DokumenPeraturan Bupati (Perbup)Berlaku

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Solok Nomor 9 Tahun 2025

Nomor: 9
Tahun: 2025
Ditetapkan: 23 Juni 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 10

Lembaga terkait

Ringkasan

Remunerasi diberikan kepada a. pejabat Pengelola BLUD UPTD; b. pegawai BLUD UPTD; c. pegawai yang berasal dari profesional lainnya; dan d. dewan pengawas dan sekretaris dewan pengawas Pejabat Pengelola BLUD UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas: a. pemimpin; b. pejabat keuangan; dan c. pejabat teknis.

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Bupati tentang Remunerasi Badan Layanan Umum Daerah pada Unit Pelaksana Teknis Daerah di Lingkungan Dinas Kesehatan, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang- Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856), Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2024 tentang Kabupaten Solok di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6845), Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340), Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322): 3. 4.

5.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah,
6.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG REMUNERASI BADAN LAYANAN UMUM DAERAH PADA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH DI LINGKUNGAN DINAS KESEHATAN.

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Solok.
2.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom. Bupati adalah Bupati Solok. Dinas adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Solok. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD, adalah sistem yang di terapkan oleh unit pelaksana teknis dinas/badan daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksbilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan daerah pada umumnya.
6.Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya disingkat UPTD adalah Organisasi yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan atau kegiatan teknis penunjang tertentu pada Dinas atau Badan Daerah.
7.Remunerasi adalah imbalan kerja yang diberikan dalam komponen meliputi : gaji, tunjangan tetap, insentif, bonus atas prestasi, pesangon dan/atau pensiun.
8.Rumah Sakit Umum Daerah Arosuka yang selanjutnya disebut RSUD Arosuka adalah sarana pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna yang menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan dan gawat darurat yang merupakan unit pelaksana teknis dinas kesehatan.
9.Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disebut UPTD Puskesmas adalah sarana pelayanan kesehatan fungsional yang merupakan Unit Kerja Dinas Kesehatan yang memberikan pelayanan secara menyeluruh dan terpadu kepada masyarakat.
10.Unit Pelaksana Teknis Daerah Laboratorium Kesehatan Daerah yang selanjutnya disebut UPTD Labkesda adalah sarana pelayanan kesehatan fungsional yang merupakan unit kerja Dinas Kesehatan yang memberikan pelayanan laboratorium klinik dan laboratorium kesehatan masyarakat kepada masyarakat.
11.Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD UPTD adalah BLUD UPTD di lingkungan Dinas Kesehatan yang terdiri dari UPTD Puskesmas dan UPTD Labkesda.
12.Pejabat Pengelola BLUD yang selanjutnya disebut Pejabat Pengelola adalah sumber daya manusia BLUD yang bertanggung jawab terhadap kinerja operasional BLUD yang terdiri atas pemimpin, pejabat keuangan dan pejabat teknis. NP 13. 14. 15. 16. 17. 18.

(1)
(2)
(1)
(2)
(3)
(4)Pegawai BLUD UPTD adalah Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang menyelenggarakan kegiatan untuk mendukung kinerja BLUD. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah Profesi bagi Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang bekerja pada instansi pemerintah. Dewan Pengawas BLUD yang selanjutnya disebut Dewan Pengawas adalah yang melakukan pengawasan terhadap pengelolaan BLUD. Sekretaris Dewan Pengawas BLUD yang selanjutnya di sebut Sekretaris Dewan Pengawas adalah orang perseorangan yang mendukung kelancaran tugas Dewan Pengawas BLUD. Nusantara Sehat adalah tenaga profesional kesehatan yang terdiri dari dokter, dokter gigi, perawat, bidan, tenaga kesehatan masyarakat, tenaga kesehatan lingkungan, tenaga ahli teknologi laboratorium medik, tenaga gizi dan tenaga kefarmasian yang mengabdikan dirinya untuk memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat sesuai kebutuhan Kementerian Kesehatan. Program Internship adalah pendidikan profesi untuk pemahiran dan pemandirian dokter setelah lulus pendidikan dokter untuk penyelarasan hasil pendidikan dengan kondisi di lapangan.

Pasal 2

Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi UPTD di Lingkungan Dinas Kesehatan dalam pemberian Remunerasi Peraturan Bupati ini bertujuan untuk meningkatkan motivasi kerja dan memberikan kepastian hukum dalam pemberian Remunerasi pada UPTD di Lingkungan Dinas Kesehatan dalam meningkatkan kinerja pelayanan dengan mempertimbangkan prinsip proporsionalitas, kesetaraan, kepatutan, kewajaran dan kinerja.

BAB II

REMUNERASI

Pasal 3

Remunerasi diberikan kepada :

a.pejabat Pengelola BLUD UPTD:
b.pegawai BLUD UPTD, Cc. pegawai yang berasal dari profesional lainnya, dan
d.dewan pengawas dan sekretaris dewan pengawas Pejabat Pengelola BLUD UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas : a. pemimpin,
b.pejabat keuangan: dan Cc. pejabat teknis. Pegawai yang berasal dari tenaga profesional lainnya sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari:
a.pegawai Non ASN yang dipekerjakan oleh Kepala Dinas Kesehatan.
b.peserta program penugasan khusus termasuk Nusantara Sehat sesuai dengan peraturan perundang-undangan: dan
c.Peserta Program Internship. Dewan Pengawas dan Sekretaris Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dapat dibentuk apabila anggaran yang dikelola oleh BLUD UPTD selama 2 (dua) tahun berturut-turut lebih dari 30 (tiga puluh) milyar, atau nilai aset menurut neraca 2 (dua) tahun terakhir sebesar Rp. 150.000.000.000,- (seratus lima puluh milyar rupiah). a 2

(1)
(2)
(3)
(4)(S)
(6)
(7)
(8)

Pasal 4

Komponen Remunerasi meliputi :

a.gaji yaitu imbalan kerja berupa uang yang bersifat tetap setiap bulan: b. tunjangan tetap imbalan kerja berupa uang yang bersifat tambahan pendapatan diluar gaji setiap bulan: Cc. insentif yaitu imbalan kerja berupa uang yang bersifat tambahan pendapatan diluar gaji:
d.bonus atas prestasi kerja yaitu imbalan kerja berupa uang yang bersifat tambahan pendapatan diluar gaji, tunjangan tetap dan insentif atas prestasi kerja yang dapat diberikan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun anggaran setelah BLUD memenuhi syarat tertentu,
e.pesangon yaitu imbalan kerja berupa uang santunan purna jabatan sesuai dengan kemampuan keuangan, dan/atau
f.pensiun yaitu imbalan kerja berupa uang.
g.honorarium adalah imbalan kerja berupa uang yang bersifat tetap, yang diterima oleh Dewan Pengawas dan Sekretaris Dewan Pengawas. Komponen Remunerasi bagi Pejabat Pengelola BLUD UPTD terdiri atas :
a.bersifat tetap berupa gaji,
b.bersifat tambahan berupa tunjangan tetap, insentif, dan bonus atas prestasi kerja: dan Cc. pesangon bagi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja dan profesional lainnya atau pensiun bagi Pegawai Negeri Sipil. Komponen Remunerasi bagi Pegawai BLUD UPTD terdiri atas :
a.bersifat tetap berupa gaji:
b.bersifat tambahan berupa, insentif dan bonus atas prestasi kerja, dan Cc. pesangon bagi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja atau pensiun bagi Pegawai Negeri Sipil. Komponen Remunerasi bagi pegawai yang berasal dari tenaga profesional lainnya terdiri atas :
a.bersifat tetap berupa gaji:
b.bersifat tambahan berupa, insentif, dan bonus atas prestasi kerja: dan C. pesangon bila kemampuan Daerah memenuhi. Remunerasi bagi Dewan Pengawas dan Sekretaris Dewan Pengawas diberikan dalam bentuk honorarium sebagai imbalan kerja berupa uang, bersifat tetap dan diberikan setiap bulan. Pemberian gaji, tunjangan dan pensiun sebagaimana dimaksud pada ayat

(2)dan ayat (3) bagi ASN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan. Pemberian gaji kepada Pejabat Pengelola BLUD UPTD dan Pegawai BLUD UPTD non ASN dan Pegawai yang berasal dari tenaga profesional lainnya dilaksanakan sesuai dengan kemampuan keuangan BLUD UPTD. Honorarium dewan pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditetapkan sebagai berikut :
1. a.honorarium ketua Dewan Pengawas paling banyak sebesar 40x (empat puluh persen) dari gaji dan tunjangan pemimpin:
2. b.honorarium anggota Dewan Pengawas paling banyak sebesar 3645 (tiga puluh enam persen) dari gaji dan tunjangan pemimpin, dan
3. c.honorarium sekretaris Dewan Pengawas paling banyak sebesar 1546 (lima belas persen) dari gaji dan tunjangan pemimpin.

Pasal 5

(1)Komponen Remunerasi berupa gaji sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a berasal dari pendapatan BLUD UPTD untuk Operasional dengan persentase paling banyak 10Y6 dari pendapatan BLUD UPTD yang tidak dibiayai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. 1 “
(2)Komponen Remunerasi berupa insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf c berasal dari pendapatan BLUD UPTD dengan rincian sebagai berikut :
1. a.sebesar 60x (enam puluh perseratus) dari total pendapatan untuk jasa pelayanan pada BLUD UPTD Puskesmas,
2. b.sebesar 35X (tiga puluh lima perseratus) dari total pendapatan untuk jasa pelayanan pada BLUD UPTD Labkesda, dan
3. c.sebesar 440 (empat puluh empat perseratus) dari total pendapatan untuk jasa pelayanan pada RSUD Arosuka.

Pasal 6

(1)Komponen Remunerasi berupa insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf c, diberikan dengan memperhitungkan nilai jabatan yang dituangkan dalam grading/ level jabatan.
(2)Pemberian Remunerasi dihitung berdasarkan indikator penilaian, meliputi:
1. a.pengalaman dan masa kerja,
2. b.keterampilan ilmu pengetahuan dan perilaku, Cc. resiko keja,
3. d.tingkat kegawatdaruratan,
4. e.jabatan yang disandang, dan
5. f.hasil/capaian kinerja.
(3)Penghitungan pemberian Remunerasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tercantum dalam Lampiran I sampai dengan Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 7

(1)Komponen Remunerasi berupa pesangon sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf e dapat diberikan kepada Pejabat Pengelola BLUD UPTD, Pegawai BLUD dan Profesional lainnya apabila :
1. a.meninggal dunia, atau
2. b.diberhentikan dengan hormat.
(2)Pesangon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan paling banyak sebesar 2 (dua) bulan gaji.

Pasal 8

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku :

a.Peraturan Bupati Solok Nomor 40 Tahun 2015 tentang Mekanisme Penerimaan dan Penyaluran Dana NonKapitasi Jaminan Kesehatan Nasional (Berita Daerah Kabupaten Solok Tahun 2015 Nomor 40) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Solok Nomor 24 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Solok Nomor 40 Tahun 2015 tentang Mekanisme Penerimaan dan Penyaluran Dana Non Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional (Berita Daerah Kabupaten Solok Tahun 2018 Nomor 24): dan
b.Peraturan Bupati Solok Nomor 33 Tahun 2021 tentang Pedoman Pemberian Remunerasi Badan Layanan Umum Daerah pada Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat dan Unit Pelaksana Teknis Laboratorium Daerah (Berita Daerah Kabupaten Solok Tahun 2021 Nomor 33), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Ji

Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Solok. Ditetapkan di Arosuka pada tanggal 25 3s 2025 BUPATI SOLOK, dto JON FIRMAN PANDU Diundangkan di Arosuka pada tanggal 25 Jas 2025 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SOLOK, dto MEDISON BERITA DAERAH KABUPATEN SOLOK TAHUN 2025 NOMOR 1 Salinan sesuai dengan aslinya KEPALA BAGIAN HUKUM, FKBRIZALDI N LAMPIRAN I PERATURAN BUPATI SOLOK NOMOR 9 TAHUN 2025 TENTANG PEMBERIAN REMUNERASI BADAN LAYANAN UMUM DAERAH PADA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH DI LINGKUNGAN DINAS KESEHATAN A. RUMUS PERHITUNGAN REMUNERASI UPTD PUSKESMAS DAN UPTD LABKESDA PX (M#K4#R4G4J-4#H) X S Remunerasi —- D Keterangan : P : Persentasi Kehadiran (jumlah kehadiran dibagi hari kerja dalam 1 bulan) : Masa Kerja : Keterampilan, Ilmu Pengetahuan dan Perilaku : Resiko Kerja : Tingkat Kegawat Daruratan : Jabatan yang Disandang : Hasil/Capaian Kinerja : Total Jumlah Seluruh Poin : Jumlah Dana Jasa Pelayanan M K R G JiJ H s B. RUMUS PERHITUNGAN REMUNERASI RSUD AROSUKA Score Individu m rasi —Remuneras Total Score x Total Remunerasi Kelompoksi BUPATI SOLOK, dto JON FIRMAN PANDU Salinan sesuai dengan aslinya KEPALA BAGIAN HUKUM, NN FEBRIZALDI N LAMPIRAN II PERATURAN BUPATI SOLOK NOMOR 9 TAHUN 2025 TENTANG REMUNERASI BADAN LAYANAN UMUM DAERAH PADA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH DI LINGKUNGAN DINAS KESEHATAN POIN PENILAIAN REMUNERASI UPTD PUSKESMAS NO KRITERIA NILAI SKOR 1 2 3 1 Pengalaman dan masa kerja (Basic Index)

a.Masa kerja dibawah 5 tahun 2
b.Masa kerja 5 tahun s/d 10 tahun 5
c.Masa kerja 11 tahun s/d 15 tahun 10
d.Masa kerja 16 tahun s/d 20 tahun 15
e.Masa kerja 21 tahun s/d 25 tahun 20
f.Masa kerja lebih dari 25 tahun 25 2 Keterampilan, Ilmu Pengetahuan dan Perilaku
a.Dokter/Dokter Gigi
1. 1.Dokter/Dokter Gigi Ahli Utama 150
2. 2.Dokter/Dokter Gigi Ahli Madya 140
3. 3.Dokter/Dokter Gigi Ahli Muda 130
4. 4.Dokter/Dokter Gigi Ahli Pertama/Dokter Kontrak 120
5. 5.Dokter/Dokter Gigi Nusantara Sehat 100
6. 6.Dokter/Dokter Gigi Internship 75
b.Apoteker
1. 1.Apoteker Ahli Utama 100
2. 2.Apoteker Ahli Madya 90
3. 3.Apoteker Ahli Muda 80
4. 4.Apoteker Ahli Pertama 70
5. 5.Apoteker Kontrak/Nusantara Sehat 60 c. Perawat/Bidan
6. 1.Perawat/Bidan Ahli Madya 100
7. 2.Perawat/Bidan Ahli Muda 90
8. 3.Perawat/Bidan Ahli Pertama 80
9. 4.Perawat (S1) Kontrak/Nusantara Sehat 70
10. 5.Perawat/Bidan Penyelia 60
11. 6.Perawat/Bidan Mahir 50
12. 7.Perawat/Bidan Terampil 40
13. 8.Perawat (DIII) Kontrak/Nusantara Sehat 35
d.Perawat Gigi/Analis/Kesling/Gizi/ Promkes/Adminkes
1. 1.Perawat Gigi/Analis/Kesling/ Gizi/Promkes/Adminkes 80 Ahli Madya
2. 2.Perawat Gigi/ Analis/Kesling/Gizi/Promkes/Adminkes 70 Ahli Muda
3. 3.Perawat Gigi/Analis/Kesling/ Gizi/Promkes/Adminkes 65 Ahli Pertama
4. 4.Perawat Gigi/Analis/Kesling/ Gizi/Promkes/ Penyelia 60
5. 5.Perawat Gigi/Analis/Kesling/ Gizi/Promkes/Mahir 50
6. 6.Perawat Gigi/Analis/Kesling/ Gizi/ Promkes/Terampil 40
7. 7.Perawat Gigi/Analis/Kesling/ Gizi/Promkes/Adminkes 65 (S1) Tenaga Kontrak/THL/Nusantara Sehat
8. 8.Perawat Gigi/Analis/Kesling/ Gizi/ Promkes/Adminkes 35 (DIII) Tenaga Kontrak/THL/Nusantara Sehat
e.Rekam Medis/Asisten Apoteker
1. 1.Rekam Medis/Asisten Apoteker Penyelia 60
2. 2.Rekam Medis/Asisten Apoteker Mahir 50
3. 3.Rekam Medis/Asisten Apoteker Terampil 40
4. 4.Rekam Medis/Asisten Apoteker Kontrak 35
f.Non Nakes
1. 1.S1 50
2. 2.D3 25
3. 3.Dibawah D3 15
4. 4.Tenaga Kontrak/THL/Non ASN (S1) 40
5. 5.Tenaga Kontrak/THL/Non ASN (DIII) 20
6. 6.Tenaga Kontrak/THL/Non ASN (Dibawah DIII) 10 Resiko Kerja
a.Berat, dimana pelaksanaan pekerjaan sebagian berada 30 diarea infeksius, rentan tertular penyakit, potensi terjadi kecelakan kerja dan mempunyai resiko pengambilan kebijakan (UGD/PONED,Poli Gigi, Laboratorium, Rawat Inap, Kepala Puskesmas)
b.Sedang, dimana pelaksanaan pekerjaan sebagian berada 20 diarea pelayanan klinis beresiko sedang dan penyelenggaraan upaya kesehatan masyarakat (Poliklinik Umum, Poli KIA, Gizi, Farmasi, Kesling, Promkes, dan Pelayanan UKM lainnya, Sopir, Cleaning Service)
c.Ringan, dimana pelaksanaan pekerjaan sebagian besar 10 berada diruang administrasi dan tidak tidak kontak langsung dengan pasien (Customer Service, Rekam Medis, Manajemen) Tingkat Kegawat Daruratan UGD dan Ruang Bersalin(PONED), Ruang Rawat Inap 30 Jabatan Yang Disandang
a.Pimpinan BLUD 150
b.Pejabat Pengelola Keuangan/TU 100
c.Pejabat Teknis (PJ UKM, PJ UKP, PJ Jaringan dan 80 Jejaring Puskesmas, PJ Sapra, PJ Mutu)
d.Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan 75
e.Bendahara, Pengurus Barang, Pejabat Pengadaan 75
f.Koordinator Pelayanan, PIC PIS-PK 40
g.Pelaksana Pelayanan/Sub Koordinator/PJ Darbin 20 t bila ada rangkap jabatan ditambah poin 10 “t Koordinator Sapra pada Puskesmas Terpencil dan Sangat Terpencil ditambahkan poin 80) Hasil/Capaian Kinerja
a.Mengacu kepada nilai e-lapkin
1. 1.Sangat baik 70
2. 2.Baik 60
3. 3.Cukup 50
4. 4.Kurang 35
b.Khusus tenaga dokter, bidan dan perawat, setiap menolong persalinan ditambah poin 25 Kehadiran
1. 1.Hadir setiap hari kerja (per hari) 1
2. 2.Terlambat hadir atau pulang sebelum waktunya -1 ,M BUPATI SOLOK, dto JON FIRMAN PANDU Salinan sesuai dengan aslinya KEPALA BAGIAN HUKUM, NU FEBRIZALDI Akumulasi sampai dengan 7 (Tujuh) jam | Keterangan:
3. 1.Kehadiran adalah proporsi kehadiran dengan hari kerja
4. 2.Ketidakhadiran akibat sakit atau mendapat musibah selama 3 (tiga) hari dianggap hadir
5. 3.Ketidakhadiran karena sakit dibuktikan dengan surat keterangan dari Dokter 3 AN LAMPIRAN III PERATURAN BUPATI SOLOK NOMOR 29 TAHUN 2025 TENTANG REMUNERASI BADAN LAYANAN UMUM DAERAH PADA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH DI LINGKUNGAN DINAS KESEHATAN POIN PENILAIAN REMUNERASI UPTD LABKESDA NO KRITERIA NILAI SKOR 1 2 3 1 Pengalaman dan masa kerja (Basic Index)
a.Masa kerja dibawah 5 tahun 2
b.Masa kerja 5 tahun s/d 10 tahun 5
c.Masa kerja 11 tahun s/d 15 tahun 10
d.Masa kerja 16 tahun s/d 20 tahun 15
e.Masa kerja 21 tahun s/d 25 tahun 20
f.Masa kerja lebih dari 25 tahun 25 2 Keterampilan, Ilmu Pengetahuan dan Perilaku
a.Dokter/Dokter Spesialis Patologi klinik
1. 1.Dokter Ahli Utama/Dokter Kontrak 150
2. 2.Dokter Ahli Madya 140
3. 3.Dokter Ahli Muda 130
4. 4.Dokter Ahli Pertama/Dokter Kontrak/ Nusantara 120 Sehat
b.Analis Kesehatan
1. 1.Pranata Laboratorium Kesehatan Ahli Madya 100
2. 2.Pranata Laboratorium Kesehatan Ahli Muda 90
3. 3.Pranata Laboratorium Kesehatan Ahli Pertama 80
4. 4.Pranata Laboratorium Kesehatan (D4) 70 kontrak/THL/Nusantara Sehat
5. 5.Pranata Laboratorium Kesehatan Penyelia 60
6. 6.Pranata Laboratorium Kesehatan Mahir 50
7. 7.Pranata Laboratorium Kesehatan Terampil 40
8. 8.Pranata Laboratorium Kesehatan (D3) 35 kontrak/THL/Nusantara Sehat
c.Perawat/Kesling/ Promkes/Adminkes
1. 1.Perawat/Kesling/Promkes/Adminkes Ahli Madya 80
2. 2.Perawat/KeslingPromkes/Adminkes Ahli Muda 70
3. 3.Perawat/Kesling/Promkes/Adminkes Ahli Pertama 65
4. 4.Perawat/Kesling/Promkes/ Penyelia 60
5. 5.Perawat/Kesling/Promkes/ Mahir 50
6. 6.Perawat/Kesling/Promkes/ Terampil 40
7. 7.Perawat/Kesling/Promkes/Adminkes (S1) tenaga 65 kontrak
8. 8.Perawat/Kesling/Promkes/Adminkes (DIII) tenaga 35 kontrak
d.Rekam Medis/Asisten Apoteker
1. 1.Rekam Medis/Asisten Apoteker Penyelia 60
2. 2.Rekam Medis/Asisten Apoteker Mahir 50
3. 3.Rekam Medis/Asisten Apoteker Terampil 40
e.Non Nakes/Non STR
1. 1.S1 50
2. 2.D3 25
3. 3.Dibawah D3 15
4. 4.Tenaga Kontrak/THL/Non ASN (S1) 40
5. 5.Tenaga Kontrak/THL/Non ANN (DIII) 20
6. 6.Tenaga Kontrak/THL/Non ASN (Dibawah DIII) 10 Resiko Kerja
a.Berat, dimana pelaksanaan pekerjaan sebagian berada 30 diarea infeksius, rentan tertular penyakit, potensi terjadi kecelakan kerja dan mempunyai resiko pengambilan kebijakan (Analis, Manajemen /Ketata Usahaan, Kepala Labkesda, Dokter)
b.Sedang, dimana pelaksanaan pekerjaan sebagian 20 berada diarea pelayanan klinis beresiko sedang dan penyelenggaraan upaya kesehatan masyarakat (Kesehatan lingkungan, Asisten Apoteker,Adminkes Promosi Kesehatan, Cleaning Service, Pengemudi)
c.Ringan, dimana pelaksanaan pekerjaan sebagian besar 10 berada diruang administrasi dan tidak tidak kontak langsung dengan pasien (Customer Service, Rekam Medis) Jabatan Yang Disandang
1. 1.Pimpinan BLUD 150
2. 2.Pejabat Pengelola Keuangan/Tata Usaha 100
3. 3.Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan 70
4. 4.Bendahara, Pengurus Barang, Pejabat Pengadaan 50
5. 5.Penanggung Jawab Laboratorium Klinik, Penanggung 40 Jawab Laboratorium Kesehatan Masyarakat
6. 6.Koordinator Laboratorium Klinik, Koordinator 10 Laboratorium Kesehatan Masyarakat “ bila ada rangkap jabatan ditambah poin 5 Hasil/ Capaian Kinerja Mengacu kepada nilai e-lapkin
7. 1.Sangat baik 70
8. 2.Baik 60
9. 3.Cukup 50
10. 4.Kurang 35 Kehadiran
11. 1.Hadir setiap hari kerja (per hari) 1
12. 2.Terlambat hadir atau pulang sebelum waktunya -1 Akumulasi sampai dengan7 (tujuh) jam BUPATI SOLOK, dto JON FIRMAN PANDU Salinan sesuai dengan aslinya KEPALA BAGIAN HUKUM, . FHBRIZALDI Keterangan:
13. 1.Kehadiran adalah proporsi kehadiran dengan hari kerja
14. 2.Ketidakhadiran akibat sakit atau mendapat musibah selama 3 (tiga) hari dianggap hadir
15. 3.Ketidakhadiran karena sakit dibuktikan dengan surat keterangan dari Dokter 3 T LAMPIRAN IV PERATURAN BUPATI SOLOK NOMOR 9 TAHUN 2025 TENTANG PEMBERIAN REMUNERASI BADAN LAYANAN UMUM DAERAH PADA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH DI LINGKUNGAN DINAS KESEHATAN FORMULA PERHITUNGAN REMUNERASI ( JASA PELAYANAN) RSUD AROSUKA Il. POIN INDIVIDUAL KRITERIA NILAI SKOR 1 2 A. Pengalaman dan masa kerja (Basic Index)
a.Masa kerja dibawah 5 tahun 2
b.Masa kerja 5 tahun s/d 10 tahun 5
c.Masa kerja 11 tahun s/d 15 tahun 10
d.Masa kerja 16 tahun s/d 20 tahun 15
e.Masa kerja 21 tahun s/d 25 tahun 20
f.Masa kerja lebih dari 25 tahun 25 B. Keterampilan, Ilmu Pengetahuan dan Perilaku
1. 1.SD 1
2. 2.SMP 2
3. 3.SMA/SMU 3
4. 4.D1 4
5. 5.D3 5
6. 6.S1/D4 6
7. 7.DOKTER UMUM/DOKTER GIGI/APOTEKER/NERS 7
8. 8.S2 8
9. 9.DOKTER SPESIALIS 9
10. 10.S3 10 Tingkat pendidikan atau keterampilan yang dipakai adalah tertera pada SK pengangkatan baik PNS ataupun Non PNS . Kursus/ pelatihan bersertifikat (3 hari) sesuai dengan posisi kerja karyawan, diberi penghargaan dengan tambahan nilai 0,2 dan hanya berlaku 3 (tiga) tahun. a. 3 — 1 C. Tingkat Kegawat daruratan
11. 1.Grade I Administrasi perkantoran
12. 2.Grade II . Administrasi keuangan . Gizi, Loundry .Rawat Jalan .CSSD . IPSRS Radiologi non Shift . Laboratorium non shift . Ambulance Rekam Medis Satpam . Brangkarman Cleaning servis m.Pemulasaran Jenazah aa HA MO Ou
13. 3.Grade III Rawat Inap Laboratorium shift Radiologi shift IPAL Hemodialisa Farmasimp App
14. 4.Grade IV
a.Bedah Central, Anastesi, VK
b.ICU, ICCU, NICU, PICU,
c.IGD,IPCN, Case Manager D. Resiko Kerja
1. 1.Grade I adalah kemungkinan terjadi resiko kerja yang bersifat fisik walaupun karyawan yang bersangkutan bekerja sesuai protap dan proker (SOP) yaitu perkantoran.
2. 2.Grade II adalah kemungkinan terjadi resiko kerja yang bersifat kimiawi apabila karyawan yang bersangkutan bekerja sesuai protap dan proker (SOP) yang terdiri dari Rawat Jalan, Gizi, IPSRS, Rehabilitasi Medik, Diagnostik, CSSD, Ambulance, Hemodialisa, Rekam medis, Satpam, Brangkarman, Cleaning servis, Farmasi rawat jalan.
3. 3.Grade III adalah kemungkinan terjadi resiko kerja yang bersifat kontaminasi walaupun karyawan yang bersangkutan bekerja sesuai protap dan proker (SOP), terdiri dari Rawat Inap, Laboratorium, UTDRS, Farmasi kemoterapi.
4. 4.Resiko grade IV kemungkinan terjadi resiko kerja yang bersifat infeksius dan radiasi walaupun karyawan yangbersangkutan bekerja sesuai protap, yang terdiri dari Ruang Isolasi, Bedah Sentral, Anastesi, IGD, IGD Kebidanan, Rawat Inap Penyakit Dalam, ICU, ICCU,NICU-PICU, Poliklinik Paru, Case Manager, Loundry, Pemulasaran jenazah, Radiologi, IPCN dan IPAL, Kemoterapi. hole V 2 1 2 4 6 2 4 6 Il. FORMULA PENILAIAN A. Pendapatan Bersumber dari BPJS Kesehatan
5. 1.Penerimaan Remunerasi jasa pelayanan Top Leader Management sebesar 5 #» dari total pendapatan dibagi atas dengan perincian sebagai berikut: (dijadikan 10056)
a.10040 top leader dikurangi 18” untuk Kelompok pengelola pendapatan,
b.824 yang tersisa dari top leader dijadikan 100» kemudian diberikan masing -masing kepada top leader lainnya:
c.10076 top leader diberikan 21”o kepada (direktur 95,5 Yo, severity level Ill 2,5 Yo, dan tim anti fraud 2Y0), 30x diberikan kepada kelompok kabag TU / kepala bidang, dan 49X diberikan kepada kelompok kepala seksi,
d.Pembagian untuk kelompok Kabag TU/ kepala bidang dan kasi berdasarkan scoring index, dan
e.Pembagian remunerasi pengelola pendapatan diberikan 176 verifikator internal, koder dan tim entri 52 Yo, administrasi 19Y6 dan tim jasa pelayanan126.
1. 2.Penerimaan Remunerasi jasa pelayanan pegawai lainnya sebesar 39 (tiga puluh sembilan persen) dari total klaim kemudian dibagi atas :
a.Penerimaan Remunerasi jasa pelayanan medis dan paramedis bidang penunjang sebesar 3996 dari tarif layanan berdasarkan Peraturan Bupati Solok Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tarif Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Arosuka Kabupaten Solok yang dibagi dengan perincian sebagai berikut: (dijadikan 100960) 1) 940 (sembilan perseratus) untuk staf manajemen dibagikan berdasarkan scoring index: 2) 24 (dua perseratus) untuk Dokter Umum dibagikan berdasarkan scoring index, 3) 89X (delapan puluh sembilan persen) untuk Medis dan Paramedis dengan rincian sebagai berikut: a) Laboratorium PK : Dokter 4540, Paramedis 55Y6: b) Laboratorium PA : Dokter 5096, Paramedis 5096: c) UTDRS : Dokter 40”, Paramedis 6096: E. Jabatan Yang Disandang
1. 1.Tidak memiliki jabatan 1 2. Penanggung jawab, Ketua tim 2
2. 3.Kepala Ruangan, Ka.Instalasi, Koordinator, Case 4 Manager, Bendahara
3. 4.Kepala Sub Bagian/ Sub Bidang, Kepala seksi, Kepala Departemen, Kepala SMF, Ketua Komite Medik, 5 Ketua Komite Keperawatan, Ketua SPI
4. 5.Kepala Bagian dan Kepala Bidang 6 F. Hasil/ Capaiam Kinerja
5. 1.Sangat Baik 70
6. 2.Baik 60
7. 3.Cukup 50
8. 4.Kurang 30 d) Radiologi :

(1)Rontgen : Dokter 40Yo, Paramedis 6046:
(2)USG : Dokter 7040, Paramedis 3056: dan
(3)CT Scan : Dokter 4076, Paramedis 6056,
1. b.Penerimaan Remunerasi jasa pelayanan medis dan paramedis sebesar 3946 dari total klaim yang telah dikurangi jasa pelayanan bidang penunjang dijadikan 100”6 kemudian dibagi atas : 1) 9/0 (sembilan perseratus) untuk staf manajemen dibagikan berdasarkan scoring index, 2) 2 (dua perseratus) untuk Dokter Umum dibagikan berdasarkan scoring index, 3) 895 (delapan puluh sembilan persen) untuk Medis dan Paramedis dengan rincian sebagai berikut: a) Rawat Jalan : Dokter 57Y6, Paramedis 4346: b) Rawat Inap : Dokter 40”o, Paramedis 60Y6: c) Kamar Bedah : Dokter 570 dijadikan 1004 (dibagi lagi ke Dokter Operator 70” dan Dokter Anestesi 30946), Paramedis 4396: d) VK Partus Normal : Dokter 4096, Paramedis 6056: e) VK Partus Penyulit : Dokter 4546, Paramedis 5596, f) Kuret t Anestesi : Dokter 5740 dijadikan 100”6 (dibagi lagi ke Dokter, Operator 70x» dan Dokter Anestesi 3096), Paramedis 43Y0, 8) ICU/PICU/NICU : Dokter 4096, Paramedis 6096, h) IGD : Dokter 4076, Paramedis 60Y6: i) Rehabilitasi Medik : Dokter 406, Paramedis 60Y6: j) Proporsi Jasa Medis yang melakukan rawat bersama pada pasien dibagi atas:
(1)Dokter Tindakan 706, Dokter Non Tindakan 3096:
(2)Dokter yang sesama dokter tindakan dibagi masing- masingnya 5074,
(3)Dokter Non Tindakan 60” (DPJP utama), Dokter Non Tindakan 406: dan
(4)Rawat bersama yang dilakukan lebih dari 2 dokter, menyesuaikan.
1. c.Ketentuan proporsi pembagian jasa Kelompok Medis terbagi atas : 1) Pembagian jasa Kelompok Medis sebagai berikut : a) 700 (tujuh puluh perseratus) dijadikan sebagai jasa diterima berdasarkan jumlah pasien yang ditangani: dan b) 3096 (tiga puluh perseratus) dijadikan sebagai jasa yang dibagikan berdasarkan besarnya persentase kontribusi rata- rata perbulan pertahun dari tiap bagian ke rumah sakit. Sesuai dengan tabel berikut: NAMA PROVIDER KONTRIBUSI 1 2 3 KELOMPOK DOKTER PENYAKIT 93 4, 1 | DALAM | 2 | KELOMPOK DOKTER KANDUNGAN 1,17 Yo 3 | KELOMPOK DOKTER ANAK 6 Yo 4 | KELOMPOK DOKTER BEDAH 12,5Y60 5 | KELOMPOK PATOLOGI ANATOMI 1 Yo 6 | KELOMPOK DOKTER THT-KL 3,8 Yo 7 | KELOMPOK RADIOLOGI 3 Yo 8 | KELOMPOK KARDIOLOGI 13,2 Yo KELOMPOK DOKTER PATOLOGI 5,1 4 KLINIK9 2) Proporsi Pembagian Jasa Pelayanan Paramedis : 3) 4) Seluruh penghasilan Paramedis dikumpulkan dan dibagi menjadi atas : a) 7046 (tujuh puluh perseratus) dijadikan sebagai jasa yang dibagikan berdasarkan scoring index, dan b) 3075 (tiga puluh perseratus) dijadikan sebagai jasa yang dibagikan kepada kelompok paramedis penghasil berdasarkan besarnya kontribusi rata-rata perbulan pertahun dari tiap kelompok tersebut. Besaran persentase ke bagian masing-masing sebagai berikut : Untuk jasa paramedis dilakukan perincian masing-masing instalasi yaitu, 56 untuk kepala ruangan dan 3Y6 untuk ketua tim, sisanya dibagi bersama. Untuk pembagian jasa poliklinik, dilakukan perincian sebagai berikut: a) Poliklinik bedah 11,11 6: b) Poliklinik interne 23,98Y6: c) Poliklinik anak 2,30 Yo, d) Poliklinik mata 6,54 Yo, e) Poliklinik paru 5,34 Yo: f) Poliklinik gigi 1,75Y6o, g) Poliklinik syaraf 9,37 Yo: 10 KELOMPOK DOKTER PARU 2,4 Yo 11 | KELOMPOK DOKTER MATA 2,1 Yo 12 | KELOMPOK DOKTER UMUM 25,0 Yo 13 | KELOMPOK DOKTER GIGI 0,7 Yo 14 KELOMPOK DOKTER NEUROLOGI 2,1Yo 15 KELOMPOK DOKTER ANASTESI 4,5Yo 16 KELOMPOK DOKTER KULIT DAN KELAMIN 1Yo NO INSTALASI Yo 1 2 3 1 | FARMASI 4,00Y0 2 | RUANG IGD 5, 57Y0 3 | RUANG INTERNA 11,09Y6 4 | RUANG RAWAT BEDAH 3,56Y0 5 | RUANG RAWAT KEBIDANAN 2,01 Yo 6 | RUANG RAWAT ANAK 2,90Y6 7 | RUANG UTDRS 1, 5449 8 | RUANG BEDAH CENTRAL 14,06Yo0 9 | RUANG ICU 4,42Yo LABORATORIUM PATOLOGI 9 10 KLINIK 6,30Yo 11 | RUANG RADIOLOGI 3,26Y6 LABORATORIUM PATOLOGI 9 12 ANATOMI 0,96 13 | RUANG REHABILITASI MEDIK 1,80Y60 14 | IPCN 0,206 15 | POLIKLINIK 24,92Y0 16 | PENATA ANESTESI 6,02Y6 17 | IGD KEBIDANAN 2,01Y6 18 | GIZI 1,00Y6 19 | IPSRS 1,0076 20 | KELAS I 3,40Y0 h) Poliklinik kebidanan 4,67 Yo, i) Poliklinik jantung 26,096, )) Poliklinik THT 4,5696, k) Poliklinik Jiwa 1,206, ) Poliklinik Kulit 2,58 Yo: dan m) Poliklinik vaksin 0,696. B. Pendapatan Bersumber dari Klaim umum
  1. 1.Penerimaan Remunerasi jasa pelayanan Top Leader Management sebesar 5 Yo dari total pendapatan dibagi atas dijadikan 1006 dengan rincian sebagai berikut: a.100 top leader dikurangi 106 untuk Kelompok pengelola pendapatan 82” yang tersisa dari top leader dijadikan 100Y6 kemudian diberikan masing-masing kepada top leader lainnya, b.100”6 top leader diberikan 20”6 kepada direktur ,30Y6 diberikan kepada kelompok Kabag TU / kepala bidang, dan 506 diberikan kepada kelompok kepala seksi,
2. c.Pembagian untuk kelompok Kabag TU/ kepala bidang dan Kasi berdasarkan scoring index, dan d.Pembagian remunerasi pengelola pendapatan sebesar 1846 dijadikan 100 Yo dengan rincian 20 Yo untuk Kepala ruangan Kasir, 20 Yo tim jasa pelayanan, 60 Yo diberikan kepada tim pelaksana. . Penerimaan Remunerasi jasa pelayanan pegawai lainnya sebesar 392. Yo (tiga puluh sembilan perseratus), remunerasi jasa pelayanan sebesar 39Y6 dari total klaim dijadikan 10096, kemudian dibagi atas:
3. a.100 jasa medis dan paramedis, 8Yo diberikan kepada staf manajemen,
4. b.92x dijadikan 100Y6 kemudian diberikan kepada medis dan paramedis sesuai dengan perincian klaim pendapatan umum,
5. a.100Y6 jasa paramedis diberikan 806 sebagai kontribusi langsung kepada ruangan yang bersangkutan, 20” sebagai jasa tidak langsung. Jasa paramedis diberikan 80Yo sebagai kontribusi langsung kepada ruangan yang bersangkutan pembagian penerimaan ke bagian masing-masing sebagai berikut : 1) Rawat Inap Tingkat Lanjut medis 40, paramedis 604, 2) Rawat Jalan medis 60Yo, paramedis 4076, 3) EKG medis 50Y6, paramedis 50Y6, 4) Oksigen10Y6 jasa terdiri dari Paramedis 75Yo, IPSRS 25Y6, 5) Obat-obatan15”6 Jasa 1005 diberikan kepada farmasi, 6) Konsultasi Gizi 10075 petugas gizi, 7) Laboratorium Patologi Klinik dan BDRS medis 454», paramedis 55Y6: 8) Laboratorium Patologi Aanatomi medis 50Y6, paramedis 5076, 9) SKBN/Rapid medis 4046, paramedis 605p, 10) Medikolegal medis 606, paramedis 40Y6, 11) Radiologi (rontgen) medis 40”, paramedis 604, 12) USG medis 706, paramedis 306, 13) CT scan medis 40Y6, paramedic 604 14) Tindakan IGD medis 506, paramedis 5076, 15) Fisioterapi medis 40”, paramedis 6056, 16) Bedah sentral 6096 medis (70Yo operator, 30fo anastesi), 406 paramedis (70Y6 paramedis OK, 306 penata anastesi), 17) Tindakan Poli medis 5096, paramedis 50Y6, 18) Visum administrasi 15 Yo, medis paramedis 854 (60”o dokter, 40”o paramedis), 19) USG kebidanan medis 70Yo, paramedis 30Y6: 20) Rohani medis 806, paramedis 20Y6, 21) Medical Check Up medis 7096, paramedis 306: dan 22) Pendidikan dan latihan 10096 untuk pelaksana. C. Pendapatan Bersumber dari Klaim Jasa Raharja
  1. 1.Penerimaan Remunerasi jasa pelayanan Top Leader Management sebesar 5 Yo dari total pendapatan dibagi atas sebagai berikut: (dijadikan 10076)
6. a.1000 top leader dikurangi 30” untuk Kelompok pengelola Pendapatan 7046 yang tersisa dari top leader dijadikan 100Y6 kemudian diberikan masing-masing kepada top leader lainnya: .100”o top leader diberikan 20x» kepada direktur, 306 diberikanb. kepada kelompok Kabag TU / kepala bidang, dan 5076 diberikan kepada kelompok kepala seksi: . Pembagian untuk kelompok Kabag TU/ kepala bidang dan Kasi berdasarkan scoring index: dan . Pembagian remunerasi pengelola pendapatan sebesar 3046d. dijadikan 100 Yo dengan rincian 20 Yo untuk Kepala ruangan Kasir, 20 Yo tim jasa pelayanan, 60 Yo diberikan kepada tim pelaksana.
  1. 2.Penerimaan Remunerasi jasa pelayanan pegawai lainnya sebesar 39 (tiga puluh sembilan perseratus), remunerasi jasa pelayanan sebesar 396 dari total klaim dijadikan 100”, kemudian dibagi atas: Yo a.100xo jasa medis dan paramedis, 8Yo diberikan kepada staf manajemen: dan
7. b.92x dijadikan 1006 kemudian diberikan kepada medis dan paramedis sesuai dengan rincian sebagai berikut : 1) Konsultasi spesialis 60Y6 dokter, 400 paramedis, 2) Konsultasi dokter umum 606 dokter, 406 paramedis, 3) Fisioterapi 40Yo dokter, 60Yo paramedis: 4) Poliklinik 60Y6 dokter, 400 paramedis: 5) Rawatan bedah 405 dokter, 606 paramedis: 6) Laboratorium 45” dokter, 55Y6 paramedis: 7) Rontgen 40Yo dokter, 60” paramedis, 8) USG medis 70Y”o, paramedis 3076, 9) CT scan medis 406, paramedic 60x 10) EKG 60” dokter, 40Y6 paramedis, 11) OK/Bedah Sentral 60” dokter, 40”o paramedis, 60” dokter (70Y4 operator, 30Y6 anastesi), 40Yo paramedis (85Y6 paramedis OK, 1599 penata anastesi), 12) Tindakan IGD40”x dokter, 60Y6 paramedis: 13) SKT 606 dokter, 40Yo paramedis, 14) Obat/ farmasi 8090 BHP, 5Y6 top leader, 1546 JP farmasi: dan 15) Oksigen 80”o BHP, 5Y6 top leader, 10Yo paramedis. D. Pendapatan Bersumber dari Klaim Kir Kesehatan Medical Check Up Penerimaan Remunerasi jasa pelayanan dari Klaim Kir Kesehatan Medical Check Up menetapkan konsultasi dokter spesialis pada rawat jalan 100 Yo untuk jasa pelayanan, untuk pelayanan pemeriksaan (Laboratorium, Rontgen, EKG, Audiometri, Treadmill dan Kesehatan jiwa serta pemeriksaan kesehatan lainnya) 56 6 untuk operasional (Bahan habis pakai) dan 44 Yo untuk jasa pelayanan. Dengan rincian sebagai berikut:
  1. 1.Klaim pendapatan Tim Pemeriksaaan Kesehatan dibagi atas :
8. a.Rawat jalan ( dokter spesialis, dokter gigi, dokter umum dan keterangan sehat dokter umum ) : JP 9599, 546 top leader. JP 9546 dijadikan 100” dan dibagi dengan rincian sebagai berikut: PJ manajemen 742, PJ dokter 34, 90x JP (70Yomedis, 30Y6 paramedis). MCU Medis 50X paramedic 505
9. b.Laboratorium : 56X BHP, 5x top leader , 394 JP (70 PJ manajemen, 346 PJ dokter, 9046 JP ), dari 90” JP dibagikan 4546 medis, 55 paramedis. c. Rontgen : 56X BHP, 54 top leader , 39x JP (70 PJ manajemen, 3 PJ dokter 90Y4 JP ), dari 90X JP dibagikan 40 medis, 60x paramedis
10. d.EKG, Audiometri, Treadmill dan pemeriksaan kesehatan lainnya : 56X BHP, 5Y6 top leader , 3940 JP (74 PJ manajemen, 3Y6 PJ dokter 9046 JP ), dari 90”6 JP dibagikan 70” medis, 30x paramedis
11. e.Kesehatan Rohani : 564 BHP dan jasa sarana, 5x6 top leader , 39Y6 JP (7Yo PJ manajemen, 34 PJ dokter , 905 JP ), dari 90x JP dibagikan 7046 medis, 304 tester dan manajemen.
12. f.Rekam medis : 564 BHP, 54 top leader , 394 JP (100 PJ manajemen, 90”o pelaksana)
  1. 2.Top leader dan Penanggung jawab dengan perincian : a.5Y top leader, Dari 100 dikurangi 204 untuk Direktur , 806 dijadikan 100” dibagikan 40 Yo untuk Kepala seluruh kepala Bidang , 60 Yo untuk seluruh kepala seksi b.7 Yo untuk anggota Tim Kir (penanggung jawab dan pelaksana) berdasarkan porsi kerja per bagian yang ditetapkan oleh penanggung jawab kegiatan. c. Penanggung Jawab dokter 346 diberikan ke dokter penanggung kegiatan kir yaitu dokter spesialis penyakit dalam. E. Pendapatan Bersumber dari Klaim Obat kronis
  2. 1.Penerimaan remunerasi jasa pelayanan sebesar 20x (dua puluh perseratus) diberikan kepada apoteker yang digunakan Surat Izin Praktek Apoteker (SIPA) sebagai penanggungjawab pemesanan obat dan bahan habis pakai farmasi RSUD Arosuka sebesar Rp. 2.500.000,- (Dua juta lima ratus ribu rupiah).
  3. 2.Dari jasa pelayanan 20 Yo dikurangi sebesar Rp. 2.500.000,- (Dua juta lima ratus ribu rupiah) dijadikan 100 Yo, dibayarkan Biaya jasa pelayanan Top Leader Management sebesar 20x (dua puluh perseratus) yang dibagi atas : (dijadikan 10076)
13. a.100” Top Leader dikurangi 54 untuk Kelompok pengelola JKN
14. b.95 Y yang tersisa dari top leader dijadikan 1004 kemudian diberikan masing-masing kepada top leader lainnya
15. c.10096 top leader diberikan 154 kepada (direktur 98 Y dan tim anti fraud 274), 36Y6 diberikan kepada kelompok kepala bagian / kepala bidang , dan 4946 diberikan kepada kelompok kepala seksi d. Pembagian untuk kelompok Kabag TU/ kabid dan Kasie berdasarkan pembagian bersama dalam kelompok masing- masing.
16. e.Jasa Pengelola JKN terdiri dari : Koordinator 1 orang Administrasi 1 orang
  1. 3.Biaya jasa pelayanan pegawai lainnya sebesar 80 Yo ( Delapan puluh lima persen), dijadikan 1006 dibagi atas: 20 (Dua puluh perseratus) Medis, 8076 ( Delapan puluh perseratus) Paramedis dengan perincian :
17. a.Pembagian jasa Kelompok Medis sebagai berikut : 1) 20x (Dua puluh perseratus) proporsi Medis dijadikan 100 dan dijadikan sebagai jasa langsung yang langsung diterima berdasarkan persentase jumlah peresepan klaim yang dibayarkan. 2) Dokter penaggungjawab pelayanan yang melebihi pembiayaan klaim tidak diberikan jasa pelayanannya pada bulan tersebut.
18. b.Proporsi Pembagian Jasa Pelayanan Paramedis : 1) 804 ( Delapan Puluh Perseratus) proporsi Paramedis dijadikan 1006 2) Dari 1006 kemudian dibagi 906 untuk kelompok Farmasi dan 1076 untuk kelompok paramedis poliklinik. 3) Untuk jasa langsung paramedis instalasi farmasi dibagi berdasarkan scoring dan kehadiran. 4) Untuk pembagian jasa langsung poliklinik, diberikan berdasarkan jumlah pasien pada poliklinik yang melayani pasien obat kronis. BUPATI SOLOK, dto JON FIRMAN PANDU Salinan sesuai dengan aslinya KEPALA BAGIAN HUKUM, LG FEBRIZALDI | “

Isi peraturan

Teks10PDFHirarki

Memuat teks peraturan…