DokumenPeraturan Bupati (Perbup)Berlaku

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Soppeng Nomor 21 Tahun 2025

Nomor: 21
Tahun: 2025
Ditetapkan: 30 Oktober 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 6

Lembaga terkait

Ringkasan

PASAL 1 (KETENTUAN UMUM) PASAL 2 (BESARAN PERUBAHAN APBD) PASAL 3 (LAMPIRAN PENJABARAN PERUBAHAN) PASAL 4 (PELAKSANAAN MELALUI DPPA-SKPD) PASAL 5 (MULAI BERLAKU) LAMPIRAN I (RINGKASAN PENJABARAN PERUBAHAN APBD) LAMPIRAN II (PENJABARAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM, DLL.) LAMPIRAN III (DAFTAR NAMA DAN ALAMAT PENERIMA HIBAH) LAMPIRAN IV (DAFTAR NAMA DAN ALAMAT PENERIMA BANTUAN SOSIAL) LAMPIRAN V (DAFTAR CALON PENERIMA BANTUAN KEUANGAN UMUM/KHUSUS) LAMPIRAN VI (DAFTAR CALON PENERIMA BAGI HASIL PAJAK DAERAH KEPADA PEMERINTAH DESA)

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
4.Undang-Undang Nomor 138 Tahun 2024 tentang Kabupaten Soppeng di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 324, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7075);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
7.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 648);
8.Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Soppeng Tahun 2019 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 129);
9.Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 3 Tahun 2025 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Soppeng Tahun 2024 Nomor 3;
10.Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 2 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Kabupaten Soppeng Tahun 2025 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 163);
11.Peraturan Bupati Soppeng Nomor 26 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025 (Berita Daerah Kabupaten Soppeng Tahun 2024 Nomor 26), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Soppeng Nomor 11 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 26 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025 (Berita Daerah Kabupaten Soppeng Tahun 2025 Nomor 11); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025.

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Soppeng.
2.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan peraturan daerah.
3.Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
4.Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat DPPA-PPKD merupakan dokumen pelaksanaan perubahan anggaran badan/dinas/kantor/bagian keuangan selaku Bendahara Umum Daerah.
5.Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Sataun Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat DPPA-SKPD merupakan dokumen yang memuat perubahan pendapatan dan perubahan belanja setiap SKPD yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan oleh pengguna anggaran.

Pasal 2

APBD Tahun Anggaran 2025 semula sebesar Rp1.181.534.011.415 (satu triliun seratus delapan puluh satu miliar lima ratus tiga puluh empat juta sebelas ribu empat ratus lima belas rupiah) berkurang sebesar Rp18.968.888.937 (delapan belas miliar sembilan ratus enam puluh delapan juta delapan ratus delapan puluh delapan ribu sembilan ratus tiga puluh tujuh rupiah) sehingga menjadi Rp1.162.565.122.478 (satu triliun seratus enam puluh dua miliar lima ratus enam puluh lima juta seratus dua puluh dua ribu empat ratus tujuh puluh delapan rupiah), dengan rincian:

1.Pendapatan daerah

a.Semula Rp 1.181.534.011.415
b.Bertambah/(berkurang) Rp (32.032.001.591) Jumlah pendapatan daerah setelah perubahan Rp 1.149.502.009.824
1. 2.Belanja Daerah
a.Semula Rp 1.161.492.603.551
b.Bertambah/(berkurang) Rp (18.968.888.937) Jumlah belanja daerah setelah perubahan Rp 1.142.523.714.614
1. 3.Pembiayaan daerah
a.Penerimaan pembiayaan 1) Semula 2) Bertambah/(berkurang) Rp Rp 0 13.063.112.654 Jumlah penerimaan pembiayaan setelah perubahan Rp 13.063.112.654
b.Pengeluaran pembiayaan 1) Semula 2) Bertambah/(berkurang) Rp Rp 20.041.407.864 0 Jumlah pengeluaran pembiayaan setelah perubahan Rp 20.041.407.864 Jumlah pembiayaan neto setelah perubahan Rp -6.978.295.210 Sisa lebih pembiayaan anggaran setelah perubahan Rp 0

Pasal 3

Uraian lebih lanjut mengenai Penjabaran Perubahan APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini yang terdiri atas:

1.Lampiran I ringkasan penjabaran perubahan APBD yang diklasifikasi menurut kelompok, jenis, objek, rincian objek, pendapatan, belanja, dan pembiayaan;
2.Lampiran II penjabaran perubahan APBD menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, program, kegiatan, sub kegiatan, kelompok, jenis, objek, rincian objek, pendapatan, belanja, dan pembiayaan;
3.Lampiran III daftar nama penerima, alamat penerima, dan besaran hibah;
4.Lampiran IV daftar nama penerima, alamat penerima, dan besaran bantuan sosial;
5.Lampiran V daftar nama calon penerima, alamat dan besaran alokasi bantuan keuangan bersifat umum dan khusus yang diterima serta SKPD pemberi bantuan keuangan;
6.Lampiran VI daftar nama calon penerima, alamat, dan besaran alokasi belanja bagi hasil pajak daerah kepada pemerintah desa;

Pasal 4

Pelaksanaan Penjabaran Perubahan APBD yang ditetapkan dalam Peraturan Bupati ini dituangkan lebih lanjut dalam DPPA-SKPD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Soppeng. Ditetapkan di Watansoppeng pada tanggal 30 OKtober 2025 BUPATI SOPPENG, ttd SUWARDI HASENG Diundangkan di Watansoppeng pada tanggal 30 Oktober 2025 Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SOPPENG, ttd ANDI MUHAMMAD SURAHMAN BERITA DAERAH KABUPATEN SOPPENG TAHUN 2025 NOMOR 21 salinan sesuai dengan aslinya KEPALA BAGIAN HUKUM MUSRIADI, SH.MM

Isi peraturan

Teks6PDFHirarki

Memuat teks peraturan…