DokumenPeraturan Bupati (Perbup)Berlaku

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Soppeng Nomor 13 Tahun 2025

Nomor: 13
Tahun: 2025
Ditetapkan: 30 Juli 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 8

Lembaga terkait

Ringkasan

BAB I (Pasal 1): Ketentuan Umum - Definisi BAB II (Pasal 2): Maksud dan Tujuan RKPD 2026 BAB III (Pasal 3): Proses Penyusunan RKPD BAB IV (Pasal 4): Sistematika Dokumen RKPD BAB V (Pasal 5): Penggunaan RKPD dalam Penyusunan RAPBD BAB VI (Pasal 6): Sinkronisasi oleh Bappelitbangda BAB VII (Pasal 7): Ketentuan Penutup - Tanggal Berlaku

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2026; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4.Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6987);
5.Undang-Undang Nomor 138 Tahun 2024 tentang Kabupaten Soppeng di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 324, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7075);
6.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
7.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2026 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 435);
8.Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 2 Tahun 2010 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2010 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 251);
9.Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Kerja Pembangunan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2026 (Berita Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun Nomor 12);
10.Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 7 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Soppeng Tahun 2024 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 161); MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2026.

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Soppeng.
2.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
3.Bupati adalah Bupati Soppeng.
4.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6.Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja pada lingkup Pemerintah Kabupaten Soppeng.
7.Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah yang selanjutnya disebut Bappelitbangda adalah Perangkat Daerah yang mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah.
8.Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk 1 (satu) tahun.
9.Musyawarah Perencanaan Pembangunan yang selanjutnya disebut Musrenbang adalah Forum antar pelaku dalam rangka penyusunan rencana pembangunan daerah.
10.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Rencana Keuangan Tahunan Pemerintah Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Pasal 2

(1)RKPD Tahun 2026 merupakan penjabaran dari rencana pembangunan jangka menengah Daerah Tahun 2025-2029.
(2)RKPD Tahun 2026 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi:
1. a.pedoman bagi Perangkat Daerah dalam menyusun RKPD Tahun 2026; dan
2. b.pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam menyusun rancangan APBD Tahun Anggaran 2026.
(3)Dalam hal terjadi penambahan sub kegiatan baru pada kebijakan umum APBD dan prioritas plafon anggaran sementara yang tidak terdapat dalam RKPD, perlu disusun berita acara kesepakatan Bupati dan Ketua DPRD.
(4)Penambahan sub kegiatan baru sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan apabila terdapat kebijakan nasional atau provinsi, keadaan darurat, keadaan luar biasa, dan/atau perintah dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi setelah RKPD ditetapkan.
(5)Penambahan sub kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) disesuaikan dan/atau ditampung dalam RKPD perubahan.

Pasal 3

RKPD Tahun 2026 merupakan hasil Musrenbang desa/kelurahan, kecamatan, forum Perangkat Daerah, Musrenbang Daerah, sinkronisasi Musrenbang provinsi dan Musrenbang nasional serta evaluasi hasil kinerja pembangunan yang dicapai pada tahun sebelumnya, fenomena yang ada, isu strategis yang akan dihadapi pada tahun pelaksanaan RKPD serta mempertimbangkan sinergisitas antar sektor dan antar wilayah.

Pasal 4

(1)Dokumen RKPD Tahun 2026 terdiri atas :
1. a.pendahuluan;
2. b.gambaran umum kondisi Daerah;
3. c.kerangka ekonomi dan keuangan Daerah;
4. d.sasaran dan prioritas pembangunan Daerah;
5. e.rencana kerja dan pendanaan Daerah;
6. f.kinerja penyelenggaraan pemerintahan Daerah; dan
7. g.penutup.
(2)Dokumen RKPD Tahun 2026 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 5

(1)Dalam rangka penyusunan rancangan APBD Tahun Anggaran 2026 Pemerintah Daerah menggunakan dokumen RKPD Tahun 2026 sebagai bahan pembahasan kebijakan umum APBD dan prioritas plafon anggaran sementara APBD Tahun Anggaran 2026.
(2)Perangkat Daerah RKPD Tahun 2026 dalam perumusan penyempurnaan rancangan akhir rencana kerja Perangkat Daerah.

Pasal 6

Bappelitbangda melakukan sinkronisasi antara rencana kerja dan anggaran Perangkat Daerah Tahun 2026 dengan rencana kerja perangkat Daerah Tahun 2026.

Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Soppeng. Ditetapkan di Watansoppeng pada tanggal 30 Juli 2025 BUPATI SOPPENG, ttd SUWARDI HASENG Diundangkan di Watansoppeng pada tanggal 30 Juli 2025 Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SOPPENG, ttd ANDI MUHAMMAD SURAHMAN BERITA DAERAH KABUPATEN SOPPENG TAHUN 2025 NOMOR 13 Salinan sesuai dengan aslinya KEPALA BAGIAN HUKUM MUSRIADI, SH.MM

Isi peraturan

Teks8PDFHirarki

Memuat teks peraturan…