DokumenPeraturan Bupati (Perbup)Berlaku

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Soppeng Nomor 16 Tahun 2025

Nomor: 16
Tahun: 2025
Ditetapkan: 18 Agustus 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 19

Lembaga terkait

Ringkasan

BAB I KETENTUAN UMUM (Pasal 1) BAB II PELAKSANAAN (Pasal 2-5) BAB III SUMBER DAN BESARAN (Pasal 6-9) BAB IV PENGECUALIAN (Pasal 10) BAB V PENGANGGARAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN (Pasal 11-14) BAB VI KETENTUAN PENUTUP (Pasal 15-17)

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa Peraturan Bupati Soppeng Nomor 32/PERBUP/X/2012 tentang Pedoman Pemberian Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Soppeng Nomor 32/PERBUP/X/2014 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Soppeng Nomor 32/PERBUP/X/2012 tentang Pedoman Pemberian Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, sudah tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, sehingga perlu disesuaikan kembali;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pemberian Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
4.Undang-Undang Nomor 138 Tahun 2024 tentang Kabupaten Soppeng di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 324, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7075);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881);
7.Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Soppeng Tahun 2024 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 157); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PEMBERIAN INSENTIF PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Soppeng.
2.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
3.Bupati adalah Bupati Soppeng.
4.Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Soppeng.
5.Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Soppeng.
6.Perangkat Daerah Pengelola adalah Perangkat Daerah yang mempunyai tugas pokok dan fungsi mengelola Pajak Daerah dan/atau Retribusi Daerah.
7.Kepala Perangkat Daerah adalah Kepala Perangkat Daerah yang mempunyai tugas pokok dan fungsi mengelola Pajak Daerah dan/atau Retribusi Daerah.
8.Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu pada Instansi pelaksana pemungut Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
9.Pegawai adalah pegawai aparatur sipil negara dan Calon pegawai aparatur sipil negara pada Perangkat Daerah Pengelola Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
10.Tenaga Lainnya adalah tenaga yang mendapat penugasan dari Kepala Perangkat Daerah Pengelola Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
11.Pihak Lain adalah instansi/badan yang membantu Perangkat Daerah Pengelola Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
12.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
13.Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
14.Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
15.Insentif Pemungutan Pajak dan Retribusi yang selanjutnya disebut Insentif adalah tambahan penghasilan yang diberikan sebagai penghargaan atas kinerja tertentu dalam melaksanakan pemungutan Pajak dan Retribusi.
16.Kinerja Tertentu adalah pencapaian target penerimaan Pajak Daerah yang ditetapkan dalam anggaran pendapatan dan belanja Daerah yang dijabarkan secara triwulan.

BAB II

PELAKSANAAN

Pasal 2

Pemberian dan pemanfaatan Insentif pemungutan Pajak dan Retribusi dilaksanakan berdasarkan asas kepatutan, kewajaran, dan rasionalitas disesuaikan dengan besarnya tanggung jawab, kebutuhan, serta karakteristik dan kondisi objektif Daerah.

Pasal 3

(1)Insentif diberikan kepada perangkat Daerah pelaksana pemungut Pajak dan Retribusi.
(2)Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara proporsional dibayarkan kepada:
1. a.Pejabat dan Pegawai sesuai dengan tanggung jawab masing-masing;
2. b.Bupati dan Wakil Bupati sebagai penanggung jawab pengelolaan keuangan Daerah;
3. c.Sekretaris Daerah selaku koordinator pengelolaan keuangan Daerah;
4. d.pemungut Pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan pada tingkat desa/kelurahan dan kecamatan, Kepala Desa/Lurah dan Camat, dan Tenaga Lainnya yang ditugaskan oleh Perangkat Daerah pelaksana pemungut Pajak dan Retribusi; dan
5. e.Pihak Lain.

Pasal 4

(1)Penerima Insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, diberikan Insentif apabila mencapai Kinerja Tertentu.
(2)Kinerja Tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu pencapaian Target penerimaan Pajak dan Retribusi yang ditetapkan dalam APBD berdasarkan realisasi pencapaian Perangkat Daerah Pengelola yang ditetapkan:
1. a.15% (lima belas persen) untuk triwulan I (satu);
2. b.35% (tiga puluh lima persen) untuk triwulan II (dua);
3. c.65% (enam puluh lima persen) untuk triwulan III (tiga); dan
4. d.100% (seratus persen) untuk triwulan IV (empat).
(3)Insentif yang dibagikan hanya Insentif yang bersumber dari jenis Pajak dan Retribusi yang mencapai Kinerja Tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Pasal 5

(1)Pemberian Insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1), dibayarkan setiap triwulan pada awal triwulan berikutnya.
(2)Dalam hal target kinerja suatu triwulan tidak tercapai, Insentif untuk triwulan tersebut dibayarkan pada awal triwulan berikutnya yang telah mencapai target kinerja triwulan yang ditentukan.
(3)Dalam hal target penerimaan Pajak atau Retribusi yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) tidak tercapai pada akhir tahun anggaran, tidak membatalkan Insentif yang sudah dibayarkan untuk triwulan sebelumnya.

BAB III

SUMBER DAN BESARAN

Pasal 6

Insentif bersumber dari penerimaan Pajak dan Retribusi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7

(1)Besaran Insentif ditetapkan 5% (lima persen) dari rencana penerimaan Pajak dan Retribusi dalam tahun anggaran berkenaan untuk setiap jenis Pajak, selanjutnya dibagi secara proporsional.
(2)Besaran Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui APBD tahun anggaran berkenan.

Pasal 8

Apabila dalam realisasi pemberian Insentif terdapat sisa lebih, harus disetorkan ke kas Daerah sebagai penerimaan Daerah.

Pasal 9

Penerima pembayaran Insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) dan Persentase pembagian secara proporsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB IV

PENGECUALIAN

Pasal 10

(1)Pemberian Insentif kepada Pejabat dan Pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf a, dikecualikan dalam hal yang bersangkutan:
1. a.mengambil masa persiapan pensiun;
2. b.berstatus penerima uang tunggu;
3. c.berstatus sebagai Pegawai titipan;
4. d.berstatus tersangka, terdakwa dan/atau ditahan oleh aparat penegak hukum;
5. e.berstatus terpidana;
6. f.mengambil cuti di luar tanggungan negara;
7. g.mengambil cuti besar;
8. h.diberhentikan sementara dari aparatur sipil negara; dan
9. i.diperbantukan di luar Pemerintah Daerah.
(2)Penghentian pemberian Insentif kepada Pejabat dan Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara proporsional, dengan tetap memberikan besaran Insentif yang menjadi hak Pejabat dan Pegawai berdasarkan perhitungan jumlah hari yang bersangkutan melaksanakan tugas.

Isi peraturan

Teks19PDFHirarki

Memuat teks peraturan…