DokumenPeraturan Bupati (Perbup)Berlaku

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Sragen Nomor 14 Tahun 2025

Nomor: 14
Tahun: 2025
Ditetapkan: 2 Juli 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 30

Lembaga terkait

Ringkasan

Di dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Ketentuan Umum, Data Pegawai ASN, Dokumen Kepegawaian, Informasi Pegawai ASN, dan Layanan SIMPEG, Pengelola SIMPEG, Mekanisme Pengelolaan SIMPEG, Infrastruktur SIMPEG, Keamanan Data dan Informasi Pegawai ASN, Pengembangan dan Integrasi SIMPEG, Pembinaan, Pemantauan dan Evaluasi dan Ketentuan Penutup

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa untuk mewujudkan suatu layanan kepegawaian yang efektif, efisien, cepat dan akurat perlu disusun suatu pedoman pengelolaan dan pengembangan Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian dengan pemanfaatan teknologi komunikasi dan informasi yang mendukung pengambilan keputusan manajemen Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Daerah;
c.bahwa sesuai ketentuan Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik, bidang kepegawaian merupakan Layanan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik yang mendukung tata laksana internal birokrasi dalam rangka meningkatkan kinerja dan akuntabilitas pemerintah di Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Bupati tentang Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian di Lingkungan Pemerintah Daerah; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; SALINAN 2 3 4 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42); Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897); Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2O18 Nomor 182); MEMUTUSKAN: PERATURAN BUPATI TENTANG SISTEM INFORMASI MANAJEMEN KEPEGAWAIAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM Pasal I Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

Pasal 2

Peraturan Bupati ini ditetapkan dengan maksud memberikan pedoman dalam pengelolaan dan pengembangan Simpeg di Lingkungan Pemerintah Daerah.

Pasal 3

Peraturan Bupati ini bertujuan untuk:

a.memberikan pedoman terkait tugas, kewajiban, wewenang, dan tanggung jawab masing-masing pemangku kepentingan terhadap pengelolaan dan pengembangan Simpeg;
b.mewujudkan layanan manajemen kepegawaian yang efektif, efisien, cepat dan akurat, terintegrasi, tepat waktu, dan berkualitas serta tercapainya digitalisasi yang mendukung pengambilan keputusan manajemen ASN;
c.mendukung penyelenggaraan sistem informasi ASN secara nasional dan terintegrasi antar instansi pemerintah; dan
d.menunjang peningkatan produktivitas, efektifitas, dan efisiensi dalam pelaksanaan pembangunan dan pemerintahan serta pelayanan publik.

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi:

a.Data Pegawai ASN, Dokumen Kepegawaian, Pegawai ASN, dan l,ayanan Simpeg;
b.pengelola Simpeg;
c.mekanisme pengelolaan Simpeg;
d.infrastrukturSimpeg;
e.keamanan data dan informasi Pegawai ASN;
f.pengembangan dan integrasi Simpeg; dan
g.pembinaan, pemantauan, dan evaluasi. Informasi 5- BAB I1 DATA PEGAWAI ASN, DOKUMEN KEPEGAWAIAN, INFORMASI PEGAWAI ASN, DAN LAYANAN SIMPEG

Pasal 5

(1)Untuk mendukung dan memudahkan penyelenggaraan Manajemen ASN serta pengambilan keputusan dalam Manajemen ASN yang efisien, efektif, dan akurat di Lingkungan Pemerintah Daerah, diperlukan Data Pegawai ASN, Dokumen Kepegawaian, Informasi Pegawai ASN, dan Layanan Kepegawaian yang dikelola dalam Simpeg.
(2)Data Pegawai ASN, Dokumen Kepegawaian, Informasi Pegawai ASN, dan Layanan Kepegawaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus terinci dan terklasifikasi.

Pasal 6

(l) Data Pegawai ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 terdiri atas:

a.Data Pokok; dan
b.Data Riwayat. (21 Data Pokok Pegawai ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (l) paling sedikit terdiri atas:
a.Nomor Induk Pegawai;
b.nama;
c.tempat tanggal lahir;
d.jenis kelamin;
e.agama;
f.golongan darah;
g.status pernikahan;
h.jenis Pegawai ASN;
i.status Pegawai ASN;
j.kedudukan pegawai ASN;
k.a-lamat;
l.Nomor Induk Kependudukan;
m.Surat Elektronik (e-mail);
n.nomor telepon;
o.nomor Kartu Pegawai;
p.nomor Kartu Istri / Kartu Suami ASN;
q.nomor Peserta Taspen;
r.nomor Pokok Wajib Pajak;
s.nomor Peserta Jaminan Kesehatan;
t.data pengangkatan calon ASN;
u.data pengangkatan ASN;
v.data kepangkatan dan golongan rua.g;
w.data jabatan;
x.data Kenaikan Gaji Berkala;
z.data pendidikan;
y.data pengembangan kompetensi; aa. data penilaian kinerja; dan bb. foto Pegawai ASN.

(3)Data Riwayat Pegawai ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit terdiri atas:
1. a.data riwayat kepangkatan;
2. b.data riwayat jabatan;
3. c.data riwayat gaji berkala;
4. d.data riwayat pendidikan;
5. e.data riwayat pengembangan kompetensi;
6. f.data riwayat keluarga; C. data riwayat pengalaman organisasi;
7. h.data riwayat. penghargaan, tanda jasa, dan/atau tanda kehormatan;
8. i.data riwayat penilaian kinerja;
9. j.data riwayat hukuman disiplin;
10. k.data riwayat cuti;
  1. 1.data riwayat kesehatan; dan
11. m.data riwayat hasil assessmenf penilaian kompetensi.

Pasal 7

(1)Dokumen Kepegawaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dikelola dalam Simpeg sebagai dokumentasi dan arsip elektronik setiap individu Pegawai ASN. (21 Dokumen Kepegawaian bagi PNS paling sedikit terdiri atas:
1. a.Keputusan Penetapan Nomor Induk Pegawai calon PNS;
2. b.Keputusan pengangkatan calon PNS;
3. c.Keputusan pengangkatan PNS;
4. d.Berita Acara pengambilan sumpah/janji PNS;
5. e.Surat Pernyataan Melaksanakan T\rgas;
6. f.Riwayat kenaikan gaji berkala;
7. g.Riwayat kepangkatan;
8. h.Riwayat jabatan;
9. i.Riwayat pendidikan;
10. j.Sertifikat Pendidik;
11. k.Riwayat penilaian kineg'a; I. Riwayat pengembangan kompetensi;
12. m.Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Latihan;
13. n.Surat Tanda Lulus Ujian Dinas;
14. o.Kartu Pegawai;
15. p.Kartu Istri/Kartu Suami ASN;
16. q.Kartu Peserta Taspen;
17. r.Buku Nikah/Akta Nikah/Kartu Nikah/Akta Perkawinan;
18. s.Kartu Permohonan Penambahan Penghasilan Pegawai (KPa);
19. t.Kartu Tanda Penduduk;
20. u.Kartu Nomor Pokok Wajib Pajak;
21. v.Kartu Peserta Jaminan Kesehatan; dan
22. w.Keputusan Pemberhentian PNS.
(3)Dokumen Kepegawaian bagi PPPK minimal terdiri atas:
1. a.Keputusan Pengangkatan Calon PPPK;
2. b.Keputusan Penetapan Nomor Induk PPPK;
3. c.Riwayat Perjanjian Kerja;
4. d.Keputusan Pengangkatan PPPK;
5. e.Berita Acara pengambilan sumpah/janji jabatan;
6. f.Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas;
7. g.Riwayat Kenaikan Gaji Berkala;
8. h.Riwayat pendidikan;
9. i.SertifikatPendidik;
10. j.Riwayat penilaian kinerl'a;
11. k.Riwayat pengembangan kompetensi;
12. l.Kartu Istri/Kartu Suami ASN;
13. m.Kartu Permohonan Penambahan Fenghasilan Pegawai 0e+);
14. n.Kartu Tanda Penduduk;
15. o.Kartu Nomor Pokok Wajib Pajak;
16. p.Kartu Peserta Jaminan Kesehatan; dan
17. q.Keputusan Pemutusan Hubungan Perjanjian Keq'a.

Pasal 8

Data Pegawai ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 diolah atau diproses menjadi lnformasi Pegawai ASN.

Pasal 9

(1)Informasi Pegawai ASN paling sedikit terdiri atas:
1. a.informasi prediksi pensiun karena mencapai batas usia pensiun; dan
2. b.informasi statistik Pegawai ASN periodik. (21 Informasi statistik prediksi pensiun karena mencapai batas usia pensiun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a paling sedikit terdiri atas:
3. a.prediksi jumlah dan data Pegawai ASN yang memasuki batas usia pensiun pada tahun tertentu;
4. b.prediksi jumlah dan data Pegawai ASN yang memasuki batas usia pensiun pada tahun tertentu berdasarkan jenis pegawai;
5. c.prediksi jumlah dan data Pegawai ASN yang memasuki batas usia pensiun pada tahun tertentu menurut Perangkat Daerah atau Unit Organisasi;
6. d.prediksi jumlah dan data Pegawai ASN yang memasuki batas usia pensiun pada tahun tertentu menurut jenis kelamin;
7. e.prediksi jumlah dan data Pegawai ASN yang memasuki batas usia pensiun pada tahun tertentu menurut tingkat pendidikan; dan
8. f.prediksi jumlah dan data Pegawai ASN yang memasuki batas usia pensiun pada tahun tertentu menurut jenis jabatan.
(3)Informasi statistik Pegawai ASN periodik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b paling sedikit terdiri atas:
1. a.jumlah dan data Pegawai ASN berdasarkan jenis Pegawai ASN;
2. b.jumlah dan data Pegawai ASN berdasarkan status Pegawai ASN;
3. c.jumlah dan data Pegawai ASN berdasarkan Perangkat Daerah/ Unit Organisasi;
4. d.jumlah dan data Pegawai ASN berdasarkan jenjang pendidikan;
5. e.jumlah dan data Pegawai ASN berdasarkan jenis jabatan;
6. f.jumlah dan data Pegawai ASN berdasarkan kepangkatan;
7. g.jumlah dan data Pegawai ASN berdasarkan golongan ruang;
8. h.jumlah dan data Pegawai ASN berdasarkan masa ke{a;
9. i.jumtah dan data Pegawai ASN berdasarkan jenjang j abatan fungsional;
10. j.jumlah dan data Pegawai ASN berdasarkan usia;
11. k.jumlah dan data Pegawai ASN berdasarkan jenis kelamin;
  1. 1.jumlah dan data Pegawai ASN berdasarkan jenis kelamin dan jenis Pegawai ASN;
12. m.jumlah dan data Pegawai ASN berdasarkan jenis kelamin dan jenjang pendidikan;
13. n.jumlah dan data Pegawai ASN berdasarkan jenis kelamin dan jenis jabatan;
14. o.jumlah dan data Pegawai ASN berdasarkan jenis kelamin dan kepangkatan;
15. p.jumlah dan data Pegawai ASN berdasarkan jenis kelamin dan golongan ruang; q jumlah dan data Pegawai ASN berdasarkan jenis kelamin dan masa kerja;
16. r.jumlah dan data Pegawai ASN berdasarkan jenis kelamin dan usia;
17. s.jumlah dan data Pegawai ASN berdasarkan Perangkat Daerah/Unit Organisasi dan golongan ruang;
18. t.jumlah dan data Pegawai ASN yang telah mengikuti Pelatihan Kepemimpinan Pengawas (PKP)/Diklatpim Tingkat IV;
19. u.jumlah dan data Pegawai ASN yang telah mengikuti Pelatihan Kepemimpinan Administrator (PKA)/ Diklatpim Tingkat III;
20. v.jumlah dan data Pegawai ASN yang telah mengikuti Pelatihan Kepemimpinan Nasional (PKN) / Diklatpim Tingkat II; dan w

Pasal 10

(1)Layanan Simpeg sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 berpedoman pada ketentuan peraturan perundang- undangan.
(2)Layanan Simpeg sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
1. a.pengangkatan calon PNS menjadi PNS;
2. b.kenaikan pangkat;
3. c.kenaikan gaji berkala;
4. d.pengelolaanjabatanfungsional;
5. e.Penghargaan; f . izin perceraian;
6. g.cuti;
7. h.pemberhentian pegawai atau Pemutusan Hubungan Perjanjian Keda; dan
8. i.konsultasikepegawaian.
(3)Pelaksanaan layanan Simpeg memanfaatkan dokumentasi dan arsip elektronik kepegawaian individu Pegawai ASN.
(4)Layanan Simpeg sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh Unit Organisasi pada Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang kepegawaian serta pendidikan dan pelatihan sesuai lingkup tugasnya.
(5)Layanan Simpeg sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dikembangkan dan/atau ditambah sesuai dengan kebutuhan dan ketentuan peraturan perundang- undangan.
(6)Ketentuan dan tata cara penggunaan layarrarr Simpeg sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian dan dapat didelegasikan kepada Kepala Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang kepegawaian serta pendidikan dan pelatihan. jumlah dan data Pegawai ASN yang ditugaskan diluar Instansi Pemerintah Daerah. (21 Pengelolaan Simpeg sebagaimana dimaksud pada ayat (l) dilaksanakan oleh:
1. a.Kepala Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang kepegawaian serta pendidikan dan pelatihan selaku penanggungiawab pengelolaan Simpeg;
2. b.Pejabat Administrator yang memiliki tugas di bidang data dan informasi kepegawaian selaku koordinator pengelolaan Simpeg; dan
3. c.Pejabat Fungsional atau Pelaksana yang ditunjuk sebagai ketua tim kerja pelaksana kegiatan kelompok unsur yang memiliki tugas di bidang data dan informasi kepegawaian sebagai pelaksana pengelolaan Simpeg.
(3)Penanggungjawab pengelolaan Simpeg sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a mempunyai tugas:
1. a.menetapkan standar operasional dan prosedur serta pelaksana Simpeg; dan
2. b.melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan pengelolaan Simpeg.
(4)Koordinator pengelolaan Simpeg sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b mempunyai tugas:
1. a.merumuskan standar operasional dan prosedur serta pelaksana Simpeg;
2. b.merencanakan pembangunan dan pengembangan Simpeg;
3. c.mengoordinasikan pelaksrrnaan pengelolaan Simpeg; dan
4. d.melaporkan pelaksanaan pengelolaan Simpeg secara periodik kepada penanggung j awab pengelolaan Simpeg.
(5)Pelaksana pengelolaan Simpeg sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c mempunyai tugas:
1. a.menganalisis dan menyusun data dan informasi yang terdapat dalam Simpeg untuk menjadi bahan pengambilan kebijakan manajemen kepegawaian;
2. b.melaksanakan pembangunan dan pengembangan Simpeg;
3. c.menjamin kelancaran operasional Simpeg;
4. d.membangun, memelihara, dan mengembangkan basis data dan sistem aplikasi Simpeg;
5. e.memberikan layanan konsultasi terkait Simpeg;
6. f.melakukan sosialisasi dan bimbingan teknis terkait Simpeg;
7. g.melakukan evaluasi dan memberi rekomendasi pengembangan Simpeg kepada koordinator pengelolaan Simpeg;
8. h.melakukan pemutakhiran data dan informasi kepegawaian dalam Simpeg sesuai dengan ketentuan; dan melaporkan pelaksanaan pengelolaan Simpeg secara periodik kepada koordinator pengelolaan Simpeg sesuai lingkup tugasnya.

BAB III

PENGELOLA SIMPEG Pasal 1l (l) Pengelolaan Simpeg dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang kepegawaian serta pendidikan dan pelatihan.

Pasal 12

Dalam melaksanakan tugasnya, pelaksana pengelolaan Simpeg sebagaimana dimaksud dalam Pasal l1 ayat (5) dibantu oleh:

a.AdministratorSimpeg;
b.PengelolaKepegawaian;
c.Operator Simpeg Tingkat I; dan
d.Operator Simpeg Tingkat II.

Isi peraturan

Teks30PDFHirarki

Memuat teks peraturan…