DokumenPeraturan Bupati (Perbup)Berlaku

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Soppeng Nomor 20 Tahun 2025

Nomor: 20
Tahun: 2025
Ditetapkan: 19 September 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 6

Lembaga terkait

Ringkasan

PASAL 1 (KETENTUAN UMUM) PASAL 2 (PENETAPAN, PEDOMAN, DAN RUANG LINGKUP RENSTRA) PASAL 3 (FUNGSI RENSTRA) PASAL 4 (MULAI BERLAKU) LAMPIRAN (RINCIAN RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH)

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4.Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6987);
5.Undang-Undang Nomor 138 Tahun 2024 tentang Kabupaten Soppeng di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 324, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7075);
6.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
7.Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 7 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Soppeng Tahun 2024 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 161);
8.Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 2 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Kabupaten Soppeng Tahun 2025 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 163); MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025-2029.

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Soppeng.
2.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Otonom.
3.Bupati adalah Bupati Soppeng.
4.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
6.Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional yang selanjutnya disingkat RPJMN adalah dokumen perencanaan pembangunan nasional untuk periode 5 (lima) tahun.
7.Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
8.Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
9.Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan perangkat daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
10.Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
11.Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah yang selanjutnya disingkat Bappelitbangda adalah Perangkat Daerah yang membidangi urusan perencanaan pembangunan, penelitian dan pengembangan daerah.

Pasal 2

(1)Renstra Perangkat Daerah ditetapkan untuk periode 5 (lima) tahun.
(2)Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan berpedoman pada RPJMN, RPJMD Provinsi, dan RPJMD.
(3)Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memuat:
1. a.pendahuluan;
2. b.gambaran pelayanan, permasalahan dan isu strategis perangkat daerah;
3. c.tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan;
4. d.program, kegiatan, subkegiatan dan kinerja penyelenggaraan bidang urusan; dan
5. e.penutup.
(4)Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri atas Renstra:
1. a.dinas pendidikan dan kebudayaan;
2. b.dinas kesehatan;
3. c.dinas sosial;
4. d.satuan polisi pamong praja dan pemadam kebakaran;
5. e.dinas kependudukan dan pencatatan;
6. f.dinas perpustakaan dan kearsipan;
7. g.dinas pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
8. h.dinas pemberdayaan masyarakat dan desa;
9. i.dinas komunikasi dan;
10. j.sekretariat daerah;
11. k.sekretariat DPRD;
12. l.inspektorat daerah;
13. m.badan kesatuan bangsa, dan politik;
14. n.badan pengelolaan keuangan dan pendapatan daerah;
15. o.badan kepegawaian dan pengembangan sumber daya manusia;
16. p.badan perencanaan pembangunan, penelitian dan pengembangan daerah;
17. q.dinas pekerjaan umum dan penataan ruang;
18. r.dinas perumahan dan kawasan permukiman;
19. s.badan penanggulangan bencana;
20. t.dinas perhubungan;
21. u.dinas lingkungan hidup;
22. v.dinas perindustrian, perdagangan, koperasi dan usaha kecil dan menengah;
23. w.dinas tanaman pangan, hortikultura, perkebunan dan ketahanan pangan;
24. x.dinas peternakan kesehatan hewan dan perikanan;
25. y.dinas pariwisata, kepemudaan dan olahraga;
26. z.dinas penanaman modal pelayanan terpadu satu pintu tenaga kerja dan transmigrasi; aa. kecamatan lilirilau; bb. kecamatan liliriaja; cc. kecamatan lalabata; dd. kecamatan marioriawa; ee. kecamatan marioriwawo; ff. kecamatan ganra; gg. kecamatan donri-donri; dan hh. kecamatan citta.
(5)Rincian Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 3

Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 merupakan pedoman dalam penyusunan Renja Perangkat Daerah dan sebagai bahan penyusunan rancangan RKPD.

Pasal 4

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Soppeng. Ditetapkan di Watansoppeng pada tanggal 19 September 2025 BUPATI SOPPENG, ttd SUWARDI HASENG Diundangkan di Watansoppeng pada tanggal 19 September 2025 Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SOPPENG, ttd ANDI MUHAMMAD SURAHMAN BERITA DAERAH KABUPATEN SOPPENG TAHUN 2025 NOMOR 20 Salinan sesuai dengan aslinya KEPALA BAGIAN HUKUM MUSRIADI, SH.MM

Isi peraturan

Teks6PDFHirarki

Memuat teks peraturan…