DokumenPeraturan Bupati (Perbup)Berlaku

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Sragen Nomor 11 Tahun 2025

Nomor: 11
Tahun: 2025
Ditetapkan: 5 Mei 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 2

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan Bupati ini mengatur tentang perubahan ayat (1) dan ayat (2) Pasal 103, perubahan Pasal 104, perubahan Pasal 106, penghapusan Pasal 107.

Isi peraturan

Pasal 104

Pembebasan PBB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 103 ayal (21huruf a ang)<a.2 berlaku untuk 1 (satu) Nomor Obyek Pajak PBB-P2.

3.Ketentuan Pasal 106 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 106

(1)Pengurangan sebagaimana pada pasal 103 ayat(21hurufb diberikan atas permohonan Wajib Pajak yang diajukan secara;
1. a.Perseorangan, untuk PBB-P2 yang terutang yang tercantum dalam SPPT; atau
2. b.Kolelrtif, untuk PBB-P2 yang terutang yang tercantum dalam SPPT.
(2)Permohonan pengurangan harus memenuhi persyaratan:
1. a.1 (satu) permohonan untuk 1 (satu) SPPT atau SKPD, dan STPD PBB-P2;
2. b.diajukan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia dengan mencantumkan besarnya persentase pengurangan yang dimohon disertai alasan yang jelas;
3. c.diajukan kepada KePala BPKPD;
4. d.surat permohonan dilampiri fotokopi SPPT atau SKPD dan STPD PBB-P2 yang dimohonkan pengurangan;
5. e.surat permohonan ditandatangani oleh Wajib Pajak, dan dalam hal surat permohonan ditandatangani oleh bukan Wajib Pajak berlaku ketentuan sebagai berikut:
  1. 1.Surat permohonan harus dilampiri dengan surat kuasa khusus, untuk Wajib Pajak badan atau wajib pajak orang pribadi dengan PB.B-P2 yang terutang lebih dari Rp2.0O0.000,00 (dua juta rupiah) dan;
  2. 2.Surat permohonan harus dilampiri dengar surat kuasa, untuk Wajib Pajak orang pribadi dengan PBB-P2 yang terutang paling banyak Rp2.0O0.000,00 (dua juta ruPiah).
6. f.diajukan dalam j angka waktu paling lama 3 (tiga) bulan terhitung sej ak tanggal pengiriman SPPT, sejak tanggal terjadinya bencana alam, atau sejak tanggal tef adinya sebab lain yarrg luar biasa, kecuali apabila Wajib Pajak dapat menunjukan bahwa dalam jangka waktu tersebut tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannYa;
7. g.tidak memiliki tunggakan PBB-P2 tahun pajak sebelumnya atas objek pajak yang dimohonkan pengurangan, kecuali dalam hal objek pajak terkena bencana alam atau sebab lain yang luar biasa; dan
8. h.tidak diajukan keberatan atas SPPT atau SKPD, dan STPD PBB-P2 yung dimohonkan pengurangan, atau dalam ha-l diajukan keberatan telah diterbitkan surat keputusan keberatan dan atas surat keputusan keberatan dimaksud tidak diajukan banding.
(3)Permohonan pengurangan yarrg diajukan secara kolelrtif sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b harus memenuhi persyaratan: 4- 5
1. a.I (satu) permohonan untuk beberapa SPPT tahun Pajak yang sama;
2. b.diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan mencantumkan besarnya persentase pengurangan yang dimohon disertai alasan yangjelas;
3. c.dilampiri fotokopi SPPT yang dimohonkan pengurangan;
4. d.diajukan dalam jangka waktu: 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal diterimanya SPPT;
5. e.tidak memiliki tunggakan PBB-P2 tahun Pajak sebelumnya atas objek Pajak yang dimohonkan pengurangan, kecuali dalam hal Objek Pajak terkena bencana alam atau sebab lain yang luar biasa; dan
6. f.tidak diajukan keberatan atas SPPT yang dimohonkan pengurangan.
  1. 4.Ketentuan Pasal 107 dihapus Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangal Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sragen. Ditetapkan di Sragen pada tanggal 5 Mei 2025 BUPATI SRAGEN, SIGIT PAMUNGKAS ttd Diundangkan di Sragen pada tanggal 5 Mei 2025 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SRAGEN, ttd Salinan sesuai dengan aslinYa SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN SRAGEN Kepala Hukum Dr. PRIJO DWI ATMANTO, S'Pd.' S.H.' M'Si Pembina Tingkat I NIP. 19700822 199803 1007 HARGIYANTO BERITA DAERAH KAE}UPATEN SRAGEN TAHUN 2025 NOMOR 11 Pasal II

Isi peraturan

Teks2PDFHirarki

Memuat teks peraturan…