2. m.DAK non fisik-dana BOK-BOK puskesmas sebesar Rp15.806.550.308,00 (lima belas milyar delapan ratus enam juta lima ratus lima puluh ribu tiga ratus delapan rupiah),
3. n.DAK Non Fisik-Bantuan Operasional Penyuluh Pertanian sebesar Rp 209.760.000,00 (dua ratus sembilan juta tujuh ratus enam puluh ribu rupiah).
  1. 6.Ketentuan Pasal 21 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 21

Anggaran Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 direncanakan sebesar Rp 1.313.902.035.955,00 (Satu triliun tiga ratus tiga belas milyar sembilan ratus dua juta tiga puluh lima ribu sembilan ratus lima puluh lima rupiah), yang terdiri atas:

a.belanja operasi,
b.belanja modal,
c.belanja tidak terduga, dan
d.belanja transfer.
1. 7.Ketentuan ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) Pasal 22 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 22

(1)Anggaran belanja operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf a direncanakan sebesar Rp1.025.848.661.980,44 (satu triliun dua puluh lima milyar delapan ratus empat puluh delapan juta enam ratus enam puluh satu ribu sembilan ratus delapan puluh koma empat puluh empat rupiah), yang terdiri atas:
1. a.belanja pegawai,
2. b.belanja barang dan jasa, dan
3. c.belanja hibah,
(2)Belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp707.191.847.916,72 (tujuh ratus tujuh milyar seratus sembilan puluh satu juta delapan ratus empat puluh tujuh ribu sembilan ratus enam belas koma tujuh puluh dua rupiah).
(3)Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp301.123.624.354,28 (tiga ratus satu milyar seratus dua puluh tiga juta enam ratus dua puluh empat ribu tiga ratus lima puluh empat koma dua puluh delapan rupiah).
(4)Belanja hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp17.533.189.709,44 (tujuh belas milyar lima ratus tiga puluh tiga juta seratus delapan puluh sembilan ribu tujuh ratus sembilan rupiah empat puluh empat sen).

8.Ketentuan ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (S) dan ayat (6) Pasal 23 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 23

(1)Anggaran belanja pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar 7
(2)
(3)(S5)
(6)
(7)
(8)Rp707.191.847.916,72 (tujuh ratus tujuh milyar seratus sembilan puluh satu juta delapan ratus empat puluh tujuh ribu sembilan ratus enam belas koma tujuh puluh dua rupiah), yang terdiri atas:
1. a.belanja gaji dan tunjangan ASN,
2. b.belanja tambahan penghasilan ASN,
3. c.tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya ASN,
4. d.belanja gaji dan tunjangan DPRD,
5. e.belanja gaji dan tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala DaerahDaerah,
6. f.belanja penerimaan lainnya pimpinan DPRD serta Kepala Daerah dan Wakil Kepala DaerahDaerah, dan
7. g.belanja pegawai BLUD. Belanja gaji dan tunjangan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp435.138.365.623,66 (empat ratus tiga puluh lima milyar seratus tiga puluh delapan juta tiga ratus enam puluh lima ribu enam ratus dua puluh tiga koma enam puluh enam rupiah). Belanja tambahan penghasilan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp239.331.244.769,98 (dua ratus tiga puluh sembilan milyar tiga ratus tiga puluh satu juta dua ratus empat puluh empat ribu tujuh ratus enam puluh sembilan koma sembilan puluh delapan rupiah). tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp41.380.000,00 (empat puluh satu juta tiga ratus delapan puluh ribu rupiah). Belanja gaji dan tunjangan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp15.334.795.613,70 (lima belas milyar tiga ratus tiga puluh empat juta tujuh ratus sembilan puluh lima ribu enam ratus tiga belas rupioah tujuh puluh sen) Belanja gaji dan tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp945.537.234,38 (sembilan ratus empat puluh lima juta lima ratus tiga puluh tujuh ribu dua ratus tiga puluh empat rupiah tiga puluh delapan sen). Belanja penerimaan lainnya pimpinan DPRD serta Bupati/Wakil Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp510.880.000,00 (lima ratus sepuluh juta delapan ratus delapan puluh ribu rupiah). Belanja pegawai BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp15.889.644.675,00 (lima belas milyar delapan ratus delapan puluh sembilan juta enam ratus empat puluh empat ribu enam ratus tujuh puluh lima rupiah).
(4)Ketentuan ayat (1), ayat (2), ayat (5), ayat (7), ayat (10), ayat (1 1) dan ayat (12) Pasal 24 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 24

(1)Anggaran belanja gaji dan tunjangan ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp435.138.365.623,66 (empat ratus tiga puluh lima 8 2 milyar seratus tiga puluh delapan juta tiga ratus enam puluh lima ribu enam ratus dua puluh tiga rupiah enam puluh enam sen), yang terdiri atas: belanja gaji pokok ASN, belanja tunjangan keluarga ASN, belanja tunjangan jabatan ASN, belanja tunjangan fungsional ASN, belanja tunjangan fungsional umum ASN, belanja tunjangan beras ASN, belanja tunjangan pph/tunjangan khusus ASN, belanja pembulatan gaji ASN, belanja iuran jaminan kesehatan ASN, belanja iuran jaminan kecelakaan kerja ASN, dan
1. k.belanja iuran jaminan kematian ASN.
(2)Belanja gaji pokok ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp329.254.668.457,71 (tiga ratus dua puluh sembilan milyar dua ratus lima puluh empat juta enam ratus enam puluh delapan ribu empat ratus lima puluh tujuh rupiah tujuh puluh satu sen).
(3)Belanja tunjangan keluarga ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp30.845.374.239,47 (tiga puluh milyar delapan ratus empat puluh lima juta tiga ratus tujuh puluh empat ribu dua ratus tiga puluh sembilan rupiah empat puluh tujuh sen).
(4)Belanja tunjangan jabatan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp6.381.470.812,00 (enam milyar tiga ratus delapan puluh satu juta empat ratus tujuh puluh ribu delapan ratus dua belas rupiah).
(5)Belanja tunjangan fungsional ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp19.237.832.332,00 (sembilan belas milyar dua ratus tiga puluh tujuh juta delapan ratus tiga puluh dua ribu tiga ratus tiga puluh dua rupiah).
(6)Belanja tunjangan fungsional umum ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp6.792.336.387,38 (enam milyar tujuh ratus sembilan puluh dua juta tiga ratus tiga puluh enam ribu tiga ratus delapan puluh tujuh rupiah tiga puluh delapan sen).
(7)Belanja tunjangan beras ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp17.658.254.345,00 (Tujuh belas milyar enam ratus lima puluh delapan juta dua ratus lima puluh empat ribu tiga ratus empat puluh lima rupiah).
(8)Belanja tunjangan PPh/tunjangan khusus ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp2.435.461.691,00 (dua milyar empat ratus tiga puluh lima juta empat ratus enam puluh satu ribu enam ratus sembilan puluh satu rupiah).
(9)Belanja pembulatan gaji ASN sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)huruf h direncanakan sebesar Rp4.272.224,09 (empat juta dua ratus tujuh puluh dua ribu dua ratus dua puluh empat rupiah sembilan sen). 10) Belanja iuran jaminan kesehatan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp18.913.073.567,10 (delapan belas milyar sembilan ratus tiga a. b. d. e. f 1. Lg 9 10. belas juta tujuh puluh tiga ribu lima ratus enam puluh tujuh rupiah sepuluh sen). 11) Belanja iuran jaminan kecelakaan kerja ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp905.430.395,98 (sembilan ratus lima juta empat ratus tiga puluh ribu tiga ratus sembilan puluh lima koma sembilan puluh delapan rupiah). 12) Belanja iuran jaminan kematian ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k direncanakan sebesar Rp2.710.191.171,93 (dua milyar tujuh ratus sepuluh juta seratus sembilan puluh satu ribu seratus tujuh puluh satu rupiah sembilan puluh tiga sen). Ketentuan ayat (1), ayat (2), ayat (4), ayat (6), ayat (8), ayat (9) ayat
(10), dan ayat (11) Pasal 25 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 25

(1)Anggaran belanja gaji pokok ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp329.254.668.457,71 (tiga ratus dua puluh sembilan milyar dua ratus lima puluh empat juta enam ratus enam puluh delapan ribu empat ratus lima puluh tujuh rupiah tujuh puluh satu sen). yang terdiri atas:
1. a.belanja gaji pokok PNS sebesar Rp270.473.563.867,71 (Dua ratus tujuh puluh milyar empat ratus tujuh puluh tiga juta lima ratus enam puluh tiga ribu delapan ratus enam puluh tujuh koma tujuh puluh satu rupiah), dan
2. b.belanja gaji pokok PPPK sebesar Rp58.781.104.590,00 (lima puluh delapan milyar tujuh ratus delapan puluh satu juta seratus empat ribu lima ratus sembilan puluh rupiah).
(2)Anggaran belanja tunjangan keluarga ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) huruf b direncanakan Rp30.845.374.239,47 (tiga puluh milyar delapan ratus empat puluh lima juta tiga ratus tujuh puluh empat ribu dua ratus tiga puluh sembilan rupiah empat puluh tujuh sen), yang terdiri atas:
1. a.belanja tunjangan keluarga pegawai negeri sipil sebesar Rp25.283.856.376,47 (dua puluh lima milyar dua ratus delapan puluh tiga juta delapan ratus lima puluh enam ribu tiga ratus tujuh puluh enam rupiah empat puluh tujuh sen), dan
2. b.belanja tunjangan keluarga PPPK sebesar Rp5.561.517.863,00 (lima milyar lima ratus enam puluh satu juta lima ratus tujuh belas ribu delapan ratus enam puluh tiga rupiah).
(3)Anggaran Belanja Tunjangan Jabatan ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp6.381.470.812,00 (enam milyar tiga ratus delapan puluh satu juta empat ratus tujuh puluh ribu delapan ratus dua belas rupiah), yang merupakan belanja tunjangan jabatan ASN.
(4)Anggaran belanja tunjangan fungsional ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp19.237.832.332,00 (sembilan belas milyar dua ratus tiga puluh tujuh juta delapan ratus tiga puluh dua ribu tiga Yu 10 ratus tiga puluh dua rupiah), yang merupakan belanja tunjangan fungsional ASN.
(5)Anggaran belanja tunjangan fungsional umum ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp6.792.336.387,38 (enam milyar tujuh ratus sembilan puluh dua juta tiga ratus tiga puluh enam ribu tiga ratus delapan puluh tujuh rupiah tiga puluh delapan sen), yang terdiri atas:
1. a.belanja tunjangan fungsional umum PNS sebesar Rp1.485.655.699,38 (satu milyar empat ratus delapan puluh lima juta enam ratus lima puluh lima ribu enam ratus sembilan puluh sembilan rupiah tiga puluh delapan sen), dan
2. b.belanja tunjangan fungsional umum PPPK sebesar Rp5.306.680.688,00 (lima milyar tiga ratus enam juta enam ratus delapan puluh ribu enam ratus delapan puluh delapan rupiah).
(6)Anggaran belanja tunjangan beras ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp17.658.254.345,00 (tujuh belas milyar enam ratus lima puluh delapan juta dua ratus lima puluh empat ribu tiga ratus empat puluh lima rupiah), yang terdiri atas:
1. a.belanja tunjangan beras PNS sebesar Rp13.413.777.645,00 (tiga belas milyar empat ratus tiga belas juta tujuh ratus tujuh puluh tujuh ribu enam ratus empat puluh lima rupiah), dan
2. b.belanja tunjangan beras PPPK sebesar Rp4.244.476.700,00 (empat milyar dua ratus empat puluh empat juta empat ratus tujuh puluh enam ribu tujuh ratus rupiah).
(7)Anggaran belanja tunjangan PPh/tunjangan khusus ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp2.435.461.691,00 (dua milyar empat ratus tiga puluh lima juta empat ratus enam puluh satu ribu enam ratus sembilan puluh satu rupiah), yang terdiri atas:
1. a.belanja tunjangan PPh/tunjangan khusus PNS sebesar Rp2.005.064.691,00 (dua milyar lima juta enam puluh empat ribu enam ratus sembilan puluh satu rupiah), dan
2. b.belanja tunjangan PPh/tunjangan khusus PPPK sebesar Rp430.397.000,00 (empat ratus tiga puluh juta tiga ratus sembilan puluh tujuh ribu rupiah).
(8)Anggaran belanja pembulatan gaji ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp4.272.224,09 (Empat juta dua ratus tujuh puluh dua ribu dua ratus dua puluh empat koma sembilan rupiah), yang terdiri atas:
1. a.belanja pembulatan gaji PNS sebesar Rp3.286.016,39 (tiga juta dua ratus delapan puluh enam ribu enam belas rupiah tiga puluh sembilan sen), dan
2. b.belanja pembulatan gaji PPPK sebesar Rp986.207,70 (sembilan ratus delapan puluh enam ribu dua ratus tujuh rupiah tujuh puluh sen).
(9)Anggaran belanja iuran jaminan kesehatan ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp18.913.073.567,10 (Delapan belas milyar sembilan ratus tiga belas juta tujuh puluh tiga ribu lima ratus enam puluh 11 11. tujuh rupiah sepuluh sen), yang merupakan belanja iuran jaminan kesehatan ASN. '10) Anggaran belanja iuran jaminan kecelakaan kerja ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp905.430.395,98 (sembilan ratus lima juta empat ratus tiga puluh ribu tiga ratus sembilan puluh lima koma sembilan puluh delapan rupiah), yang merupakan belanja iuran jaminan kecelakaan kerja ASN 11) Anggaran belanja iuran jaminan kematian ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) huruf k direncanakan sebesar Rp2.710.191.171,93 (dua milyar tujuh ratus sepuluh juta seratus sembilan puluh satu ribu seratus tujuh puluh satu koma sembilan puluh tiga rupiah), yang merupakan belanja juran jaminan kematian PNS. Ketentuan ayat (1), ayat (2), ayat (4), ayat (6), dan ayat (7) Pasal 26 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Isi peraturan

Teks60PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Solok Nomor 4 Tahun 2025

Lembaga terkait

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 3

Pasal 15

Pasal 16

Pasal 17

Pasal 18

Pasal 21

Pasal 22

Pasal 23

Pasal 24

Pasal 25

Dasar hukum (1)

Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 3

Pasal 15

Pasal 16

Pasal 17

Pasal 18

Pasal 21

Pasal 22

Pasal 23

Pasal 24

Pasal 25

Dasar hukum (1)

Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025