DokumenPeraturan Bupati (Perbup)Berlaku

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Solok Nomor 7 Tahun 2025

Nomor: 7
Tahun: 2025
Ditetapkan: 16 Juni 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 25

Lembaga terkait

Ringkasan

Menetapkan Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Serta Monitoring dan Evaluasi Belanja Banruan Keuangan

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan, Pertanggungjawahan dan Pelaporan serta Monitoring dan Evaluasi Belanja 3antuan Keuangan,

1.Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914), Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856), Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2024 tentang Kabupaten Solok di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran 'legara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6972): Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322), 2. 4
5.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah:
6.Peraturan Daerah Kabupaten Solok Nomor 3 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Solok Tahun 2023 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Solok Nomor 105), MEMUTUSKAN: PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PENGANGGARAN, PELAKSANAAN, PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN SERTA MONITORING DAN EVALUASI BELANJA BANTUAN KEUANGAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Solok.
2.Bupati adalah Bupati Solok.
3.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Solok.
5.Badan Keuangan Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut BID adalah Badan Keuangan Daerah Kabupaten Solok.
6.Inspektorat Daerah adalah Inspektorat Kabupaten Solok.
7.Bantuan Keuangan adalah dana yang diberikan ke daerah lainnya baik dalam rangka kerja sama daerah, pemerataan peningkatan kemampuan keuangan, dan/atau tujuan tertentu lainnya.
8.Bantuan Keuangan Bersifat Umum adalah Bantuan Keuangan yang diberikan kepada Pemerintah Daerah provinsi, Pemerintah Daerah kabupaten/kota, atau Nagari yang peruntukan dan pengelolaannya diserahkan kepada penerima bantuan dalam rangka membantu pelaksanaan tugas.
9.Bantuan Keuangan Bersifat Khusus adalah Bantuan Keuangan yang diberikan kepada Pemerintah Daerah provinsi, Pemerintah Daerah kabupaten/kota, atau Nagari dalam rangka percepatan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat ditetapkan oleh Pemerintah Daerah dan pengelolaannya diserahkan kepada penerima bantuan.
10.Nagari adalah Kesatuan Masyarakat Hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan atau hak tradisional yang di akui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia . Pemerintahan Nagari adalah penyelenggaraan urusan pemerintah:.n dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pemerintah Nagari adalah Wali Nagari dibantu Perangkat Nagari sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Nagari. Wali Nagari adalah pejabat pemerintahan nagari yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga nagarinya dan melaksanakan tugas dari pemerintah dan pemerintah daerah. Nagari Persiapan adalah Bagian dari satu atau lebih Nagari yanr bersanding yang dipersiapkan untuk dibentuk menjadi Nagari baru. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah. Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari yang selanjutnya disingkat APB Nagari adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Nagari yang memuat rincian pendapatan, belanja, dan pembiayaan nagari. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah kepala satuan kerja pengelola keuangan daerah yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan bertindak sebagai bendahara umum daerah. Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BUD adalah PPKD yang bertindak dalam kapasitas sebagai Bendahara Umum Daerah. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah unsur perangkat daerah pada Pemerintah Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan daerah. Tim Anggaran Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat TAPD adalah Tim Anggaran Pemerintah Daerah Kak apaten Solok yang bertugas menyiapkan dan melaksanakan kebijakan kepala daerah dalam rangka penyusunan anggaran pendapatan dan belanja daerah. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun. Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disebut KUA adalah dokumen yang memuat kebijakan di bidang pendapatan, belanja dan pembiayaan sesuai asumsi yang mendasarinya untuk periode 1(satu) tahun. 1 23. 24. 25. 26. 27.

(1)
(2)Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disingkat PPAS adalah program prioritas dan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada perangkat daerah untuk setiap program dan kegiatan sebagai acusn dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran sa:uan kerja perangkat daerah. Surat Permintaan Pembayaran Langsung yang selanjutnya disebut SPP-LS adalah dokumen yang diajukan oleh bendahara pengeluaran SKPD untuk permintaan pembayaran langsung kepada pihak ketiga. Surat Perintah Membayar Langsung yang selanjutnya disebut SPM-LS adalah dokumen yang diterbitkan oleh pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran untuk penerbitan surat perintah pencairan dana langsung atas beban pengeluaran dokumen pelaksanaan anggaran satuan kerja perangkat daerah kepada pihak ketiga. Surat Perirtah Pencairan Dana Langsung yang selanjutnya disebut SP2D-LS adalah dokumen yang digunakan sebagai dasar pencairan dana yang diterbitkan oleh BUD/Kuasa BUD berdasarkan SPM- LS. Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat SKPKD adalah unsur penunjang urusan pemerintahan pada Pemerintah Daerah yang melaksanakan pengelolaan keuangan daerah.

Pasal 2

Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi Pemeri: tah Daerah dalam pengelolaan pemberian Bantuan Keuangan yang bersumber dari APBD. Peraturan Bupati ini bertujuan untuk mewujudkan tertib administrasi, akuntabilitas, dan transparansi dalam pengelolaan Bantuan Keuangan.

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi: a. b. man

(1)
(2)pemberian Bantuan Keuangan, tata cara pemberian Bantuan Keuangan Bersifat Umum dan khusus penganggaran, pelaksanaan, pelaporan dan pertanggungjawaban, dan monitoring dan evaluasi.

BAB II

PEMBERIAN BANTUAN KEUANGAN

Pasal 4

Belanja Bantuan Keuangan diberikan kepada daerah lain dan Pemerintah Nagari dalam rangka kerja sama, pemerataan peningkatan kemampuan keuangan, dan/atau tujuan tertentu lainnya. Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat

(1)dapat dianggarkan sesuai kemampuan keuangan Daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja urusan pemerintahan wajib dan urusan pemerintahan pilihan serti alokasi belanja yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.
(3)Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)terdiri atas:
1. a.Bantuan Keuangan kepada Pemerintah daerah provinsi,
2. b.Bantuan Keuangan kepada Pemerintah daerah kabupaten/kota, atau
3. c.Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Nagari.
(4)Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat
(3)bersifat umum atau khusus.

Pasal 5

Bantuan Keuangan Bersifat Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (4) diberikan untuk pemerataan kemampuan keuangan untuk mengatasi kesenjangan fiskal berdasarkan hasil analisis yang dilakukan oleh TAPD.

Pasal 6

Bantuan Keuangan Bersifat Khusus sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 ayat (4) diberikan untuk mendukung pencapaian kinerja program prioritas Pemerintah Daerah.

Pasal 7

(1)Bantuan Keuangan Bersifat Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 digunakan untuk :
1. a.pembangunan infrastruktur yang menjadi prioritas dan kewenangan Pemerintah Daerah provinsi, Pemerintah Daerah kabupaten/kota, atau Nagari penerima Bantuan Keuangan,
2. b.penyelenggaraan pemerintahan Nagari, Cc. pemberdayaan masyarakat,
3. d.pengadaan sarana dan prasarana pendukung pelayanan publik,
4. e.pembinaan masyarakat, dan/atau
5. f.dukungan biaya operasional dan biaya lainnya untuk N..gari persiapan.
(2)Penggunaan Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf d sudah termasuk biaya administrasi kegiatan, biaya perencanaan dan biaya pengawasan yang besarannya mempedomani ketentuan peraturan perundang- undangan.
(3)Penggunaan Bantuan Keuangan Bersifat Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf d, untuk spesifikasi teknis konstruksi mengikuti aturan teknis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 6 £
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(1)
(2)
(3)UMUM DAN KHUSUS

BAB III

PENUTUP A. Simpulan B. Saran LAMPIRAN

Pasal 8

Belanja Bantuan Keuangan Bersifat Umum dan Bantuan Keuangan Bersifat Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dan Pasal 6 diberikan berdasarkan permohonan tertulis dari Pemerintah Daerah provinsi, Pemerintah Daerah kabupaten/kota, atau Nagari calon penerima Bantuan Keuangan. Permohonan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat

(1), disampaikan kepada Bupati melalui Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perencanaan paling lambat:
1. a.minggu ':e 4 (empat) bulan April tahun berjalan untuk perencanaan RKPD tahun berikutnya, dan
2. b.minggu ke 4 (empat) bulan Juni tahun berjalan untuk perencanaan perubahan RKPD tahun berkenaan. Permohonan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat
(2)terdiri atas:
1. a.surat permohonan tertulis dari Pemerintah Daerah provinsi, Pemerintah Daerah kabupaten/kota, atau Nagari calon penerima bantuan yang ditanda tangani oleh Gubernur/Bupati/Wali Kota/Wali Nagari, dan
2. b.proposal yang memuat rencana kegiatan dan rencana anggaran biaya yang ditanda tangani Gubernur/Bupati/ Wali Kota/ Wali Nagari. Format surat permohonan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. Format proposal sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 9

Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang perencanaan menghimpun permohonan Bantuan Keuangan yang diberikan dan selanjutnya disampaikan kepada Perangkat Daerah teknis sesuai tugas pokok dan fungsi. Kepala Perangkat Daerah teknis terkait melakukan validasi dan verifikasi terhadap permohonan Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

a.kelengkapan administrasi,
b.kajian teknis terhadap keterkaitan dengan capaian kinerja program prioritas, dan
c.kewajaran biaya. Kepala Pera'igkat Daerah terkait menyampaikan hasil

(4)(S)
(6)
(7)
(8)
(1)
(2)
(3)validasi dan verifikasi permohonan Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa rekomendas:. kepada Bupati melalui Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang perencanaan selaku TAPD. Hasil rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat
(3)dibahas oleh TAPD untuk memberikan pertimbangan dalam rangka menetapkan prioritas dan besaran alokasi anggaran Bantuan Keuangan sesuai kemampuan keuangan daerah. Prioritas dan besaran alokasi anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (4) yang direkomendasikan oleh TAPD menjadi dasar penetapan RKPD tentang penerima bantuan dan selanjutnya menjadi dasar pencantuman dan penetapan dalam RKPD/ Perubahan RKPD oleh s'erangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perencanaan. Pemerintah Daerah dapat mensyaratkan penyediaan dana pendamping dalam APBD Pemerintah Daerah provinsi, Pemerintah Daerah kabupaten/kota, atau Nagari penerima bantuan. Gubernur/Bupati/Wali Kota/Wali Nagari penerima Bantuan Keuangan bertanggungjawab secara formil maupun materil atas permohonan tertulis beserta keabsahan dokumen pendukung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3). Format hasil rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4' sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV

PENGANGGARAN

Pasal 10

Calon penerima dan besaran alokasi anggaran Bantuan Keuangan Bersifat Umum dan Belanja Bantuan Keuangan Bersifat Khusus yang telah ditetapkan dalam RKPD / perubahan RKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (5) menjadi dasar pencz atuman belanja Bantuan Keuangan pada rancangan KUA-PPAS/rancangan perubahan KUA- PPAS. Rancangan KUA-PPAS/ perubahan KUA-PPAS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetujui bersama oleh Bupati dan DPRD, sekaligus menjadi dasar pencantuman alokasi belanja Bantuan Keuangan pada rancangan Peraturan Daerah tentang APBD/perubahan APBD dan rancangan Peraturan Bupati tentang penjabaran APBD/ perubahan APBD. Belanja Bantuan Keuangan dianggarkan dalam kelompok belanja transfer, jenis belanja Bantuan Keuangan, objek belanja Bantuan Keuangan Bersifat Umum dar Bantuan Keuangan Bersifat Khusus, rincian objek dan subrincian objek belanja Bantuan /) Keuangan sesuai kode rekening berkenaan.

(4)Belanja Bentuan Keuangan dianggarkan dalam program, kegiatan, subkegiatan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 11

Daftar nama penerima, alamat penerima dan besaran Bantuan Keuangan dicantumkan dalam Lampiran Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD dan/atau Penjabaran Perubahan APBD.

Isi peraturan

Teks25PDFHirarki

Memuat teks peraturan…