DokumenPeraturan Bupati (Perbup)Berlaku

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Soppeng Nomor 18 Tahun 2025

Nomor: 18
Tahun: 2025
Ditetapkan: 19 Agustus 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 6

Lembaga terkait

Ringkasan

PASAL 1 (KETENTUAN UMUM) PASAL 2 (PENGGUNAAN DAN FUNGSI SHS) PASAL 3 (KETENTUAN PAJAK DAN TAMBAHAN BIAYA) PASAL 4 (ACUAN PERATURAN LAIN) PASAL 5 (MULAI BERLAKU) LAMPIRAN (STANDAR HARGA SATUAN BARANG DAN JASA TAHUN ANGGARAN 2025)

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Bupati tentang Standar Harga Satuan Barang dan Jasa Tahun Anggaran 2025; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang – Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3.Undang-Undang Nomor 138 Tahun 2024 tentang Kabupaten Soppeng di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 324, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7075);
4.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322); MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG STANDAR HARGA SATUAN BARANG DAN JASA TAHUN ANGGARAN 2025.

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Soppeng.
2.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
3.Bupati adalah Bupati Soppeng.
4.Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah unsur perangkat Daerah pada Pemerintah Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan Daerah.
5.Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat RKA-SKPD adalah dokumen yang memuat rencana pendapatan dan belanja SKPD atau dokumen yang memuat rencana pendapatan belanja, dan pembiayaan SKPD yang melaksanakan fungsi bendahara umum Daerah yang digunakan sebagai dasar penyusunan rancangan anggaran dan pendapatan belanja Daerah.
6.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
7.Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat DPA-SKPD adalah dokumen yang memuat pendapatan, belanja dan pembiayaan SKPD yang melaksanakan fungsi bendahara umum Daerah yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh pengguna anggaran.
8.Standar Harga Satuan yang selanjutnya disingkat SHS adalah harga satuan setiap unit barang atau jasa yang berlaku di Daerah yang ditetapkan berdasarkan pembakuan dalam 1 (satu) periode tertentu.

Pasal 2

(1)SHS tahun anggaran 2025 digunakan dalam perencanaan APBD tahun anggaran 2025 dengan memperhatikan prinsip efisien, efektifitas, kepatutan dan kewajaran.
(2)SHS tahun anggaran 2025 sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)berfungsi sebagai :
1. a.batas tertinggi yang besarannya tidak dapat dilampaui dalam penyusunan RKA – SKPD;
2. b.referensi penyusunan proyeksi perkiraan maju;
3. c.bahan perhitungan pagu indikatif APBD;
4. d.batas tertinggi yang besarannya tidak dapat dilampaui dalam pelaksanaan anggaran kegiatan; dan
5. e.estimasi prakiraan besaran biaya tertinggi yang dapat dilampaui karena kondisi tertentu, termasuk karena adanya kenaikan harga pasar;
(3)SHS tahun anggaran 2025 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan Bupati ini.

Pasal 3

(1)SHS tahun anggaran 2025 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sudah termasuk pajak.
(2)SHS tahun anggaran 2025 yang bersumber dari e-katalog Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dapat ditambahkan biaya tertentu antara lain biaya pengiriman barang.

Pasal 4

Untuk SHS tahun anggaran 2025 yang tidak ditetapkan dalam Peraturan Bupati ini, dan/ atau ditentukan lain oleh peraturan perundang – undangan yang lebih tinggi, maka mengacu pada peraturan perundang -undangan yang lebih tinggi.

Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Soppeng. Ditetapkan di Watansoppeng pada tanggal 19 Agustus 2025 BUPATI SOPPENG, ttd SUWARDI HASENG Diundangkan di Watansoppeng pada tanggal P.j. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SOPPENG, ttd ANDI MUHAMMAD SURAHMAN BERITA DAERAH KABUPATEN SOPPENG TAHUN 2025 NOMOR 18 Salinan sesuai dengan aslinya KEPALA BAGIAN HUKUM MUSRIADI, SH.MM JABATAN PARAF Sekretaris Daerah Staf Ahli Asisten III Kepala BPKPD

Isi peraturan

Teks6PDFHirarki

Memuat teks peraturan…